cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023" : 10 Documents clear
Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pelintas Batas Ilegal Di Perbatasan Indonesia-Timor Leste Tambunan, Paulin J.C; Mamentu , Michael; Lengkong, Johny P.
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i1.45272

Abstract

Pelintas batas ilegal (illegal crossing borders) di perbatasan wilayah Indonesia dengan Timor Leste hingga kini masih menjadi persoalan bagi kedua negara. Artikel ini mengkaji bagaimana upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi berbagai persoalan terkait dengan para pelintasi ilegal tersebut. Kajian dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai langkah atau upaya yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi persoalan tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan terlalu luasnya wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste membuat pemerintah kewalahan dalam melakukan pengawasan di wilayah perbatasan kedua negara. Selain itu adanya hubungan kekerabatan yang cukup dekat antara warga negara Indonesia yang berada di Kabupaten Timor Tengah Utara dan warga negara Timor Leste membuat potensi pelanggaran pelintas batas ilegal dan penyeludupan barang akan terus terjadi. Apalagi jumlah layanan pos lintas batas jumlahnya masih terlalu minim dan warga Timor Leste masih mengganggap biaya untuk untuk membayar visa cukup mahal. Selain itu tidak tersedianya lagi pos lintas batas sementara menjadi pendorong terjadinya pelintas batas ilegal marak terjadi. Untuk itu pertemuan Joint Border Commitee antara kedua negara yang merupakan mekanisme bilateral untuk menyelesaikan permasalahan tentang perbatasan perlu dimaksimalkan. Disamping itu perlunya membangun lebih banyak pos lintas batas dengan fasilitas yang lengkap terutama di area yang dekat dengan perbatasan antara Indonesia-Timor Leste, serta membangun garis batas yang jelas agar berkurangnya jalan-jalan pintas yang menyebabkan terjadinya pelintas batas ilegal. Juga perlunya di buka kembali akses pass lintas batas kunjungan sementara bagi kedua negara, agar memudahkan warga melintas untuk mengunjungi saudara atau keluarga mengingat latar belakang Indonesia-Timor Leste dulunya adalah satu negara. Kata Kunci: Pelintas Batas Ilegal;Indonesia; Timor Leste ABSTRACT Illegal crossing borders on the border between Indonesia and Timor Leste is still a problem for both countries. This article examines how the efforts that have been made by the Indonesian government in overcoming various problems related to these illegal crossers. The study was conducted by identifying the various steps or efforts that have been and will be carried out by the Indonesian government to overcome these problems. From the results of the research it was found that the border area between Indonesia and Timor Leste was too wide which made it difficult for the government to carry out supervision in the border areas of the two countries. In addition, there is a fairly close kinship relationship between Indonesian citizens residing in North Central Timor District and East Timorese citizens, making the potential for illegal cross-border violations and goods smuggling to continue to occur. What's more, the number of cross-border postal services is still too minimal and East Timorese still consider the cost of paying for a visa quite expensive. In addition, the temporary unavailability of cross-border posts has become a driving force for illegal border crossers to occur. For this reason, the Joint Border Committee meeting between the two countries, which is a bilateral mechanism for resolving border issues, needs to be maximized. Besides that, it is necessary to build more border crossing posts with complete facilities, especially in areas close to the border between Indonesia and Timor Leste, as well as building clear boundaries so that there are fewer shortcuts that lead to illegal border crossers. There is also a need to reopen cross-border access passes for temporary visits for the two countries, to make it easier for residents to pass by to visit relatives or family, given the background that Indonesia and Timor Leste used to be one country. Keywords: Illegal Border Crossers; Indonesia; Timor Leste
Peran Partai Politik Dalam Pelaksanaan Rekrutmen Kader Partai Untuk Menghadapi Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 Pitrar, Jonas J.; Rondonuwu, Arpi R.; Tompodung, Jones
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i1.45961

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dewan Pimpinan Cabang Parta Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kota Manado dalam pelaksanaan rekrutmen kader partai untuk menghadapi pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan teknik purposive sampling. Jimly Asshiddiqie(2006:176) mengemukakan suatu kewajaran apabila selalu terjadi pergantian pejabat baik di lingkungan eksekutif maupun di lingkungan legislatif menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Rush dan Althoff (2007:247) dalam negara demokrasi ada beberapa mekanisme rekrutmen politik untuk melakukan pergantian pejabat pemerintah, yaitu: rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup. Menurut Lumolos, (2013: 112), proses rekrutmen anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertujuan untuk menjalankan tujuan organisasi sesuai dengan mekanisme dan program yang telah ada. Hal mutlak yang harus di penuhi sebagai prasyarat untuk menjadi anggota dewan adalah tingkat pendidikan. Temuan penelitian menggambarkan bahwa peran DPC PDIP Kota Manado dalam pelaksanaan rekrutmen kader partai untuk menghadapi pelaksanaan pemilu tahun 2024 yaitu salah satunya dengan melakukan pendidikan kader dengan mengsosialisasikan berbagai hal yang berkaitan dengan kepartaian untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas sumber daya kader partai. Selain itu, melakukanan pengumumam secara terbuka kepada masyarakat untuk penjaringan bakal calon anggota DPRD dengan memperhatikan kualitas, ketokohan, popularitas dan elektabilitas, juga sesuai aturan Komisi Pemilihan Umum. Kata kunci: Rekrutmen; PDIP; Pemilihan Umum ABSTRACT This study aims to determine the role of the Leadership Council of the Indonesian Democratic Party of Struggle (DPC PDIP) Branch in Manado City in recruiting party cadres to face the 2024 elections in Manado City. This study uses a type of qualitative research, with a purposive sampling technique. Jimly Asshiddiqie (2006: 176) suggests a fairness if there is always a change of officials both in the executive and legislative circles according to the provisions of the legislation. According to Rush and Althoff (2007: 247) in a democracy there are several mechanisms of political recruitment to replace government officials, namely: open recruitment and closed recruitment. According to Lumolos, (2013: 112), the recruitment process for members of the Regional People's Representative Council (DPRD) aims to carry out organizational goals in accordance with existing mechanisms and programs. The absolute thing that must be met as a prerequisite for becoming a board member is the level of education. The research findings illustrate that the role of the Manado City PDIP DPC in recruiting party cadres to face the 2024 election, one of which is by conducting cadre education by socializing various matters related to parties to increase understanding and quality of party cadre resources. Apart from that, making open announcements to the public for the selection of candidates for DPRD members by taking into account quality, personality, popularity and electability, is also in accordance with the General Election Commission regulations. Keywords: Recruitment; PDIP; General election
Kinerja Tenaga Ahli Fraksi Dalam Menunjang Tugas Anggota DPRD Kota Manado Sangki, Adianto A.; Mamentu, Michael; Egeten, Maxi
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i1.45982

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja tenaga ahli fraksi dalam menunjang tugas anggota DPRD Kota Manado. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai November 2022. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada 4 orang informan. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait yaitu DPRD Kota Manado. Data sekunder juga diperoleh melalui buku yang diperoleh dari toko buku lokal serta internet melalui google scholar berupa buku, artikel jurnal dan tesis yang berkaitan dengan topik penelitian ini yakni kinerja tenaga ahli fraksi dalam menunjang tugas anggota DPRD. Hasil penelitian menunjukan, para tenaga ahli fraksi dalam proses menunjang tugas anggota DPRD Kota Mando belum semua fraksi memanfaatkan dan melihat hal tersebut, karena dapat dilihat dari kinerja tenaga ahli fraksi sampai saat ini dipertanyakan bagaimana, mulai dari proses rekrutmen di masing-masing fraksi, hingga kapasitas dari tenaga ahli fraksi tersebut. Selain itu didapati sejumlah anggota DPRD tidak mengenal tenaga ahli di fraksi sendiri, serta didapati tenaga ahli jarang ke kantor untuk membantu anggota DPRD dalam menunjang kinerja dari anggota DPRD sendiri. Namun dalam menjalankan tugas serta tupoksi tenaga ahli fraksi di DPRD Manado telah melakukan sesuai prosedur yang berlaku, karena tenaga ahli harus mempunyai kemampuan untuk dapat memberikan masukan pemikiran pada anggota DPRD dan juga harus membantu secara fisik terhadap kerja-kerja anggota DPRD, misalnya saat anggota DPRD turun ke lapangan saat kunjungan kerja dilakukan. Kata Kunci : Kinerja, Tenaga Ahli Fraksi, DPRD ABSTRACT This study aims to analyze the performance of faction experts in supporting the tasks of the Manado City DPRD. This research was conducted from March to November 2022. The research used a qualitative approach by conducting in-depth interviews with 4 informants. Secondary data were obtained from related agencies, namely the Manado City Council. Secondary data was also obtained through books obtained from local bookstores and the internet via Google Scholar in the form of books, journal articles and theses related to the topic of this research, namely the performance of faction experts in supporting the duties of DPRD members. The results of the study show that not all fraction experts in the process of supporting the duties of members of the DPRD Kota Mando take advantage of and see this, because it can be seen from the performance of the faction experts that until now it has been questioned how, starting from the recruitment process in each faction, to capacity of the faction's experts. In addition, it was found that a number of DPRD members did not know the experts in their own faction, and experts found that they rarely went to the office to assist DPRD members in supporting the performance of the DPRD members themselves. However, in carrying out their duties and responsibilities, the faction expert staff at the Manado DPRD have carried out according to the applicable procedures, because the expert must have the ability to be able to provide input to DPRD members and also have to help physically with the work of DPRD members, for example when DPRD members out in the field during work visits. Keywords: Performance, Fraction Experts, DPRD
Dampak Pemekaran Daerah Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten Banggai Laut Husin, Hamdin
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i1.46198

Abstract

Artikel ini mengkaji dampak dari pemekaran wilayah terhadap pelayanan publik khususnya yang terjadi di kabupaten Banggai Laut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus penelitian pada pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan kependudukan dan catatan sipil. Temuan penelitian menggambarkan pada aspek kapabilitas baik dari sisi kepemimpinan, sumber daya manusia (sdm), struktur organisasi, sarana dan prasarana, keuangan, dan kapabilitas lokasi, belum secara integral dioptimalkan. pergantian kepemimpinan yang diterapkan masih menimbulkan dampak negatif yang luas. Selain itu keberadaan sdm dengan kualifikasi yang masih rendah, distribusi yang belum merata, pegawai kurang pemahaman terhadap makna pelayanan, dan masih kurang pengetahuan dan kemampuannya menjadi penyebab lain. Memang dampak positif pemekaran daerah salah satunya adalah mempengaruhi terhadap rentang kendali jalannya pemerintahan daerah baik pada aspek pelayanan publik secara umum maupun dalam bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil pada khususnya. Kata Kunci: Dampak; Pemekaran Daerah; Pelayanan Publik ABSTRACT This article examines the impact of regional expansion on public services, especially what happened in the Banggai Laut district. This study uses qualitative methods with a research focus on public services in the fields of education, health, and population and civil registration. The research findings describe the capability aspect both in terms of leadership, human resources (HR), organizational structure, facilities and infrastructure, finance, and location capability, which have not been integrally optimized. the change of leadership implemented still has a broad negative impact. In addition, the existence of human resources with low qualifications, uneven distribution, employees lacking understanding of the meaning of service, and still lacking knowledge and abilities are other causes. Indeed, one of the positive impacts of regional division is that it affects the span of control of the running of regional government both in the aspects of public services in general and in the fields of education, health, population and civil registration in particular. Keywords: Impact; Regional Expansion; Public service
Implementasi Program Corporate Social Responsibility PT Cargill Dalam Pembangunan Di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan Ondang, Arnold; Pioh, Novie R.; Pangemanan, Fanley N.
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i1.46808

Abstract

Artikel ini mengkaji bagaimana implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh PT. Cargill dalam membantu pembangunan di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang akan mendeskripsikan implementasi program CSR PT. Cargil tersebut. Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh George C. Edward tentang beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu: dilihat dari proses komunikasi, sumber daya yang dimiliki, disposisi, dan bagaimana struktur birokrasinya. Temuan penelitian menggambarkan bahwa dari segi sumber daya yang dimiliki oleh PT. Cargill sudah cukup baik, dari sisi komunikasi pihak PT. Cargill selalu menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Dari sisi disposisi yang dilakukan dalam peningkatan ekonomi seperti membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dengan gaji dan tunjangan yang sesuai UMP Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan untuk sumber daya alam, dilakukannya beberapa peningkatan pohon dan tanaman yang pastinya untuk menunjang kepentingan masyarakat dan pihak perusahaan. Sedangkan daeri struktur birokrasi sejauh ini sesuai dengan hasil penelitian yang di peroleh menunjukkan bahwa pihak manajer CSR sudah melaksanakan tugasnya dengan SOP perusahaan, hal ini dibuktikan dengan respon baik dari pihak pemerintah Kecamatan dan juga masyarakat yang tentunya merasakan dengan baik dampak dari program CSR yang dilakukan. Namun memang program CSR yang dilakukan oleh PT. Cargill masih belum merata bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan. Kata Kunci: Implementasi; Corporate Social Responsibility; PT. Cargill ABSTRACT This article examines how the implementation of the Corporate Social Responsibility (CSR) program carried out by PT. Cargill in assisting development in the West Amurang District, South Minahasa Regency. This study uses a qualitative method, which will describe the implementation of PT. the cargil. The study was carried out using the approach put forward by George C. Edward on several things that can influence the success of an implementation, namely: seen from the communication process, the resources owned, the disposition, and how the bureaucratic structure is. The research findings illustrate that in terms of the resources owned by PT. Cargill has been quite good, in terms of communication from PT. Cargill always maintains good relations with all parties. In terms of the disposition to improve the economy, such as creating jobs for the surrounding community with salaries and benefits according to the UMP of the Provincial Government of North Sulawesi and for natural resources, several improvements to trees and plants are certainly carried out to support the interests of the community and the company. Meanwhile, from the bureaucratic structure so far, according to the research results obtained, it shows that the CSR managers have carried out their duties according to the company's SOPs. However, the CSR program carried out by PT. Cargill is still not evenly distributed for all people in South Minahasa Regency. Keywords: Implementation; Corporate Social Responsibility; PT. Cargill
Evaluasi Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan Pai , Stemardo Andre; Pati, Agustinus; Rengkung, Franky R.D.
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i1.46811

Abstract

Artikel ini akan mengevaluasi kinerja dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Langowan Utara, pada saat pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus kajian tentang kinerja PPK Kecamatan Langowan Utara. Kinerja PPK akan dievaluasi dengan menggunakan 3 indikator yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2008), yaitu: produktifitas, daya tanggap (responsifitas) dan akuntabilitas publik. Temuan penelitian menggambarkan bahwa kinerja dari PPK Langowan Utara Kabupaten Minahasan dari segi produktivitas sudah cukup baik dan telah melaksanakan tugas mereka sesuai dengan tugas pokok dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Produktivitas kerja yang ditunjukkan oleh PPK Kecamatan Langowan Utara dapat terlihat dengan berjalannya semua tahapan Pilkada tahun 2020 tanpa adanya perselisihan dan permasalahan yang berarti yang datang dari masyarakat. Masyarakat merasa puas dengan kinerja PPK Kecamatan dalam menjalankan tugasnya. Tingkat produktivitas PPK Kecamatan tidak terlepas dari bantuan pihak kecamatan dalam membantu dan menyiapkan keperluan yang diperlukan. Dari sisi responsivitas atau daya tanggap yang ditunjukkan oleh pada anggota PPK dalam menjalankan tugasnya sudah dipandang baik oleh masyarakat dan juga anggota KPPS, dimana mereka dapat menjawab pertanyaan yang diberikan terkait permasalahan pilkada tahun 2020 yang lalu. Dari sisi akuntabilitas public. PPK Langowan Utara pada Pilkada tahun 2020 di sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Memang agar kinerja PPK bisa lebih baik masih perlu perbaikan dari sisi perekrutan SDM dan pendanaan. Kata Kunci: Evaluasi; Kinerja; Panitia Pemilihan Kecamatan ABSTRACT This article will evaluate the performance of the District Election Committee (PPK) in North Langowan District, during the 2020 election for the Governor and Deputy Governor (Pilgub) of North Sulawesi Province. This research uses qualitative methods with a focus on studying the performance of PPK in North Langowan District. KDP performance will be evaluated using 3 indicators proposed by Agus Dwiyanto (2008), namely: productivity, responsiveness (responsiveness) and public accountability. The research findings illustrate that the performance of PPK Langowan Utara, Minahasan Regency, in terms of productivity, is quite good and has carried out their duties in accordance with their main tasks and in accordance with laws and regulations. The work productivity shown by the PPK in Langowan Utara District can be seen by the passage of all stages of the 2020 Pilkada without any significant disputes and problems coming from the community. The community was satisfied with the performance of the Kecamatan PPK in carrying out their duties. The productivity level of the sub-district KDP cannot be separated from the assistance of the sub-district in assisting and preparing the necessary needs. In terms of responsiveness or responsiveness shown by PPK members in carrying out their duties, the community and also KPPS members saw them well, where they were able to answer questions related to the 2020 regional election issues. In terms of public accountability. North Langowan PPK in the 2020 local elections is in accordance with the established procedures. Indeed, in order for KDP performance to be better, it still needs improvement in terms of human resource recruitment and funding. Keywords: Evaluation; Performance; District Selection Committee
Minat Mahasiswa Untuk Masuk Ke Dunia Politik: Studi Perbandingan Antara Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Dan Mahasiswa Lainnya Di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado Wansaga, Jillia; Pati, Agustinus; Posumah, Daisy
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i1.46865

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengidentifikasi dan mengkaji minat mahasiswa untuk masuk ke dunia politik. Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi minat antara mahasiswa program studi ilmu politik dan mahasiswa lainnya diluar program studi ilmu politik di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado untuk masuk ke dunia politik. Kajian menggunakan empat indiktator dalam melihat preferensi minat mahasiswa, yaitu (1) Minat Mahasiswa untuk menjadi Akademisi, (2) Minat Mahasiswa untuk menjadi praktisi, (3) Minat mahasiswa untuk menjadi politisi, dan (4) Minat terbesar mahasiswa untuk kedepannya. Temuan penelitian menggambarkan minat mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik sebagian besar adalah untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, diplomat, Komisi Pemilihan Umum, Non Governmental Organization, Dewan Perwakilan Rakyat, kepala daerah, dan pengajar dikarenakan pekerjaan yang diminati dianggap cocok dengan studi pendidikan mereka sekarang ini. Sedangkan Faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk masuk ke dunia politik yaitu adanya perasaan senang saat mengetahui pendidikan yang ditempuh bisa membawa kesempatan lapangan kerja sesuai yang diminati. Ada juga faktor motivasi atau dorongan keluarga, faktor kemampuan, faktor material, dan juga faktor lingkungan kerja. Temuan penelitian juga menggambarkan bahwa mahasiswa program studi ilmu politik yang paling meminati dunia politik daripada mahasiswa jurusan lainnya. Kebanyakan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado berminat untuk bekerja sebagai praktisi untuk kedepannya, terutama Pegawai Negeri Sipil. Kata kunci : Minat; Mahasiswa; Politik ABSTRACT This research identifies and examines students' interest in entering the world of politics. This study uses a qualitative method. This research focuses on identifying interests between political science study program students and other students outside the political science study program within the Faculty of Social and Political Sciences, University of Sam Ratulangi Manado to enter the world of politics. The study uses four indicators to see student interest preferences, namely (1) Student interest in becoming academics, (2) Student interest in becoming practitioners, (3) Student interest in becoming politicians, and (4) Student interest in the future. The research findings illustrate that most of the students' interest in the Faculty of Social and Political Sciences is to become Civil Servants, diplomats, the General Election Commission, Non-Governmental Organizations, the People's Legislative Assembly, regional heads, and teachers because the jobs they are interested in are considered suitable for their current educational studies. . While the factors that affect students' interest in entering the world of politics are the feeling of pleasure when they know that the education pursued can bring job opportunities according to their interests. There are also motivational factors or family encouragement, ability factors, material factors, and also work environment factors. The research findings also illustrate that political science study program students are most interested in the world of politics than students of other majors. Most students of the Faculty of Social and Political Sciences, University of Sam Ratulangi Manado are interested in working as practitioners in the future, especially civil servants. Keywords: Interest; Student; Political
Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Rompas , Alfredo Markus; Pati, Agustinus B.; Posumah, Daisy
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i1.46870

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang partisipasi masyarakat Desa Malola Kecamatan Kemelembuai Kabupaten Minahasa Selatan dalam proses perencanaan pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitiatif dengan fokus penelitian pada hal-hal yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dalam perencanaan pembangunan di Desa Malola Kecamatan Kumelembuai. Temuan penelitian menggambarkan partisipasi politik masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa Malola terbukti masih sangat kurang yang di sebabkan oleh beberapa hal di antaranya kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya ikut terlibat dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang bersikap apatis atau tidak peduli sehingga sulit meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan karena waktu mereka digunakan untuk menafkahi keluarga. Penyebab lain adalah faktor ekonomi masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik. Perencanaan dari atas kebawah (top down planning) masih mendominasi perencanaan pembangunan di tingkat paling bawah atau tingkat desa, sehingga menyebabkan timbul rasa kejenuhan dari masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan desa. Selain itu apirasi dari masyarakat desa hanya sedikit yang terakomodir dan sedikit pula yang terealisasi. Kata Kunci: Partisipasi; Perencanaan; Pembangunan ABSTRACT This study examines the participation of the people of Malola Village, Kemelembuai District, South Minahasa Regency in the development planning process. This study uses a qualitative method with a research focus on matters related to people's political participation and the factors that influence political participation in development planning in Malola Village, Kumelembaai District. The research findings illustrate that community political participation in development planning in Malola village is evidently still lacking which is caused by several things including the lack of outreach from the village government to provide an understanding to the community that it is important to be involved in making development planning decisions. In addition, there are still people who are apathetic or indifferent, making it difficult for them to take the time to participate in decision-making because their time is used to provide for their family. Another cause is the economic factors of society which also greatly influence the level of political participation. Planning from the top down (top down planning) still dominates development planning at the lowest level or the village level, causing a feeling of boredom from the community to participate in village development planning. In addition, only a few aspirations from the village community were accommodated and few were realized. Keywords: Participation; Planning; Development
Kendala Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Kapita, Lesnusa; Pati , Agustinus B.; Wilar, Wiesje
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i1.46877

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan serta menguji berbagai kendala partisipasi politik yang dihadapi oleh kaum perempuan di dapil Kao-Malifut kabupaten Halmahera Utara pada pemilihan legislatif tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan fokus penelitian pada kendala partisipasi politik perempuan khususnya dalam aspek kultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan dalam perhelatan pesta demokrasi baik pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun di lembaga legislatif (Pileg) masih menjadi diskursus yang tak berujung. Dikarenakan, kehadiran perempuan dalam pentas politik tidak sama dengan partisipasi politik kaum laki-laki. Padahal, peran perempuan dalam urusan politik sangatlah dibutuhkan guna mengejawantahkan pikiran-pikiran yang berbaur dengan kepentingan kaum perempuan yang sering terabaikan di ruang lembaga legislatif. Peraturan KPU No 7 Tahun 2013 tentang pencalonan anggota legislatif, Pasal 11 menyatakan, dalam mengajukan daftar bakal calon partai politik wajib menyertakan perempuan sekurang-kurangnya 30% dari setiap daerah pemilihan. Negara telah membuka ruang kepada perempuan untuk ikut andil dalam memformulasikan kebijakan publik. Namun demikian, kuota perempuan di lembaga legislatif pada semua tingkatan: pusat dan daerah, kuota perempuan yang paling sedikit. Untuk Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari 25 anggota DPRD yang menjadi representasi masyarakat di tiga Dapil. Kata Kunci : Partisipasi Politik; Perempuan; Pemilihan Anggota Legislatif ABSTRACT This study aims to identify and describe and examine the various obstacles to political participation faced by women in the Kao-Malifu electoral district of North Halmahera district in the 2019 legislative elections. This research uses qualitative research methods, with a research focus on constraints to women's political participation, especially in cultural. The results of the study show that women's political participation in democratic party events, both regional head elections (Pilkada) and in legislative institutions (Pileg) is still an endless discourse. This is because the presence of women in the political arena is not the same as the political participation of men. In fact, the role of women in political affairs is urgently needed in order to embody thoughts that mingle with the interests of women which are often neglected in the legislative body. KPU Regulation No. 7 of 2013 concerning the nomination of legislative members, Article 11 states, in submitting a list of nominees for candidates for political parties it is obligatory to include women at least 30% from each electoral district. The state has opened space for women to take part in formulating public policies. However, the women's quota in the legislature at all levels: central and regional, the women's quota is the least. For North Halmahera Regency, it consists of 25 DPRD members who represent the community in three electoral districts. Keywords: Political Participation; Woman; Election of Legislative Members
Peranan Media Massa Dalam Meningkatkan Pengetahuan Politik Mahasiswa P, Rances; Rondonuwu, Arpi R; Sondakh, Efvendi
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i1.47143

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana peranan media masa dalam meningkatkan pengetahuan politik mahasiswa. Dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2019) penelitian ini akan fokus untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemanfaatan informasi melalui media massa terhadap pemahaman dan pengetahuan politik mahasiswa khususnya di FMIPA, Universitas Sam Ratulangi Manado, terkait dengan pemilihan walikota dan wakil walikota Kota Manado tahun 2020. Temuan penelitian mengambarkan bahwa mahasiswa FMIPA Universitas Sam Ratulangi banyak yang menggunakan media online/internet dan TV sebagai sumber informasi terkait dengan Pilwako Kota Manado tahun 2020. Media massa surat kabar cetak dan radio kurang dimanfaatkan, disebabkan karena keberadaan surat kabar online kini telah tersedia dan lebih mudah untuk diakses. Temuan penelitian juga menggambarkan bahwa peranan media massa sangat berpengaruh terhadap tingkat pemahaman dan pengetahuan mahasiswa tentang Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di Kota Manado Tahun 2020. Kata kunci: Media Massa; Mahasiswa; Pilwako ABSTRACTThis research will examine how the role of the mass media in increasing students' political knowledge. By using a qualitative method (Sugiyono, 2019) this research will focus on finding out how the influence of the use of information through the mass media has on students' understanding and political knowledge, especially at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Sam Ratulangi University, Manado, related to the election of the mayor and deputy mayor ( Pilwako) in Manado city in 2020. Research findings illustrate that many students of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Sam Ratulangi use online/internet media and TV as a source of information related to the 2020 Manado City. The mass media of print newspapers and radio are underutilized , due to the existence of online newspapers now available and easier to access. The research findings also illustrate that the role of the mass media greatly influences the level of understanding and knowledge of students about the Mayor and Deputy Mayor Elections in Manado City in 2020. Keywords: Mass Media; Student; Pilwako

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026 Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue