cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX CRIMEN
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal ini merupakan jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, yang dimaksudkan sebagai wadah publikasi tulisan-tulisan tentang dan yang berkaitan dengan hukum pidana. Artikel-artikel skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat merupakan salah satu prioritas dengan tetap memberi kesempatan untuk karya-karya tulis lainnya dari mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Unsrat, dengan tidak menutup kemungkinan bagi pihak-pihak lainnya, sepanjang menyangkut hukum pidana. Tulisan-tulisan yang dimuat di sini merupakan pendapat pribadi penulisnya dan bukan pendapat Fakultas Hukum Unsrat.
Arjuna Subject : -
Articles 2,102 Documents
PERLINDUNGAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN DALAM FENOMENA FAMILY CONTENT CREATOR DI MEDIA SOSIAL Eveline Liani Purnomo
LEX CRIMEN Vol. 17 No. 2 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan fenomena family content creator, di mana anak dilibatkan secara aktif dalam produksi konten digital keluarga demi keuntungan ekonomi. Fenomena ini berpotensi mengancam hak anak atas pendidikan, sebab waktu belajar, istirahat, dan bermain anak kerap tergeser oleh jadwal produksi konten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak anak atas pendidikan di era digital, serta menganalisis bentuk tanggung jawab hukum orang tua sebagai pelaku family content creator dalam pemenuhan hak tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan library research, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak anak atas pendidikan telah memiliki landasan normatif yang kuat, baik pada tataran internasional melalui Convention on the Rights of the Child, maupun nasional melalui UUD NRI 1945, UU Hak Asasi Manusia, UU Perlindungan Anak, UU Sistem Pendidikan  Nasional,  dan  UU  ITE Namun, belum terdapat norma khusus yang secara eksplisit mengatur batas keterlibatan anak dalam produksi konten digital keluarga, sehingga penegakannya masih bergantung pada penafsiran analogis terhadap ketentuan larangan eksploitasi ekonomi anak. Kedudukan ganda orang tua sebagai pemegang kuasa asuh sekaligus produsen konten menimbulkan potensi konflik kepentingan yang dapat mengorbankan hak pendidikan anak. Tanggung jawab hukum orang tua bersifat mutlak dan harus senantiasa tunduk pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur batas usia, durasi produksi konten, mekanisme persetujuan anak, dan pengelolaan hasil ekonomi konten demi kepentingan terbaik anak. Kata Kunci: hak anak, pendidikan, family content creator, perlindungan hukum, tanggung jawab orang tua
KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM MELAKUKAN PENYITAAN DAN PENGGELEDAHAN TANPA SURAT IZIN DARI PENGADILAN BERDASARKAN PASAL 47 UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 Khalil Gibran Khalil Gibran Libuon2; Carlo A. Gerungan; Fritz Dapu
LEX CRIMEN Vol. 17 No. 2 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan kedua Undang - Undang Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 menimbulkan problematika yuridis hususnya terkait Pasal 47 yang mengatur kewenangan KPK melakukan penggeledahan dan penyitaan tanpa harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu, melainkan cukup izin dari Dewan Pengawas. Ketentuan ini berbeda dengan KUHAP yang mengharuskan adanya penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan KPK dalam melakukan penyitaan dan penggeledahan berdasarkan Pasal 47 UU No. 19 Tahun 2019 dan penerapannya berdasarkan hukum positif.   Kata Kunci : Kewenangan, KPK, Penyitaan, Penggeledahan, Pasal 47 UU No. 19 Tahun 2019.  

Filter by Year

2012 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 2 (2026): Lex Crimen Vol. 17 No. 1 (2026): Lex Crimen Vol. 16 No. 3 (2026): Lex Crimen Vol. 15 No. 4 (2026): Lex_Crimen Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen Vol. 15 No. 2 (2026): Lex_Crimen Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen Vol. 14 No. 2 (2025): Lex_Crimen Vol. 14 No. 1 (2025): Lex Crimen Vol. 13 No. 5 (2025): Lex_Crimen Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Crimen Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Crimen Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 2 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 1 (2022): Lex Crimen Vol 10, No 13 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 12 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 11 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 10 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 9 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 8 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 7 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 6 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 5 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 4 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 3 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 2 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 1 (2021): Lex Crimen Vol 9, No 4 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 3 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 2 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 1 (2020): Lex Crimen Vol 8, No 12 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 11 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 10 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 8 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 7 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 6 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 5 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 4 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 3 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 2 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 1 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 10 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 8 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 7 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 6 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 5 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 4 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 3 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 2 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 1 (2018): Lex Crimen Vol 6, No 10 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 8 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 7 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 6 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 5 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 4 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 3 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 2 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 1 (2017): Lex Crimen Vol 5, No 7 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 6 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 5 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 4 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 3 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 2 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 1 (2016): Lex Crimen Vol 4, No 8 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 7 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 6 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 5 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 4 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 3 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 2 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 1 (2015): Lex Crimen Vol 3, No 4 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 3 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 2 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 1 (2014): Lex Crimen Vol 2, No 7 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 6 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 5 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 4 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 2 (2013): Lex Crimen Vol. 2 No. 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 1 (2013): Lex Crimen Vol 1, No 4 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 3 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 2 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 1 (2012) More Issue