cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 511 Documents
 48   49   50   51   52 
STRATEGI PEMENANGAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DI KOTA MANADO Trilke Erita Tulung, Ferdinand Simanjuntak, Arpi R.Rondonuwu,
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i2.42703

Abstract

Keberhasilan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kota Manado, membuat sejarah baru Di Kota Manado. karena kemenangan ini adalah pencapaian pertamakali dalam memenangkan pemilihan Walikota Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang akan mengkaji apa strategi pemenangan partai PDIP pada pemilihan Walikota Manado. Fokus penelitiaan ini akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Peter Schorder (2010), tentang strategi politik. Temuan dari penelitian menggambarkan bahwa strategi pemenangan PDIP dalam mendukung kandidat yang diusungnya menggunakan beberapa strategi yaitu mengkonsolidasikan anggota partai yang tersebar di semua wilayah Manado, menonjolkan pengaruh yang dimiliki kandidat, story sukses anggota partai, dan Metode perencanaan yang matang. Itulah strategi yang digunakan hingga PDIP mampu Memenangkan Pilkada Kota Manado Tahun 2020. Kata Kunci : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Strategi Politik  ABSTRACTThe success of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) in the 2020 Regional Head Election in Manado City, made a new history in Manado City. because this victory is the first achievement in winning the election of Mayor of Manado. This study uses a qualitative research method, which will examine what the PDIP party's winning strategy is in the election of the Mayor of Manado. The focus of this research will be examined using the approach proposed by Peter Schorder (2010), regarding political strategy. The findings of the study illustrate that the PDIP winning strategy in supporting the candidate it carries uses several strategies, namely consolidating party members spread across all areas of Manado, highlighting the influence of the candidate, success stories of party members, and careful planning methods. That is the strategy used until PDIP is able to win the 2020 Manado City Election. Keywords: Indonesian Democratic Party of Struggle, Political Strategy
PERILAKU POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN WALIKOTA MANADO 2020 Mukuan, Frandy Edo
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i2.42704

Abstract

Keberadaan pemilih pemula sangat penting pada proses pemilihan umum. Jumlah mereka cukup signifikan, sekaligus merupakan generasi penerus dari bangsa Indonesia.  Perilaku pemilih pemula memiliki karakteristik yang biasanya masih labil dan kebanykan cenderung apatis, akibat dari pemahaman politiknya yang masih kurang. Mereka baru belajar politik khususnya dalam pemilihan umum, ruang-ruang tempat dimana mereka belajar politik biasanya tidak jauh dari ruang yang dianggap memberikan rasa kenyamanan dalam diri mereka. adapun ruang-ruang tempat belajar politik tersebut yaitu, ruang keluarga. Artikel ini akan mengkaji perilaku politik pemilih pemula di Kecamatan Sario pada pemilihan walikota dan wakil walikota  Manado tahun 2020. Temuan penelitian menggambarkan sebagian besar pemilih pemula di Kecamatan Sario menunjukkan perilaku pemilih yang sosiologis. Artinya perilaku pemilih pemula kecamatan Sario dalam menjatuhkan pilihannya kepada seorang kandidat pada pemilukada Manado 2020 yakni mereka memilih kandidat dan menjatuhkan pilihannya dipengaruhi latar belakang dari lingkungan sosial mereka. Dimana keluarga mempunyai pengaruh besar terhadap pilihan pemilih pemula terhadap seorang kandidat. Kata Kunci: Perilaku Pemilih  ABSTRACTThe presence of novice voters is very important in the general election process. Their number is quite significant, as well as being the next generation of the Indonesian nation. The behavior of novice voters has characteristics that are usually still unstable and most tend to be apathetic, as a result of their lack of political understanding. They have just studied politics, especially in general elections, the spaces where they study politics are usually not far from the space that is considered to give them a sense of comfort. as for the spaces where politics is studied, namely, the family room. This article will examine the political behavior of novice voters in Sario District in the 2020 mayoral and deputy mayoral elections. The research findings describe that most of the novice voters in Sario District exhibit sociological voting behavior. This means that the behavior of the novice voters in the Sario sub-district in making their choice for a candidate in the 2020 Manado regional election, namely that they choose a candidate and make their choice influenced by their social background. Where the family has a big influence on the choice of novice voters to a candidate. Keywords: Voter Behavior
PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI KABUPATEN MINAHASA TONDANO SELATAN Franky Rengkung, Gabriela Maramis, Agustinus B. Pati,
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i2.42706

