Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.275
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Unram Law Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan GANEC SWARA CERMIN: Jurnal Penelitian Indonesia Berdaya JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Risalah Kenotariatan Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram
Ashady, Suheflihusnaini
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Peran Serta Masyarakat Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Di Desa Karang Bongkot, Lombok Barat Ashady, Suheflihusnaini; Dudy, Aryadi Almau; Taufik, Zahratulain’; Nirmala, Atika Zahra; Rahmania, Nunung
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.114

Abstract

Pengabdian ini dilakukannya untuk: pertama, memperkuat pemahaman hukum masyarakat mitra terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak; dan kedua untuk memberikan pengetahuan mengenai peran serta masyarakat mitra dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak. Manfaat Pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi: pertama, secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep, metode, proposisi, maupun pengembangan teori dalam khasanah studi hukum khususnya dalam ilmu hukum pidana. Kedua, secara praktis dapat menjadi edukasi bagi masyarakat mitra terkait sehingga masyarakat mitra berperan aktif dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Metode yang akan digunakan dalam pengabdian ini adalah metode penyuluhan hukum dan diskusi. Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan pada tanggal 14 Juni 2023 dihadiri oleh peserta dari berbagai kalangan, diantaranya tokoh dan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tim PKK Desa Mitra. Materi penyuluhan berkaitan dengan pengaturan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Dampak positif dari kegiatan adalah masyarakat mitra memahami pengaturan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak serta dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemulihan terhadap korban.
Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Mediasi Pada Persidangan Secara Elektronik Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Ashady, Suheflihusnaini; Grindulu, Lewis; Islam, M.Hotibul; Zainuddin, Muhammad
CERMIN: Jurnal Penelitian Vol 8 No 1 (2024): JANUARI - JULI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/cermin_unars.v8i1.4152

Abstract

Perkembangan zaman menuntut adanya perubahan pada sistem peradilan. Mahkamah Agung telah menerapkan sistem peradilan elektronik atau e_court untuk menyikapi perubahan tersebut, misalnya dalam hal kewajiban melakukan mediasi di pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan suatu kajian yang mengkaji sejauh mana perkembangan peraturan dan pelaksanaan mediasi dalam persidangan elektronik dalam sistem peradilan di Indonesia saat ini. Selanjutnya perlu dikaji lebih lanjut apakah pelaksanaan mediasi elektronik memenuhi asas-asas hukum acara perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk menambah literatur hukum yang berkaitan dengan persidangan elektronik. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa konsep, metode, preposisi dan pengembangan teori dalam kajian hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum acara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan pertama; Perkembangan peraturan mengenai pelaksanaan mediasi dalam sistem peradilan di Indonesia dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di masyarakat, jika sebelumnya diatur dalam Undang-undang Peradilan, maka secara teknis diatur melalui peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 dan saat ini sudah ada mahkamah. peraturan agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan mediasi elektronik; kedua, dalam melaksanakan mediasi elektronik, asas keadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, asas persamaan di depan hukum, asas audi et alteram partem, asas bebas dari campur tangan pihak di luar pengadilan, asas tidak adanya kewajiban mewakili dan asas itikad baik menjadi pedoman hakim dalam kedudukannya sebagai mediator
Analisis Penegakan Etik Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain Dudy, Aryadi Almau; Ashady, Suheflihusnaini
CERMIN: Jurnal Penelitian Vol 8 No 1 (2024): JANUARI - JULI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/cermin_unars.v8i1.4277

Abstract

Lembaga kepolisian sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban publik, memiliki tanggung jawab besar. Untuk mendukung kewenangannya, setiap personel kepolisian dilatih dengan keterampilan bertarung yang efektif guna menghadapi situasi yang memerlukan tindakan tegas. Namun, kemampuan ini juga diiringi dengan risiko penyalahgunaan, terutama dalam penggunaan senjata api yang berpotensi mengancam nyawa warga sipil. Penelitian ini secara khusus meneliti peraturan yang mengatur tindakan anggota POLRI yang menyebabkan kematian orang lain dalam konteks hukum positif Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada lembaga kepolisian selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait anggota POLRI yang melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu dalam kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang kepolisan, peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota POLRI, peraturan kapolri nomor 19 tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja komisi kode etik dan peraturan kapolri nomor 14 tahun 2019 tentang kode etik profesi POLRI. Penegakan melalui komisi kode etik terhadap anggotal POLRI yang melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dengan melalui beberapa tahapan prosedur.
Upaya Restorative Justice yang Dilakukan Oleh Kepolisian Sektor Pekutatan dalam Tindak Pidana Pencurian Alat Gambelan Budiarta, Gusti Putu; Ashady, Suheflihusnaini
CERMIN: Jurnal Penelitian Vol 7 No 2 (2023): Agustus - Desember
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/cermin_unars.v7i2.3753

Abstract

Restorative justice sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana dibolehkan hanya untuk tindak pidana yang tertentu, pada prosesnya melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan tindak pidana yang sedang terjadi. Kepolisian Sektor Perkutatan seringkali mengedepankan restoratif justice dalam penyelesaian laporan masyarakat, seperti misalnya dalam kasus tindak pidana pencurian alat gambelan yang meresahkan warga. Penulis dalam tulisan ini akan mengkaji dasar penerapan restoratif justice terhadap pelaku tindak pidana pencurian alat gambelan dan bagaimana tanggapan warga masyarakat terkait dilakukannya restoratif justice terhadap pelaku dalam kasus a quo. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Hasil penelitian penulis adalah Kepolisian Sektor Perkutatan dalam menerapkan restorative justice terhadap berbagai tindak pidana, tidak terkecuali dalam kasus pencurian alat gambelan, telah mengedepankan prinsip kepastian hukum dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restorative. Pihak Korban, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat mengapresiasi penerapan restorative justice karena berdampak pada perbaikan diri pelaku dan pemulihan kerugian yang timbul akibat pencurian alat gambelan tersebut.
Procedures for the Control and Use of Firearms for Members of the Police of the Republic of Indonesia Dudy, Aryadi Almau; Ashady, Suheflihusnaini
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 6, No 2 (2024): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v6i2.6966

Abstract

The police institution serves as the spearhead in realizing the nation's ideals of justice, civility, and peace. This is regulated by Law No. 2 of 2003 concerning the police, where the police institution is one of the government's functions in maintaining security, public order, law enforcement, protection, guidance, and services to the community.To support these functions and duties, police officers are granted the authority to use firearms to achieve the nation's goals. In using firearms, the police institution must comply with applicable regulations and prioritize human rights (HR). This research aims to understand the system of granting possession and use of firearms permits for Indonesian police officers. This study employs normative legal research methods, which focus on the provisions of laws and regulations and their application in legal events. The sources of legal materials used consist of literature and field research. Literature includes legal materials obtained from reading literature and official sources in legal research, while field research is obtained by conducting interviews with informants. 
Law Enforcement in the Recovery of State Funds from Corruption Crimes Kartika, Arie; Jaya, Arizon Mega; Zakiran, Asep Hakim; Jastisia, Mentari; Ashady, Suheflihusnaini; Z.S, Edi Mulyadi; Sabatira, Febryani
LAW REFORM Vol 20, No 2 (2024)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v20i2.63799

Abstract

Corruption are not adequately addressed by the current legal framework, which fails to provide appropriate sanctions or follow the Constitution in dealing with such crimes. Simply imposing prison sentences is insufficient; efforts must also be made to recover state losses incurred due to corruption. there are still significant constraints in the implementation and enforcement of the law. This study aim to analyze how the applicable laws are enforced to recover financial losses incurred by the state in cases of criminal corruption; and identify the factors inhibiting the effective implementation of laws related to the recovery of these financial losses. This study employs both normative legal methods and empirical research. The research results suggest that to restore the country's economy affected by criminal corruption, it is necessary to undertake measures such as the foreclosure of assets owned by the convicted individuals. Sanctions should include not only monetary compensation equivalent to the value of the assets obtained through corruption but also criminal fines and decisions on the confiscation of goods. One major internal constraint in recovering state finances is the tendency of convicts to opt for prison sentences rather than paying damages as determined by the court.
PERAN KEPOLISIAN DALAM MENERTIBKAN DAN MENGAMANKAN AKSI DEMONSTRASI DUDY, ARYADI ALMAU; ASHADY, SUHEFLIHUSNAINI
GANEC SWARA Vol 18, No 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v18i2.912

Abstract

Democracy is a symbol of modern civilization that guarantees the human rights of its citizens. Indonesia as a democratic country in article 28 of the 1945 Constitution guarantees the freedom of every citizen to express opinions in public, both in oral and written form, carried out in association and assembly. This is in line with Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, which states that everyone must not be interfered with in any way in seeking, receiving and conveying information and opinions. This research examines how demonstrations are regulated within the Indonesian National Police and how the police handle the perpetrators of demonstrations that end in anarchy. This research aims to better understand the role of the police regarding controlling and securing demonstrations that end in anarchy and to find out how to enforce the law against anarchic demonstrators. The research method used in this writing is normative legal research with a statutory and conceptual approach. Normative research is research whose object of study includes statutory provisions and their application to legal events. The research results showed that the police used Law Number 9 of 1998 and National Police Chief Regulation Number 7 of 2012 in handling demonstrations. Demonstrations that end in anarchy will be prosecuted through criminal law. The police do not tolerate demonstrators who disturb public order or endanger safety. Steps taken include investigation, prosecution and open trial
STUDI PUTUSAN KASUS ANGGOTA POLRI PELAKU PENELANTARAN ANAK DALAM RUMAH TANGGA ASHADY, SUHEFLIHUSNAINI; DUDY, ARYADI ALMAU
GANEC SWARA Vol 18, No 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v18i2.864

