cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 511 Documents
 47   48   49   50   51 
FAKTOR-FAKTOR PELANGGARAN POLITIK UANG BAGI PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN Trilke E. Tulung, Clara K. Monintja, Marlien T. Lapian,
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i1.42647

Abstract

Politik uang merupakan penghambat utama bagi perkembangan demokrasi. Dengan menggunakan metode kualitatif (Moleong, 2017: 29), penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mendorong para pemilih pemula di Kabupaten Minahasa Selatan kini terlihat semakin permisif terhadap pelanggaran politik uang. Kajian akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Teten Masduki (2008), yang mengatakan bahwa bahwa politik uang berbeda dengan ongkos politik.  Dan kenapa sasaran yang paling sering dituju adalah pemilih pemula dikarenakan pemilih pemula merupakan kalangan muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, pemilih pemula belum memiliki pengalaman memilih, dan pemilih pemula dianggap cenderung labil. Hasil penelitian menunjukan faktor yang melatarbelakangi pemilih pemula semakin permisif dengan politik uang di Kabupaten Minahasa Selatan, disebabkan oleh selain masalah keluarga, ekonomi, pendidikan politik yang rendah, dan juga faktor pertemanan. Kata Kunci : Politik Uang; Pemilih Pemula  ABSTRACTMoney politics is a major obstacle to democratic development. By using qualitative methods (Moleong, 2017: 29), this study identifies what factors encourage first-time voters in South Minahasa Regency to become increasingly permissive of money politics violations. The study will be carried out using the approach proposed by Teten Masduki (2008), which states that money politics is different from political costs. And why is the target that is most often targeted is novice voters because novice voters are young people who will use their right to vote for the first time in general elections (elections). In addition, novice voters do not have voting experience, and novice voters are considered to be unstable. The results showed the factors behind the increasingly permissive background voters with money politics in South Minahasa Regency, caused by other than family problems, economy, low political education, and friendship factors. Keywords: Money Politics; Beginner Voters
PERAN KPU KOTA TOMOHON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 DALAM MASA PANDEMI COVID-19 Wiesje F. Wilar, Elsa D.T Wenas, Agustinus B. Pati,
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i1.42651

Abstract

Tahun 2020 beberapa wilayah di Indonesia melakukan Pemilihan Kepala daerah secara serentak. Untuk Kota Tomohon pada tahun tersebut melakukan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako).  Pada proses pelaksanaannya Komis Pemilihan Umum (KPU) Kota Tomohon sebagai penyelenggara mengakui mengalami berbagai permasalahan. Karena seperti yang diketahui  pelaksanaan Pilwako tersebut merupakan penyelenggaraan Pilwako yang unik karena dilakukan pada saat pandemi Covid 19 yang sedang tinggi-tingginya. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh KPU Kota Tomohon adalah keberadaan dari tenaga ad hoc sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemilihan tersebut, seperti Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pandemi covid 19 telah menyebabkan KPU Kota Tomohon kesulitan untuk melakukan rekruitmen tenaga adhoc hingga memaksimalkan peran mereka. Artikel ini akan mengkaji bagaimana upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Tomohon dalam memaksimalkan peran tenaga ad hoc yang dalam hal ini KPPS pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon. Hasil penelitian menggambarkan KPU Kota Tomohon melakukan berbagai upaya dalam memaksimalkan keberadaan dari tenaga ad hoc ini, diantaranya dengan melakukan fasilitasi bagipanitia ad hoc khususnya KPPS, mulai dari sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek). Bimtek yang dilakukan terkait tugas panitia dalam debat pilkada, persiapan pilkada, hingga pada saat pilkada. Selain itu, di setiap TPS, KPPS disediakan sarana dan prasarana yang mendukung guna memudahkan tugas KPPS dalam memfasilitasi pemilih dalam memberikan hak suaranya.  Kata Kunci: Tenaga Ad hoc; Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota  ABSTRACTIn 2020, several regions in Indonesia will conduct regional head elections simultaneously. For the City of Tomohon in that year, the Mayor and Deputy Mayor (Pilwako) were elected. In the implementation process, the General Election Commission (KPU) of Tomohon City as the organizer admits that it has experienced various problems. Because as is known, the implementation of the Wako Pilwako is a unique Pilwako implementation because it was carried out during the Covid-19 pandemic, which was at its peak. One of the problems faced by the Tomohon City Election Commission is the presence of ad hoc staff as the spearhead in organizing the election, such as the Voting Organizing Group (KPPS). The COVID-19 pandemic has made it difficult for the Tomohon City KPU to recruit ad hoc staff to maximize their role. This article will examine how the efforts made by the Tomohon City KPU in maximizing the role of ad hoc personnel, in this case the KPPS in the Election of Mayor and Deputy Mayor of Tomohon City. The results of the study illustrate that the Tomohon City Election Commission has made various efforts to maximize the presence of these ad hoc staff, including by facilitating ad hoc committees, especially KPPS, starting from socialization and technical guidance (bimtek). The technical guidance carried out is related to the committee's duties in the pilkada debate, preparation for the election, to the time of the election. In addition, at each polling station, KPPS is provided with supporting facilities and infrastructure to facilitate the task of KPPS in facilitating voters in giving their voting rights. Keywords: Ad hoc staff; Election of Mayor and Deputy MayorTahun 2020 beberapa wilayah di Indonesia melakukan Pemilihan Kepala daerah secara serentak. Untuk Kota Tomohon pada tahun tersebut melakukan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako).  Pada proses pelaksanaannya Komis Pemilihan Umum (KPU) Kota Tomohon sebagai penyelenggara mengakui mengalami berbagai permasalahan. Karena seperti yang diketahui  pelaksanaan Pilwako tersebut merupakan penyelenggaraan Pilwako yang unik karena dilakukan pada saat pandemi Covid 19 yang sedang tinggi-tingginya. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh KPU Kota Tomohon adalah keberadaan dari tenaga ad hoc sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemilihan tersebut, seperti Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pandemi covid 19 telah menyebabkan KPU Kota Tomohon kesulitan untuk melakukan rekruitmen tenaga adhoc hingga memaksimalkan peran mereka. Artikel ini akan mengkaji bagaimana upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Tomohon dalam memaksimalkan peran tenaga ad hoc yang dalam hal ini KPPS pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon. Hasil penelitian menggambarkan KPU Kota Tomohon melakukan berbagai upaya dalam memaksimalkan keberadaan dari tenaga ad hoc ini, diantaranya dengan melakukan fasilitasi bagipanitia ad hoc khususnya KPPS, mulai dari sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek). Bimtek yang dilakukan terkait tugas panitia dalam debat pilkada, persiapan pilkada, hingga pada saat pilkada. Selain itu, di setiap TPS, KPPS disediakan sarana dan prasarana yang mendukung guna memudahkan tugas KPPS dalam memfasilitasi pemilih dalam memberikan hak suaranya.  Kata Kunci: Tenaga Ad hoc; Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota  ABSTRACTIn 2020, several regions in Indonesia will conduct regional head elections simultaneously. For the City of Tomohon in that year, the Mayor and Deputy Mayor (Pilwako) were elected. In the implementation process, the General Election Commission (KPU) of Tomohon City as the organizer admits that it has experienced various problems. Because as is known, the implementation of the Wako Pilwako is a unique Pilwako implementation because it was carried out during the Covid-19 pandemic, which was at its peak. One of the problems faced by the Tomohon City Election Commission is the presence of ad hoc staff as the spearhead in organizing the election, such as the Voting Organizing Group (KPPS). The COVID-19 pandemic has made it difficult for the Tomohon City KPU to recruit ad hoc staff to maximize their role. This article will examine how the efforts made by the Tomohon City KPU in maximizing the role of ad hoc personnel, in this case the KPPS in the Election of Mayor and Deputy Mayor of Tomohon City. The results of the study illustrate that the Tomohon City Election Commission has made various efforts to maximize the presence of these ad hoc staff, including by facilitating ad hoc committees, especially KPPS, starting from socialization and technical guidance (bimtek). The technical guidance carried out is related to the committee's duties in the pilkada debate, preparation for the election, to the time of the election. In addition, at each polling station, KPPS is provided with supporting facilities and infrastructure to facilitate the task of KPPS in facilitating voters in giving their voting rights. Keywords: Ad hoc staff; Election of Mayor and Deputy Mayor
EFEKTIFITAS KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2019 DI KELURAHAN KAWANGKOAN BAWAH Worotikan, Gabriella S.
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i1.42652

Abstract

Penelitian ini mengkaji apakah kampanye dapat mempengaruhi pilihan masyarakat pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Kelurahan Kawangkoan Bawah. Dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2015), dan pendekatan yang dikemukakan oleh Nimmo (2011) tentang media kampanye. Temuan penelitian menggambarkan bahwa factor-faktor yang mempengaruhi pilihan masyarakat pada saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, khususnya di Kelurahan Kawangkoan Bawah, yaitu adanya politik uang, sehingga para oknum tim sukses masih mengandalkan politik uang atau suap ke masyarakat jelang hari pencoblosan untuk menarik simpati masyarakat. Selain itu kampanye melalui social media atau menggunakan sosial media facebook, cukup efektif memberikan informasi ke masyrakat tentang pemilu dan juga cukup cepat menarik simpati masyarakat. Kata Kunci: Efektifitas; Kampanye  ABSTRACTThis study examines whether the campaign can influence people's choices in the 2019 presidential and vice presidential elections in Kawangkoan Bawah Village. By using qualitative methods (Sugiyono, 2015), and the approach proposed by Nimmo (2011) about campaign media. The research findings illustrate that the factors that influence people's choices during the 2019 Presidential and Vice Presidential elections, especially in the Kawangkoan Bawah Village, namely the existence of money politics, so that the elements of the successful team still rely on money politics or bribes to the public ahead of voting day to attract public sympathy. In addition, campaigns through social media or using social media Facebook, are quite effective in providing information to the public about elections and also quickly attracting public sympathy. Keywords: Effectiveness; Campaign
CALON TUNGGAL DAN PILKADA Franky Rengkung, Grendy A. A. Saweho, Agustinus B. Pati,
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i1.42653

Abstract

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan uji materi soal calon tunggal  dalam undang-undang nomor 8 tahun 2015 (tentang pemilihan umum gubernur, bupati dan walikota), dimana  berdasarkan putusan MK tersebut memperbolehkan daerah dengan calon tunggal untuk melaksanakan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, telah memunculkan fenomena baru dalam pilkada. Dampak dari putusan tersebut fenomena calon tunggal dalam pilkada mulai bermunculan. Artikel ini akan mengkaji fenomena calon tunggal dalam Pilkada yang terjadi di Kabupaten Minahasa Tenggara di tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang akan menggambarkan bagaimana dan mengidentifikasi faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal dalam Pilkada di Minahasa Tenggara tersebut. Temuan penelitian menggambarkan bahwa faktor ketokohan calon (figure) merupakan faktor dominan yang menyebabkan partai politik yang ada di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara kesulitan mendukung pasangan lain dalam pilkada tersebut. Kata Kunci: Calon Tunggal; Pilkada  ABSTRACTAfter the decision of the Constitutional Court (MK) which granted a judicial review of a single candidate in law number 8 of 2015 (regarding the general election of governors, regents and mayors), which based on the Constitutional Court's decision allowed regions with a single candidate to carry out regional head elections ( Pilkada) simultaneously, has given rise to a new phenomenon in the pilkada. As a result of this decision, the phenomenon of a single candidate in the regional head election began to emerge. This article will examine the phenomenon of a single candidate in the Pilkada that occurred in Southeast Minahasa Regency in 2018. This study uses a qualitative descriptive method that will describe how and identify the factors that lead to the emergence of a single candidate in the Pilkada in Southeast Minahasa. The research findings illustrate that the candidate's character is the dominant factor that causes political parties in the Southeast Minahasa Regency to have difficulty supporting other pairs in the election. Keywords: Single Candidate; Pilkada
STRATEGI PEMENANGAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN PADA PEMILU 2019 DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN Lolowang, Irene
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i1.42654

Abstract

Keberadaan anggota legislatif perempuan secara kuantitatif baik di pusat maupun didaerah hingga kini masih dianggap minim. Berbagai upaya sudah dilakukan dari penetapan peraturan dan persyarakat bagi partai politik yang ditujukan untuk mendorong kuantitas keterwakilan perempuan dalam parlemen masih belum mampu mewujudkan harapan tersebut. Namun walaupun dari sisi kuantitas masih kurang pada kenyataannya ada juga anggota legislatif perempuan yang pada saat pencalonan mampu membuktikan kemampuan mereka dalam merebut simpati dari masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dan bagaimana strategi pemenangan Calon Anggota Legislatif perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian menunjukan para Calon Legislatif Perempuan pada pemilu 2019 sebagian besar menggunakan beberapa strategi, diantaranya adalah strategi defensif yaitu strategi yang dilakukan untuk mempertahankan basis pemilih mereka, ada juga strategi ofensif yaitu strategi yang dilakukan untuk mengatasi ancaman dari lawan. Selain itu juga ada strategi pencitraan yakni dengan menawarkan berbagai program yang akan dilakukan jika mereka terpilih. Kata Kunci: Strategi Pemenangan; Calon Anggota Legislatif; Pemilihan Umum 2019  ABSTRACTThe existence of women legislative members quantitatively both at the center and in the regions is still considered minimal. Various efforts have been made from the establishment of regulations and requirements for political parties aimed at increasing the quantity of women's representation in parliament, but have not been able to realize these expectations. However, although the quantity is still lacking, in reality there are also female legislators who at the time of nomination were able to prove their ability to win sympathy from the community. By using qualitative methods, this study aims to find out what and how the winning strategy for female Legislative Members Candidates in the 2019 Election in South Minahasa Regency. The results of the study show that the female legislative candidates in the 2019 election mostly used several strategies, including a defensive strategy, namely a strategy carried out to maintain their voter base, there was also an offensive strategy, namely a strategy carried out to overcome threats from opponents. In addition, there is an imaging strategy, namely by offering various programs that will be carried out if they are selected. Keywords: Winning Strategy; Candidates for Legislative Members; 2019 General Election
STRATEGI PEMERINTAH DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Talawid Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro) Trintje Lambey, Meisy M. P. Bidara, Wiesje F. Wilar,
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i1.42655

Abstract

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa sangat penting untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil dari pembangunan yang dilakukan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat juga tergantung dari peran pemerintah desa. Dengan menggunakan metode kualitatif, artikel ini mengkaji strategi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Talawid, Kecamatan Siau Barat Selatan, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Dalam mengkaji strategi pemerintah desa, digunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Fred R. David (2011), tentang proses manejemen strategi. Menurutnya manajemen strategi terdiri atas tiga tahap yaitu: Perumusan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi. Temuan penelitian menggambarkan bahwa dari sisi perumusan strategi pemerintah Desa Talawid sudah cukup baik, sedangkan saat implementasi strategi masih terdapat beberapa hambatan yaitu kurangnya koordinasi antar unit yang sudah dibentuk.Kata Kunci: Strategi; Pemerintah Desa; Partisipasi Masyarakat; Pembangunan Desa ABSTRACTCommunity participation in the village development process is very important to foster a sense of belonging to the results of the development carried out. Increasing community participation also depends on the role of the village government. Using a qualitative method, this article examines the strategy carried out by the government of Talawid Village, South West Siau District, Siau Tagulandang Biaro Regency. In reviewing village government strategies, the approach proposed by Fred R. David (2011), regarding the strategic management process is used. According to him, strategic management consists of three stages, namely: Strategy formulation, strategy implementation, and strategy assessment. The research findings illustrate that in terms of strategy formulation the Talawid Village government is quite good, while during the implementation of the strategy there are still several obstacles, namely the lack of coordination between the units that have been formed. Keywords: Strategy; Village government; Society participation; Village DevelopmentPartisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa sangat penting untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil dari pembangunan yang dilakukan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat juga tergantung dari peran pemerintah desa. Dengan menggunakan metode kualitatif, artikel ini mengkaji strategi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Talawid, Kecamatan Siau Barat Selatan, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Dalam mengkaji strategi pemerintah desa, digunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Fred R. David (2011), tentang proses manejemen strategi. Menurutnya manajemen strategi terdiri atas tiga tahap yaitu: Perumusan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi. Temuan penelitian menggambarkan bahwa dari sisi perumusan strategi pemerintah Desa Talawid sudah cukup baik, sedangkan saat implementasi strategi masih terdapat beberapa hambatan yaitu kurangnya koordinasi antar unit yang sudah dibentuk.Kata Kunci: Strategi; Pemerintah Desa; Partisipasi Masyarakat; Pembangunan Desa ABSTRACTCommunity participation in the village development process is very important to foster a sense of belonging to the results of the development carried out. Increasing community participation also depends on the role of the village government. Using a qualitative method, this article examines the strategy carried out by the government of Talawid Village, South West Siau District, Siau Tagulandang Biaro Regency. In reviewing village government strategies, the approach proposed by Fred R. David (2011), regarding the strategic management process is used. According to him, strategic management consists of three stages, namely: Strategy formulation, strategy implementation, and strategy assessment. The research findings illustrate that in terms of strategy formulation the Talawid Village government is quite good, while during the implementation of the strategy there are still several obstacles, namely the lack of coordination between the units that have been formed. Keywords: Strategy; Village government; Society participation; Village Development
STRATEGI PDI-PERJUANGAN DALAM PEMENANGAN ANGGOTA LEGISLATIF DAERAH PEMILIHAN III DI TOMOHON SELATAN TAHUN 2019 Tamuntuan, Meraldi
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i1.42656

Abstract

Artikel ini akan mengkaji strategi yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam memenangkan para calon anggota legislatif khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) 3 di Tomohon Selatan Kota Tomohon Propinsi Sulawesi Utara pada pemilihan anggota legislatif tahun 2019. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Temuan penelitian menggambarkan bahwa ada banyak strategi yang digunakan oleh PDI-Perjuangan dan calon dalam memenangkan pemilu 2019. Strategi yang digunakan mulai melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan, pemasangan baliho, spanduk, dan kampanye, sosialisasi dan pendidikan politik kepada simpatisan dan masyarakat umum secara terus menerus dengan tujuan membentuk citra politik yang positif baik bagi partai maupun bagi calon-calon legislatif itu sendiri. Sedangkan strategi politik yang dilakukan oleh masing-masing calon legislatif mulai dari tahapan konsolidasi degan kader partai, ranting partai, serta anak ranting dan para pemilih dikalangan masyarakat umum secara intens dinilai sangat efektif dalam meningkatan perolehan suara caleg. Komunikasi langsung yang dilakukanan oleh masing-masing caleg dengan masyarakat memberi pengaruh sangat singnifikan.Walaupun hanya memperoleh 4 kursi legislatif namun strategi PDI-perjuangan sudah sangat baik terbukti dari suara pemilihan yang lebih banyak dibandingkan di periode sebelumnya. Disisi lain kualitas rectrutmen calon legislatif yang semakin ketat merupakan fondasi yang kokoh untuk PDI-Perjuangan melahirkan caleg yang mempunyai elektabilitas dan kualitas dalam memperjuangkan hak-hak msayarakat serta aspirasi masyarakat. Kata Kunci : Strategi Politik; PDIP; Pemilihan Anggota Legislatif  ABSTRACTThis article will examine the strategy adopted by the Indonesian Democratic Party of Struggle in winning legislative candidates, especially in the Electoral District (Dapil) 3 in South Tomohon, Tomohon City, North Sulawesi Province in the 2019 legislative elections. This research was conducted using a qualitative method. The research findings illustrate that there are many strategies used by PDI-Perjuangan and candidates in winning the 2019 election. The strategies used include carrying out social activities, installing billboards, banners, and campaigns, socialization and political education to sympathizers and the general public continuously with the goal is to form a positive political image for both the party and the legislative candidates themselves. Meanwhile, the political strategy carried out by each legislative candidate starting from the consolidation stage with party cadres, party branches, as well as branches and voters among the general public was intensely considered very effective in increasing the vote acquisition of candidates. The direct communication carried out by each legislative candidate with the community has a very significant impact. Even though it only won 4 legislative seats, the PDI-struggle strategy has been very good, as evidenced by the election votes that were more than in the previous period. On the other hand, the increasingly stringent quality of recruitment of legislative candidates is a solid foundation for the PDI-Struggle to produce legislative candidates who have electability and quality in fighting for people's rights and aspirations. Keywords: Political Strategy; PDIP; Legislative Member Election
PERAN ANGGOTA DPRD FRAKSI PDI PERJUANGAN DALAM MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT KABUPATEN MINAHASA Lolowang, Paendong Joan
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i1.42657

Abstract

Salah satu peran dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), adalah menyalurkan aspirasi masyarakat. Namun faktanya peran ini masih sering tidak dijalankan oleh anggota DPRD, atau kalaupun dijalankan itu tidak maksimal. Penelitian ini akan mengkaji peran anggota DPRD Kabupaten Minahasa, khususnya anggota fraksi PDI Perjuangan dalam menjalankan fungsi menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kabupaten Minahasa. Dengan menggunakan metode kualitatif, peran tersebut akan dikaji dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Archon Fung yang dikutip Salman (2009:25), yang secara umum mengemukakan tentang metode untuk memahami aspirasi rakyat. Menurutnya untuk memahami aspirasi masyarakat dapat dilihat dari luas lingkup partisipasi. Kemudian yang berikutnya dapat dilihat dari bagaimana jenis komunikasi yang terjadi antara pemerintah dengan warganya, apakah satu arah atau timbal balik. Model komunikasi timbal balik memberikan ruang yang lebih luas bagi proses penyerapan aspirasi yang lebih berkualitas.  Temuan penelitian menggambarkan anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan terlihat sangat berperan sebagai komunikator dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Minahasa. Terkait bentuk komunikasi yang dilakukan anggota DPRD terhadap konstituennya dalam waktu reses dilakukan dengan cara komunikasi personal, komunikasi kelompok dan komunikasi massa. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dalam menyerap aspirasi konstituen di masing-masing daerah pemilihan, diantaranya adalah masalah waktu reses yang singkat, jadwal kegiatan reses yang sering berbenturan dengan undangan agenda yang dibuat oleh instansi atau lembaga lainnya secara mendadak yang harus di hadiri oleh anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan sehingga menganggu jadwal reses, selain itu partisipasi masyarakat yang masih rendah, ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran msyarakat dalam memenuhi undangan reses yang dilakukan angota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, kemudian faktor ketersediaan anggaran reses juga cukup mempengaruhi kwantitas dari peserta reses karena berkaitan dengan konsumsi dan akomudasi dari peserta reses. Kata Kunci: Peran; Anggota DPRD; Aspirasi Masyarakat   ABSTRACTOne of the roles of the members of the Regional People's Representative Council (DPRD), is to channel the aspirations of the community. However, the fact is that this role is often not carried out by DPRD members, or even if it is carried out it is not optimal. This research will examine the role of members of the Minahasa Regency DPRD, especially members of the PDI Perjuangan fraction in carrying out the function of absorbing and channeling the aspirations of the people of Minahasa Regency. By using qualitative methods, this role will be studied with the approach proposed by Archon Fung, quoted by Salman (2009: 25), which generally suggests methods for understanding people's aspirations. According to him, understanding the aspirations of the community can be seen from the broad scope of participation. Then, it can be seen from the type of communication that occurs between the government and its citizens, whether one-way or reciprocal. The reciprocal communication model provides a wider space for the process of absorbing higher quality aspirations. The research findings describe DPRD members from the PDI Perjuangan fraction that appear to have a very important role as communicators in conveying the aspirations of the people of Minahasa Regency. Regarding the form of communication made by DPRD members to their constituents during recess, it is carried out by means of personal communication, group communication and mass communication. There are several factors that can influence DPRD members from the PDI Perjuangan faction in absorbing the aspirations of constituents in each electoral district, including the short recess time issue, the schedule of recess activities that often collide with agenda invitations made by other agencies or institutions suddenly that must attended by members of the PDI Perjuangan faction DPRD that disturbed the recess schedule, besides that public participation was still low, this could be seen from the level of community attendance in fulfilling the recess invitation made by members of the PDI Perjuangan Faction DPRD, then the recess budget availability factor also quite affected the quantity recess participants because it is related to the consumption and accommodation of recess participants. Keywords: Role;Legislative Members; Community Aspirations
EVALUASI PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO DI MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020 DI KOTA MANADO (Analisis Strategi Yang Dilakukan KPU Kota Manado Dalam Sosialisasi Pilwako Kota Manado) Wiesje Wilar, Siti Aisyah Maulidah, Agustinus B. Pati,
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i1.42658

Abstract

Pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) Manado pada tahun 2020, merupakan pelaksanaan Pilwako yang unik karena belum pernah terjadi pada pelaksanaan Pilwako-Pilwako sebelumnya. Hal itu terjadi karena pelaksanaan Pilwako Kota Manado tahun 2020 ketika itu, sama dengan terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia yaitu dilaksanakan di tengah wabah pandemi Covid 19. Keadaan tersebut pada kenyataannya menyebabkan banyaknya kendala yang dihadapi oleh para penyelenggaran khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan menggunakan metode kualitatif, artikel ini mengkaji pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) Kota Manado pada tahun 2020. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado dalam melakukan sosialisasi pelaksanaan Pilwako Kota Manado tahun 2020 di saat masa Pandemi Covid 19. Temuan penelitian menggambarkan bahwa pada pelaksanaan sosialisasi Pilwako yang dilakukan oleh KPU Kota Manado dilakukan melalui beberapa strategi, diantaranya adalah strategi rasionalisasi khusus yang diperuntukan bagi pemilih muda, dan strategi bujukan bagi pemilih umum. Kata Kunci: Evaluasi; Pilwako; Strategi; Sosialisasi  ABSTRACTThe election of the Mayor and Deputy Mayor (Pilwako) of Manado in 2020 is a unique election for Wako because it has never happened before in the previous Pilwako-Pilwako. This happened because the implementation of the 2020 Manado City Election at that time, was the same as in several other regions in Indonesia, namely in the midst of the Covid 19 pandemic. This situation actually caused many obstacles faced by the organizers, especially the General Election Commission (KPU). . Using a qualitative method, this article examines the implementation of the election of the Mayor and Deputy Mayor (Pilwako) of the City of Manado in 2020. This study focuses on how the strategy is carried out by the General Election Commission (KPU) of the City of Manado in disseminating the implementation of the Election of Mayor of Manado City in 2020 in during the Covid 19 Pandemic. The research findings illustrate that the implementation of the socialization of the Election for Mayoral Election carried out by the Manado City KPU was carried out through several strategies, including a special rationalization strategy intended for young voters, and a persuasion strategy for general voters. Keywords: Evaluation; Election; Strategy; Socialization
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN PERIODE 2019 -2024 Michael Mamentu, Feisi Poli, Agustinus Pati,
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i2.42702

Abstract

Fungsi pengawasan merupakan fungsi dari DPRD, dimana DPRD memiliki fungsi utama sebagai pengawas dan juga pemantau setiap pelaksanaan peraturan daerah yang sudah disepakati bersama dengan pimpinan daerah, serta mengawasi penggunaan anggaran yang sudah disahkan sebelumnya dalam APBD, begitu pula pengawasan yang harus dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan periode 2019-2024 pertumbuhan ekonomi kabupaten Minahasa Selatan dalam 3 tahun terakhir (2018-2020) terus menurun meskipun berada di urutan ke 7 tingkat kabupaten/kota. Sementara angka kemiskinan yang menunjukan angka rata-rata di atas 9% selama 3 tahun (2018–2020) juga menunjukan belum terjadinya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang signifikan. Hal ini juga merepresentasikan pembangunan di kabupaten ini tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Terkait dengan persoalan tugas, fungsi dan tanggung jawab DPRD, maka keadaan ini tidaklah lepas dari tanggungjawab DPRD Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana yang dijelaskan di dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Minahasa Selatan periode 2019–2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini berlokasi di DPRD Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian penunjukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Komisi II DPRD Minsel sudah dilakukan secara objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum. Dalam melakukan pengawasan, Komisi II DPRD Minsel tidak memandang bulu. Pengawasan pembangunan dilakulan secara terbuka kepada masyarakat dengan menginformasikan lewat media-media alternative (media sosial) yang ada, agar supaya masyarakat dapat mengetahui kerja-kerja mereka. Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi lemahnya fungsi pengawasan pembangunan dari komisi II DPRD Minsel, diantaranya: faktor organisasi, faktor latar belakang politik anggota, dan faktor pengetahuan tentang teknik pengawasan dari anggota. Kata Kunci : Fungsi Pengawasan; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  Pembangunan  ABSTRACTThe supervisory function is a function of the DPRD, where the DPRD has the main function as a supervisor and also monitors the implementation of every regional regulation that has been agreed with regional leaders, as well as supervising the use of the budget that has been previously approved in the APBD, as well as supervision that must be carried out by members of the Regency DPRD. South Minahasa for the 2019-2024 period, South Minahasa district's economic growth in the last 3 years (2018-2020) continued to decline even though it was in 7th place at the district/city level. Meanwhile, the poverty rate which shows an average rate of above 9% for 3 years (2018–2020) also shows that there has not been a significant improvement in the quality of people's lives. This also represents that development in this district has not experienced significant progress. Regarding the issue of the duties, functions and responsibilities of the DPRD, this situation cannot be separated from the responsibility of the DPRD of South Minahasa Regency as described in the legislation. The purpose of the study was to determine the implementation of the development implementation function carried out by Commission II of the South Minahasa Regency DPRD for the 2019-2024 period. This study used qualitative research methods. This research is located in the DPRD of South Minahasa Regency. The results of the research indicate that the supervision carried out by Commission II of the Minsel DPRD has been carried out objectively, honestly and puts the public interest first. In carrying out supervision, Commission II of the Minsel DPRD does not give a damn. Supervision of development is carried out openly to the public by informing them through alternative media (social media) that exist, so that people can find out about their work. There are several factors that influence the weakness of the development oversight function of Commission II of the Minsel DPRD, including: organizational factors, members' political background factors, and members' knowledge of supervisory techniques. Keywords: Supervision Function; DPRD; Development

Page 49 of 52 | Total Record : 511

 47   48   49   50   51 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026 Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue