Share : Social Work Journal
Share Social Work Journal adalah jurnal yang memuat hasil-hasil penelitian lapangan dan atau pustaka mengenai isu-isu kesejahteraan sosial, di tingkat nasional, regional dan internasional. Share Social Work Journal adalah tempat publikasi yang tepat sebagai sumber referensi dan juga sebagai sumber diskusi topik-topik yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial karena telah ber ISSN printed dan elektronik. ISSN p: 2339-0042 ISSN e: 2528-1577
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9, No 1 (2019): Share: Social Work Journal"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN BENCANA ]]>
<![CDATA[Meta Noya Tri Ananda]]>;
<![CDATA[Meilanny Budiarto Santoso]]>;
<![CDATA[Moch Zaenuddin]]>
<![CDATA[ Share : Social Work Journal Vol 9, No 1 (2019): Share: Social Work Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (156.7 KB)
|
DOI: 10.24198/share.v9i1.22750
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pemenuhan hak perempuan dalam situasi bencana yang ada di Indonesia. Tindak penindasan lebih terlihat ketika sumber daya terbatas pada situasi bencana khususnya di negara berkembang atau daerah konflik. Hal ini menjadi penting meningat Indoensia adalah salah satu negara rawan bencana, dan disisi lain budaya patriarki yang telah mengakar sejak dulu masih menyisakan tindak diskriminasi bagi perempuan sehingga berimbas pda aspek-aspek pemenuhan hak-hak kelompok perempuan dalam situasi darurat seperti bencana. Maka pekerja sosial memiliki peran yang sangat dibutuhkan agar penyelesaian tidak hanya bersifat kuratif tetapi juga sensitif terhadap kebutuhan kelompok perempuan baik yang sudah tersuarakan maupun yang belum sehingga setiap kebutuhan dan pemenuhan hak perempuan korban bencana. Penelitian ini tidak hanya semata-mata sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi kelompok laki-laki, tetapi jalan advokasi untuk jaminan hidup yang aman dan nyaman bagi seluruh kelompok masyarakat. Artikel ini menggunakan metode studi pustaka yaitu buku dan jurnal. Hasilnya menunjukkan bahwa program penanggulangan bencana masih belum mengintegrasikan gender sebagai bagian komponen dari penyelenggaraan program penanggulangan bencana, sehingga hak-hak kelompok rentan seperti kelompok perempuan masih belum terpenuhi.]]>
<![CDATA[PERSEPSI MASYARAKAT PADA PERCERAIAN Society Perception Of Divorce ]]>
<![CDATA[Noeranisa Adhadianty Gunawan]]>;
<![CDATA[Nunung Nurwati]]>
<![CDATA[ Share : Social Work Journal Vol 9, No 1 (2019): Share: Social Work Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (153.329 KB)
|
DOI: 10.24198/share.v9i1.19863
<![CDATA[ABSTRAKPerceraian merupakan terputusnya hubungan pernikahan yang telah diputuskan sesuai dengan hukum yang berlaku dan sudah berdasarkan kepada kesepakatan antara kedua belah pihak. Perceraian saat ini fenomena yang masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat, karena perceraian ini menandakan bahwa makna-makna yang terdapat dalam pernikahan tidak dijalankan dengan semestinya. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat tentang permasalahan yang terjadi dalam keluarga sebagai pemicu perceraian dan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap banyaknya kasus perceraian saat ini. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dengan pengumpulan data berupa wawancara dengan informan, studi litelatur, dan studi dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mempresepsikan perceraian sebagai sesuatu yang tidak baik, terutama kasus gugat cerai yang diajukan istri. Masih adanya label di masyarakat yang menunjukan bahwa perempuan harus berperan sesuai kodratnya, walaupun saat ini telah banyak perempuan yang bekerja di luar rumah. Masyarakat mengungkapkan bahwa seharusnya pernikahan harus dapat dipertahankan agar makna kesakralannya sendiri tetap terjaga.Kata Kunci : Perceraian, Persepsi, Masyarakat]]>
<![CDATA[PELAKU PENCURIAN: KONSTRUKSI SUBKULTUR BERLANDASKAN MODAL SOSIAL ]]>
<![CDATA[Muhamad Luthfi]]>;
<![CDATA[Rusydan Fathy]]>
<![CDATA[ Share : Social Work Journal Vol 9, No 1 (2019): Share: Social Work Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (225.813 KB)
|
DOI: 10.24198/share.v9i1.21271
<![CDATA[Rendahnya kualitas modal manusia seringkali dianggap sebagai penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan guna memperoleh keuntungan ekonomi (economic gain). Namun, perkembangan konsepsi modal sosial agaknya menawarkan perspektif baru dalam mengurai permasalahan tindak kejahatan. Asumsi yang banyak berkembang mengenai hubungan antara tindak kejahatan dengan modal sosial ialah menempatkan keduanya dalam jalan yang berseberangan—ketika kualitas modal sosial menurun, maka tindak kejahatan meningkat. Sebagai antitesis, paper ini mengedepankan argumen bahwa kualitas modal sosial yang baik justru berimplikasi memuluskan tindak kejahatan—pencurian. Modal sosial yang menitikberatkan pada relasi-relasi sosial akan dilihat perannya dalam mengkonstruk subkultur kejahatan—pencurian. Argumentasi dalam paper ini mengantarkan kepada kesimpulan bahwa relasi-relasi sosial seseorang berpotensi memainkan peran dalam mentransmisikan unsur-unsur budaya kejahatan—pencurian.]]>
<![CDATA[KOMPETENSI KULTURAL DALAM PEKERJAAN SOSIAL PASCA BENCANA ]]>
<![CDATA[Marcelino Vincentius Poluakan]]>;
<![CDATA[Nurliana Cipta Apsari]]>;
<![CDATA[Santoso Tri Raharjo]]>
<![CDATA[ Share : Social Work Journal Vol 9, No 1 (2019): Share: Social Work Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (133.888 KB)
|
DOI: 10.24198/share.v9i1.20008
<![CDATA[Dalam praktek pekerjaan sosial, seorang pekerja sosial membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Salah satu dari pengetahuan dan keterampilan tersebut adalah kompetensi kultural. Konsep tentang kompetensi kultural telah dikenal dan menjadi bagian dari pekerjaan sosial sejak lama terutama di tempat-tempat dimana tingkat etnisitas dan kelompok marginal yang tinggi. Dengan dimilikinya kompetensi kultural, seorang pekerja sosial dapat memahami, menerima dan menghargai sasaran pekerjaannya yang berbeda secara sosial dan kultural. Indonesia sebagai negara dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi membutuhkan pekerja-pekerja sosial yang memiliki kompetensi kultural. Melalui artikel ini, penulis ingin menggali sejauh mana kompetensi kultural telah diimplementasikan oleh pekerja sosial dalam praktek pekerjaan sosial di Indonesia. Penulis akan mengambil ruang lingkup pekerjaan sosial pasca bencana untuk menggali kompetensi kultural pekerja sosial. Metode yang digunakan berupa kajian literatur dan dokumen. Berdasarkan kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi kultural sangat relevan untuk diimplementasikan di Indonesia karena kondisi masyarakat yang majemuk dan beranekaragam. Oleh karena itu, pekerja sosial perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan sehingga memiliki kompetensi kultural.]]>
<![CDATA[PENGALAMAN DAN PENGETAHUAN TENTANG PELECEHAN SEKSUAL: STUDI AWAL DI KALANGAN MAHASISWA PERGURUAN TINGGI (EXPERIENCE AND KNOWLEDGE ON SEXUAL HARASSMENT: A PRELIMINARY STUDY AMONG INDONESIAN UNIVERSITY STUDENTS) ]]>
<![CDATA[Binahayati Rusyidi]]>;
<![CDATA[Antik Bintari]]>;
<![CDATA[Hery Wibowo]]>
<![CDATA[ Share : Social Work Journal Vol 9, No 1 (2019): Share: Social Work Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (260.999 KB)
|
DOI: 10.24198/share.v9i1.21685
<![CDATA[Artikel ini mendeskripsikan pengalaman dan pengetahuan mahasiswa mengenai pelecehan seksual dan menguji asosiasi faktor-faktor demografis, program studi, dan sikap terhadap peran gender dengan pemahaman mengenai pelecehan seksual di kalangan mahasiswa perguruan tinggi. Responden dalam penelitian ini adalah 133 mahasiswa laki-laki dan perempuan dengan usia rata-rata 19,6 tahun yang sedang menempuh pendidikan sarjana bidang ilmu kesejahteraan sosial dan ilmu politik pada sebuah perguruan tinggi negeri di Jawa Barat yang terpilih secara non-random. Pengumpulan data dilakukan menggunakan survey dan analisa data dilakukan dengan menggunakan uji statistik. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai pelecehan seksual relatif baik meskipun perlu ditingkatkan. Mayoritas responden pernah mengalami paling sedikit satu bentuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh pihak yang dikenal maupun pihak yang tidak dikenal. Bentuk pelecehan seksual yang umumnya dilapokan adalah perhatian seksual yang tidak diinginkan dan pelecehan gender. Penelitian menemukan jenis kelamin, usia, pengalaman pelecehan seksual dan sikap mengenai peran gender merupakan variable-variabel yang mempengaruhi pemahaman mengenai pelecehan seksual. Pengetahuan mengenai pelecehan seksual yang relative lebih baik dilaporkan oleh mahasiswa perempuan, pernah mengalami sedikitnya satu bentuk pelecehan seksual, berusia 21 tahun atau lebih dan mendukung kesetaraan peran jender. Diskusi diarahkan pada implikasi temuan terhadap pendidikan perguruan tinggi untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai pelecehan seksual.Kata kunci: kekerasan seksual, perguruan tinggi, pelecehan seksual, pengetahuan dan pengalaman mahasiswa. ]]>
<![CDATA[Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dengan Disabilitas Di Kabupaten Bandung Barat ]]>
<![CDATA[Risna Resnawaty]]>;
<![CDATA[Rudi Saprudi Darwis]]>;
<![CDATA[Agus Wahyudi Riana]]>
<![CDATA[ Share : Social Work Journal Vol 9, No 1 (2019): Share: Social Work Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (884.368 KB)
|
DOI: 10.24198/share.v9i1.20213
<![CDATA[Artikel ini merupakan hasil riset mengenai tanggapan masyarakat terhadap keberadaan anak dengan disabilitas di lingkungan mereka. Setiap anak dengan kondisi apapun memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang, pendidikan, kesehatan ataupun layanan lainnya tanpa perbedaan dalam hidupnya. Akan tetapi kondisi fisik dan mental membuat anak-anak penyandang cacat berada dalam posisi yang cenderung mendapat perlakuan tidak nyaman seperti pengucilan, dan kekerasan fisik dari masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Orangtua yang memiliki anak penyandang cacat memainkan peran sangat kompleks, oleh karena itu orang tua yang memiliki anak penyandang cacat membutuhkan dukungan dari lingkungannya.Peneliti berasumsi bahwa pengetahuan dan kesadaran orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak dengan disabilitas akan mendorong mereka untuk mencari informasi maupun layanan yang optimal bagi tumbuh kembang anak mereka. Sementara itu masyarakat di lingkungan terdekat memiliki kewajiban untuk turut menciptakan lingkungan yang nyaman bagi tumbuh kembang anak dengan disabilitas.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan di kabupaten Bandung Barat. Fakta menyebutkan bahwa orang tua memiliki kesadaran dalam memberikan kasih sayang dan memenuhi kebutuhan anak. Namun tingkat ekonomi yang rendah menyebabkan orang tua tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai cara pengasuhan dan mengakses layanan yang terbaik bagi anak. Sementara itu masyarakat belum sepenuhnya sadar mengenai bentuk dukungan yang dapat diberikan bagi anak dengan disabilitas yang ada di lingkungan mereka.]]>
<![CDATA[PENGUATAN SPIRITUALITAS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) ]]>
<![CDATA[PHILIA ANINDITA GINTING]]>;
<![CDATA[Meilanny Budarti Santoso]]>
<![CDATA[ Share : Social Work Journal Vol 9, No 1 (2019): Share: Social Work Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (702.286 KB)
|
DOI: 10.24198/share.v9i1.21819
<![CDATA[AbstrakAnak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan anak yang diduga telah melakukan tindakan kriminal yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum karena telah melanggar undang-undang hukum pidana. Pada masa penahanan, anak atau remaja yang berkonflik dengan hukum berada pada usia 12 sampai 18 tahun. Tidak menutup kemungkinan, kondisi ini menciptakan pengaruh poisitf dari kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) maupun permasalahan pribadi dalam diri Andik (anak didik). Permasalahan ini dapat berupa stress yang dialami yakni kecemasan pada remaja.Adapun tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang pekerja sosial terhadap ABH adalah berupa bantuan relasi pertolongan. Praktikan memfokuskan bahasannya kepada pembentukan perilaku baru yang baik dan upaya mengatasi kecemasan pada klien. Model intervensi yang dilakukan adalah personal development dengan metode token economy dan cognitive restrucuturing form. Pembentukan perilaku baik ini dikatikan dengan penguatan spiritualitas klien yang juga mempengaruhi kemampuan kognitif klien.Hasil penelian menunjukkan bahwa klien berhasil membentuk perilaku baru dan mereduksi kecemasan yang dialaminya. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh peran spiritualitas yang dialam klien melalui pembentukan perilaku beribadah dan membaca Al-Quran dengan teratur. Praktikan tidak melakukan pemantauan secara intensif terhadap perubahan perilaku dan kecemasan klien karena adanya aturan yang diterapkan oleh pihak LPKA. Meskipun demikian, hasil yang diperoleh dapat terverifikasi dan terukur dengan penyajian tabel dan gambar selama proses intervensi.Kata Kunci: Anak berhadapan dengan hukum, spiritualitas, behavioral therapy, stress management AbstractChildren who are in conflict with the law (ABH) are children who are suspected of having committed in a criminal act that must be responsible for their actions to law because they have violated the law of criminal. During the detention time, children or adolescents with the conflict with the law are at the age of 12 to 18 years. This does not impossible if this condition creates a positive impact from the coaching activities which carried out by LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) as well as personal problems in Andik (anak didik) self-care. This problem can be stress experienced in the form of anxiety in adolscents.The action that can be taken by the social worker towards ABH is giving assistance form a relief relationship. Practican focus discussion in on the building new good behaviors and action to overcome anxiety on client. The intervention model that is carried out is personal development with token economy method and cognitive restructuring form. The formation for this good behavior is associated with strengthening client spirituality which also influence the client’s cognitive abilites.The results of this research show that client has succeeded in forming his new behaviors and reducing the anxiety he experience. This is influenced by the role of spirituality experienced that client experienced through the forming of worship behavior and reading the Al-Quran regularly. Practican did not do intensive monitoring of this changes in behavior and anxiety that client experience because of the rules applied by the LPKA. Nevertheless, the results obtained can be verified and measured by presenting tables and images during the intervention processKeywords: Children who are in conflict with the law, spirituality, behavioral therapy, stress management]]>
<![CDATA[PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI INDONESIA (Analisis Program Desaku Menanti di Kota Malang, Kota Padang dan Jeneponto) ]]>
<![CDATA[Ifni Amanah Fitri]]>
<![CDATA[ Share : Social Work Journal Vol 9, No 1 (2019): Share: Social Work Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (160.681 KB)
|
DOI: 10.24198/share.v9i1.19652
<![CDATA[ABSTRAK Gelandang dan pengemis merupakan masalah sosial yang sering dijumpai khususnya di kota-kota besar. Tidak bisa dipungkiri semakin majunya pembangunan, maka semakin banyak munculnya gelandangan dan pengemis. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak memadai. Untuk mengatasi kondisi tersebut maka pemerintah membuat kebijakan dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis salah satu kebijakan tersebut yaitu melalui program “Desaku menanti”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program “Desaku Menanti” di beberapa daerah lokasi bantuan program. Diantara lokasinya yaitu, Kota Malang, Kota Padang dan Jeneponto, Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literature dengan mengumpulkan beberapa data melalui internet maupun surat kabar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan dalam pelaksanaan program “Desaku Menanti” antara daerah satu dengan daerah yang lain. Perbedaan itu dilihat dari bagaimana suatu desa dapat mengembangkan potensi yang ada dan memanfaatkan bantuan yang telah diberikan.Kata Kunci: Kesejahteraan Sosial, gelandangan dan pengemis, program Desaku MenantiABSTRACTHomelessness and beggars are a social problem caused by poverty. It cannot be denied that the more advanced development, the more the emergence of homeless and beggars. This is due to the increasing needs of the community while the available jobs are inadequate. In this case, the government has carried out various policies on homeless and beggars, one of these policies is through the program "Desaku Menanti". This study aims to find out how the implementation of “Desaku Menanti” program in several areas designated as aid locations. Among the locations are, Malang City, Padang City and South Sulawesi. The method used in this study is a literature study by collecting some data through the internet and newspapers. The results of this study indicate that there are differences in the implementation of the program "Desaku Menanti" between one region and another region. The difference is seen from how a village can develop its existing potential and utilize the assistance that has been given.Keywords: Social welfare, Homeless and beggars, Desaku Menanti program. ]]>
<![CDATA[MEMETAKAN TOKOH MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN CSR PARTISIPATIF ]]>
<![CDATA[Santoso Tri Raharjo]]>;
<![CDATA[Sahadi Humaedi]]>;
<![CDATA[Budhi Wibhawa]]>;
<![CDATA[Nurliana Cipta Apsari]]>
<![CDATA[ Share : Social Work Journal Vol 9, No 1 (2019): Share: Social Work Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (267.077 KB)
|
DOI: 10.24198/share.v9i1.20576
<![CDATA[Implementasi kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) atau corporate social responsibility (CSR) pada masyarakat seringkali keberhasilannya sangat ditentukan oleh para pemangku kepengtingan, selain masyarakat itu sendiri. Namun pada suatu masyarakat dengan karakteristik tertentu, keberadaan tokoh masyarakat (local leader) baik formal maupun informal masih sangat menentukan gerak dan arah kegiatan perubahan masyarakatnya, khususnya untuk keberhasilan kegiatan CSR. Pihak perusahaan dalam merancang kegiatan CSR perlu melibatkan masyarakat dari sejak awal, khususnya dalam melakukan pemetaan sosial (social mapping) dan seterusnya pada tahap pelaksanaan, serta kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan. Kegiatan mengidentifikasi dan memetakan para tokoh juga melibatkan masyarakat, sebab masyarakatlah yang paling merasakan kehadiran peran serta para tokohnya. Pihak perusahan, khususnya pada perusahaan dengan jenis industri ekstraktif, harus benar-benar memahami keberadaan para tokoh masyarakat, jenis-jenis tokoh masyarakat, serta peran sertanya dalam kegiatan pengembangan masyarakat terkait dengan CSR. Oleh karena itu, pada perusahaan diperlukan sumber daya manusia yang benar-benar mengetahui dan memahami tentang proses dan metode pengembangan masyarakat (community development) atau yang benar-benar paham mengenai konsep dan pendekatan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). Sehingga kegiatan pengembangan masyarakat atau juga CSR yang sarat dengan pelibatan masyarakat (partisipatif) dapat menjaga kemandirian, keberdayaan (empowered) serta kesinambungan (sustainability) suatu program. Pada akhirnya akan tercipta relasi yang harmonis antara pihak perusahaan dengan masyarakat sekitar wilayah operasi kegiatan perusahaan.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SHAFIRA FOUNDATION DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BANDUNG ]]>
<![CDATA[Ahmad Saalik Hudan Alfariz]]>;
<![CDATA[Santoso Tri Raharjo]]>;
<![CDATA[Nunung Nurwati]]>
<![CDATA[ Share : Social Work Journal Vol 9, No 1 (2019): Share: Social Work Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (126.727 KB)
|
DOI: 10.24198/share.v9i1.22477
<![CDATA[Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan salah satunya dengan menjadikan dunia usaha sebagai potensi dan sumber, dunia usaha memiliki kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Bentuk perwujudan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya akan mempengaruhi perubahan sosial sebagai upaya penanganan kemiskinan melalui Community service, Community relation, dan Community Empowering. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan CSR yang dilaksanakan oleh Shafira Foundation sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Metode kualitatif deskriptif, menggunakan tool anaysis dengan metode kajian literatur. Data yang digunakan yaitu data sekunder. Hasil yang ditemukan menunjukan bahwa Shafira Foundation melaksanakan CSR dengan bentuk Community Relationdan Community Empoweringmelalui kegiatan Lembaga Keuangan Mikro Kewirausahaan, Program Bantuan Kemanusiaan, Senior Club Hati Indonesia, dan Beasiswa Bina Prestasi.]]>