Abstract

Partisipasi politik masyarakat dalam sebuah pemilihan umum merupakan hak dan sesuatu yang penting. Penyandang disabilitas yang telah memenuhi syarat juga memiliki hak yang sama. Namun peraturan terkadang belum mengakomodir problematika terkait dengan partisipasi politik bagi para penyandang disabilitas. Artikel ini mengkaji partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kabupaten Minahasa, khususnya para penyandang disabilitas di kecamatan Tondano Selatan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa partisipasi para penyandang disabilitas di kecamatan Tondano Selatan pada Pilkada tahun 2020 cukup baik. Pihak penyelenggara yakni KPUD Kabupaten Minahasa juga melakukan kerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas untuk melakukan sosialisasi dan penyediaan akses pada Tempat Pemungutan Suara yang ramah bagi kaum disabilitas, serta menyediakan pendampingan bagi kaum disabilitas. Namun, masih terdapat kendala yaitu sulitnya mengumpulkan penyandang disabilitas, yang berakibat pada kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan, yang mengakibatkan banyak penyandang disabilitas yang bingung pada saat hari pemberian suara. Selain itu tenaga pendamping yang disediakan juga kurang maksimal dalam melakukan pendampingan.Kata Kunci: Partisipasi Politik; Penyandang Disabilitas: Pemilihan Kepala Daerah ABSTRACTPolitical participation of the people in a general election is a right and something important. Persons with disabilities who have met the requirements also have the same rights. However, regulations sometimes do not accommodate problems related to political participation for persons with disabilities. This article examines the political participation of persons with disabilities in the election of governor and deputy governor of Minahasa Regency, especially persons with disabilities in South Tondano sub-district. The results of the study illustrate that the participation of persons with disabilities in the South Tondano sub-district in the 2020 Pilkada is quite good. The organizers, namely the Minahasa Regency KPUD, also collaborated with organizations of persons with disabilities to conduct socialization and provide access to friendly polling stations for people with disabilities, as well as provide assistance for people with disabilities. However, there are still obstacles, namely the difficulty of gathering people with disabilities, which results in less than optimal socialization being carried out, which results in many people with disabilities being confused on voting day. In addition, the accompanying staff provided are also less than optimal in providing assistance.Keywords: Political Participation; Persons with Disabilities: Regional Head Election
DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS-19 TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEMILIH DI PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA 2020 Arpi Rondonuwu, Okniawati Alenaung &
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i2.42718

Abstract

Artikel ini mengkaji dampak dari Pendemi Corona Virus – 19 (Covid-19) terhadap partisipasi politik pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dengan menggunakan metode kualitatif partisipasi politik masyarakat dalam pilkada ini dilihat dari pemilihan walikota dan wakil walikota Kota Manado pada tahun 2020, khususnya yang terjadi di kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado. Partisipasi politik akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh  Mas’oed dan Andrews, (1997) tentang bentuk partisipasi politik. Hasil penelitian menggambarkan partisipasi politik pemilih pada pilkada masih kurang karena adanya pandemi Covid-19 sehingga hampir 30 persen masyarakat tidak menggunakan hak pilih mereka di akibatkan kekhawatiran masyarakat akan menggundang kerumunan yang terjadi di TPS yang berpotensi penyebaran covid-19. Pengaruh Pademi terhadap partisipasi menimbulkan efek yang sangat besar terhadap jalannya proses pemilihan. Akibatnya pihak KPU harus membuat berbagai perencanaan agar pemilihan bisa berjalan dengan sesuai dan tidak menyebabkan penyebaran covid-19 sehingga hal ini bisa di atasi. Namun sebagian masyarakat kurang merespon dan tidak menggunakan hak suara mereka. Kata Kunci: Pandemi Covid-19; Partisipasi Politik; Pemilihan Kepala Daerah ABSTRACTThis article examines the impact of the Corona Virus – 19 (Covid-19) Pandemic on the political participation of voters in the Regional Head Election (Pilkada). By using a qualitative method of public political participation in the local elections, it can be seen from the election of the mayor and deputy mayor of the City of Manado in 2020, especially what happened in the Pandu sub-district, Bunaken District, Manado City. Political participation will be studied using the approach proposed by Mas'oed and Andrews, (1997) regarding the form of political participation. The results of the study illustrate that the political participation of voters in the regional elections is still lacking due to the Covid-19 pandemic so that almost 30 percent of the people do not exercise their right to vote due to concerns that the public will invite crowds that occur at polling stations that have the potential to spread COVID-19. The influence of the epidemic on participation had a very large effect on the course of the election process. As a result, the KPU must make various plans so that the election can run properly and not cause the spread of COVID-19 so that this can be overcome. However, some people did not respond and did not use their voting rights. Keywords: Covid-19 Pandemic; Political Participation; Regional Head Election
STRATEGI PEMERINTAH KOTA MANADO DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 Napitupulu, Rian El Kharis S.P
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i2.42719

Abstract

Di saat pandemi Covid 19 berlangsung di Kota Manado telah memicu kepanikan ditengah masyarakat. Selain itu disaat awal pandemi terjadi juga telah membuat seolah-oleh masyarakat menjadi tidak berdaya unutk menghadapinya. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Manado mempunyai peran penting dalam memberdayakan masyarakatnya di tengah covid-19. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Kota Manado dalam penanganan penyebaran Covid 19. Artikel ini akan mengidentifikasi berbagai strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Manado dalam memberdayakan masyarakat Kota Manado di saat menghadapi Pandemi Covid-19.  Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Manado akan dikaji dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Kotten  tentang Styrategi. Menurutnya ada 4 strategi yang di gunakan yaitu  Strategi Organisasi, Strategi program, Strategi Pendukung Sumber Daya dan Strategi kelembagaan. Temuan penelitian menggambarkan bahwa terdapat beberap[a strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Manado diantaranya dengan pemberian bantuan dalam bentuk sembako, menerapkan protokol kesehatan berupa 3M, 3T dan vaksinasi 1, 2 dan 3, melakukan program vaksinasi secara menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat, serta terus melakukan proses edukasi dan komunikasi kepada masyarakat dalam hal vaksinasi dan protokol kesehatan, Semuanya itu dilakukan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dalam pandemi yang terjadi. Kata kunci: Strategi; Pemberdayaan Masyarakat  ABSTRACTWhen the Covid 19 pandemic took place in the city of Manado, it had triggered panic in the community. In addition, at the beginning of the pandemic, it has also made it seem as if the community has become powerless to deal with it. Therefore, the Manado City Government has an important role in empowering its people in the midst of COVID-19. Various efforts have been made by the Manado City government in handling the spread of Covid 19. This article will identify various strategies carried out by the Manado City government in empowering the people of Manado City in the face of the Covid-19 Pandemic. By using a qualitative approach, the strategy adopted by the Manado City government will be studied using the theory proposed by Kotten on Strategy. According to him, there are 4 strategies used, namely organizational strategy, program strategy, resource support strategy and institutional strategy. The research findings illustrate that there are several strategies carried out by the Manado City government including providing assistance in the form of basic necessities, implementing health protocols in the form of 3M, 3T and vaccinations 1, 2 and 3, conducting a comprehensive vaccination program to all levels of society, and continuing to carry out a process of education and communication to the public in terms of vaccinations and health protocols. All of this is done by the government to empower the community during the pandemic. Keywords: Strategy; Community empowerment
REKRUTMEN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN TERHADAP KANDIDAT CALON WALIKOTA TERNATE PADA PILKADA TAHUN 2020 DI KOTA TERNATE Efvendi Sondakh, Stefangli Lette, Rivo Sumampouw,
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i2.42720

Abstract

Rekrutmen politik merupakan fungsi yang sangat penting bagi partai politik. Rekrutmen politik menjadi salah satu penentu bagi kemenangan parpol dalam sebuah kontestasi politik. Banyak pertimbangan yang harus dilakukan oleh sebuah parpol dalam menentukan siapa calon yang akan diusungnya. Artikel ini akan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kota Ternate. Saat itu PDIP Kota Ternate mengusung kandidat perempuan dalam Pilkada tersebut. Karena selama ini yang terjadi di Kota Ternate belum pernah ada parpol yang mengusung kandidat perempuan dalam kontestasi pilkada. Temuan penelitian menggambarkan bahwa PDIP Kota Ternate mengusung kandidat perempuan saat itu karena, kandidat merupakan kader terbaik dari partai dan mengikuti kaderisasi partai dari tingkat yang paling rendah, menjadi ketua DPC PDIP Kota Ternate, hingga menjadi anggota DPRD Kota Ternate. Rekam jejak tersebut menjadi dasar pertimbangan utama PDIP Kota Ternate hingga mengusung kandidat perempuan pada Pilkada tahun 2020 di Kota Ternate. Kata Kunci: Rekrutmen; PDIP; Pemilihan Kepala Daerah  ABSTRACTPolitical recruitment is a very important function for political parties. Political recruitment is one of the determinants for the victory of political parties in a political contestation. There are many considerations that must be made by a political party in determining who its candidate will be. This article will examine the factors that influence the considerations of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) in the 2020 Regional Head Election (Pilkada) in Ternate City. At that time the PDIP of Ternate City carried a female candidate in the Pilkada. Because so far what has happened in Ternate City has never had a political party that carries a female candidate in the election contestation. The research findings illustrate that the PDIP of Ternate City carried female candidates at that time because the candidate was the best cadre of the party and followed the party's regeneration from the lowest level, became the chairman of the DPC PDIP of Ternate City, to become a member of the Ternate City DPRD. This track record became the main consideration for the Ternate City PDIP to carry female candidates in the 2020 Regional Head Elections in Ternate City. Keywords: Recruitment; PDIP; Regional Head Election
KUALITAS CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM KONTESTASI PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KOTA MANADO (Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Manado) Mamangge, Isty Regita
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i2.42721

Abstract

Aturan tentang kewajiban kuota 30 persen bagi caleg perempuan adalah salah satu pencapaian penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia pasca reformasi. Aturan tersebut tertuang dalam sejumlah UU diantaranya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 mengamanahkan pada parpol untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat. Angka 30 persen  ini di dasarkan pada hasil penelitian PBB yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang di ambil dalam lembaga public. Peraturan lainnya adalah dengan menerapkan zipper system yang mengatur bahwa setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan. Namun pengarusutamaan gender pada proses pencalonan sebagai anggota legislative tentunya harus diiringi dengan kualitas perempuan yang dicalonkan. Dengan menggunakan metode kualitatif (Creswell, 2016), penelitian ini akan melihat kualitas calon anggota legislative yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Manado pada Pemilihan Legislatif Kota Manado tahun 2019. Kualitas akan dilihat dengan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Matutina, (2001) tentang menilai kualitas  sumber daya manusia dapat mengacu pada: Pengetahuan (Knowledge), Keterampilan (Skill) dan Abilities. Temuan penelitian menggambarkan dari factor pengetahuan (knowledge) calon yang diusung oleh PDIP sudah cukup baik. Dari sisi keterampilan (skill) para calon yang diusung PDIP memiliki kemampuan berkomunikasi (lobi), bersosialisasi, dan  memiliki kemampuan dalam memperjuangkan aspirasi lewat gagasan dalam pembuatan regulasi. Sedangkan factor abilities (kemampuan) rata-rata kader fraksi PDI-P Manado khususnya anggota legislatif perempuan sudah menerapkan loyalitas, kedisiplinan, tanggung jawab, pada partai maupun masyarakat. Kata Kunci: Kualitas; Calon Anggota Legislatif  ABSTRACTThe regulation regarding the mandatory 30 percent quota for female candidates is one of the important achievements in the journey of democracy in post-reform Indonesia. This rule is contained in a number of laws including Law no. 7 of 2017 concerning General Elections, and Law No. 2 of 2008 mandates political parties to include at least 30 percent women's representation in their establishment and management at the central level. This 30 percent figure is based on the results of UN research which states that a minimum amount of 30 percent allows a change to occur and has an impact on the quality of decisions taken in public institutions. Another regulation is to implement a zipper system which stipulates that every 3 prospective candidates there is at least one woman. However, gender mainstreaming in the nomination process as members of the legislature must of course be accompanied by the quality of women being nominated. By using qualitative methods (Creswell, 2015), this study will look at the quality of legislative candidates carried by the Manado City Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) in the Manado City Legislative Election 2019. Quality will be seen using the concept proposed by Matutina, 2001) regarding assessing the quality of human resources can refer to: Knowledge, Skills and Abilities. The research findings illustrate that the candidate's knowledge (knowledge) of the candidates proposed by PDIP is quite good. In terms of skills, PDIP-nominated candidates have the ability to communicate (lobby), socialize, and have the ability to fight for aspirations through ideas in making regulations. While the factor abilities (abilities), on average, cadres from the PDI-P Manado faction, especially women legislators, have implemented loyalty, discipline, responsibility, to parties and society. Keywords: Quality; Legislative Candidates
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR Franky Rengkung, Sherlyn. M. V Tempoh, Agustinus Pati,
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i2.42722

Abstract

Adanya Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, dimana dalam pasal 63 yang berbunyi ”Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraannya dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar dan aset ekonomi lainnya, maka pemberdayaan masyarakat merupakan kewajiban dari pemerintah baik daerah. Namun pada kenyataannya hal ini masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam memberdayakan masyarakat pesisir, khususnya yang berada di Desa Kakorotan Kecamatan Nanusa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Edi Suharto (2006), tentang unsur-unsur pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menyimpulkan pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan pemerintah daerah sudah sejalan dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2014, dan peran nyata pemerintah dapat terlihat dari upaya pengembangan potensi pada sektor perikanan, pelatihan-pelatihan yang dilakukan, bantuan modal usaha, dan peningkatan sarana dan prasarana. Memang masih terdapat beberapa kendala yang salah satunya adalah masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang ada. Kata Kunci: Peran; Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud; Pemberdayaan  ABSTRACTThe existence of Law Number 1 of 2014 concerning the Management of Coastal Areas, where in article 63 which reads "Local governments are obliged to empower coastal communities in improving their welfare and Regional Governments are obliged to encourage coastal community business activities through increasing community business through capacity building in providing access to technology and information, capital, infrastructure, market guarantees and other economic assets, community empowerment is an obligation of both local governments. However, in reality, this is still not working as expected. This study aims to evaluate the role of the local government of the Talaud Islands Regency in empowering coastal communities, especially those in Kakorotan Village, Nanusa District. This study uses a qualitative method using the approach proposed by Edi Suharto (2006), regarding the elements of community empowerment. The results of the study conclude that the empowerment of coastal communities carried out by local governments is in line with Law Number 23 of 2014, and the government's real role can be seen from efforts to develop potential in the fisheries sector, trainings carried out, business capital assistance, and improvement of facilities and infrastructure. . Indeed, there are still some obstacles, one of which is the low quality of existing human resources. Keywords: Role; Talaud Islands Regency Government; Empowerment
PENANGANAN ILLEGAL FISHING OLEH STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA Maitum, Andro; Mamentu, Michael; Rengkung, Franky
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i1.52621

Abstract

ABSTRAK Sebagai upaya untuk mengawasi dan menjaga sumber daya kelautan dan perikanan dari illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia, maka pemerintah membentuk satu instansi yang bernama stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan illegal fishing yang dilakukan oleh Stasiun PSDKP Kabupaten Tahuna. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara kualitatif, selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penanganan illegal fishing yang dilakukan oleh Stasiun PSDKP Tahuna berupa pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan serta pencegahan terhadap praktek illegal fishing baik yang dilakukan oleh kapal lokal maupun kapal asing. Akan tetapi penanganan yang dilakukan tersebut relatif belum dapat mengatasi persoalan tersebut dibuktikan dengan data dimana setiap tahunnya kasus illegal fishing ini masih terus terjadi bahkan cenderung mengalami peningkatan khususnya di wilayah Sulawesi utara. Hal tersebut terjadi karena Stasiun PSDKP Tahuna mengalami hambatan dalam pelaksanaan pengawasan yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana yang dimiliki, anggaran, serta koordinasi antar penegak hukum. Oleh karena itu pelaksanaan pengawasan perlu ditingkatkan dari segi personil, sarana prasarana, koordinasi dengan negara-negara tetangga dan instansi yang terkait serta penegakan hukum yang selama ini hanya sebatas penangkapan. Hal itu terbukti tidak mampu secara efektif menghentikan aksi Illegal fishing. Kata Kunci: Illegal Fishing, Stasiun PSDKP Tahuna ABSTRACT In an effort to monitor and protect marine and fishery resources from illegal fishing that occurs in Indonesian waters, the government has established an agency called the Marine and Fishery Resources Monitoring Station (PSDKP). This study aims to find out how to handle illegal fishing carried out by the Tahuna District PSDKP Station. This research is a field research. Data was collected by interview and documentation methods. The analysis was carried out qualitatively, then the data was described descriptively. The results of the study indicate that the implementation of the handling of illegal fishing carried out by the Tahuna PSDKP Station is in the form of supervision, inspection, investigation and prevention of illegal fishing practices, both carried out by local vessels and foreign vessels. However, the handling carried out is relatively unable to overcome this problem as evidenced by the data where every year cases of illegal fishing continue to occur and even tend to increase, especially in the North Sulawesi region. This happened because the Tahuna PSDKP Station experienced obstacles in the implementation of supervision, namely Human Resources (HR), owned infrastructure, budget, and coordination between law enforcers. Therefore, the implementation of supervision needs to be improved in terms of personnel, infrastructure, coordination with neighboring countries and related agencies as well as law enforcement which so far has only been limited to arrests. It proved unable to effectively stop illegal fishing. Keywords: Illegal Fishing, PSDKP Tahuna Station
Alat Musik Kolintang Sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy Indonesia Niode, Nadia Norelle; Posumah, Daisy; Rengkung, Franky
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i4.52625

Abstract

Kolintang dikenal sebagai alat musik perkusi bernada dari kayu yang berasal dari daerah Minahasa, Sulawesi Utara. Alat musik Kolintang yang dimainkan bersama-sama dan menghasilkan nada harmonis memiliki nilai filosofis budaya kehidupan berkelompok suku Minahasa yang diperkuat oleh gotong-royong, kekeluargaan, dan keselarasan untuk hidup bersama. Dengan menggunakan metode kualitatif penelitian ini mengkaji bagaimana upaya pemerintah Indonesia untuk menjadikan alat musik kolintang agar bisa menjadi alat soft diplomacy. Temuan penelitian mengambarkan bahwa telah banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia unutk menjadikan Kolintang sebagai alat diplomasi diantaranya adalah dengan melakukan festival, pagelaran musik Kolintang, dan pengiriman tim kesenian ke luar daerah dan ke luar negeri. Selain itu pemerintah juga gencar melakukan promosi melalui kedutaan besar Republik Indonesia di beberapa negara seperti; Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Australia, Singapura, Taiwan, Hongkong, Austria, Suriah, Lebanon, dan Jordania. Selain itu juga sebagai bentuk sosialisasi Kolintang di luar negeri dilakukan dengan mendatangkan grup Kolintang dari tanah air untuk tampil dalam acara tertentu, misalnya festival seni budaya internasional sebagai media sosialiasi dan pertukaran seni budaya antar negara, dan ada pula yang mendatangkan pelatih untuk pengembangan kolintang di negara tersebut, atau hanya instrumen kolintang yang dikirim karena sudah ada pemain terlatih di negara tersebut sebagai bagian dari upaya pelestarian kolintang. Khusus di Kantor KBRI atau Konsulat Jenderal dijadikan sebagai etalase seni budaya Indonesia di negara-negara yang memiliki instrumen Kolintang. Dalam perkembangnanya alat musik Kolintang dapat menjadi instrumen soft power diplomacy karena dapat memperkenalkan jenis kebudayaan, dan budaya yang meliputi cara hidup, pola pikir, kebiasaan sehari-hari, serta cara berinteraksi. Tujuannya agar masyarakat internasional mengetahui tentang nilai-nilai Indonesia dan memiliki keinginan untuk datang ke Indonesia. Terlebih lagi, salah satu pemasukan utama Indonesia adalah dari sektor pariwisata. Kata Kunci: Alat Musik Kolintang; Soft Power Diplomacy ABSTRACT Kolintang is known as a wooden percussion instrument originating from the Minahasa area, North Sulawesi. The Kolintang musical instrument, which is played together and produces a harmonious tone, has a philosophical value to the culture of life in Minahasa ethnic groups which is strengthened by mutual cooperation, kinship, and harmony to live together. Using a qualitative method, this research examines how the Indonesian government's efforts to make the kolintang musical instrument a soft diplomacy tool. The research findings illustrate that the Indonesian government has made many efforts to make Kolintang a diplomatic tool, including holding festivals, performing Kolintang music, and sending art teams to outside regions and abroad. In addition, the government is also actively promoting through the embassies of the Republic of Indonesia in several countries such as; United States, Canada, Germany, Australia, Singapore, Taiwan, Hong Kong, Austria, Syria, Lebanon and Jordan. Apart from that, as a form of socialization of Kolintang abroad, it is carried out by inviting Kolintang groups from Indonesia to appear in certain events, for example international art and culture festivals as a medium for socializing and exchanging cultural arts between countries, and some are bringing in trainers for the development of kolintang in other countries. or only the kolintang instruments were sent because there are already trained players in the country as part of efforts to preserve the kolintang. Especially at the Indonesian Embassy or Consulate General Office, it is used as a showcase for Indonesian cultural arts in countries that have the Kolintang instrument. In its development, the Kolintang musical instrument can become an instrument of soft power diplomacy because it can introduce types of culture, and culture which includes ways of life, mindsets, daily habits, and ways of interacting. The goal is for the international community to know about Indonesian values and have the desire to come to Indonesia. What's more, one of Indonesia's main income is from the tourism sector. Keywords: Kolintang Musical Instruments; Soft Power Diplomacy

Page 50 of 52 | Total Record : 511

 48   49   50   51   52 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026 Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue