cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora
ISSN : 24604208     EISSN : 25497685     DOI : -
Core Subject : Education,
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 6, No 1 (2021)" : 6 Documents clear
Governmental Source dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terkait Renegosiasi Kesepakatan North America Free Trade Area (NAFTA) Iqbal Ramadhan; Trias Adelins
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v6i1.823

Abstract

Pasca naiknya Presiden Trump ke tampuk kepresidenan Amerika Serikat (AS), negara tersebut mulai menjalankankan berbagai macam kebijakan yang bersifat inward looking. Presiden Trump yang disokong oleh Partai Republik berkeinginan untuk melakukan renegosiasi perdagangan dalam North America Free Trade Area (NAFTA). Kebijakan renegosiasi tersebut dimulai dari ketimpangan perdagangan yang dialami oleh AS yaitu neraca perdagangan negara tersebut terhadap Meksiko mengalami defisit. Hal inilah yang mendasari pemerintah AS untuk melakukan renegosiasi kesepakatan dagang dalam NAFTA yang dinilai memberatkan mereka. Kebijakan renegosiasi NAFTA tersebut tidak terlepas dari proses politik lembaga negara seperti eksekutif dan legislatif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis unsur governmental sources dapat mempengaruhi proses kebijakan renegosiasi NAFTA tersebut. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik penulisan studi kasus. Hasil analisis dalam artikel ini dapat dijelaskan bahwa unsur governmental sources seperti sistem pemerintahan, bentuk parlemen dan proses politik intra lembaga dalam pemerintah AS berperan penting terkait kebijakan renegosiasi NAFTA tersebut.  
Implementasi Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat) Meika Rozandi; Kumba Digdowiseiso
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v6i1.1036

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dana Desa Sengkubang dalam pembangunan Desa Sengkubang. Dana desa mempunyai peran penting dalam membantu pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai daerah otonomi mempunyai wewenang dalam pelaksanaan pengelolaan, penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian metode kualitatif deskriptif berupa studi kasus yang digunakan untuk meneliti pada kondisi pelaksanaan dana Desa Sengkubang dalam pembangunan Desa Sengkubang. Dana Desa Sengkubang pada tahun 2018 mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp791.405.000,00 dan pada tahun 2019 mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp.1.056.613.000,00. Pembangun pada Desa Sengkubang bedasarkan Pusat Data Desa Indonesia menunjukan pada tahun 2018 nilai Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0.623 dan pada tahun 2019 nilai IDM sebesar 0.823 dan Pada tahun 2020 IDM Desa Sengkubang mengalami kenaikan nilai IDM sebanyak 6,93% dan tercatat sebagai klasifikasi desa mandiri.
Konstitusionalitas Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Pembela Hak Asasi Manusia Adi Purnomo Santoso; Dina Liliyana
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v6i1.1110

Abstract

Pasca amandemen tahun 1999-2002, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) selaku konstitusi telah memuat materi atau substansi yang lebih lengkap terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM) dibandingkan sebelum amandemen. Hal ini bagaimanapun merupakan komitmen negara untuk memenuhi syarat keberadaan Indonesia sebagai negara hukum Pancasila yang menganut demokrasi konstitusional. Dalam episentrum perlindungan terhadap HAM, termasuk pula di dalamnya bagaimana tanggung jawab negara dalam melindungi para pembela HAM. Namun, berbanding terbalik dengan apa yang diatur dalam teks konstitusi, dalam praktiknya sebagaimana diungkap dalam laporan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mencatat bahwa selama 2019, telah terjadi 27 kasus kekerasan Pembela HAM atas lingkungan dengan persebaran kasus mencapai 14 Provinsi dan 24 kabupaten dan mengakibatkan 127 individu dan 50 kelompok pembela HAM atas lingkungan menjadi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji bagaimana tanggung jawab negara dalam melindungi pembela HAM secara konstitusional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan analisis kualitatif, di mana pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini ialah Indonesia selaku negara hukum Pancasila secara konstitusional telah mengamanahkan negara (pemerintah) untuk secara khusus melindungi para pembela HAM. Dengan melindungi para pembela HAM, negara bukan hanya mengimplementasikan konstitusi sebagai substansi hukum yang hidup (the living of law), melainkan pula sebagai upaya mengedepankan harkat dan martabat manusia secara universal.
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagai Sektor Basis Perekonomian Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2014-2018 Bahrul Ilmi
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v6i1.1111

