cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX CRIMEN
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini merupakan jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, yang dimaksudkan sebagai wadah publikasi tulisan-tulisan tentang dan yang berkaitan dengan hukum pidana. Artikel-artikel skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat merupakan salah satu prioritas dengan tetap memberi kesempatan untuk karya-karya tulis lainnya dari mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Unsrat, dengan tidak menutup kemungkinan bagi pihak-pihak lainnya, sepanjang menyangkut hukum pidana. Tulisan-tulisan yang dimuat di sini merupakan pendapat pribadi penulisnya dan bukan pendapat Fakultas Hukum Unsrat.
Arjuna Subject : -
Articles 39 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen" : 39 Documents clear
PENERAPAN PIDANA MATI PADA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI BERDASARKAN PASAL 340 KUHP Swingly Mewengkang
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pidana mengenai pidana mati dalam tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan untuk mengetahui bagaimana penerapan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami terhadap istri berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum yang digunakan dalam penjatuhan pidana mati pada tindak pidana pembunuhan berencana, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pidana mati di Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dapat dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. 2. Penerapan pidana mati dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami terhadap istri, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Thn telah dilakukan dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan secara menyeluruh. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa terbukti melakukan pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu terhadap istrinya sendiri, sehingga seluruh unsur Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi. Kata Kunci : pidana mati, pembunuhan berencana, Pasal 340 KUHP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DEMONSTRAN YANG DILAKUKAN MAHASISWA MENGAKIBATKAN RUSAKNYA FASILITAS UMUM Ezra Sompie
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakuklan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap mahasiswa yang melakukan perusakan fasilitas umum dalam kegiatan demonstrasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan bagaimana penerapan tindak pidana perusakan fasilitas umum dalam kegiatan demonstrasi dan praktik peradilan pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap mahasiswa yang melakukan pengusakan fasilitas umum dalam kegiatan demonstrasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 522 dan Pasal 523 KUHP baru yang memperluas cakupan objek delik hingga mencakup gedung dan bangunan yang berfungsi sebagai infrastruktur dan/atau fasilitas umum. Perubahan redaksi ini mengandung makna hukum yang signifikan, dimana negara tidak lagi hanya melindungi barang milik individu atau fasilitas tertentu, melainkan juga seluruh fasilitas yang digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. 2. Penerapan tindak pidana perusakan fasilitas umum dalam kegiatan demonstrasi dan praktik peradilan pidana dapat dipidana pelaku perusakan fasilitas umum itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana menurut pasal 522 dan 523 KUHP dan Undang Undang Perguruan Tinggi.Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perusakan fasilitas umum pada saat demonstari bagi mahasiswa pelaku dapat diterapkan atau dikenakan sanksi pidana penjara ternyata dalam demonstrasi itu adanya pelanggaran sehingga terjadi anarkis atau kerusuhan akibatnya terjadinya perusakan fasilitas umum. Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Demonstran, Mahasiswa, Rusaknya Fasilitas Umum
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK DANA PENSIUN PEKERJA SWASTA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN Stievanno Gerry Bendah; Grace H.Tampongangoy; Mercy M. M. Setlight
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum swasta UU P2SK dan untuk mengetahui konsistensi normatif antara Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, yang menjamin hak atas jaminan sosial yang bermartabat diatur dalam UU P2SK. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Perlindungan hukum terhadap hak dana pensiun pekerja swasta menurut UU P2SK secara normatif telah diatur, namun implementasinya belum berjalan efektif. UU P2SK memberikan dasar hukum baru yang memperkuat tata kelola dana pensiun dan memperluas kewenangan OJK sebagai pengawas utama. Regulasi ini menegaskan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana, namun belum mampu memastikan kepatuhan perusahaan swasta untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya. 2. Perlindungan hukum terhadap hak pekerja swasta harus diiringi dengan sinergi kelembagaan dan peningkatan literasi hukum masyarakat. Efektivitas perlindungan tidak cukup hanya diatur dalam undang-undang, tetapi juga memerlukan kesadaran dan komitmen dari seluruh pihak. Pemerintah perlu memastikan koordinasi antara Kementerian Ketenagakerjaan, OJK, dan perusahaan agar sistem dana pensiun dapat berjalan dengan baik dan terawasi secara menyeluruh. Kata Kunci : dana pensiun, pekerja swasta
UNSUR KELALAIAN DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN CACAT PERMANEN Marcmilya Kezia Roring
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai unsur kelalaian dalam tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan korban cacat permanen dan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap unsur kelalaian dalam kasus tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan korban cacat permanen, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Secara umum, pertanggungjawaban pidana atas kelalaian telah diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP, sedangkan kualifikasi luka berat memperoleh dasar normatif dari Pasal 90 KUHP. Ketentuan tersebut menjadi fondasi konseptual bahwa akibat berupa cacat permanen atau kelumpuhan termasuk kategori luka berat yang dapat menimbulkan pemberatan pertanggungjawaban pidana. Secara khusus, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dapat dipidana. 2. Penerapan Pasal 310 ayat (3) UULLAJ dalam Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim secara yuridis telah tepat, meskipun secara akademik pertimbangan hakim masih dapat diperdalam dalam hal klasifikasi jenis kelalaian dan perumusan hubungan sebab akibat. Kata Kunci : unsur kelalaian, tindak pidana lalu lintas, korban cacat permanen
PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP PENYALAHGUNAAN PERMAINAN (VIDEO GAME) MELALUI STEAM FAMILY SHARING Subekti A. Sulaeman; Ronny A. Maramis; Anastasya Emmy Gerungan
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan hukum hak cipta bagi video game yang di salahgunakan melalui steam family sharing dan bagaimana penegakan hukum Terhadap penyalahgunaan pembajakan video game steam family sharing. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan hukum hak cipta terhadap permainan video (video game) yang disalahgunakan melalui fitur Steam Family Sharing secara fundamental berpijak pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Fitur Steam Family Sharing pada dasarnya merupakan mekanisme lisensi terbatas (limited license) yang bersifat personal dan non-komersial berdasarkan kontrak antara pengguna dengan platform. Namun, tindakan penyalahgunaan berupa komersialisasi akses, penyewaan akun, atau pembagian kredensial login kepada pihak ketiga di luar lingkup keluarga, dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Hal ini melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf b, e, dan g UUHC terkait hak eksklusif untuk melakukan penggandaan, pendistribusian, serta penyediaan ciptaan kepada publik. 2. Secara pidana, pelaku penyalahgunaan fitur untuk tujuan komersial dapat dijerat dengan Pasal 112 UUHC terkait perusakan informasi manajemen hak cipta dan teknologi pengamanan karya, serta Pasal 113 ayat (3) dan (4) UUHC yang mengatur sanksi berat bagi tindakan pembajakan dengan motif ekonomi, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda hingga Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Secara perdata, pemegang hak cipta yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 96 ayat (1) UUHC melalui Pengadilan Niaga. Kata Kunci : pelanggaran hak cipta, penyalahgunaan permainan (video game), steam family sharing
TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK KETIGA ATAS KONTRAK ELEKTRONIK Riney Finley Datunsolang
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tanggung jawab pihak ketiga dalam kontrak elektronik dan Untuk mengetahui tanggung jawab hukum pihak ketiga atas kontrak elektronik. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum terhadap tanggung jawab pihak ketiga dalam kontrak elektronik, dasar hukumnya mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kerangka hukum untuk transaksi elektronik, termasuk tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana syarat sah kontrak (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) tetap berlaku, dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tanggung jawab atas kerugian karena kelalaian; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan tanggung jawab pelaku usaha (termasuk platform) memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian akibat produk, atau layanan yang diperdagangkan, maupun dihasilkan; serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mengatur lebih rinci tanggung jawab Penyelenggara Jasa Sistem Elektronik. 2. Akibat hukum bagi pihak yang tidak bertanggung jawab pada kontrak elektronik, meliputi sanksi perdata (ganti rugi, kompensasi, pembatalan perjanjian), dan potensi sanksi pidana (jika ada unsur penipuan, atau kejahatan siber). Kata Kunci : pihak ketiga, kontrak elektronik
PENGATURAN KEWENANGAN DPR BERDASARKAN PASAL 228A PERATURAN DPR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB Akmal Rifadil Latief
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Revisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib yang memperkenalkan Pasal 228A menandai perluasan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang telah ditetapkan melalui rapat paripurna, dengan hasil evaluasi yang bersifat mengikat. Pengaturan ini menimbulkan problematika ketatanegaraan karena berpotensi mengaburkan prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power), merusak mekanisme checks and balances, serta mengancam independensi lembaga negara, khususnya kekuasaan kehakiman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan DPR berdasarkan Pasal 228A serta menelaah batas konstitusional kewenangan tersebut dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 228A memperluas kewenangan prosedural DPR melebihi fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU MD3, serta berpotensi menimbulkan intervensi politik terhadap pejabat lembaga independen. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan yang tegas agar pelaksanaan Pasal 228A tetap selaras dengan prinsip negara hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, dan jaminan independensi lembaga negara. Kata Kunci: Tata Tertib DPR, Check and balances, Independensi kekuasaan kehakiman
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK ATAS PEMBLOKIRAN REKENING DORMANT BERDASARKAN KEBIJAKAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Julio Waraney Wuisang
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaturan hukum pemblokiran yang dilakukan oleh PPATK atas rekening Dormand dan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah yang mengalami pemblokiran rekening oleh PPATK. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan Hukum Pemblokiran Yang Dilakukan Oleh PPATK Atas Rekening Dormand, pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat disimpulkan bahwa Pembahasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa undang-undang ini merupakan instrumen penting dalam melindungi hak konsumen dan menyeimbangkan kepentingan konsumen serta pelaku usaha. 2. Pemblokiran rekening oleh PPATK merupakan kewenangan yang sah secara hukum untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sepanjang dilakukan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum bagi nasabah pada prinsipnya telah tersedia, baik secara preventif melalui pengaturan batas waktu, koordinasi dengan aparat penegak hukum, dan prinsip kehati-hatian, maupun secara represif melalui hak memperoleh informasi, mengajukan keberatan, dan menempuh upaya hukum. Namun, dalam praktiknya perlindungan tersebut belum optimal akibat kurangnya transparansi, rendahnya pemahaman masyarakat, serta lamanya proses klarifikasi yang berdampak pada hak nasabah. Kata Kunci : perlindungan hukum, nasabah, pemblokiran rekening, PPAT
PERLINDUNGANKONSUMENDALAM TRANSAKSIE-COMMERCE BERBASIS NICHEMARKETGUNA MENINGKATKANTARGETING KONSUMEN Gloryia Ester Heavenly Poluan; Flora P. Kalalo; Kathleen C. Pontoh
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia, e-Commerce mengalami perkembangan pesat, pandemi terutama selama COVID-19, dimana pandemi tersebutlah yang memicu perubahan perilaku belanja masyarakat yang sebelumnya masih menggunakan sistem tunai / transaksi langsung ditempat, sekarang sudah mulai beralih ke sistem daring / transaksi secara digital. Pertumbuhan ini juga didorong oleh kemudahan akses, promosi menarik, pengaruh sosial, iklan masif maupun tren. Di dalam ekosistem e-Commerce, terdapat marketplace, yang merupakan platform yang membuka peluang bagi berbagai penjual untuk menawarkan produk secara bersamaan. Marketplace berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli, sebagai contoh marketplace yang terkenal di Indonesia yaitu seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Perbedaan utama antara e Commerce dan marketplace terletak pada lingkup dan perannya: e-Commerce mencakup semua jenis transaksi online, sementara marketplace adalah salah satu bentuk dari e-Commerce yang memfasilitasi interaksi antara penjual dan pembeli. Meskipun Indonesia. Dapat dilihat bahwa saat ini masih banyak pengguna platform seperti masyarakat sebagai pembeli maupun pelaku bisnis sebagai penjual yang menjadi korban dari penipuan platform online maupun korban dari pencurian data penting. Dengan demikian, meskipun e Commerce memiliki banyak peluang dalam mengubah perekonomian digital, tantangan yang ada harus segera diatasi agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam menggunakan platform digital. Untuk memaksimalkan potensi e Commerce dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, sangat diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur, keamanan siber, dan promosi sistem pembayaran elektronik yang lebih aman dan baik lagi dari sebelumnya oleh pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menangani hal tersebut. Disamping itu para pengguna harus lebih bijak lagi dalam bertransaksi secara online menggunakan platform e-Commerce . dengan Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Transaksi E-Commerce, Niche Market, Targeting Konsumen.
Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010 Agata Manoppo
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kedudukan anak luar kawin dalam hukum waris Indonesia sejak lama menimbulkan polemik karena adanya pembedaan status hukum yang bersumber dari KUHPerdata. Pasal-pasal dalam KUHPerdata secara eksplisit membatasi hubungan keperdataan anak luar kawin hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga hak waris terhadap ayah biologis tidak diakui. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 mengubah secara substansial konstruksi tersebut, dengan menegaskan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan maupun alat bukti lain menurut hukum. Artikel ini mengkaji secara mendalam pengaturan anak luar kawin dalam pewarisan menurut KUHPerdata sebelum dan setelah Putusan MK, serta implikasi yuridis terhadap hak waris anak luar kawin dalam sistem hukum nasional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrin, dan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan MK merupakan tonggak penting dalam pengakuan hak anak dan penghapusan diskriminasi, namun penerapannya masih menghadapi tantangan terutama dalam pembuktian dan harmonisasi dengan rezim hukum waris lainnya seperti hukum Islam dan adat. Kata kunci: Anak luar kawin, pewarisan, KUHPerdata, hak waris, Putusan Mahkamah Konstitusi.

Page 1 of 4 | Total Record : 39

 1   2   3   4 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen Vol. 14 No. 2 (2025): Lex_Crimen Vol. 13 No. 5 (2025): Lex_Crimen Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Crimen Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 2 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 1 (2022): Lex Crimen Vol 10, No 13 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 12 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 11 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 10 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 9 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 8 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 7 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 6 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 5 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 4 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 3 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 2 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 1 (2021): Lex Crimen Vol 9, No 4 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 3 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 2 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 1 (2020): Lex Crimen Vol 8, No 12 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 11 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 10 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 8 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 7 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 6 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 5 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 4 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 3 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 2 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 1 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 10 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 8 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 7 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 6 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 5 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 4 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 3 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 2 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 1 (2018): Lex Crimen Vol 6, No 10 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 8 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 7 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 6 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 5 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 4 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 3 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 2 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 1 (2017): Lex Crimen Vol 5, No 7 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 6 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 5 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 4 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 3 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 2 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 1 (2016): Lex Crimen Vol 4, No 8 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 7 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 6 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 5 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 4 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 3 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 2 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 1 (2015): Lex Crimen Vol 3, No 4 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 3 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 2 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 1 (2014): Lex Crimen Vol 2, No 7 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 6 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 5 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 4 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen Vol. 2 No. 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 1 (2013): Lex Crimen Vol 1, No 4 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 3 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 2 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 1 (2012) More Issue