cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23389613     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 86 (2019)" : 9 Documents clear
PERAN KEPALA DINAS DALAM MENINGKATKAN KINERJA PNS DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TALIB, FIRMAN; LIANDO, DAUD; PRATIKNJO, MARIA HENY
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 86 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepemimpinan mempunyai peranan yang sangat penting dalam organisasi. Seorangpemimpin bertugas untuk mengawasi serta mengontrol jalannya suatu organisasi. Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa peran kepala dinas dalam meningkatkankinerja bawahannya, dengan mengacu pada teori dari Oemar Hamalik berdasarkan aspekkatalisator, fasilitator, pemecah masalah, penghubung sumber, dan komunikator.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data adalah person, place, paper.Informan penelitian ini adalah Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Pelaksana/Staf.Tehnik pengumpulan data, yaitu interview, observasi, dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan, kepala dinas telahmelaksanakan dengan baik empat indikator. Kendala utama terdapat dalam peran kepala dinassebagai pemecah masalah karena masih banyaknya permasalahan organisasi dan permasalahanpegawai yang belum terselesaikan seperti belum meratanya kemampuan aparatur dalammenjalankan tugas pokok dan fungsinya dan beban pekerjaan yang hanya bertumpu pada beberapaorang saja.Sebagai saran agar kepala dinas tetap mempertahankan budaya kerja yang demokratisnamun tetap juga kritis terhadap bawahan yang salah. Kepala Dinas berperan sebagai fasilitator,pemecah masalah, penghubung, dan komunikator yang baik.Kata Kunci : Peran, Kepemimpinan, Kinerja, Pegawai Negeri Sipil
EFEKTIVITAS KAMPANYE PARA CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019 INDAMA, INTJE SUPRIADI; MAMENTU, MICHAEL; EGETEN, MAXI
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 86 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif adalah bagian penting dalam proses penyelenggaraanpemerintahan bagi negara-negara yang memilih demokrasi sebagai sistem politiknya. Bagian ini(pemilu legislatif) adalah proses untuk melengkapi komponen negara demokrasi yang dikemukakanoleh Montesquieu yaitu bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang sehat itu harus memuat 3 unsuryaitu Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif. Jika kita mendengar kata partai maka pikiran kita akandiingatkan pada proses pemilihan umum (Pemilu) dan kampanye. Pemilu mempunyai arti sebagaiajang pesta demokrasi bagi rakyat, dimana rakyat bisa menggunakan hak kebebasanya untuk dipilihbagi mereka yang mencalonkan diri sebagai presiden, DPR, DPD serta DPRD atau memilih danmemberikan suaranya bagi mereka yang tidak mencalonkan dirinya.Penelitian tentang efektivitas pelaksanaan kampanye ini dilaksanakan dengan menggunakanpendekatan kualitatif, dengan metode analisis deskriptif yang diharapkan dapat diperoleh gambaranfenomena, fakta, sifat serta hubungan fenomenal tentang efektifitas kampanye calon legislatif padaPemilu Legislatif 2019 di kabupaten Banggai. Jenis Data yang diolah dan diinterpretasi dalampenelitian ini adalah data primer dan data sekunder.Yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitupara Calon anggota Legislatif yang berhasil terpilih sebanyak 8 orang dan para calon anggota legislatifyang tidak berhasil sebanyak 8 orang dan 5 orang masyarakat dari tiap Dapil yang menghadiri berbagaikegiatan kampanye para calon anggota legislatif.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan ruang-ruang kampanye yang diatur dandiperbolehkan oleh Undang – Undang seperti penggunaan media cetak/eletronik, Radio dan Televisi,ternyata bukanlan cara yang efektif untuk menjaring suara. Karena ternyata tidak menjadi alasanutama masyarakat untuk memilih. Namun Kampanye dengan menggunakan pendekatan personal,tatap muka, silaturahmi ke keluarga, kerabat dan komunitas-komunitas tertentu, adalah cara yangpaling efektif untuk menjaring suara masyarakat serta Performance pada waktu kampanye personaladalah faktor yang juga menentukan.Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Efektivitas kampanye dari para Calon Anggoga LegislatifDPRD kabupaten Banggai periode 2019 -2024, adalah amat ditentukan oleh metode atau strategimereka dalam berkampanye.Kata Kunci : Efektivitas, Kampanye, Calon Legislatif, Pemilihan Umum
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU ANALIS KEPEGAWAIAN DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA MANGINDAAN, MERRY; LIANDO, DAUD; LENGKONG, JOHNY
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 86 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis penyebab Implementasi Kebijakan PengangkatanDalam Jabatan Analis Kepegawaian untuk mengembangkan karir PNS di Badan KepegawaianDaerah Provinsi Sulawesi Utara belum berjalan optimal.Metode yang digunakan adalah kualitatif. Sebagai objek penelitian adalah implemenasi kebijakandari aspek Organisasi (Organization), Interpretasi (Interpretation) dan Aplikasi (Application). Datayang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu observasi dan wawancara.Sedangkan data sekunder yaitu segala hal yang berhubungan dengan konsep, teori dan referensi –referensi yang berkaitan dengan penanganan keluhan baik yang bersumber dari buku, majalah,jurnal maupun hasil penelitian lainnya Informan dalam penelitian ini, yaitu Kepala Badan, SekretarisBadan, Pegawai BKD, dan Peserta yang tidak lolos dalam pengakatan analis jabatan fungsionalHasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga indikator yang digunakan, terdapat dua indikatoryang belum berjalan dengan optimal, yaitu pada indicator interpretasi dan aplikasi.Disarankan perlunya sosialisasi kebijakan pengangkatan analis kepegawaian dengan baik dan mampumeyakinkan pegawai negeri sipil. Serta memberikan penghargaan selain tunjangan dan lainnya selainyang ditetapkan undang-undang.Kata kunci : Analis Kepegawaian, Implementasi Kebijakan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA OTONOMI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT KORAIN, FRANSISKUS; KAUNANG, MARKUS; EGETAN, MAXI
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 86 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

fenomena pada saat ini Pendidikan dikota Sorong Provinsi Papua Barat, anggaran dana pendidikansebesar 2% dari dana otonomi khusus yang dapat diberikan dalam rangka proses percepatan sumberdaya manusia Papua belum sepenuhnya menyejahterakan Orang asli Papua dari kebodohan.Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini untuk mengetahui implementasi dana otonomikhusus bidang pendidikan di Kota Sorong yang belum berhasil.Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif, untuk dapatmenggambarkan keadaan daerah penelitian dalam penyelenggaraan di daerah berdasarkan undangundangyang berlaku. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Umum, LSM,tokoh Pemuda, Bappeda dan pejabat legislative, dinas pendidikan dan kebudayaan, asisten bagianpemerintahan dengan jumlah informan 10 orang.Hasil penelitian menunjukkan dari aspek Sumberdaya pelaksana atau implementor belum mampudalam melaksanakan sebuah formulasi atau kebijakan yang sudah ditetapkan untuk bagaimana bisadapat bekerja sesuai dengan tujuan yang diharapkan bersama serta sumber daya finansial. Padaprinsipnya anggaran dana otonomi khususs sangat besar sekitar 20% dalam peruntukannya, tetapisumberdaya atau implementor tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik akhirnyamenyebabkan tidak berhasilnya suatu kebijakan tersebut. sumberdaya atau implementor yang kurangmampu dalam melaksanakan sebuah kebijakan dana otonomi khusus yang mana sudah ditetapkansecara bersama, hal ini menyebabkan banyak anak-anak asli Papua yang tidak bersekolah dengan baik,banyak yang putus sekolah di SMA, ada yang jadi pengangguran, bahkan ada yang sama sekali tidakbersekolah, ada yang tidak melanjutkan kuliah karena factor pembiayaan serta kurang tersedianyasarana dan prasarana atau fasilitas penunjang dalam menunjang kelancaran aktifitas belajarmengajar.Sumber daya atau implementor di kota Sorong perlu mendapatkan berbagai seminar,pelatihan, study banding dan kegiatan lain yang bersifat membangun khazanah pengetahuan, hal-halini perlu dapat dilakukan secara berjenjang agar lebih meningkatkan kompetensi dan kemampuanpara sumberdaya atau implementor agar supaya dalam melaksanakan sebuah formulasi kebijakan bisatepat dan berjalan sesuai dengan keinginan bersama. Berbagai hal ini perlu di lakukan agar kualitassumber daya dalam pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan daripada pelayanan public yangbaik, karena dana otsus merupakan kebijakan public yang sifatnya segera dilakukan dalam rangkaproses percepatan pembangunan sumber daya manusia Papua menuju kemajuan yang hakiki. Dilihatdari aspek Struktur Birokrasi Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya sebuah permasalahan dalamproses pelayanan dari birokrasi kepada masyarakat. Kinerja birokrasi tidak pernah bekerja sesuaidengan Standar Operasional Prosedural(SOP) yang telah ditetapkan, tetapi dalam pelaksanaannyabirokrasi terlalu berbelit-belit dalam proses pelayanan, kinerja birokrasi yang korup, system pelayananyang tertutup, hal ini yang mengakibatkan terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan implementasi danaotsus di Kota Sorong.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Dana Otonomi Khusus, Pendidikan
EVALUASI KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DADI, KALSUM; KAWUNG, EVELINE; KIMBAL, ALFONS
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 86 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Organisasi dapat memperoleh manfaat nyata dari evaluasi kinerja, termasuk pengetahuan tentangpegawai yang berkinerja sangat baik dan sangat jelek sehingga bagi pegawai tersebut dapat diberibalas jasa yang adil. Selain itu, organisasi dapat mengetahui informasi mengenai tingkat pengetahuanpegawai, Tingkat pengetahuan karyawan dipandang dapat memberikan konstribusi secara langsungpada produktivitas. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis Kinerja Dinas Perindustriandan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik snowball yang berkompeten menjawabtujuan penelitian, melalui wawancara mendalam yang kemudian hasil penelitian disajikan dandianalisis secara kualitatif. Peneliti menggunakan teori dari Bernardin dan Russel (Sudarmanto2009:34), mengemukakan enam dimensi kinerja yaitu: Quality (Kualitas), Quantity (Kuantitas),Timelines (Waktu penyelesaian), Cost effectiveness (penggunaan sumber-sumber organisasi secaraefektif), dan Need for supervisions (kemampuan pegawai bekerja tanpa adanya pengawasan).Hasil penelitian menunjukkan evaluasi kinerja dinas perindustrian dan perdagangan dalampeningkatan pendapan asli daerah, dari segi kualitas kinerja pegawai dinas sudah baik begitupundengan kuantitas dimana berdasarkan laporan tahun 2018 capaian kerja melebihi target yangditetapkan, namun dalam aspek pendapatan asli daerah langsung masih jauh dari harapan, dimanatarget yang ditetapkan pada balai pengujian baranghanya 25 % saja yang tercapai. Kinerja dinasdalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), sumber peningkatan PAD dikategorikan 2 (dua)yakni secara langsung dan tidak langsung. Untuk pendapatan tidak langsung kinerja dinas sudahmelebihi target yang ditetapkan, namun untuk target pendapatan daerah langsung melalui balaipengujian dan sertifikasi mutu barang belum sesuai dengan harapan dikarenakan terkendalaperalatan dan sumber daya. Melalui penelitian ini disarankan kepada pimpinan dinas untuk tetapmenjaga konsistensi kinerja dalam meningkatkan pendapatan daerah tidak langsung sertameningkatkan target pendapatan langsung dengan menambah peralatan dan tenaga ahli.Kata Kunci : Evaluasi Kinerja, Pendapatan Asli Daerah
SOSIALISASI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2015 RUNDENGAN, STEYDY; REMBANG, MAX REINHART; EGETEN, MAXI
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 86 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Sosialisasi Politik Komisi PemilihanUmum Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015 serta bentukbentuksosialisasi politik yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan dikaitkandengan penurunan tingkat partisipasi masyarakat pada pilkda 2015. Penelitian ini diharapkan dapatbermanfaat bagi Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan sosialisasi politik gunamendorongpartisipasimasyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala DaerahPenelitian ini dilakukan dengan desain penelitian kualitatif di Kabupaten Minahasa Selatan, sebagailokasi Pemilihan Kepala Daerah. Sebagai informan terpilihnya adalah para aktor-aktor yang terlibatdalam Sosialisasi Politik ini baik dari unsur penyelenggara, masyarakat dan Partai Politik. Penelitiandilakukan dengan wawancara secara mendalam dan dengan cara pengamatan langsung padapelaksanaan Sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan politik masyarakat, melalui sosialisasi politik olehKPU masih tetap perlu dilakukan meskipun sudah banyak kali kabupaten minahasa selatanmengadakan pemilihan umum secara langsung. Keberhasilan sebuah sosialisasi politik merupakankeberhasilan suatu kondisi masyarakat, artinya bahwa keberhasilan dalam sosialisasi politik sangattergantung pada kerjasama masyarakat itu sendiri dan kondisi sosial masyarakat.Kata Kunci : Sosialisasi Politik, Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah
MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2018 TJIKOA, FIKRI; LIANDO, DAUD; LENGKONG, JOHNY
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 86 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian untuk mendapatkan jawaban mengapa mutasi pada ASN Daerah di KomisiPemilihan Umum Bolaang Mongondow dapat terjadi meskipun hal itu tidak memenuhi ketentuanKetentuan Peraturan Pemerintah.Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.. Informan penelitian yaitu :Sekretaris Komisi Pemilihan Umum, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Ketua Komisi PemilihanUmum, dan Para Aparat Sipil Negara di Kantor Komisi Pemilihan Umum. Data dalam penelitian iniadalah terdiri dari data Primer dan data Sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori mutasi yang tidak ilmiah yang dikemukakan olehHasibuan (2013) masih amat relevan dengan masalah penelitian, terutama aspek “Tidak didasarkankepada norma/standar kriteria tertentu” dan aspek dilakukan “berdasarkan spoil system”. Dalamkasus mutasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, ditemukanpula bahwa selain 4 aspek dalam teori mutasi bukan ilmiah, ditemukan pula bahwa aspekPaternalistik Birokrasi juga merupakan hal yang amat mendeterminasi terjadinya mutasi.Dapatdisimpulkan pula bahwa salah satu penyebab, terjadinya mutasi, distimulasi oleh nilai-nilai politikdalam lingkungan birokrasi yang belum dapat menerima perbedaan pandangan atau pilihan politik.Artinya bahwa Demokrasi masih dilihat sebagai sebuah cara untuk mencapai tujuan dan bukansebagai ruang kebebasan berpolitik.Disarankan Teori Mutasi yang tidak ilmiah dapat ditambah dengan satu aspek lagi, yaituaspek paternalistik birokrasi. Dengan ditemukannya aspek Paternalisitik Brikorasi, maka TeoriMutasi yang ilmiah harus diperkuat dengan menambahkan aspek integritas sebagai salah satu aspekpenilaian.Kata Kunci : Mutasi, Aparatur Sipil Negara, Komisi Pemilihan Umum
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2018 WONGKAR, BRYAN CHRISTO; LIANDO, DAUD; KAWUNG, EVELIN
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 86 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis mengapa Implementasi KebijakanPengarusutamaan Gender oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi SulawesiUtara pada Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2018 belum berjalanoptimal.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan berdasarkan implementasikebijakan Edward III, dilihat dari aspek komunikasi, disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, danstruktur birokrasi. Sumber data primer merupakan data yang langsung diperoleh peneliti di lokasipenelitian dengan cara melakukan wawancara dengan sejumlah informan. Sementara itu, sumberdata sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan sebagai pendukung. Informan penelitian, yaitu :Kepala Dinas, Kepala Bidang Fasilitasi dan Pengembangan IKM, Kepala Sub Bagian Perencanaandan Keuangan, serta Kepala Seksi pada Bidang Fasilitasi dan Pengembangan IKM. Tehnikpengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengarusutamaan gender belum optimal diimplementasikan pada program pengembangan IKM karena factor komunikasi dan disposisi yangtidak mendukung.Disarankan agar menganggarkan dan melakukan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri dengan isukebijakan pengarusutamaan gender. Melakukan review terhadap seluruh dokumen perencanaan,kerangka acuan kerja, standar operasional prosedur (SOP) agar responsive gender. Memberikansanksi disiplin kepada pelaksana program dan kegiatan yang lalai dalam menerapkan kebijakanpengarusutamaan gender. Menjalankan fungsi koordinasi bagi pihak terkait.Kata kunci : Pengarusutamaan Gender, Implementasi Kebijakan, IKM
MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKTOR PERINDUSTRIAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA SUMANTO, ELLEN; LIANDO, DAUD; RUMAWAS, WEHELMINA
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 5, No 86 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana manajemen kinerja PegawaiNegeri Sipil di sector perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah ProvinsiSulawesi Utara.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi,wawancara dan dokumentasi dengan focus penelitian adalah indicator menggunakan teori KenBlanchard dan Gerry Ridge tentang model manajemen kinerja yang terdiri dari 3 bagian yaitu,performance planning (perencanaan kinerja), day to day coaching (pelaksanaan setiap hari),performance evolution (evaluasi kinerja) atau review dan learning (peninjauan ulang dan belajar).Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan manajemen kinerja Pegawai Negeri Sipil disector perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utarabelum maksimal. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pada proses perencanaan programkerja dan pelaksanaannya sudah berjalan baik namun dalam pelaksanaan evaluasi belum maksimalkarena ternyata pegawai merasa beban kerjanya besar karena harus merangkap tugas dan tanggungjawab akibat kurangnya pegawai di sector perindustrian. Oleh karena itu, disarankan untukmelakukan penambahan pegawai disektor perindustrian, melakukan pengawasan secara periodik,memberikan pelatihan dan pendidikan seperti penyuluh perindustrian dan analis data IKM, untukmeningkatkan kemampuan yang merata kepada para pegawai serta menjaga komunikasi antarapimpinandan staf dengan membuat laporan individu berbasis aplikasi.Kata Kunci : Manajemen Kinerja, Sektor Perindustrian

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 3 (2025): Jurnal Administrasi Publik Vol. 9 No. 4 (2023): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 9 No. 3 (2023): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 9 No. 2 (2023): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 9 No. 1 (2023): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 8 No. 126 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 8, No 115 (2022) Vol 8, No 114 (2022) Vol 8, No 113 (2022) Vol. 8 No. 4 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 8 No. 3 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 8 No. 2 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 8 No. 1 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 7, No 112 (2021) Vol 7, No 111 (2021) Vol 7, No 110 (2021) Vol 7, No 109 (2021) Vol 7, No 108 (2021) Vol 7, No 107 (2021) Vol 7, No 106 (2021) Vol 7, No 105 (2021) Vol 7, No 104 (2021) Vol 7, No 103 (2021) Vol 7, No 102 (2021) Vol 7, No 101 (2021) Vol 7, No 100 (2021) Vol 7, No 99 (2021) Vol 6, No 98 (2020) Vol 6, No 97 (2020) Vol 6, No 96 (2020) Vol 6, No 95 (2020) Vol 6, No 94 (2020) Vol 6, No 93 (2020) Vol 6, No 92 (2020) Vol 6, No 91 (2020) Vol 6, No 90 (2020) Vol 6, No 89 (2020) Vol 6, No 88 (2020) Vol 6, No 87 (2019) Vol 5, No 86 (2019) Vol 5, No 85 (2019) Vol 5, No 84 (2019) Vol 5, No 83 (2019) Vol 5, No 82 (2019) Vol 5, No 81 (2019) Vol 5, No 80 (2019) Vol 5, No 79 (2019) Vol 5, No 78 (2019) Vol 5, No 77 (2019) Vol 5, No 76 (2019) Vol 5, No 75 (2019) Vol 5, No 74 (2019) Vol 5, No 73 (2019) Vol 5, No 67 (2019) Vol 5, No 66 (2018) Vol 4, No 65 (2018) Vol 4, No 64 (2018) Vol 4, No 63 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 62 (2018) Vol 4, No 61 (2018) Vol 4, No 60 (2018) Vol 4, No 59 (2018) Vol 4, No 58 (2018) Vol 4, No 57 (2018) Vol 4, No 56 (2018): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 4, No 55 (2018) Vol 4, No 54 (2018) Vol 4, No 53 (2018) Vol 4, No 52 (2018) Vol 4, No 51 (2018) Vol 4, No 50 (2018) Vol 3, No 046 (2017) Vol 4, No 49 (2017) Vol 4, No 48 (2017) Vol 4, No 47 (2017) Vol 3, No 45 (2017) Vol 3, No 400 (2016) Vol 3, No 038 (2016): Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 044 (2016) Vol 1, No 043 (2016) Vol 3, No 42 (2016) Vol 3, No 41 (2016) Vol 1, No 37 (2016) Vol 1, No 36 (2016) Vol 3, No 031 (2015) Vol 2, No 029 (2015) Vol 1, No 028 (2015) Vol 1, No 010 (2015) Vol 4, No 35 (2015): Jurnall Administrasi Publik Vol 4, No 32 (2015) Vol 2, No 30 (2015) Vol 1, No 12 (2015) Vol 3, No 004 (2014) Vol 2, No 002 (2014) Vol 2, No 001 (2014) Vol 4, No 5 (2014): Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 3 (2014) Vol 1, No 1 (2014) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue