Filter By Year

1945 2024


Reset

Found 2 documents
Search 10.58764/j.im.2026.7.149 , by doi

 1 
Positifikasi Isbat Talak dalam Perlindungan Hak Perempuan: Analisis Komparatif Hukum Mesir dan Maroko Perspektif Maqashid Syariah Jamili, Faizah; Elimartati, Elimartati; Atsani, Ulya; Zulkifli, Zulkifli; Nofialdi, Nofialdi; Yunarti, Sri
AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies Vol 7 No 1 (2026)
Publisher : IDRIS Darulfunun Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58764/j.im.2026.7.149

Abstract

Marriage in Islam is viewed as a sacred and strong bond, or mitsaqan ghalidzan. However, in Indonesian social reality, the practice of divorce under the hand or outside the courts is still common. This phenomenon triggers serious legal problems due to the legal vacuum regarding the isbat talak regulation in the national legal system. Without formal state approval, the legal status of wives and children is often neglected, resulting in the loss of post-divorce rights such as custody, maintenance, and access to civil registration. This research uses a normative juridical approach through a comparative study of family law in Indonesia with regulations in Egypt and Morocco. Theoretically, the analysis is based on legal theory as a means of societal renewal and the theory of legal positivization to transform religious norms into written positive law. Furthermore, the Maqasid Syari'ah perspective is used to ensure that each proposed regulation aligns with the goal of protecting the interests of religion, life, descendants, intellect, and property for Muslim families. The research findings indicate that Indonesia urgently needs to strengthen the regulation of divorce confirmation (isbat talak) to bridge the dualism between the religious validity of divorce and the legality of state administration. A comparison with Egypt and Morocco found that integrating stricter regulations regarding divorce ratification can provide greater legal certainty for the public. This strengthening measure is considered a strategic solution to create legal order and guarantee the constitutional rights of family members, who have been vulnerable to uncertainty. In conclusion, strengthening the regulation of divorce confirmation (isbat talak) through positive law is an urgent need to achieve legal justice for families in Indonesia. Transforming Islamic legal norms into national legislation will ensure that legal protection for wives and children is no longer partial, but comprehensive and formally binding. Thus, the purpose of marriage, which is to create welfare, can be maintained even if the union ends in divorce.
Positifikasi Isbat Talak dalam Perlindungan Hak Perempuan: Analisis Komparatif Hukum Mesir dan Maroko Perspektif Maqashid Syariah Faizah Jamili; Elimartati Elimartati; Ulya Atsani; Zulkifli Zulkifli; Nofialdi Nofialdi; Sri Yunarti
AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies Vol 7 No 1 (2026)
Publisher : IDRIS Darulfunun Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58764/j.im.2026.7.149

Abstract

Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai sebuah ikatan suci yang sangat kokoh atau mitsaqan ghalidzan, namun dalam realitas sosial di Indonesia, praktik talak di bawah tangan atau di luar pengadilan masih sering terjadi. Fenomena ini memicu permasalahan hukum yang serius akibat adanya kekosongan hukum (legal vacuum) terkait pengaturan isbat talak dalam sistem perundang-undangan nasional. Tanpa adanya pengesahan formal oleh negara, status hukum istri dan anak-anak sering kali terabaikan, yang berdampak pada hilangnya perlindungan hak-hak pasca-perceraian seperti hak asuh, nafkah, serta akses administrasi kependudukan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui studi komparatif antara hukum keluarga di Indonesia dengan regulasi di Mesir dan Maroko. Secara teoretis, analisis didasarkan pada teori hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan teori positifikasi hukum guna mentransformasikan norma-norma keagamaan menjadi hukum positif yang tertulis. Selain itu, perspektif Maqashid Syari’ah digunakan untuk memastikan bahwa setiap usulan regulasi selaras dengan tujuan perlindungan terhadap kemaslahatan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta bagi keluarga muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sangat membutuhkan positifikasi pengaturan isbat talak untuk menjembatani dualisme antara keabsahan talak secara agama dan legalitas administrasi negara. Melalui perbandingan dengan Mesir dan Maroko, ditemukan bahwa integrasi regulasi yang lebih ketat mengenai pengesahan perceraian mampu memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Langkah positifikasi ini dianggap sebagai solusi strategis untuk menciptakan ketertiban hukum dan menjamin hak-hak konstitusional anggota keluarga yang selama ini rentan terhadap ketidakpastian. Sebagai kesimpulan, penguatan regulasi isbat talak melalui hukum positif merupakan kebutuhan mendesak demi mewujudkan keadilan hukum bagi keluarga di Indonesia. Transformasi norma hukum Islam ke dalam aturan perundang-undangan nasional akan memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap istri dan anak tidak lagi bersifat parsial, melainkan menyeluruh dan mengikat secara formal. Dengan demikian, tujuan pernikahan untuk menciptakan kemaslahatan tetap dapat terjaga meskipun ikatan tersebut harus berakhir melalui perceraian.

Page 1 of 1 | Total Record : 2

 1