cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX CRIMEN
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal ini merupakan jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, yang dimaksudkan sebagai wadah publikasi tulisan-tulisan tentang dan yang berkaitan dengan hukum pidana. Artikel-artikel skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat merupakan salah satu prioritas dengan tetap memberi kesempatan untuk karya-karya tulis lainnya dari mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Unsrat, dengan tidak menutup kemungkinan bagi pihak-pihak lainnya, sepanjang menyangkut hukum pidana. Tulisan-tulisan yang dimuat di sini merupakan pendapat pribadi penulisnya dan bukan pendapat Fakultas Hukum Unsrat.
Arjuna Subject : -
Articles 2,102 Documents
PRAKTIK RIBA DALAM PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KOTA MANADO Marshanda Novia Male
LEX CRIMEN Vol. 17 No. 2 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem keuangan syariah lahir sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga (riba), yang dalam hukum Islam dipandang sebagai bentuk kezaliman dan eksploitasi karena memberikan keuntungan pasti kepada pemberi dana tanpa berbagi risiko usaha. Meskipun bank syariah telah beroperasi berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sejumlah produk pembiayaannya, khususnya yang menggunakan akad murabahah dan ijarah multijasa, masih menyisakan potensi riba terselubung apabila diterapkan tanpa memenuhi rukun dan syarat akad secara utuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembiayaan perbankan syariah dalam perspektif hukum Islam serta menilai potensi praktik riba pada perbankan syariah di Kota Manado, dengan mengambil studi kasus pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Manado. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis, melalui wawancara dengan pihak manajemen BSI Kantor Cabang Manado serta studi kepustakaan terhadap fatwa DSN-MUI dan literatur fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan BSI Kota Manado, yang mengandalkan akad Musyarakah Mutanaqisah, penetapan margin berbasis ekuivalen rate bagi hasil, kebijakan non-denda dengan penyaluran dana ta'widh kepada lembaga sosial, serta mekanisme tiga pilar verifikasi kepatuhan syariah, secara umum telah sesuai dengan prinsip larangan riba dalam hukum Islam. Namun, kesesuaian tersebut bersifat dinamis dan bergantung pada konsistensi pengawasan Dewan Pengawas Syariah serta Otoritas Jasa Keuangan, mengingat masih terdapat tantangan berupa keterbatasan infrastruktur digital dan rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat. Kata Kunci: riba; pembiayaan; perbankan syariah; hukum Islam; Manado
PENEGAKKAN HUKUM TENTANG PENGGUNAAN KACA FILM DI ATAS AMBANG BATAS KETEBALAN PADA KENDARAAN RODA EMPAT BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 439/U/PHB - 76 Rivaldo Mukuan; Debby Telly Antow; Nurhikmah Nachrawy
LEX CRIMEN Vol. 17 No. 2 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui pengaturan penggunaan kaca film pada kendaraan roda empat dan untuk mengkaji dan mengetahui penegakkan terhadap pelanggaran penggunaan kaca film melebihi ambang batas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1.  Penggunaan kaca film yang melebihi batas ketentuan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas, terganggunya visibilitas pengemudi, serta potensi penyalahgunaan kendaraan untuk tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, pemerintah memberikan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan kaca film melalui ketentuan pidana dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan kaca film dilakukan oleh aparat kepolisian melalui pemeriksaan kendaraan, razia lalu lintas, teguran, tilang manual, maupun penerapan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Sanksi yang diberikan kepada pelanggar berupa pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500.000 sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009.   Kata Kunci : penggunaan kaca film, diatas ambang batas ketebalan, kendaraan roda empat
PERAN WHISTLEBLOWER DALAM PENGUNGKAPAN PRAKTIK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA Jeremia Nathanael Paendong; Arie Ventje Sendow; Nike Kelly Rumokoy
LEX CRIMEN Vol. 17 No. 2 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Whistleblower memiliki peran penting dalam mengungkap praktik persaingan usaha tidak sehat, terutama pelanggaran yang dilakukan secara tertutup, seperti kartel dan persekongkolan tender. Informasi dari pihak yang mengetahui adanya pelanggaran dapat membantu proses penegakan hukum, tetapi pengaturan mengenai whistleblower dalam hukum persaingan usaha di Indonesia masih memerlukan penguatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan whistleblower dalam praktik persaingan usaha tidak sehat serta penerapannya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, buku, dan jurnal yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum mengatur whistleblower secara eksplisit dan komprehensif. Dalam penerapannya, informasi dari pelapor dapat menjadi pintu masuk bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran persaingan usaha. Namun, efektivitas peran tersebut memerlukan mekanisme pelaporan yang jelas serta perlindungan hukum bagi pelapor. Oleh karena itu, penguatan pengaturan dan perlindungan whistleblower diperlukan untuk mendukung penegakan hukum persaingan usaha yang lebih efektif dan memberikan kepastian hukum. Kata kunci: whistleblower, persaingan usaha tidak sehat, perlindungan hukum, KPPU.
PENGHAPUSAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH TELANTAR MENURUT PP NO. 48 TAHUN 2025 DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM Gianike Sagemba; Telly Sumbu; Kathleen C. Pontoh
LEX CRIMEN Vol. 17 No. 2 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum penghapusan Hak Guna Bangunan atas tanah telantar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, mengidentifikasi mekanisme dan prosedur penertiban, serta memaparkan akibat-akibat hukum yang timbul dari penetapan status tanah telantar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dampak penerapan pengaturan ini terhadap kepastian hukum dan perlindungan Hak Guna Bangunan, serta memberikan rekomendasi bagi penguatan regulasi terkait peraturan penghapusan Hak Guna Bangunan akibat penelantaran dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan kajian yang lebih komprehensif terkait penghapusan Hak Guna Bangunan, penertiban tanah telantar, serta kepastian hukum bagi para pihak dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum agraria, khususnya mengenai mekanisme penertiban tanah telantar, perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, serta upaya mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam pemanfaatan tanah.. Kata Kunci : Tanah Telantar, Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2025, Penghapusan Hak Guna Bangunan, Kepastian Hukum.
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS KASUS KORUPSI BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA TERHADAP TERMOHON SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG Ester Danela Tuerah
LEX CRIMEN Vol. 17 No. 2 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap Syafruddin Arsyad Temenggung dalam perkara korupsi BLBI serta implikasinya terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 1555 K/PID.SUS/2019, Mahkamah Agung menilai penerbitan SKL oleh terdakwa merupakan pelaksanaan kewenangan administratif dalam rangka penyehatan perbankan pascakrisis moneter. Meskipun perbuatan terdakwa terbukti, hakim menilai perbuatan tersebut tidak memiliki sifat melawan hukum secara materiil sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Pertimbangan tersebut berbeda dengan putusan judex facti yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Adanya dissenting opinion menunjukkan perbedaan penafsiran mengenai kewenangan administratif, sifat melawan hukum, dan hubungan perbuatan terdakwa dengan kerugian keuangan negara. Putusan tersebut berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana pejabat publik, khususnya dalam membedakan pelaksanaan kewenangan administratif dengan penyalahgunaan kewenangan yang bersifat pidana. Selain itu, putusan tersebut memengaruhi upaya pemulihan kerugian keuangan negara dan menunjukkan tantangan dalam menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, serta konsistensi penegakan hukum tindak pidana korupsi.   Kata Kunci : Putusan Lepas; Korupsi BLBI; Pertanggungjawaban Pidana; Penegakan Hukum
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN PITA CUKAI ROKOK1 Adelweys Thuwo Lanrianna
LEX CRIMEN Vol. 17 No. 2 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pita cukai merupakan instrumen negara yang berfungsi sebagai bukti pelunasan cukai sekaligus sarana pengawasan peredaran hasil tembakau, sehingga keabsahannya menjadi tolok ukur legalitas produk rokok yang beredar di pasaran. Maraknya praktik pembuatan, peniruan, dan pemalsuan pita cukai rokok menimbulkan kerugian negara yang besar serta merusak persaingan usaha yang sehat di bidang hasil tembakau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemalsuan pita cukai rokok diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, di mana Pasal 55 huruf a merupakan delik inti yang mengancam pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun bagi perbuatan membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai, sebagaimana diterapkan terhadap Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 391/Pid.B/2022/PN Smg yang dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun tanpa pidana denda karena pita cukai palsu belum sempat diedarkan atau digunakan. Kedua, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan pita cukai rokok terpenuhi apabila terdapat tindak pidana, kesalahan dalam bentuk kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sebagaimana terbukti dalam perkara a quo, dengan penjatuhan pidana yang dapat dianalisis melalui teori gabungan yang memadukan unsur pembalasan atas kesalahan pelaku dengan tujuan pencegahan serta perlindungan kepentingan penerimaan negara di bidang cukai. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Pemalsuan, Pita Cukai Rokok.
TINDAK PIDANA PELAKU USAHA YANG MEMPERDAGANGKANPANGAN OLAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PANGAN1 Queency Madelin Sarendatu
LEX CRIMEN Vol. 17 No. 2 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pangan merupakan kebutuhan pokok sehingga peredarannya perlu diawasi untuk menjamin keamanan dan mutu. Penelitian ini membahas pengaturan dan penerapan tindak pidana bagi Pelaku Usaha yang memperdagangkan Pangan Olahan tanpa Perizinan Berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 142 ayat (1) juncto Pasal 91 ayat (1) mengatur pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 bagi Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengubah istilah izin edar menjadi Perizinan Berusaha serta memberikan pengecualian pidana bagi usaha berisiko rendah atau menengah. Penerapannya terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5253 K/Pid.Sus/2022 terkait perdagangan Cap Tikus tanpa izin edar yang memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan tersebut. Kata Kunci: Tindak Pidana Pangan, Pelaku Usaha Pangan, Perizinan Berusaha, Pangan Olahan, Pertanggungjawaban Pidana.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK PATEN MELALUI GUGATAN REKONVENSI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP SISTEM PANEL DINDING Prince Matthew Harry Willem Purukan; Telly Sumbu; Friend H. Anis
LEX CRIMEN Vol. 17 No. 2 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak paten merupakan salah satu bentuk penghargaan negara atas hasil invensi di bidang teknologi yang memiliki nilai ekonomis dan manfaat bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak eksklusif pemegang paten masih berpotensi menghadapi berbagai bentuk pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak paten atas pelanggaran hak eksklusif paten sistem panel dinding serta mengkaji mekanisme pengajuan gugatan rekonvensi dalam perkara perbuatan melawan hukum di bidang paten. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang hak paten diwujudkan melalui pemberian hak eksklusif, hak untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran, serta tuntutan ganti kerugian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, gugatan rekonvensi dapat digunakan oleh tergugat untuk mengajukan tuntutan balik terhadap penggugat sepanjang memenuhi persyaratan hukum acara perdata. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Pdt.Sus-HKI/2020, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh pemegang paten ditolak oleh Pengadilan Niaga, sementara Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi karena paten milik Pemohon Kasasi yang dijadikan dasar klaim telah dihapus dan menjadi milik umum (public domain), serta tidak terbukti adanya persamaan substansial dengan paten milik Termohon Kasasi. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pemegang paten melalui gugatan rekonvensi tidak hanya bergantung pada status kepemilikan paten, tetapi juga harus didukung oleh pembuktian mengenai adanya pelanggaran, unsur perbuatan melawan hukum, dan kerugian yang ditimbulkan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Paten, Hak Eksklusif, Perbuatan Melawan Hukum, Gugatan Rekonvensi.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK PENIPUAN OLEH PENJUAL DALAM PLATFORM MARKETPLACE DI INDONESIA Virgie Nariyah Zhahirah Lasut; Yumi Simbala; Dientje Rumimpunu
LEX CRIMEN Vol. 17 No. 2 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas perlindungan hukum preventif dan represif bagi konsumen terhadap praktik penipuan oleh penjual di platform marketplace berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan untuk menganalisa mekanisme pembuktian dan penyelesaian sengketa yang efektif bagi konsumen korban penipuan di marketplace mengingat sifat alat bukti elektronik yang dinamis. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1.  Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik penipuan di marketplace berdasarkan UUPK No. 8/1999 dan UU ITE No. 1/2024 belum berjalan secara efektif akibat adanya ketimpangan antara norma hukum (das sollen) dan realitas teknis (das sein). 2. Mekanisme pembuktian dan penyelesaian sengketa bagi konsumen korban penipuan di marketplace saat ini belum berjalan efektif akibat sifat alat bukti elektronik yang dinamis (fragile dan mutable) serta ketimpangan akses data. Penerapan hukum acara perdata konvensional yang membebankan pembuktian sepenuhnya kepada konsumen (actori incumbit probatio) terbukti memberatkan, mengingat konsumen tidak memiliki akses langsung terhadap log activity dan data audit trail yang dikuasai penuh oleh platform.   Kata Kunci : praktik penipuan, penjual, platform marketplace
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI KOTA BITUNG(Studi Kasus: Putusan Nomor 173/Pid.B/2025/PN Bit) David Ravid; Herlyanty Y. A. Bawole; Hironimus Taroreh
LEX CRIMEN Vol. 17 No. 2 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa manusia yang memerlukan penegakan hukum secara tepat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip pertanggungjawaban pidana. Permasalahan hukum dalam tindak pidana pembunuhan tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, tetapi juga mengenai pembuktian unsur kesengajaan dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Hal tersebut menjadi perhatian dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 173/Pid.B/2025/PN Bit, khususnya karena sasaran awal perbuatan terdakwa berbeda dengan korban yang akhirnya meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 173/Pid.B/2025/PN Bit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum pidana, serta pertimbangan hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pembunuhan, Kesengajaan, Putusan Pengadilan.

Filter by Year

2012 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 2 (2026): Lex Crimen Vol. 17 No. 1 (2026): Lex Crimen Vol. 16 No. 3 (2026): Lex Crimen Vol. 15 No. 4 (2026): Lex_Crimen Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen Vol. 15 No. 2 (2026): Lex_Crimen Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen Vol. 14 No. 2 (2025): Lex_Crimen Vol. 14 No. 1 (2025): Lex Crimen Vol. 13 No. 5 (2025): Lex_Crimen Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Crimen Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Crimen Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 2 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 1 (2022): Lex Crimen Vol 10, No 13 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 12 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 11 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 10 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 9 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 8 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 7 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 6 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 5 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 4 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 3 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 2 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 1 (2021): Lex Crimen Vol 9, No 4 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 3 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 2 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 1 (2020): Lex Crimen Vol 8, No 12 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 11 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 10 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 8 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 7 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 6 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 5 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 4 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 3 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 2 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 1 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 10 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 8 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 7 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 6 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 5 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 4 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 3 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 2 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 1 (2018): Lex Crimen Vol 6, No 10 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 8 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 7 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 6 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 5 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 4 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 3 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 2 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 1 (2017): Lex Crimen Vol 5, No 7 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 6 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 5 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 4 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 3 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 2 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 1 (2016): Lex Crimen Vol 4, No 8 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 7 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 6 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 5 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 4 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 3 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 2 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 1 (2015): Lex Crimen Vol 3, No 4 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 3 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 2 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 1 (2014): Lex Crimen Vol 2, No 7 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 6 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 5 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 4 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen Vol. 2 No. 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 1 (2013): Lex Crimen Vol 1, No 4 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 3 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 2 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 1 (2012) More Issue