Abstract

This research was conducted to examine the accountability of a member of the Indonesian National Police who neglected a child in the household based on the Kupang district court decision Number 53/Pid.Sus/2019/PN. Kpg. In this case, there was a dissenting opinion from the judge who decided the case. This research is normative legal research so the approaches used are the statutory approach, conceptual approach and case approach. The results of the research show that the judge in his decision used law number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence to judge child neglect committed by the perpetrator. The judge also continued to consider the perpetrator's profession as an aggravating element. Apart from that, judges not only prioritize aspects of legal certainty, but also aspects of justice and legal benefits. The judge handed down a lower sentence than the prosecutor's request because the judge during the trial discovered the fact that the victim also contributed to the mistake so that the victim and her child were abandoned by the perpetrator. In this case, the victim left the perpetrator's residence, even though he was not divorced
ABORSI: ANTARA DIALEKTIKA MORAL DAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA ASHADY, SUHEFLIHUSNAINI; DUDY, ARYADI ALMAU
GANEC SWARA Vol 17, No 4 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v17i4.681

Abstract

This research examines the moral and legal dialectics in viewing abortion as well as the construction of abortion policy in the Indonesian criminal law system after the passing of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and Law Number 17 of 2023 concerning Health. The method used is a normative research method with a statutory and conceptual approach. The research results show that abortion cannot only be viewed in legal terms, but it is important to pay attention to moral aspects. Law is a law that is filled with morality so that it does not result in conflict between norms and society. Morality is the main source of law, especially in Indonesia which is based on Pancasila in all aspects of state life. Next, Indonesia's criminal law policy allows abortion under strict conditions, namely if the woman is a victim of a crime of rape or other crime of sexual violence that causes pregnancy, the gestational age does not exceed the permitted age, and/or has indications of a medical emergency. If the conditions are not met, then the perpetrator of the abortion, whether the main perpetrator, the participating perpetrator, and the person who assists in carrying out the abortion, can be punished
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2020 TAUFIK, ZAHRATUL'AIN; DUDY, ARYADI ALMAUD; RAHMANIA, NUNUNG; NIRMALA, ATIKA ZAHRA; ASHADY, SUHEFLIHUSNAINI
GANEC SWARA Vol 17, No 4 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v17i4.664

Abstract

Pilkada is the implementation of people's sovereignty to elect regional leaders directly and democratically. It is known that the number of Election Crimes in North Lombok Regency is eight cases where only one case reached trial and was convicted. The purpose of this research is to find out the law enforcement efforts of Election Crimes in the 2020 regional head elections in North Lombok Regency. The benefits of this research are expected to contribute as a reference for election law enforcers to maintain and uphold elections in accordance with electoral principles. This type of research is empirical legal research using a case approach, conceptual approach, and statutory approach. This research then results in that election crimes are resolved by the North Lombok Regency Gakkumdu Center consisting of elements of the North Lombok Resort Police, the Mataram District Attorney's Office and the North Lombok Regency Bawaslu, which in its implementation, the understanding and focus of knowledge regarding elections and law enforcement of criminal acts are different, resulting in many events registered as alleged violations of election crimes at the North Lombok Regency Bawaslu that cannot be handled until the trial in court, due to factors of fulfillment of the elements of the article, evidence and interpretation of the article among the North Lombok Regency Gakkumdu Center personnel who mostly do not find conclusions that are in agreement with each other.
Co-Authors Almau Dudy, Aryadi Ardiansyah, Ruli Arie Kartika, Arie Atika Zahra Nirmala Budiarta, Gusti Putu Dudy, Aryadi Almau DUDY, ARYADI ALMAUD Grindulu, Lewis Islam, M.Hotibul Jastisia, Mentari Jaya, Arizon Mega Kota, Raides Muddin, Muh. Asrul Aswar Muhammad Zainuddin nurfatlah, titin Rahmania, Nunung Sabatira, Febryani Taufik, Zahratul'ain Taufik, Zahratulain’ Taufik, Zahratul’ain Z.S, Edi Mulyadi Zakiran, Asep Hakim