Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal jurnal hukum das sollen JPM: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Jurnal Karya Abdi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Jamri
Universitas Islam Indragiri
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Penyuluhan Tentang Peremajaan Kelapa Sawit dan Legalitas Lahan Di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Mulono Apriyanto; KMS Novyar Satriawan Fikri; Vivi Arfiani Siregar; Jamri; Ali Azhar
JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2020): Juli 2020
Publisher : Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The specific objectives and targets of these community service activities are to provide counseling on the rejuvenation of oil palm and the legality of farmers' land so that there is a change in the knowledge, understanding and skills of farmers who are members of farmer groups in an effort to want to rejuvenate oil palm plants and to provide an understanding of the importance of legality Farmer's land as an inseparable part of the structure of the requirements in order to get financial assistance to rejuvenate oil palm plants. The methods used are counseling, outreach, demonstration and assistance when the extension activities take place. Counseling methods provide counseling and conduct training after counseling. The demonstration method is carried out at the time of delivery of material. Farmers immediately practiced how to rejuvenate oil palm plants, after that they were given counseling about the ways and functions of farmers' land legality and farmer group institutions in order to get funds in groups. The assistance method aims to monitor developments after counseling to farmers by involving agents of change, namely community leaders, traditional leaders, the village government and banking institutions. In general, the implementation of community service in Kerta Jaya and Tassel Jaya villages, Kempas Subdistrict, Indragiri Hilir Regency can run well and well
Manifestation of Sanctions Against Players of Forest and Land Burning in the Aspects of the Law on the Eradication of Corruption Criminal Acts Vivi Arfiani; Jamri Jamri
KARYA ABDI Vol 1 No 1 (2020): Article
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/karyaabdi.v1i01.1000

Abstract

Forest fires are mostly caused by land preparation activities for various forms of agriculture and forestry business (ranging from small scale such as shifting cultivation to large scale such as the development of Industrial Plantation Forest or HTI as well as oil palm, rubber plantations, etc.) which consequently often exacerbated by extreme climatic conditions such as a long dry season Law enforcement against forest and land burning actors is able to provide a deterrent effect for the perpetrators as well as to compensate for any losses arising from forest and land burning. Correct knowledge through systematic steps This type of research is classified into normative legal research or library research, providing boundaries through applicable laws and regulations in order to minimize all forms of threats and ri risk of pollution and environmental destruction for the preservation of life and ecosystems, an area exposed to extensive haze disasters to exceed national borders certainly requires a concrete effort to end the haze disaster caused by burning land and forests. The strategy to ensnare perpetrators of forest and land burning, both corporations and individuals, the State of Indonesia, ensnaring the law through a criminal law approach actually provides an alternative to uphold justice. Moreover, the impact of forest and land fires is not small. The Corruption Law Approach can be used as a new option to ensnare perpetrators of forest and land burning.
MEKANISME PELANTIKAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 Jamri Jamri
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Para pendiri bangsa telah menyepakati dengan menetapkan model susunan negara Indonesia adalah Susunan Negara Kesatuan, sehingga pembagian wilyah Negara tersusun atas Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintahan Desa. Tahun 2014 pemerintah menetapkan undang-undang yang mengatur desa secara mandiri dimana sebelumnya pengaturan desa hanya bagian dari undang-undang yang berhubungan dengan pemerintahan daerah yaitu lahirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun dalam undang-undang tersebut mengatur secara jelas bagaimana tahapan mengenai pelantikan kepala kepala desa, namun ada sebagian pemerintah daerah masih elum melaksanakan secara maksimal terhadap tahapan mekanisme pelantikan kepala desa terpilih.
PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRGIRI HILIR TERHADAP PENANGGULANGAN : PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRGIRI HILIR TERHADAP PENANGGULANGAN Jamri Jamri
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 4 No 2 (2020): JURNAL DAS SOLLEN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD) ialah merupakan salahsatu unsur terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, salah satu fungsi DPRD ialah mempunyai fungsi legislasi yaitu fungsi membentuk Peraturan Daerah. Dimasa pandemi ini fungsi legislasi DPRD dapat di implementasikan untuk pencegahan mewabahnya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan cara membentuk peraturan daerah berkaitan dengan pencegahan penularan COVID-19 sebagai sarana mengatur masyarakat. Namun fungsi legislasi ini belum terlaksana dengan maksimal di DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini belum adanya peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Indragiri Hilir yang berhubungan dengan pengaturan Pencegahan penularan COVID-19.
ANALISIS PENGUJIAN PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA: ANALISIS PENGUJIAN PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Jamri; novyar Satriawan
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 6 No 2 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v6i2.1834

Abstract

Pengujian peratuan perundang-undangan di indonesia terdapat dua lembaga untuk mengajukan judicial review. Pertama menguji UU terhadap UUD 1945 kewenangan mengujinya ada pada Mahkamah Konstitusi. Kedua pengujian melalui judicial review peraturan perundang-undangan dibawah undang undang apabila bertentangan dengan undang-undang kewenangannya berda di Mahkamah Agung. pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia tersebut sebenarnya mejaga agar setiap produk peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang di Indonesia dalam pembentukan norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang telah ada pada konstitusi atau UUD 1945, begitu juga dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dimana UUD 1945 sendiri telah di letakan pada posisi yang paling tinggi pada peraturan perundang-undangan.I. PENDAHULUANDalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, gagasan untuk menyerahkan kewenangan menguji produk kekuasaan legislatif terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) kepada kekuasaan kehakiman telah lama dikemukan oleh para pendiri dan tokoh bangsa. Hanya saja perjuangan tersebut hingga runtuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1999 selalu kandas di tengah jalan.1 Harusnya, sebagai sarana check and balances kewenangan pengujian pada badan kehakiman dianggap sangat penting untuk menghindari kekuasaan yang berlebihan.Peluang untuk melembagakan gagasan mengenai pentingnya badan kehakiman memiliki kewenangan menguji Undang-Undang (UU) semakin memperoleh dukungan luas dari masyarakat setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil Pemilu 1999 memutuskan bahwa perlu di lakukan perubahan terhadap UUD 1945 memalui metode amandemen. Keputusan tersebut merupakan prasyarat untuk menyelenggarakan sistem penyelenggara pemerintahan negara yang lebih demokratis.2Setelah melalui perdebatan yang sengit akhirnya UUD 1945 mengalami amandemen, dimana salah satu hasil produk amandemen UUD 1945 adalah diberikannya kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan melalui
RESPONSIBILITY POLICY PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TERHADAP ANAK JALANAN Vivi Arfiani Siregar; Jamri; Indra Mukhlis Adnan; Muannif Ridwan
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 6: Nopember 2021
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v1i6.550

Abstract

The government's role in eradicating beggars in Indragiri Hilir Regency is primarily focused on the policies implemented by the government. The strategy is founded on a comprehensive analysis. Human life is replete with communication activities. Communication becomes critical in conveying one's thoughts, feelings, ideas, and life problems.
FENOMENA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Vivi Arfiani Siregar; Indra Mukhlis Adnan; Wandi Wandi; Muhsin Muhsin; Jamri Jamri; Nurhan Nurhan; Feni Puspita Sari; Muannif Ridwan
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2: Juli 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v2i2.2783

Abstract

Regional and village funds are one of the sources of village funding based on regional funds as regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Anticipations that the corruption of regional and village funds in Indragiri Hilir Regency does not continue to develop depends on how the implementation of law enforcement itself not only involves natural humans but can also be easily found in corruption cases involving legal entities. Metode community service by direct means of sources of information that are adjusted to the results of observations, because this approach in community service is carried out using a field approach. Criminal liability in corruption cases is broader than the general criminal law because perpetrators in corruption crimes are still held accountable for their actions even though the perpetrator has died but are only limited to deprivation of confiscated goods.
PELATIHAN JURNALISTIK DAN PUBLIC SPEAKING PETANI DALAM MENANGKAL ISU NEGATIF KELAPA SAWIT Mulono Apriyanto; Akbar Alfa; Yoyon Riono; Khairul Ihwan; Marlina Marlina; Jamri Jamri
E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 2: Mei 2021
Publisher : LP2M STP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/eamal.v1i2.583

Abstract

This service aims to improve the ability of farmers and members of the APKASINDO DPW in Riau and Banten to understand and practice journalistic problems, especially writing news articles. The method used in this service is in the form of lectures, discussions, questions and answers, simulation of news article writing, and evaluation. The target of this service is training participants consisting of DPW APKASINDO members and farmers. The results of this service activity show that they get good scores in the simulation of article / news manuscripts. 90% have met the completeness criteria and passed 10% are still in the sufficient domain and need more practice in writing article scripts.
PEMBERDAYAAN KKN TEMATIK DALAM MENINGKATKAN SIKAP PEMAHAMAN REMAJA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA Vivi Arfiani Siregar; Jamri Jamri; KMS Novyar Satriawan Fikri; Ali Azhar
E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 2: Mei 2021
Publisher : LP2M STP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/eamal.v1i2.588

Abstract

Abuse of Narcotics and / or psychotropic substances can cause various adverse health effects and can even lead to death. But there is Narcotics and Psychotropic abuse that is rife in various countries including Indonesia. Whereas Regarding the Abuse of Narcotics and / or Psychotropics, it does not only come from adults but also from teenagers. There are also people who don't really understand what Narcotics, Psychotropics are, what bad effects can be caused by the abuse of Narcotics and / or Psychotropics and what legal sanctions they can face if they consume Narcotics and / or Psychotropics without rights or against the law. Such people are vulnerable to being targeted by drug dealers. Therefore, the implementation of this legal counseling work program is expected to increase public knowledge regarding the legal rules regarding Narcotics, Psychotropics and penalties for adolescents who commit crimes so that the community, especially teenagers, obey the applicable legal rules..
Co-Authors Akbar Alfa Ali Azhar Ali Azhar Apriyanto, Mulono Feni Puspita Sari Indra Mukhlis Adnan Indra Mukhlis Adnan Khairul Ihwan, Khairul Marlina Muannif Ridwan Muannif Ridwan Muhsin Muhsin Novyar Satriawan Fikri, KMS Nurhan Vivi Arfiani Vivi Arfiani Siregar Vivi Arfiani Siregar Vivi Arfiani Siregar Wandi Wandi Yoyon Riono