Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.212
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politico: Jurnal Ilmu Politik JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala JURNAL CIVIC EDUCATION: MEDIA KAJIAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Admiministrasi Negara International Journal of Information Techonology and Education (IJITE) International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics Abdimas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Jetty Erna Hilda Mokat
Universitas Negeri Manado
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
KEPEMIMPINAN KEPALA DINAS (Studi Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Minahasa) Lompoliuw, Meily Meiling; Mandagi, Marthinus; Mokat, Jetty E. H.
Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.868 KB) | DOI: 10.36412/ce.v2i2.767

Abstract

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kepemimpinan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tehnik pengumpulan data yaitu : observasi, dokumen, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a). kepemimpinan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum melaksanakan tugasnya sesuai kebijakan yang berlaku, b). pelayanan belum dilaksanakan sesuai SOP, c). Kepala Dinas belum melakukan pengendalian terhadap jalannya pelayanan, d). Kepala Dinas belum melakukan evaluasi terhadap pelayanan. Untuk itu sebaiknya: a). Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan tugasnya sesuai kebijakan yang berlaku, b). pelayanan dilaksanakan sesuai SOP, c). Kepala Dinas melakukan pengendalian terhadap jalannya pelayanan, d). Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap pelayananan publik.Kata Kunci: Tugas Pokok, Fungsi Kepala Dinas
Implementasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pada Sekretariat Daerah Minahasa Selatan Fitri H. Mamonto, Henry Nelson Momuat, Jetty E.H Mokat,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

IMPLEMENTASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)  PADA SEKRETARIAT DAERAH MINAHASA SELATAN Oleh:Henry Nelson Momuat[1], Jetty E.H Mokat[2], Fitri H. Mamonto[3]  ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis  implementasi LPPD di Sekretariat Daerah Minahasa Selatan, serta hambatan yang ditemui dalam proses implementasinya. Penelitian ini  menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses penyusunan LPPD di Sekeretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan belum sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga hasil yang dicapai tidak maksimal. Hal dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu:  kurang tersedianya data yang sesuai format, kurangnya komitmen dan motivasi pegawai,  kompetensi SDM,  kurangnya koordinasi dan komunikasi, serta penilaian atas hasil kerja. Terdapat beberapa faktor yang menghambat selama proses penyusunan LPPD di Sekretariat Daerah Minahasa Selatan, yaitu: komunikasi/informasi yang kurang efektif, sumber daya pegawai maupun peralatan yang terbatas, kurangnya koordinasi antara penyusun LPPD di tiap Bagian dan belum tersedianya SOP penyusunan LPPD pada tiap Bagian serta belum dilakukannya pemberian reward dan punishment. Kata Kunci : Implementasi, LPPD, Minahasa Selatan  Implementation of Local Government Implementation Reports (LPPD) at the South Minahasa Regional Secretariat By: Henry Nelson Momuat, Jetty Erna Hilda Mokat, Fitri H. Mamonto ABSTRACTThis study aims to describe and analyze the implementation of the LPPD in the Secretariat of the South Minahasa Region, as well as the obstacles encountered in the implementation process. This study uses a qualitative approach to data collection techniques, namely through interviews, observation and documentation. This study concludes that the process of preparing LPPD in the Regional Secretariat of South Minahasa Regency is not in accordance with the targets set, so that the results achieved are not optimal. This is influenced by several things, namely: the lack of data in accordance with the format, the lack of commitment and motivation of employees, HR competencies, lack of coordination and communication, as well as an assessment of work results. There are several factors that hampered during the process of drafting LPPD in the South Minahasa Regional Secretariat, namely: ineffective communication / information, limited employee resources and equipment, lack of coordination between LPPD compilers in each Section and the unavailability of SOPs for the preparation of LPPD in each Section and the reward and punishment has not been done yet. Keywords: Implementation, LPPD, South Minahasa[1] Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Pascasarjana Universitas Negeri Manado[2] Komisi Pembimbing[3] Komisi Pembimbing
PKM PENGEMBANGAN DAN MANAJEMEN BUMDES DI DESA TIWOHO KECAMATAN WORI KABUPATEN MINAHASA UTARA Cynthia Maria Siwi; Jetty Erna Hilda Mokat
ABDIMAS: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol 13, No 2 (2020): AGUSTUS (2020) ABDIMAS: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : LPPM UNIMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.459 KB) | DOI: 10.36412/abdimas.v13i2.2156

Abstract

Tujuan dari pengabdian ini adalah; (1) Memenej dan menata kelembagaan Adminitrasi Desa Tiwoho khususnya pada tata kelola struktur administrasi BUMDes di Desa Tiwoho Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara; (2) Melalui Penguatan Sumber daya; Pelaku usaha dapat kreatif, inovativ dan termotivasi Menumbuhkan sikap kemandirian dan kualitas hidup masyarakat desa tiwoho; (3) Adanya pendampingan dan keberlanjutan pengembangan jenis usaha melalui pemanfaatan dana BUMDes. Lokasi pengabdian bertempat di Desa Tiwoho Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa, menggunakan metode Focus Group Disscussion (FGD), ceramah, partisipatif, dan latihan. Hasil yang didapatkan adalah Pada dasarnya semua program yang dikerjakan tidak lepas dari apa yang menjadi kebutuhan di Desa Tiwoho, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. Hal tersebut juga menjadi latar belakang dari perencanaan serangkaian pengadaan program baik kelompok yang menjadi program unggulan. Secara keseluruhan, berbagai program PKM dapat dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan.
Kepemimpinan, Pengambilan Keputusan dan Diskresi Jetty Mokat
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.155 KB) | DOI: 10.53682/administro.v1i1.1655

Abstract

Penelitin ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses pengambilan keputusan pemimpin pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado (Unima). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan tehnik pengumpulan data ditempuh melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Sumber data penelitian meliputi sumber data primer yang diperoleh dari informan secara purposive sampling, yang didukung dengan data sekunder berupa studi kepustakaan, regulasi terkait dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan pemimpin (Dekan) ditempuh melalui enam tahapan, yang meliputi: 1) tahapan mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan; 2) mengidentifikasi alternatif-alternatif dan solusi pemecahan masalah; 3) menganalisis dan mengevaluasi masing-masing alternatif solusi; 4) memilih alternatif terbaik; 5) melaksanakan keputusan; dan 6) melakukan evaluasi. Untuk mengatasi stagnasi dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka dekan sebagai pemimpin organisasi melakukan tindakan diskresi untuk kepentingan publik sebagai solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi dalam rangka menjawab tuntutan dan ekspektasi masyarakat/mahasiswa.
Analisis Kebijakan Lalu Lintas Pada Kawasan Zero Point Kota Manado Jetty Mokat; Goinpeace Tumbel; Gregorio Luntas
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (608.704 KB) | DOI: 10.53682/administro.v1i2.1664

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Lalu Lintas Pada Kawasan Zero Point Kota Manado. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu: observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sumber data adalah: sopir angkutan kota, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kepala Seksi Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Kepala Bagian Umum dan kepegawaian. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. 1). Peramalan Masa Depan Kebijakan, 2). Pemantauan Hasil Kebijakan, 3). Evaluasi Kinerja Kebijakan, 4). Teknis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran Lalu Lintas di Kawasan Zero Point Kota Manado, yaitu: 1). Belum dilakukan sosialisasi pada msyarakat tentang fungsi pelintasan yang disediakan pemerintaah Kota Manado, 2). Belum terdapat komitmen yang kuat dari petugas yang ditugasi mengawasi kawasan Zero point, 3). Pdinas Perhubungan belum memberikan sanksi yang tegas dan nyata berdasar struktur birokrasi pada dinas Perhubungan Kota Manado, 4). Terdapat kesukaran teknis yang dihadapi implementer kebijakan. Untuk itu disarankan sebaiknya: 1). Perlu dilakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui dan memahami fungsi pelintasan yang disediakan pemerintaah Kota Manado, 2). Dibutuhkan komitmen yang kuat dari petugas yang ditugasi mengawasi kawasan Zero point, 3). sanksi deberikan sesuai struktur birokrasi yang ada dalam dinas Perhubungan Kota Manado, 4). Kesukaran teknis yang dihadapi implementer sebaiknya diatasi oleh pejabat pelaksana tugas.
Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Kepala dan WakilKepalaDaerahdiKabupatenMinahasaTahun2018 Sisca Kairupan; Jetty Mokat; Kredo Pakasi
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.863 KB) | DOI: 10.53682/administro.v1i2.1665

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada pemilihan kepala dan wakil kepala daerah di Kabupaten Minahasa Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sumber data adalah: masyarakat, tenaga harian lepas dan ASN. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya pelanggaran netralitas ASN dalam kegiatan politik praktis berupa : 1). Keterlibatan ASN dalam kampanye 2). Sikap mendukung salah satu calon secara terang-terangan maupun sembunyi- sembunyi baik sebelum, sesudah dan selama masa kampanye 3). Adanya aktifitas ASN berpihak pada pasangan calon berupa himbauan, ajakan dan seruan dalam lingkungan kerja, tempat tinggal dan keluarga. Hal ini menunjukan bahwa tujuan dari PP 53 tahun 2010 pasal 4 angka 15 a.larangan mengikuti kegiatan kampanye b. larangan menggunakan fasilitas negara c. larangan mengambil keputusan untuk mendukung atau merugikan pasangan calon. d. larangan melakukan hal keberpihakan dapat berupa seruan, ajakan, himbauan dan pemberian barang, belum sepenuhnya dilaksanakan. Faktor penghambatan terhadap netralitas ASN dapat dilihat dari segi hirarki kepemimpinan, kelembagaan, keinginan pribadi, serta faktor kesadaran masyarakat. disarankan sebaiknya: Perlu adanya penegasan sanksi bagi ASN yang melanggar.
Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kawasan Ekonomi Khusus Kota Bitung Goinpeace Tumbel; Jetty Mokat; Ratni Podomi
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.045 KB) | DOI: 10.53682/administro.v1i2.1667

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahuibagaimanaImplementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Kawasan Ekonomi Khusus Kota Bitung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui: observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dengan wawancara terstruktur yaitu di kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kota Bitung dan masyarakat kec.Matuari. Hasil temuan penelitian menunjukan bahwa 1) aturan terkait pembangunan KEK bitung tidak efektif karena diberhentikan sementara disebabkan masyarakat setempat yang menolak pembangunan dilanjutkan mengakibatkan pembangunan lanjutan jalan kawasan tidak terlaksana, 2) tidak terlaksananya pembangunan lanjutan dikarenakan tidak ada kepastian kepemilikan lahan yang mengakibatkan pembangunan tersebut diberhetikan sementara. Sedangkan dalam UU No. 2 39 tahun 2009 dijelaskan bahwa Pembangunan kawasna ekonomi khusus difasilitasi dengan 3 fasilitas yaitu Kantor Administrator, Jalan Poros kawasan, dan perumahan pekerja sejalan dengan PP No. 32 tahun 2014 tentang kawaan ekonomi khusus kota bitung yang mengatur tentang dena dan masterplapembangunan kawasan ekonomi khusus. faktor-faktor determinan penyebab aturan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai maksud dan tujuan KEK agar mempermudah masyarakat memahami agar masyarakat bisa berpartisipasi.
Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kecamatan Tondano Selatan Devie Siwij; Jetty Mokat; Cecilia Pilomali
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (524.308 KB) | DOI: 10.53682/administro.v1i2.1668

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kecamatan Tondano Selatan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif fenomenologis. Teknik pengumpulan data adalah: (a) observasi terhadap rumah kos, (b) wawancara kepada pemilik rumah kost, kepala lingkungan, lurah dan implementer,dokumentasi tentang perizinan rumah kos dan izin mendirikan bangunan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kecamatan Tondano Selatan belum dilaksanakan secara maksimal karena: (a) implementasi kebijakan belum diimplementasikan sesuai standard dan sasaran kebijakan, (b) implementer belum sepenuhnya berkomitmen untuk mengimplementasikan standard dan sasaran kebijakan, (c) belum dilakukan sosialisasi secara utuh kepada pemilik rumah kos, (d) kondisi sosial budaya masyarakat belum siap menunjang implementasi kebijakan. Untuk itu disarankan sebaiknya: (a) implementasi kebijakan diimplementasikan sesuai standard dan sasaran kebijakan, (b) implementer berkomitmen untuk mengimplementasikan standard dan sasaran kebijakan, (c) dilakukan sosialisasi secara utuh kepada pemilik rumah kos, (d) kondisi sosial budaya masyarakat dipersiapkan untuk menunjang implementasi
Kompetensi Pejabat Struktural pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Jeane Langkai; Jetty Mokat; Vidi Kapahang
Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara
Publisher : LPPM Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.085 KB) | DOI: 10.53682/administro.v1i2.1669

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi dan menganalisis kompetensi pejabat struktural pada BKPSDM Kabupaten Minahasa. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Terdapat pejabat struktural di BKPSDM memiliki keahlian yang belum sesuai dengan jabatan struktural yang dipercayakan kepada pejabat struktural di BKPSDM karena belum semuanya memahami Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan tentang Manajemen PNS serta belum menyusun daftar kompetensi PNS sesuai PERMENPANRB No.38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, 2). Terdapat pejabat struktural eselon III dan IV yang belum mengikuti diklat PIM III dan IV, 3). Pejabat struktural di BKPSDM memiliki kompetensi sosial kultural. Untuk itu disarankan: 1). Sebaiknya pejabat struktural di BKPSDM memiliki kompetensi teknis, sesuai dengan jabatan struktural yang dipercayakan kepada Pejabat struktural di BKPSDM serta sebaiknya memahami Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan tentang Manajemen PNS serta sebaiknya disusun daftar kompetensi PNS sesuai PERMENPANRB No.38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, 2). Sebaiknya Pejabat struktural eselon III dan IV mengikuti diklat PIM III dan IV, 3). Sebaiknya pejabat struktural di BKPSDM Kabupaten Minahasa memiliki kompetensi sosial kultural
Implementation of Commercial Business License Policy in Downstream Oil and Gas Business Activities in Bitung City Pontoh, Yumiko Toar; Pangkey, Itje; Mokat, Jetty E. H.
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 8, No 1 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v8i1.6479

Abstract

The purpose of this research is to describe, analyze and describe how the management of the Non-Subsidized Solar Industrial Fuel trading business permit in Bitung City. What are the factors that hinder the processing of Non-Subsidized Fuel Trading Business License for Industrial Solar in Bitung City The research method uses a qualitative approach. Data collection techniques using interviews, documentation studies and observation. The results showed that the commercial business license policy for downstream oil and gas business activities in Bitung City has not been implemented properly because there are business actors who do not take care of the Commercial Business License even though they have been trading in Bitung City and its surroundings. There are obstacles in managing the Commercial Business License in Bitung City, namely the submission of files and management must be done directly to the Ministry of Energy and Mineral Resources because there is no representative authority in Bitung City.
Co-Authors Cecilia Pilomali Cynthia Maria Siwi Devie S R Siwij Diamanti, Minggus T Dilapanga, Abdul R. Evi E Masengi Evi Elvira Masengi Evi Masengi Gregorio Luntas Itje Pangkey Jan A Rattu Jeane E Langkai Kapahang, Vidi Kredo Pakasi Lompoliuw, Meily Meiling Luntas, Gregorio Gerald Mantali, Arwan Jusuf Marthinus Mandagi Masengi, Evie E Methalia, Methalia Meyer Rumondor, Joury Pakasi, Kredo Mantik Pangemanan, Heidiningsih Pasambuna, Liena Pilomali, Cecilia C. Podoni, Ratni Yunansi Polii, Fernando R Pontoh, Yumiko Toar Ratni Podomi Sisca B. Kairupan Sumendap, Jeanne A. Thelma Wawointana Tumbel, G. H. Tumbel, Goinpeace Handerson Vidi Kapahang Waworundeng, Filly Liandri V.