<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan frasa "stagnasi pemerintahan" sebagai dasar penggunaan diskresi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengidentifikasi penyebab terjadinya kekaburan norma, serta merumuskan formulasi pengaturan yang ideal guna mewujudkan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa "stagnasi pemerintahan" merupakan norma hukum yang bersifat terbuka sehingga belum memberikan indikator objektif mengenai kondisi yang dapat dijadikan dasar penggunaan diskresi. Kekaburan tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir, ketidakpastian hukum, serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan melalui perumusan parameter yang bersifat limitatif, objektif, dan terukur agar penggunaan diskresi tetap menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pejabat pemerintahan maupun masyarakat sesuai dengan prinsip negara hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik]]>
Copyrights © 2026
