cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020" : 10 Documents clear
STRATEGI PDI-PERJUANGAN DALAM PEMENANGAN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT Daisy Posumah, Cindy Fure, Agustinus B. Pati,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK               Penelitian ini mempelajari strategi kampanye untuk kandidat perempuan yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selama pemilihan legislatif pada 17 April 2019 di Kabupaten Halmahera Barat. Partai Demokrasi Indonesia telah memenangkan 4 kursi di Parlemen lokal, yang sama-sama membagi antara 2 kandidat laki-laki dan 2 perempuan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kandidat perempuan melakukan strategi kampanye mereka. Ini diuntungkan dari metode wawancara kualitatif, terutama yang ditujukan untuk menggambarkan strategi kampanye kandidat perempuan. Penelitian ini menemukan bahwa berbagai strategi kampanye bervariasi sesuai dengan tahapan tahapan pemilihan yang berbeda. Setidaknya ada dua hal yang dimiliki oleh kebanyakan kandidat. Pertama-tama, para kandidat menggunakan materi kampanye yang hampir serupa seperti kalender, stiker, selebaran, dan poster. Kedua, konten materi kampanye termasuk konsolidasi, framing masalah, dan pembangunan citra. Kata kunci: strategi; partai politik; kandidat perempuan; pemilihan legislatif.    PDI-PERJUANGAN STRATEGY IN THE WINNING OF WOMEN'S LEGISLATIVE CANDIDATES IN WEST HALMAHERA DISTRICT  ABSTRACT This research studied campaign strategies for women canditates conducted by Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) during the legislative election in 17 April 2019 in West Halmahera District. Partai Demokrasi Indonesia had won 4 seats in the local Parliament, which equally split between 2 men and 2 women candidates. The research focused on how women canditates conducted their campaign strategies. It is benefitted from qualitative interview methods, especially designated to portray campaign strategies of women canditates. The research found that various campaign strategies varied in line with the different stages of electoral phases. There are at least two things that most candidates have in common. First of all, candidates used almost similar campaign materials such as calendars, stickers, flyers, and posters. Secondly, the content of campaign material including consolidation, issues framing, and image building.  Keywords: strategy; political party; women candidates; legislative election.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN TULUDE DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Kahiube, Gebbye A.C
JURNAL POLITICO Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKTulude adalah salah satu dari sekian banyak budaya di Indonesia yang harus di lestarikan dan di kembangkan oleh pemerintah daerah serta masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk itu diperlukan kebijakan yang komprehensif untuk dapat mewujudkan target pengembangan dan pelestarian Tulude tersebut. Penelitian ini akan mencoba melihat bagaimana implementasi dari kebijakan pengembangan dan pelestarian Tulude yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sangihe. Dari hasil penelitian didapati bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan dan pelestarian Tulude belum maksimal dikarenakan masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan lagi seperti : kebijakan yang menjadi payung hukum sudah tidak Relevan dan perlu di perbaharui lagi, komunikasi antara pemerintah daerah dan para tua-tua adat lebih ditingkatkan lagi, Sumber daya pegawai dalam pelaksanaan Tulude, dan disposisi juga perlu ditingkatkan agar Tulude akan selalu berkembang dan tetap dapat di cintai bahkan di lestarikan oleh Masyarakat kabupaten kepulauan Sangihe. Kata kunci : Implementasi Kebijakan; Tulude; Pemerintah Daerah.  ABSTRACTTulude is one of the many cultures in Indonesia that must be preserved and developed by the local government and the people in Sangihe Islands Regency. For this reason, a comprehensive policy is needed to be able to realize the target of development and preservation of Tulude. This research will try to see how the implementation of the Tulude development and preservation policies carried out by the Sangihe district government. From the results of the study, it was found that the implementation of local government policies in the development and preservation of Tulude was not optimal because there were still several things that needed to be improved, such as: policies that became the legal umbrella were no longer relevant and needed to be updated again, communication between local governments and elders. customs are further improved, employee resources in the implementation of Tulude, and dispositions also need to be improved so that Tulude will always develop and can still be loved and even preserved by the Sangihe island regency community. Keywords: Policy Implementation; Tulude; Regional Government.
STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) (Studi di Desa Mokobang Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan) Wonok, Gerry R.J
JURNAL POLITICO Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPandemi COVID-19 telah membuat pemerintah baik di tingkat pusat hingga ke tingkat terendah seperti pemerintah desa, terpaksa harus memikirkan berbagai strategi yang harus dilakukan dalam mencegah penyebarannya. Walaupun protocol standar telah ditentukan yaitu : memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak yang dikenal dengan 3 M, namun dalam implementasinya terbukti masih banyak masyarakat yang melanggar bahkan tidak perduli. Untuk itu diperlukan strategi tambahan agar ketaatan masyarakat bisa tumbuh terhadap anjuran pemerintah tersebut. Di desa Mokobang pemerintah desa dalam hal penanganan pandemic COVID-19, melakukan beberapa strategi, diantaranya memaksimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki baik itu yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan partisipasi masyarakat. Strategi yang juga pemerintah desa seperti membuat pos penjagaan keluar masuk orang, mewajibkan masyarakat yang masuk ke desa mencuci tangan, dan mewajibkan surat kewaspadaan bagi orang yang berasal dari luar kecamatan Modoinding. Bahkan berbagai kegiatan Ibadah, social, budaya dibatasi dengan ketentuan standar protocol kesehatan. Selain itu pemberdayaan aparat desa juga dilakukan semaksimal mungkin. Namun problematika penangganan pandemic COVID-19 di desa Mokobang, masih ada akibat tingkat pendidikan masyarakat yang terbilang rendah yang mengakibatkan sosialisasi pemahaman pandemic tersebut sulit di mengerti oleh masyarakat. Akibatnya strategi pemerintah desa tersebut menjadi kurang efektif dimana terlihat pos penjagaan sering tidak ada yang menjaga sehingga masuk keluar orang otomatis tidak diawasi, masih adanya kegiatan perkumpulan yang melibatkan lebih dari 20 orang, banyak masyarakat yang belum sadar akan protocol kesehatan. Kata Kunci: Startegi: Pemerintah Desa: Pandemi COVID-19  ABSTRACTThe COVID-19 pandemic has forced governments, both at the central level to the lowest level, such as the village government, have to think about various strategies that must be done to prevent its spread. Although standard protocols have been determined, namely: wearing masks, washing hands, and maintaining a distance known as 3M, but in its implementation it is proven that many people violate or even don't care. For this reason, an additional strategy is needed so that public obedience can grow to the government's recommendation. In Mokobang village, the village government, in terms of handling the COVID-19 pandemic, has implemented several strategies, including maximizing the various resources that are owned, both those provided by the central government, local government, and even community participation. Strategies that are also used by the village government, such as making security posts in and out of people, requiring people who enter the village to wash their hands, and requiring a letter of alert for people who come from outside the Modoinding sub-district. Even various religious, social and cultural activities are limited by the provisions of standard health protocols. Apart from that, empowerment of village officials was also carried out as much as possible. However, the problem of subscribing to the COVID-19 pandemic in Mokobang village still exists due to the relatively low level of community education which results in the socialization of understanding the pandemic which is difficult for the community to understand. As a result, the strategy of the village government is less effective, where it appears that there are often no guard posts so that people entering and leaving are automatically not supervised, there are still association activities that involve more than 20 people, many people are not aware of health protocols. Keywords: Strategy: Village Government: COVID-19 Pandemic
PENGARUH KOORDINASI TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM BEASISWA ANAK ASUH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Alfon Kimbal, Dini Asti Gonibala, Ventje Kasenda,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK                Dalam pelaksanaan program beasiswa anak asuh pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, efektivitas merupakan tujuan utama para pelaksana program. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan utama tersebut, koordinasi merupakan hal yang penting. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh koordinasi terhadap efektivitas program beasiswa anak asuh pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif.  Populasi penelitian sebanyak 126 responden. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, diperoleh sebanyak 56 responden yang merupakan pegawai di Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan beberapa kepala desa yang merupakan unsur pemerintah desa. Hasil analisis membuktikan bahwa koordinasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas dengan tingkat hubungan kuat dan nilai determinasi sebesar 47,3% serta memiliki arah hubungan positif dengan nilai Y’ = 12,153 + 0,562 X. Kata Kunci: Koordinasi; Efektivitas; Program Beasiswa   ABSTRACTIn implementing the scholarship program for the local government of Bolaang Mongondow Selatan Regency, effectiveness is the main goal of program implementers. Therefore, to achieve this main goal, coordination is essential. The purpose of this study was to determine how much influence the coordination has on the effectiveness of the local government foster children scholarship program in Bolaang Mongondow Selatan Regency. This research uses a quantitative descriptive approach. The study population was 126 respondents. By using purposive sampling technique, there were 56 respondents who were employees of the Education Office, Social Service and several village heads who were elements of the village government. The results of the analysis prove that coordination has a significant effect on effectiveness with a strong relationship level and a determination value of 47.3% and has a positive relationship direction with the value of Y '= 12.153 + 0.562 X. Keywords: Coordination; Effectiveness; Scholarship Program
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO(SITARO) (Studi Kasus Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Di Kabupaten Sitaro) Kendung, Vivi Noviani
JURNAL POLITICO Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSampah sebagai hasil dari berbagai aktifitas kegiatan dalam kehidupan manusia maupun sebagai hasil dari suatu proses alamiah, yang sering menimbulkan permasalahan serius diberbagai perkotaan didunia. Permasalahan sampah di berbagai perkotan tidak saja mengancam aspek keindahan dan kebersihan kota tersebut, namun lebih jauh akan memberikan dampak negative bagi kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat apabila tidak ditangani secara baik. Dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang diatur baik menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan manfaat kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.Penelitian ini dilakukan untuk melihat dan mengetahui implementasi kebijakan pengelolan sampah khususnya oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di Kabupaten Sitaro, yang masih bermasalah terkait dengan pengelolaannya yang dianggap tidak efektif. Indicator yang digunakan adalah teori George C. Edward III tentang empat pilar utama dalam menilai implementasi kebijakan, yaitu: Struktur Birokrasi,Sumber Daya,Disposisi,Komunikasi.Hasil Penelitian menunjukan bahwa pada umumnya sudah berfungsi dan direalisasikan,kendati hasilnya belum sepenuhnya efektif.Dari sisi birokrasi sebenarnya di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan tidak memliki struktur yang panjang, namun masih terdapat kekurangan engenai bagian-bagian khusus terkait dengan bidang yang menangani sampah.Dari sisi sumber daya manusia juga masih terdapat kekurangan disamping sarana dan prasarana penunjang.Dari sisi disposisi terkait komitmen aparat sebenarnya sudah baik namun masih sering terjadi kelalaian, sedangkan terkait komunikasi masih kurang intensif dan kurangnya antusias masyarakat dalam mengikuti sosialisasi di kecamatan.Masalah-masalah tersebut di perparah dengan tidak adanya perda yang dapat dijadikan acuan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di Kabupaten Sitaro, terkait dengan pengelolaan sampah. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Pengelolaan Sampah; Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan  ABSTRACTWaste as a result of various activities in human life or as a result of a natural process, which often causes serious problems in various cities in the world. The problem of waste in various urban areas does not only threaten the beauty and cleanliness aspects of the city, but will also have a negative impact on environmental preservation and public health if not handled properly. In Law Number 18 of 2008 concerning waste management, waste management is an activity that is regulated both comprehensively and continuously which includes waste reduction and handling aimed at improving public health and environmental quality benefits as well as turning waste into a resource. This research was conducted to see and determine the implementation of waste management policies, especially by the Department of Environment and Land in Sitaro District, which are still having problems related to their ineffective management. The indicator used is the theory of George C. Edward III regarding the four main pillars in assessing policy implementation, namely: Bureaucratic Structure, Resources, Disposition, Communication. The results showed that in general, it has been functioning and realized, although the results have not been fully effective. From the bureaucratic side, the Department of Environment and Land does not actually have a long structure, but there are still shortcomings regarding special sections related to the field that deals with waste. In terms of human resources, there are still deficiencies in addition to supporting facilities and infrastructure. In terms of disposition regarding the commitment of the apparatus, it is actually good but there are still frequent negligence, while the communication is still less intensive and there is a lack of enthusiasm for the community in following the socialization in the sub-district. These problems are exacerbated by the absence of a regional regulation that can be used as a reference by the Department of Environment and Land in Sitaro Regency regarding waste management. Keywords: Policy Implementation; Waste management; Department of Environment and Land
PERAN TOKOH ADAT DI KOTA TERNATE DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU UTARA (TAHUN 2018) Bastiang, Isan
JURNAL POLITICO Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKeberadaan Tokoh Adat pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2018 sangat dirasakan perannya terkait dengan dukungan masyarakat terhadap pasangan calon. Terutama bagi calon yang didukung oleh Tokoh Adat. Disamping perannya terhadap para pasangan calon, keberadaan Tokoh Adat juga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat. Namun faktanya, khusus di Kota Ternate, pasangan yang didukung oleh Tokoh Adat walaupun meraih kemenangan namun perolehan suaranya tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan pasangan yang tidak di dukung oleh Tokoh Adat. Hal itu disebabkan karena masyarakat yang ada di Kota Ternate, sudah banyak yang berasal dari luar pulau. Hal tersebut menyebabkan pengaruh Tokoh Adat menjadi berkurang, dan tidak efektif untuk menjaring dukungan masyarakat pemilih. Kata Kunci       :               Peran; Tokoh Adat; Partisipasi; Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  ABSTRACTThe role of traditional figures during the election for the governor and deputy governor of North Maluku in 2018 is strongly felt in terms of community support for candidate pairs. Especially for candidates who are supported by traditional leaders. Besides their role in the candidate pairs, the existence of traditional figures also affects the level of political participation in the community. However, in fact, especially in Ternate City, the pair who were supported by traditional figures even though they won the votes were not too significant when compared to the pairs who were not supported by traditional figures. This is because many people in Ternate City have come from outside the island. This causes the influence of traditional leaders to decrease and is ineffective in gaining support from the voters. Keywords: Role; Traditional Figures; Participation; Election of the Governor and Deputy Governor
Implementasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pada Sekretariat Daerah Minahasa Selatan Fitri H. Mamonto, Henry Nelson Momuat, Jetty E.H Mokat,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

IMPLEMENTASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)  PADA SEKRETARIAT DAERAH MINAHASA SELATAN Oleh:Henry Nelson Momuat[1], Jetty E.H Mokat[2], Fitri H. Mamonto[3]  ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis  implementasi LPPD di Sekretariat Daerah Minahasa Selatan, serta hambatan yang ditemui dalam proses implementasinya. Penelitian ini  menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses penyusunan LPPD di Sekeretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan belum sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga hasil yang dicapai tidak maksimal. Hal dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu:  kurang tersedianya data yang sesuai format, kurangnya komitmen dan motivasi pegawai,  kompetensi SDM,  kurangnya koordinasi dan komunikasi, serta penilaian atas hasil kerja. Terdapat beberapa faktor yang menghambat selama proses penyusunan LPPD di Sekretariat Daerah Minahasa Selatan, yaitu: komunikasi/informasi yang kurang efektif, sumber daya pegawai maupun peralatan yang terbatas, kurangnya koordinasi antara penyusun LPPD di tiap Bagian dan belum tersedianya SOP penyusunan LPPD pada tiap Bagian serta belum dilakukannya pemberian reward dan punishment. Kata Kunci : Implementasi, LPPD, Minahasa Selatan  Implementation of Local Government Implementation Reports (LPPD) at the South Minahasa Regional Secretariat By: Henry Nelson Momuat, Jetty Erna Hilda Mokat, Fitri H. Mamonto ABSTRACTThis study aims to describe and analyze the implementation of the LPPD in the Secretariat of the South Minahasa Region, as well as the obstacles encountered in the implementation process. This study uses a qualitative approach to data collection techniques, namely through interviews, observation and documentation. This study concludes that the process of preparing LPPD in the Regional Secretariat of South Minahasa Regency is not in accordance with the targets set, so that the results achieved are not optimal. This is influenced by several things, namely: the lack of data in accordance with the format, the lack of commitment and motivation of employees, HR competencies, lack of coordination and communication, as well as an assessment of work results. There are several factors that hampered during the process of drafting LPPD in the South Minahasa Regional Secretariat, namely: ineffective communication / information, limited employee resources and equipment, lack of coordination between LPPD compilers in each Section and the unavailability of SOPs for the preparation of LPPD in each Section and the reward and punishment has not been done yet. Keywords: Implementation, LPPD, South Minahasa[1] Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Pascasarjana Universitas Negeri Manado[2] Komisi Pembimbing[3] Komisi Pembimbing
KERJASAMA INDONESIA-CHINA (Suatu Studi Tentang Kebijakan Penerbangan Langsung Manado-China) Trilke E. Tulung, Fascacellya E. Kalebos, Michael Mamentu,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKAdanya kesepakatan kerja sama ASEAN-China dalam bentuk Working Group on Regional Air Service Arrangements (ACWG-RASA), telah menghasilkan ASEAN-China Air Transport Agreement sebagai payung hukum kerjasama bidang transportasi udara ASEAN dengan China yang ditandatangani pada 12 November 2010 di Bandar Seri Bengawan dan telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden No. 13 tahun 2016. Khusus bagi Indonesia dan China, setelah adanya kerjasama di bidang transportasi udara tersebut, kemudian berlanjut dengan kerjasama di bidang pariwisata. Kedua negara sepakat melaksanakan kerjasama di bidang pariwisata, dengan kerjasama ini diharapkan tidak hanya di level pemerintah pusat, tetapi juga di tingkat pemerintah daerah. Pada 2016 lalu Indonesia menargetkan akan mendatangkan turis China sebanyak 2 juta, karena itu pintu masuk kedatangan turis asing di buka sebanyak mungkin. Khusus kota Manado yang memiliki jarak terdekat dengan beberapa kota di China menjadi salah satu wilayah prioritas untuk pencapaian target pariwisata tersebut. Pada tanggal 3 juli 2016  penerbangan langsung Manado-China di buka bersama dengan penerbangan perdana Lion Air ke 8 kota besar di China. Maskapai yang pertama melayani rute penerbangan langsung Manado-Tiongkok adalah : 1). Lion Air, bekerjasama dengan MM Travel Manado. MM Travel Manado dan Lion Air melayani rata-rata 15 penerbangan charter dari Tiongkok ke Manado (PP) per minggu. Lion Air melayani  perjalanan ke 8 kota di Tiongkok yaitu, Shanghai, Xi’An, Guangzhou, Tianjin, Changsa, Wuhan, Nanjing, dan Zhengzhou; 2). Citilink melayani penerbangan ke Guiyang satu kali/minggu; 3). Sriwijaya Air, yang melayani penerbangan ke Hangzhou 3 kali seminggu, ke Nanning 2 kali seminggu.  Dampak dari pembukaan penerbangan langsung tersebut, kunjungan turis China begitu meningkat. Sudah ratusan “Charter Flight” yang memuat ribuan penumpang yang berkunjung ke Sulut sejak akhir 2016. Wisman (wisatawan mancanegara) asal China masih mendominasi kunjungannya ke provinsi Sulut khususnya Kota Manado. Penelitian ini mendapati bahwa dengan dibukanya penerbangan langsung Manado- China membawa dampak positif terhadap perkembangan pariwisata Kota Manado khususnya peningkatan jumlah turis yang sangat signifikan dan juga membawa dampak positif terhadap perekonomian Kota Manado. Kata Kunci : Kerjasama; Penerbangan Langsung; Manado; China   INDONESIA-CHINA COOPERATION(A Study on the Manado-China Direct Aviation Policy) ABSTRACTThe existence of an ASEAN-China cooperation agreement in the form of a Working Group on Regional Air Service Arrangements (ACWG-RASA), has resulted in the ASEAN-China Air Transport Agreement as a legal umbrella for cooperation in the ASEAN air transportation sector with China which was signed on November 12, 2010 at Bandar Seri Bengawan. and has been ratified by Presidential Regulation No. 13 of 2016. Especially for Indonesia and China, after the cooperation in the field of air transportation, it then continues with cooperation in the tourism sector. The two countries agreed to carry out cooperation in the tourism sector, with this cooperation expected not only at the central government level, but also at the regional government level. In 2016, Indonesia is targeting to bring as many as 2 million Chinese tourists, so the entrance of foreign tourist arrivals is open as much as possible. Especially for the city of Manado, which has the closest distance to several cities in China, is one of the priority areas for achieving these tourism targets. On July 3, 2016, direct Manado-China flights were opened along with Lion Air's first flights to 8 major cities in China. The first airlines serving direct Manado-China routes are: 1). Lion Air, in collaboration with MM Travel Manado. MM Travel Manado and Lion Air serve an average of 15 charter flights from China to Manado (PP) per week. Lion Air serves trips to 8 cities in China, namely, Shanghai, Xi'an, Guangzhou, Tianjin, Changsa, Wuhan, Nanjing, and Zhengzhou; 2). Citilink serves flights to Guiyang once / week; 3). Sriwijaya Air, which flies to Hangzhou 3 times a week, to Nanning 2 times a week. As a result of the opening of these direct flights, Chinese tourist visits have soared. There have been hundreds of "Charter Flights" containing thousands of passengers visiting North Sulawesi since the end of 2016. Chinese tourists (foreign tourists) still dominate their visits to North Sulawesi province, especially Manado City. This study found that the opening of direct Manado-China flights had a positive impact on the tourism development of Manado City, especially an increase in the number of tourists which was very significant and also had a positive impact on the economy of Manado City. Keywords: Cooperation; Direct Flights; Manado; China
EVALUASI KINERJA PELAYANAN PUBLIK PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KECAMATAN RATAHAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Rorong, Mega
JURNAL POLITICO Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan yang baik dan berkualitas memberikan implikasi kepuasan kepada masyarakat, karena masyarakat secara langsung menilai terhadap kinerja pelayanan yang diberikan. Indicator kepuasan masyarakat itulah yang menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan menggunakan metode kualitatif (Moleong, 2017), penelitian ini akan mengkaji kinerja pemerintah Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara terkait pelayanan public khususnya di masa pandemic Covid 19. Dalam mengkaji akan digunakan pendekatan yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2003) tentang evaluasi kinerja. Temuan penelitian menggambarkan pelayanan yang diberikan oleh aparat di Kantor Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara masih jauh dari harapan masyarakat khususnya di pasca pandemic Covid 19. Hal ini terlihat dari beberapa masalah kualitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat, seperti pembuatan surat-surat keterangan atau pengantar yang diperlukan masyarakat masih terlihat lambat karena sering menunda-nunda penyelesaian urusan yang menjadi keperluan masyarakat. Selain itu tingkat disiplin yang kurang, yang dimiliki oleh aparat kecamatan juga merupakan masalah utama yang dihadapi masyarakat saat berurusan di Kantor Kecamatan, karena pada saat masyarakat mengharapkan untuk mendapatkan pelayanan, sering terjadi aparat yang berkaitan tidak ada ditempat untuk melayani masyarakat. Kata Kunci : Evaluasi; Kinerja; Pelayanan Publik   ABSTRACTPublic services are basic services in government administration. Good and quality services give satisfaction implications to the community, because people directly assess the performance of the services provided. The indicators of community satisfaction are the benchmarks for the success of governance. By using qualitative methods (Moleong, 2017), this study will examine the performance of the government of Ratahan District, Southeast Minahasa Regency regarding public services, especially during the Covid 19 pandemic. In examining the approach proposed by William N. Dunn (2003) regarding performance evaluation, this study will be used. The research findings illustrate that the services provided by the officials at the Ratahan District Office, Southeast Minahasa Regency are still far from the expectations of the community, especially in the post-COVID-19 pandemic. This can be seen from several service quality problems felt by the community, such as making necessary certificates or introductions. the community still looks slow because they often delay in completing the affairs of the community's need. In addition, the level of discipline that is lacking in the sub-district apparatus is also the main problem faced by the community when dealing with the District Office, because when people expect to get services, it often happens that the related apparatus is not available to serve the community. Keywords: Evaluation; Performance; Public service
DINAMIKA POLITIK LOKAL PADA PILKADA KABUPATEN HALMAHERA UTARA (Suatu Kajian Peran Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera Pada Pilkada Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015) Johny P. Lengkong, Renaldo Y Garedja, T.A.M Ronny Gosal,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDewasa ini ada suatu fenomena dimana agama direkayasa dan dijadikan alat politik oleh kelompok-kelompok tertentu. Agama bahkan dijadikan kendaraan politik demi tercapainya suatu maksud dari kelompok-kelompok tertentu. Agama dipolitisasi sedemikian rupa dan dijadikan alat untuk melestarikan kekuasaan. Fenomena ini harus kita cermati dan kita sadari agar kita tidak terjebak pada teori konspirasi yang sengaja diciptakan untuk mempertahankan status quo. Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) merupakan salah satu organisasi Gereja yang berada di wilayah Maluku Utara, Halmahera dan kepulauan di sekitarnya. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui apakah yang menyebabkan Sinode GMIH terlibat pada Pilkada di Kabupaten Halmahera Utara tahun 2015. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan penjabaran deskriptif. Dari hasil wawancara, peneliti dalam hal ini menemukan ada keterlibatan Sinode GMIH pada pilkada bupati kabupaten Halmahera Utara tahun 2015. Peneliti menemukan bahwa secara kelembagaan BPHS GMIH yang memiliki kekuasaan yang dilembagakan, authority (Max Weber) digunakan untuk mendorong umat atau warga jemaat agar lebih menggunakan hak politik secara baik. Kemudian BPHS GMIH yang memiliki otoritas secara formal ini, dengan kondisi Sinode GMIH yang pecah, meinstruksikan warga jemaatnya untuk memilih salah satu kandidat untuk mendapatkan kekuasaan di daerah. Peneliti juga menemukan bahwa Keputusan Strategis yang di ambil oleh Badan Pekerja Sinode GMIH melalui hasil  Sidang Majelis Sinode Ke IV tahun 2015 di bacan, ada pesan agar Gereja  mempersiapkan calon-calon pemimpin daerah di Maluku  Utara, dan BPHS menyampaikan pesan kenabian kepada Pemerintah Provinsi untuk mengubah sikap politik yang sebelumnya dan bahkan sampai saat ini mendukung kelompok Vak 1 dan GPH. Kata Kunci: Dinamika, Keterlibatan, Gereja, Politik  LOCAL POLITICAL DYNAMICS IN NORTH HALMAHERA REGENCY ELECTION(A Study on Role the Synod of the Evangelical Christian Church in Halmahera in the 2015 North Halmahera Regent Election) ABSTRACTToday there is a phenomenon where religion is engineered and used as a political tool by certain groups. Religion is even used as a political vehicle in order to achieve the goals of certain groups. Religion is politicized in such a way and used as a tool to preserve power. We have to pay close attention to this phenomenon and realize that we are not trapped in a conspiracy theory that was deliberately created to maintain the status quo. The Synod of the Evangelical Christian Church in Halmahera (GMIH) is one of the church organizations located in North Maluku, Halmahera and the surrounding islands. In this case, the researcher wanted to find out what caused the GMIH Synod to be involved in the 2015 Pilkada in North Halmahera Regency. The researcher used a qualitative approach with descriptive elaboration. From the results of interviews, researchers in this case found that there was the involvement of the GMIH Synod in the 2015 elections for the regent of North Halmahera regency. Researchers found that institutionally BPHS GMIH has institutionalized power, authority (Max Weber) is used to encourage people or congregation members to use more political rights well. Then BPHS GMIH which has formal authority, with the condition of the GMIH Synod being broken, instructed the members of its congregation to choose one of the candidates to gain power in the regions. The researcher also found that the strategic decisions taken by the GMIH Synod Worker Body through the results of the 2015 Fourth Synod Council Session in Bacan, there was a message that the Church should prepare candidates for regional leaders in North Maluku, and BPHS conveyed prophetic messages to the Provincial Government to change political attitudes that previously and even now support the Vak 1 and GPH groups. Keywords: Dynamics, Involvement, Church, Politics

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026 Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue