cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 529 Documents
 49   50   51   52   53 
Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Likuang Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe Padang, Chrisanta; Nayoan, Herman; Rengkung, Franky R D
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengelolaan dana desa untuk pembangunan Balai Kemasyarakatan di Desa Likuang, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan menggunakan konsep fungsi manajemen George R. Terry (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan). Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dana desa sudah sesuai dengan peraturan, namun belum sepenuhnya strategis. Pengorganisasian telah berjalan baik, meski partisipasi lembaga dan masyarakat terbatas. Pada pengarahan, pemerintah desa fokus pada pelaksanaan administrasi, tetapi sosialisasi kepada masyarakat kurang optimal. Pengawasan administrasi sudah ada, tetapi pengawasan fisik dan keterbukaan informasi masih kurang. Penelitian ini menyarankan perlunya perencanaan lebih realistis, koordinasi yang lebih baik antarperangkat desa, serta peningkatan partisipasi masyarakat.   Kata kunci : Pengelolaan, Dana desa, Pembangunan, Balai Kemasyarakatan ABSTRACT This study analyzes the management of village funds for the development of the Community Hall in Likuang Village, Tabukan Utara District, Kepulauan Sangihe Regency, using George R. Terry's management functions concept (planning, organizing, directing, and controlling). A qualitative research method with a case study approach was employed, collecting data through interviews, observations, and documentation, which was then analyzed descriptively. The results indicate that the village fund planning is in accordance with regulations, but it is not fully strategic. The organization of tasks within the village apparatus is well executed, though participation from village institutions and the community remains limited. In terms of direction, the village government focuses on technical and financial administration, but socialization to the community has been insufficient. Administrative supervision is in place, but physical oversight and public information transparency are lacking. This study suggests the need for more realistic planning, better coordination among village apparatus, and increased community participation.   Keywords: Management, Village Funds, Development, Community Center
Penerapan Hukum Tindak Pidana Penipuan Menurut Pasal 378 KUHP Di Indonesia Pangemanan, Prasetya Putra Rondonuwu Geraldo; Suoth, Jantje D.; Ante, Rinny
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan Pasal 378 KUHP dalam menanggulangi tindak pidana penipuan di Indonesia serta untuk mengetahui bagaimana upaya harmonisasi antara Pasal 378 KUHP dengan peraturan lain, seperti UU ITE, dalam menangani penipuan digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan historis. Temuan penelitian menggambarkan bahwa pasal 378 KUHP memiliki kekuatan normatif yang jelas dalam mengatur tindak pidana penipuan, dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pembuktian, seperti penggunaan tipu muslihat, rangkaian ringkasan, nama palsu, atau keadaan palsu untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukumPerkembangan teknologi telah mengubah cara pelaku penipuan, dari metode konvensional ke digital. Dalam hukum Indonesia, Pasal 378 KUHP masih menjadi dasar utama untuk menjerat pelaku penipuan, namun UU ITE juga relevan untuk menangani penipuan digital. Namun, dalam praktik penerapannya masih belum harmonis, sehingga sering menimbulkan persoalan hukum. Kata kunci : Penerapan, hukum tindak pidana, pasal 378 KUHP ABSTRACT This study aims to determine the effectiveness of the application of Article 378 of the Criminal Code in combating fraud in Indonesia and to determine how efforts to harmonize Article 378 with other regulations, such as the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), can be made to address digital fraud. This study uses a normative legal research method with a historical approach. The research findings illustrate that Article 378 of the Criminal Code has clear normative force in regulating fraud, with elements that must be met in proof, such as the use of deception, a series of summaries, a false name, or a false identity to gain unlawful personal gain. Technological developments have changed the methods of fraudsters, from conventional to digital methods. In Indonesian law, Article 378 of the Criminal Code remains the primary basis for prosecuting fraudsters, but the Electronic Information and Transactions Law is also relevant to addressing digital fraud. However, in practice, its application remains inconsistent, often leading to legal issues. Keywords: Implementation, criminal law, Article 378 of the Criminal Code
Kinerja Anggota DPRD Dalam Perspektif Konstituen : (Studi Pada Dapil Tana Toraja 3) Randabunga, Halipa; Posumah, Daisy; Lambey, Trintje
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v15i1.67664

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif konstituen mengenai kinerja anggota DPRD di Daerah Pemilihan Tana Toraja 3 Kabupaten Tana Toraja. Kinerja anggota DPRD menjadi hal penting karena berkaitan pelaksanaan fungsi-fungsi utama DPRD dibidang legislasi, anggaran, dan pengawasan serta penyaluran aspirasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dokumenter dan wawancara dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan dianalisa secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstituen menilai kinerja anggota DPRD melalui kedekatan sosial, kemudahan komunikasi, serta kontribusi pembangunan fisik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kehadiran anggota DPRD di tengah masyarakat pada kegiatan reses, perbaikan jalan dan Gedung sekolah, serta bantuan sosial menjadi indikator yang digunakan konstituen dalam menilai kinerja wakil rakyat. Selain itu, konstituen juga memandang bahwa anggota DPRD cukup responsif dalam mendengarkan aspirasi masyarakat dan berupaya memperjuangkan kepentingan konstituen di daerah pemilihan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perspektif konstituen terhadap kinerja anggota DPRD bersifat moderat dan realistis, dimana konstituen melihat adanya perkembangan kinerja serta tetap memiliki harapan terhadap peningkatan ke depan. Hal ini menegaskan bahwa kinerja anggota DPRD tidak hanya dinilai dari fungsi formal kelembagaan, tetapi juga dari kedekatan sosial, responsivitas terhadap aspirasi, serta perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Kata kunci: Kinerja, Anggota DPRD, Konstituen, Tana Toraja Abstract This study aims to examine constituents’ perspectives on the performance of members of Regional People’s Representative Council (DPRD) in the Tana Toraja 3 Electoral District of Tana Toraja Regency. The performance of DPRD members is of significant importance as it relates to the fulfilment of the DPRD’s primary functions in the areas of legislation, budgeting, and control, as well as the channelling of public aspirations. This study employs a qualitative approach. Documentary data and interviews were collected through field research and analysed descriptively. The findings indicate that constituents assess the performance of DPRD members based on social proximity, good communication, and contributions to the community. The presence of DPRD members amongst the community during recess activities, road and school building projects, and social assistance programmes serves as an indicator used by constituents to assess the performance of their elected representatives. Furthermore, constituents also perceive that DPRD members are sufficiently responsive in listening to public aspirations and strive to champion the interests of constituents within their electoral districts. This study also indicates that constituents’ perspectives on the performance of Regional Legislative Council members are moderate and realistic, with constituents observing improvements in performance whilst maintaining hopes for future enhancements. This underscores that the performance of Regional Legislative Council members is assessed not only based on formal institutional functions, but also on social proximity, responsiveness to aspirations, and tangible changes. Keywords: Performance, Member of Parliament, Constituent, Tana Toraja
Strategi Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan: (Suatu Studi Desa Maumbi Di Kabupaten Minahasa Utara) Sinaga, Ade Sopia; Tulung, Trilke Erita; Wilar, Wiesje F.
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v15i1.67800

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi Pemerintah Desa Maumbi dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Desa Maumbi dilakukan melalui pengalokasian 20% Dana Desa untuk program ketahanan pangan, pengelolaan lahan padi ladang dan jagung seluas ±2 hektar, serta pemberdayaan kelompok tani untuk meningkatkan partisipasi dan kemampuan petani dalam mengelola kegiatan pertanian. Kekuatan program terletak pada bantuan bibit, pupuk, dana desa, keaktifan kelompok tani, serta dukungan Dinas Pertanian berupa bantuan bibit, alat pertanian, dan penyuluhan. Namun, program masih menghadapi kendala seperti keterbatasan alat pertanian, akses jalan menuju lahan yang kurang memadai, penyuluhan yang belum rutin, serta pengelolaan program yang belum optimal. Selain itu, ancaman berupa cuaca yang tidak menentu dan serangan hama dapat memengaruhi hasil pertanian. Berdasarkan analisis SWOT, strategi pemerintah desa sudah berjalan cukup baik, tetapi masih perlu peningkatan pada pengelolaan program dan sarana pendukung agar ketahanan pangan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan. Kata Kunci: Ketahanan Pangan, Strategi Pemerintah, Desa Maumbi Abstract This study aims to identify and analyze the Maumbi Village Government's strategy for achieving food security in North Minahasa Regency. This study used a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The results indicate that the Maumbi Village Government's strategy involves allocating 20% ​​of Village Funds for food security programs, managing approximately 2 hectares of dryland rice and corn fields, and empowering farmer groups to increase farmer participation and capacity in managing agricultural activities. The program's strengths lie in the provision of seeds, fertilizer, village funds, the active participation of farmer groups, and support from the Agriculture Office in the form of seeds, agricultural tools, and extension services. However, the program still faces obstacles such as limited agricultural equipment, inadequate road access to the land, irregular extension services, and suboptimal program management. Furthermore, threats such as unpredictable weather and pest attacks can impact agricultural yields. Based on a SWOT analysis, the village government's strategy has been quite successful, but improvements in program management and supporting facilities are still needed to achieve optimal and sustainable food security. Keywords: Food Security, Government Strategy, Maumbi Village
Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Manado Melalui Dinas Pangan Dalam Melaksanakan Program Gerakan Pangan Murah Pasaribu, Mirna Sari; Rengkung, Franky R D; Rondonuwu, Arpi Revie
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v15i1.67802

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kota Manado melalui Dinas Pangan dalam melaksanakan Program Gerakan Pangan Murah (GPM). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Program Gerakan Pangan Murah di Kota Manado telah berjalan cukup baik berdasarkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Program ini membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar sehingga membantu menjaga daya beli masyarakat. Pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, penyebaran informasi belum merata, serta jadwal pelaksanaan belum konsisten. Hasil penelitian juga menunjukkan pentingnya penguatan koordinasi antar instansi, peningkatan sumber daya pelaksana, serta pemerataan akses informasi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Rekomendasi penelitian ditujukan kepada Dinas Pangan Kota Manado untuk meningkatkan konsistensi jadwal pelaksanaan GPM, memperluas sosialisasi program, serta menambah dukungan sumber daya agar program berjalan lebih optimal dan tepat sasaran. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Gerakan Pangan Murah, Stabilitas Harga Pangan, Dinas Pangan Kota Manado. ABSTRACT This study aims to determine how the Manado City Government's policy implementation, through the Food Agency, is implementing the Affordable Food Movement (GPM) Program. The study employed qualitative methods with a descriptive approach. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation. Data analysis employed the Miles and Huberman model, including data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the implementation of the Affordable Food Movement Program in Manado City has been quite successful, based on aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This program helps communities obtain food at lower prices than market prices, thereby helping maintain purchasing power. Program implementation still faces challenges such as limited human resources, uneven information distribution, and inconsistent implementation schedules. The results also highlight the importance of strengthening inter-agency coordination, increasing implementing resources, and providing equitable access to information to enhance program effectiveness. The research recommends that the Manado City Food Agency improve the consistency of the GPM implementation schedule, expand program outreach, and increase resource support to ensure optimal and targeted program implementation. Keywords: Policy Implementation, Cheap Food Movement, Food Price Stability, Manado City Food Service.
PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KECAMATAN ESANG, KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUH 2024 Agung Joroh; Daud M Liando; Yurnie Sendow
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 15 No. 2 (2026): April 2026
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v15i2.68788

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Esang, Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Temuan penelitian menggambarkan bahwa pelaksanaan PSU di Kecamatan Esang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perbaikan dalam sistem pemilu, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat serta memperkuat kualitas demokrasi, khususnya di wilayah kepulauan. Terkait dengan faktor utama yang memengaruhi peningkatan ini terjadi karena bertambahnya motivasi politik masyarakat, terbukanya kesempatan kedua untuk memilih, serta meningkatnya kemampuan pemilih melalui sosialisasi ulang. Dari perspektif rasional, pemilih menilai bahwa manfaat berpartisipasi dalam PSU lebih besar dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan, sehingga mendorong keputusan untuk hadir di TPS. Selain itu, faktor kontekstual seperti meningkatnya intensitas persaingan politik, mobilisasi pemilih oleh tim kampanye, serta kembalinya pemilih dari luar daerah turut memperkuat tingkat partisipasi. Hasil penelitian merekomendasikan kepada penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu sejak tahap awal guna meminimalisir terjadinya PSU. Penguatan pada aspek pengawasan, transparansi, serta profesionalitas penyelenggara menjadi hal penting agar potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini. Selain itu, penyelenggara pemilu perlu meningkatkan intensitas sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat secara berkelanjutan, tidak hanya pada saat menjelang pemilihan. Sosialisasi yang efektif akan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi politik serta memperkuat kesadaran untuk menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Kata Kunci : Parisipasi Pemilih; Pemungutan Suara Ulang (PSU) ABSTRACT This study aims to identify and analyze factors influencing voter participation in the revote (PSU) for the 2024 Regent and Vice Regent Election in Esang District, Talaud Islands Regency. This study used qualitative methods. The research findings illustrate that the implementation of the revote in Esang District not only serves as a mechanism for improving the electoral system but also as an instrument capable of increasing public political participation and strengthening the quality of democracy, particularly in the archipelago. The main factors influencing this increase include increased public political motivation, the availability of a second opportunity to vote, and increased voter capacity through re-socialization. From a rational perspective, voters assess that the benefits of participating in the revote outweigh the costs, thus encouraging their decision to attend polling stations. Furthermore, contextual factors such as increased intensity of political competition, voter mobilization by campaign teams, and the return of voters from outside the region also contribute to increased participation rates. The research findings recommend that election organizers, particularly the General Elections Commission (KPU) and the Election Supervisory Agency (Bawaslu), improve the quality of election administration from the initial stage to minimize the occurrence of revotes. Strengthening oversight, transparency, and the professionalism of election organizers is crucial to prevent potential violations early on. Furthermore, election organizers need to increase the intensity of outreach and political education for the public on an ongoing basis, not just during the lead-up to the election. Effective outreach will increase public understanding of the importance of political participation and strengthen awareness of the importance of exercising their right to vote responsibly. Keywords: Voter Participation; Revote (PSU)
Strategi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Manado Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 : (Studi Pemenangan Pasangan Andrei Angouw Dan Richard Sualang) Daniel Romulus Dongoran; Jusuf Johanes Wowor; Welly Waworundeng
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 15 No. 2 (2026): April 2026
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/yem72944

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kota Manado dalam memenangkan pasangan Andrei Angouw dan Richard Sualang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Manado Tahun 2024. Kemenangan pasangan petahana menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji karena terjadi di tengah dinamika politik lokal, meningkatnya kompetisi antarpartai, serta perubahan perilaku pemilih yang semakin dipengaruhi oleh media digital dan isu-isu pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus partai, tim pemenangan, anggota legislatif, tokoh masyarakat, serta dokumentasi dan studi literatur yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi politik PDI Perjuangan Kota Manado dibangun melalui penguatan struktur organisasi partai hingga tingkat akar rumput, konsolidasi internal yang berkesinambungan, pemanfaatan jaringan relawan, optimalisasi komunikasi politik secara langsung maupun melalui media sosial, serta penguatan citra pasangan calon melalui narasi keberlanjutan pembangunan dan keberhasilan program pemerintahan sebelumnya. Selain itu, kemampuan partai dalam membangun koordinasi antara elite politik, kader, simpatisan, dan organisasi pendukung menjadi faktor penting dalam menjaga soliditas serta meningkatkan efektivitas mobilisasi pemilih. Strategi tersebut didukung oleh tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan sebelumnya dan efektivitas kampanye yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan PDI Perjuangan Kota Manado dalam memenangkan pasangan Andrei Angouw dan Richard Sualang pada Pilkada 2024 tidak hanya ditentukan oleh kekuatan organisasi partai, tetapi juga oleh kemampuan merancang strategi politik yang adaptif terhadap dinamika lokal, membangun komunikasi politik yang efektif, serta memanfaatkan modal sosial dan politik yang dimiliki. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian strategi politik partai dalam kontestasi politik lokal di Indonesia. Kata Kunci: Strategi Politik; Pilkada 2024; Komunikasi Politik ABSTRACT This study aims to analyze the political strategy of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI Perjuangan) in Manado City to secure the victory of Andrei Angouw and Richard Sualang in the 2024 Manado City Regional Head Election (Pilkada). The victory of the incumbent pair is an interesting phenomenon to study because it occurred amidst local political dynamics, increasing inter-party competition, and changes in voter behavior increasingly influenced by digital media and regional development issues. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data were obtained through in-depth interviews with party officials, the winning team, legislative members, community leaders, as well as documentation and relevant literature studies. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results indicate that the political strategy of the PDI Perjuangan in Manado City was built through strengthening the party's organizational structure down to the grassroots level, continuous internal consolidation, utilizing volunteer networks, optimizing political communication directly and through social media, and strengthening the candidate pair's image through narratives of development continuity and the success of previous government programs. Furthermore, a party's ability to build coordination between political elites, cadres, supporters, and supporting organizations is a crucial factor in maintaining solidarity and increasing the effectiveness of voter mobilization. This strategy is supported by the high level of public trust in the performance of the previous administration and the effectiveness of campaigns oriented towards local needs. This study concludes that the success of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) in Manado City in winning the ticket of Andrei Angouw and Richard Sualang in the 2024 regional elections was determined not only by the strength of the party's organization, but also by its ability to design political strategies that adapt to local dynamics, build effective political communication, and utilize its social and political capital. The findings of this study are expected to contribute to the development of studies on political party strategies in local political contests in Indonesia. Keywords: Political Strategy; 2024 Regional Election; Political Communication
Implementasi Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Minahasa Utara Kresentia Rante Toding; Burhan Niode; Johny P Lengkong
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 15 No. 2 (2026): April 2026
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/wks67988

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi penegakan integritas dalam proses pemilihan umum sebagai fondasi utama legitimasi demokrasi di tingkat lokal. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis secara komprehensif efektivitas implementasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Minahasa Utara, khususnya dalam merespons kasus pelanggaran prosedural berupa pergeseran suara yang terjadi di tingkat kecamatan. Permasalahan etika ini tidak hanya mencerminkan persoalan perilaku individu penyelenggara, tetapi juga mengindikasikan adanya celah struktural dan sistemik dalam sistem pengawasan yang ada di daerah tersebut.  Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini menggali secara mendalam perspektif para penyelenggara pemilu serta aktor-aktor kunci yang terlibat dalam proses pengawasan. Kerangka teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III digunakan sebagai pisau analisis utama untuk membedah kompleksitas penegakan etika melalui empat dimensi variabel, yakni: komunikasi antarlembaga, ketersediaan sumber daya yang memadai, disposisi atau sikap aparat, serta struktur birokrasi yang mendukung penegakan aturan. Data dikumpulkan secara triangulasi melalui wawancara mendalam serta analisis kritis terhadap dokumen hukum, termasuk putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pelanggaran kode etik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kode etik di Kabupaten Minahasa Utara masih menghadapi hambatan signifikan. Secara disposisi, terdapat kerentanan penyelenggara terhadap tekanan sosiopolitik lokal yang kuat, yang sering kali mengaburkan objektivitas dan netralitas dalam pengambilan keputusan di lapangan. Selain itu, ditemukan bahwa variabel struktur birokrasi yang masih kaku dan minimnya integrasi teknologi dalam sistem pengawasan manual menyebabkan penanganan pelanggaran etika menjadi lambat dan kurang transparan. Keterbatasan sumber daya teknis serta minimnya dukungan logistik juga menjadi penghambat krusial dalam proses investigasi. Sebagai kontribusi strategis, penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan berbasis digital, restrukturisasi alur koordinasi birokrasi yang lebih efisien, serta internalisasi nilai-nilai integritas secara berkelanjutan bagi penyelenggara ad-hoc di tingkat kecamatan. Langkah ini sangat krusial dilakukan untuk memitigasi intervensi pihak luar dan menjaga kemurnian suara rakyat demi terwujudnya pemilu yang berintegritas dan demokratis di masa depan.    Kata Kunci: Kode Etik; Penyelenggara; Pemilu; Implementasi; Kebijakan; Integritas.     ABSTRACT This research is motivated by the urgency of upholding integrity in the general election process as the primary foundation of democratic legitimacy at the local level. The primary focus of this study is a comprehensive analysis of the effectiveness of the implementation of the Election Organizers' Code of Ethics (KEPP) in the 2024 General Election in North Minahasa Regency, particularly in responding to cases of procedural violations in the form of vote shifts that occurred at the sub-district level. These ethical issues not only reflect the behavior of individual organizers but also indicate structural and systemic gaps in the existing oversight system in the region. Using qualitative research methods through a case study approach, this study explores in-depth the perspectives of election organizers and key actors involved in the oversight process. George C. Edwards III's policy implementation theoretical framework is used as the primary analytical tool to dissect the complexity of ethics enforcement through four dimensions: inter-institutional communication, availability of adequate resources, disposition or attitudes of officials, and bureaucratic structures that support rule enforcement. Data was collected through triangulation through in-depth interviews and critical analysis of legal documents, including decisions by the Election Organizer Honorary Council (DKPP) regarding code of ethics violations. The results indicate that the implementation of the code of ethics in North Minahasa Regency still faces significant obstacles. Dispositionally, election organizers are vulnerable to strong local sociopolitical pressures, which often obscure objectivity and neutrality in decision-making in the field. Furthermore, it was found that the still-rigid bureaucratic structure and minimal technology integration in the manual monitoring system resulted in slow and less transparent handling of ethics violations. Limited technical resources and minimal logistical support also pose crucial obstacles to the investigation process. As a strategic contribution, this study recommends strengthening digital-based monitoring mechanisms, restructuring bureaucratic coordination flows for greater efficiency, and continuously internalizing integrity values ​​for ad-hoc election organizers at the sub-district level. These steps are crucial to mitigate external interference and maintain the integrity of the people's voice, ensuring the realization of elections with integrity and democracy in the future.   Keywords: Code of Ethics; Election Organizers; Elections; Implementation; Policy; Integrity.
Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 Christin Amelia Worotitjan; Alfon Kimbal; Franky R.D Rengkung
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 15 No. 2 (2026): April 2026
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/e2bgh202

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 di Kecamatan Tenga. Penelitian dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya indikasi ketidaknetralan ASN, seperti kehadiran dalam kegiatan politik, penggunaan atribut yang diasosiasikan dengan partai politik tertentu, serta aktivitas di media sosial yang menunjukkan dukungan terhadap pasangan calon. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi pustaka terhadap informan yang terdiri atas Kepala Kecamatan, ASN, Panwaslu Kecamatan, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian menggunakan teori perilaku B.F. Skinner yang menitikberatkan pada tiga aspek, yaitu stimulus, respons, dan konsekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa netralitas ASN di Kecamatan Tenga belum terlaksana secara optimal. Pada aspek stimulus, ASN menghadapi tekanan dari lingkungan birokrasi, aktor politik, dan masih terbatasnya sosialisasi mengenai netralitas. Pada aspek respons, sebagian ASN masih menunjukkan perilaku yang mengarah pada keberpihakan politik melalui kehadiran dalam kegiatan kampanye, penggunaan atribut tertentu, dan aktivitas di media sosial. Sementara itu, pada aspek konsekuensi, ketidaknetralan ASN berdampak pada terganggunya profesionalisme birokrasi, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta melemahnya kualitas demokrasi lokal. Selain itu, penegakan sanksi terhadap pelanggaran netralitas dinilai belum memberikan efek jera secara optimal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pembinaan, peningkatan pengawasan, serta penegakan sanksi yang konsisten untuk mewujudkan ASN yang profesional, objektif, dan bebas dari intervensi politik.   Kata kunci: Netralitas ASN, Aparatur Sipil Negara, Pilkada, Perilaku ASN, Kecamatan Tenga.     ABSTRACT This study aims to analyze the neutrality of State Civil Apparatus (ASN) in the 2024 Regent and Deputy Regent Election of South Minahasa Regency in Tenga District. The research was motivated by persistent indications of ASN non-neutrality, such as attendance at political activities, the use of attributes associated with certain political parties, and social media activity indicating support for candidate pairs. The study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were obtained through in-depth interviews, documentation, and literature review with informants consisting of the District Head, ASN, the District Election Supervisory Committee (Panwaslu), community leaders, and the community. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. The study employed B.F. Skinner's behavioral theory, which emphasizes three aspects: stimulus, response, and consequences. The results indicate that ASN neutrality in Tenga District has not been optimally implemented. In terms of stimulus, ASN face pressure from the bureaucratic environment, political actors, and limited socialization regarding neutrality. In terms of response, some civil servants still exhibit behavior that suggests political partisanship through attendance at campaign events, use of certain attributes, and social media activity. Meanwhile, in terms of consequences, the lack of civil servant neutrality has impacted bureaucratic professionalism, diminished public trust in the government, and weakened the quality of local democracy. Furthermore, the enforcement of sanctions for violations of neutrality is deemed to have not provided an optimal deterrent effect. This study recommends strengthening guidance, increasing oversight, and consistent enforcement of sanctions to achieve a civil servant that is professional, objective, and free from political interference.   Keywords: Civil Servant Neutrality, Civil Servants, Regional Elections, Civil Servant Behavior, Tenga District.
Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Keamanan Lingkungan Di Desa Mariri Lama Robot, Gracia Rista; Niode, Burhan; Waworundeng , Welly
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 15 No. 2 (2026): April 2026
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/5zhpch86

Abstract

Keamanan lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif. Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan lingkungan melalui pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembinaan masyarakat, serta kerja sama dengan aparat keamanan dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Pemerintah Desa Mariri Lama dalam meningkatkan keamanan lingkungan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap Kepala Desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, Babinsa, Babinkamtibmas, dan masyarakat. Analisis data dilakukan secara induktif menggunakan teori peran (Role Theory) Bruce J. Biddle yang meliputi expectation, identities, dan behaviors. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Desa Mariri Lama dalam meningkatkan keamanan lingkungan telah dilaksanakan melalui sosialisasi keamanan, koordinasi dengan aparat keamanan, pembinaan masyarakat, dan pemantauan lingkungan. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan siskamling, belum adanya mekanisme operasional yang berkelanjutan, serta masih terbatasnya tindakan represif terhadap gangguan keamanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas peningkatan keamanan lingkungan memerlukan keseimbangan antara tindakan preventif dan represif, penguatan koordinasi antarlembaga, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan secara berkelanjutan.   Kata Kunci: Pemerintah Desa; Keamanan Lingkungan; Peran Pemerintah; Role Theory     ABSTRACT Environmental security is an essential element in creating a safe, orderly, and sustainable community life. The village government plays a strategic role in maintaining environmental security through governance, community empowerment, cooperation with security agencies, and public participation. This study aims to analyze the efforts of the Mariri Lama Village Government in improving environmental security. The research employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving the village head, village officials, community leaders, military officers (Babinsa), police officers (Bhabinkamtibmas), and local residents. Data were analyzed inductively using Bruce J. Biddle's Role Theory, which consists of expectation, identities, and behaviors. The findings reveal that the village government has undertaken several initiatives, including security awareness programs, coordination with security officers, community guidance, and environmental monitoring. However, these efforts have not been fully effective due to limited community participation in neighborhood watch activities, the absence of sustainable operational mechanisms, and limited implementation of repressive measures against security disturbances. The study concludes that improving environmental security requires a balance between preventive and repressive measures, stronger institutional coordination, and greater community participation in maintaining public security.   Keywords: Village Government, Environmental Security, Government Role, Role Theory, Mariri Lama Village.

Page 52 of 53 | Total Record : 529

 49   50   51   52   53 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 3 (2026): Juli 2026 Vol. 15 No. 2 (2026): April 2026 Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026 Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue