<![CDATA[Daerah Aliran Sungai (DAS) memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya air. Kerusakan DAS akibat alih fungsi lahan, deforestasi, pertambangan, dan pembangunan yang tidak terkendali telah meningkatkan potensi bencana ekologis, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan, khususnya di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait konservasi DAS serta mengkaji efektivitas implementasinya sebagai upaya pencegahan bencana ekologis di Provinsi Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh data sekunder dari dokumen kebijakan dan laporan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum nasional telah mengatur konservasi DAS secara komprehensif, namun implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan, konflik kepentingan ekonomi, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum daerah, peningkatan pengawasan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan DAS secara berkelanjutan guna mencegah terjadinya bencana ekologis.]]>
Copyrights © 2026