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam perekonomian Kabupaten Aceh Tenggara. Peran Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai sektor basis dalam perekonomian Kabupaten Aceh Tenggara. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang bersumber dari instansi terkait dengan penelitian ini pada lingkup Kabupaten Aceh Tenggara. Hasil analisis menunjukan bahwa  sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang teridentifikasi sebagai sektor basis  salama  tahun analisis, dengan nilai LQ tertinggi 43, 19  Tahun 2014  dan nilai LQ terendah 40,66 tahun 2018. Sumbangan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan sub-sub sektornya terhadap Kabupaten Aceh Tenggara yang tertinggi sebesar 1, 3 millyar  tahun 2017  dan yang terendah sebesar 1,2 millyar tahun 2014
Model Kepemimpinan Tepat dalam Mempengaruhi Kinerja Dosen Perguruan Tinggi di Indonesia Tedy Ardiansyah; Dipa Teruna Awaloedin
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v6i1.1075

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk kepemimpinan yang tepat dari berbagai jenis kepemimpinan terhadap kinerja dosen termasuk hasil korelasi apakah hasil signifikan maupun tidak signifikan sehingga membantu memberikan literatur yang baru dari keterbatasan yang ada saat ini. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, Data yang digunakan berupa data sekunder yang semuanya diambil dari jurnal terindeks scopus mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2017, semua jurnal berupa penelitian kuantitatif dan dengan sampel rata-rata sebanyak 217 responden. Kesimpulan yang didapatkan secara garis besar adalah penelitian yang ada menimbulkan model baru bahwa tidak semua penelitian yang berhubungan dengan Kepemimpinan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap Kinerja dosen, serta jenis kepemimpinan hanya kepemimpinan secara umum yang tidak mempunyai hubungan dengan kinerja dosen selainnya mempunyai hubungan yang sangat kuat.
Pemberitaan Pembubaran Organisasi Front Pembela Islam (Framing Mediaindonesia.com dan Kompas.com) Elina Novianti Pratiwi; Yayu Sriwartini
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v6i1.1109

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pembingkaian (framing) pemberitaan  pembubaran organisasi massa Front Pembela Islam (FPI) oleh mediaindonesia.com dan kompas.com. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis framing dengan  model Zhongdang Pan & Kosicki. Ada  empat (4) perangkat framing yang digunakan untuk menganalisis yaitu (1) sintaksis, (2) skrip, (3) tematik, (4) retoris. Obyek penelitian adalah lima (5) pemberitaan pembubaran FPI di mediaindonesia.com dan tiga (3) pemberitaan di kompas.com. Analisis data dilakukan dengan menelaah berita berdasarkan pada struktur semantik, skrip, tematik dan retoris. Hasil penelitian menunjukkan mediaindonesia.com mengonstruksi peristiwa pembubaran organisasi massa FPI sebagai sebuah langkah pemerintah yang tepat, berdasarkan landasan hukum, tidak ada unsur sentimen kepada FPI sebab keputusan tersebut telah mengacu pada landasan hukum yang tepat. Pembingkaian pembubaran organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) di mediaindonesia.com mendukung pemerintah dengan adanya narasumber-narasumber yang berasal dari pemerintahan dan kutipan-kutipan narasumber yang mendukung pemerintah. Sedangkan kompas.com lebih mendukung masyarakat dengan adanya narasumber-narasumber yang berasal dari kalangan masyarakat dan kutipan-kutipan narasumber yang mendukung masyarakat. Proses kontruksi yang dilakukan oleh kedua media massa tersebut telah merepresentasikan tahapan konstruksi yang dipaparkan oleh teori konstruksi realitas sosial media massa.

Page 1 of 1 | Total Record : 6