cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX CRIMEN
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal ini merupakan jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, yang dimaksudkan sebagai wadah publikasi tulisan-tulisan tentang dan yang berkaitan dengan hukum pidana. Artikel-artikel skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat merupakan salah satu prioritas dengan tetap memberi kesempatan untuk karya-karya tulis lainnya dari mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Unsrat, dengan tidak menutup kemungkinan bagi pihak-pihak lainnya, sepanjang menyangkut hukum pidana. Tulisan-tulisan yang dimuat di sini merupakan pendapat pribadi penulisnya dan bukan pendapat Fakultas Hukum Unsrat.
Arjuna Subject : -
Articles 2,102 Documents
PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG TIDAK SESUAI DI MARKETPLACE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Jeniffer Maramis; Deasy Soikromo; Yumi Simbala
LEX CRIMEN Vol. 17 No. 1 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hak konsumen dalam transaksi elektronik di marketplace menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta tanggung jawab hukum pelaku usaha atas ketidaksesuaian barang yang diterima konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan transaksi elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak konsumen dalam transaksi elektronik bertumpu pada hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur serta hak memperoleh barang sesuai dengan kondisi dan jaminan yang diperjanjikan. Ketidaksesuaian barang dapat berupa perbedaan jenis, ukuran, warna, jumlah, spesifikasi, kondisi, atau karakteristik barang. Pelaku usaha yang menawarkan dan menyerahkan barang pada prinsipnya bertanggung jawab atas kerugian konsumen sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pemulihan hak dapat dilakukan melalui pengembalian uang atau penggantian barang. Apabila penyelesaian internal marketplace tidak memberikan hasil yang memadai, konsumen tetap dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau pengadilan. Keberadaan marketplace sebagai penyelenggara sistem perdagangan elektronik tidak menghapus hak konsumen untuk memperoleh                 perlindungan                 dan pertanggungjawaban hukum. Kata Kunci : perlindungan konsumen, transaksi elektronik,   marketplace,         ketidaksesuaian barang, tanggung jawab pelaku usaha
PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI JAKARTA PADA TAHUN 2023 (KASUS NOMOR 42/PID.SUS/2023/PN.JKT.PST) Jordan Ricardo Tumembouw
LEX CRIMEN Vol. 17 No. 1 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan yang memberikan dampak serius terhadap keamanan, kesehatan, dan ketertiban masyarakat. Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia masih ditemukan disparitas putusan pada perkara narkotika yang memiliki karakteristik serupa, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan hukum serta pemenuhan prinsip keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst terhadap kebijakan hukum narkotika di Indonesia, serta menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan melalui perlindungan hak terdakwa, pemberian efek jera, dan perlindungan bagi masyarakat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut telah menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan mempertimbangkan peran terdakwa sebagai bagian dari peredaran gelap narkotika, sehingga pemidanaan lebih diutamakan dibandingkan rehabilitasi. Perbandingan dengan beberapa putusan sejenis menunjukkan masih adanya variasi pemidanaan yang dipengaruhi oleh perbedaan peran pelaku, jumlah barang bukti, dan pertimbangan hakim. Meskipun demikian, secara umum putusan telah memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan menurut teori Gustav Radbruch, serta mendukung kebijakan pemberantasan narkotika melalui penegakan hukum yang tegas. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan pedoman pemidanaan yang lebih komprehensif guna meminimalkan disparitas putusan dan meningkatkan konsistensi penegakan hukum dalam perkara narkotika.. Kata Kunci : Tindak Pidana Narkotika, Disparitas Putusan, Kebijakan Hukum, Prinsip Keadilan, Pemidanaan.
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENYIMPANGAN KANDUNGAN PRODUK PANGAN PADA SAMPEL YANG DIAJUKAN KEPADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PRODUK YANG BEREDAR DI PASARAN Jonatan Daud Ceivert Tumanduk; Merry Elisabeth Kalalo; Sarah D. L. Roeroe
LEX CRIMEN Vol. 17 No. 1 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan konsumen terhadap produk pangan merupakan bagian penting dari upaya negara menjamin hak atas keamanan dan kesehatan masyarakat. Meskipun berbagai regulasi telah mengatur standar keamanan, mutu, dan kejujuran informasi produk pangan, dalam praktiknya masih ditemukan penyimpangan kandungan yang merugikan konsumen yang berada pada posisi lemah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta pengawasan dan penindakan terhadap penyimpangan kandungan produk pangan oleh BPOM. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur secara komprehensif dengan sanksi administratif, perdata, dan pidana, serta pengawasan BPOM melalui tahap sebelum dan sesudah peredaran produk dengan pengujian laboratorium sebagai dasar penindakan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan pengawasan dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi peran BPOM, penegakan hukum yang konsisten, dan peningkatan kesadaran hukum untuk menjamin perlindungan konsumen secara efektif. Kata Kunci: Perlindungan konsumen; Produk pangan; Penyimpangan kandungan; BPOM; Penegakan hukum.
PENYALAHGUNAAN FASILITAS PEMASYARAKATAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI: STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 237 PK/PID.SUS/2020 Leidy Kristiana Sepang; Deizen D. Rompas; Susan Lawotjo
LEX CRIMEN Vol. 17 No. 1 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem pemasyarakatan di Indonesia diselenggarakan berdasarkan prinsip negara hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, persamaan di hadapan hukum, non-diskriminasi, serta pembinaan terhadap warga binaan. Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemasyarakatan masih menghadapi persoalan berupa penyalahgunaan fasilitas pemasyarakatan, yaitu pemberian atau penggunaan fasilitas maupun kemudahan yang menyimpang dari dasar kewenangan, prosedur, dan tujuan pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan ketentuan hukum mengenai fasilitas pemasyarakatan dalam sistem pemasyarakatan dan mengetahui penegakan hukum terhadap penyalahgunaan fasilitas pemasyarakatan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas pemasyarakatan merupakan bagian dari pemenuhan hak, pelayanan, keamanan, dan pembinaan narapidana yang pemberiannya harus didasarkan pada ketentuan hukum, kewenangan petugas, prosedur, dan tujuan pemasyarakatan. Fasilitas yang diberikan atau digunakan di luar ketentuan, tanpa dasar kewenangan, atau untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020, penyalahgunaan fasilitas berkaitan dengan pemberian uang dan barang kepada pejabat pemasyarakatan yang kemudian berhubungan dengan fasilitas dan perlakuan tertentu yang diperoleh Fahmi Darmawansyah. Perkara tersebut diproses melalui hukum pidana korupsi dan pada tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tetap menyatakan Fahmi Darmawansyah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana yang dikurangi menjadi 1 tahun 6 bulan dan denda Rp100.000.000. Penegakan hukum dalam perkara tersebut menunjukkan pentingnya melihat penyalahgunaan fasilitas bukan hanya sebagai persoalan fasilitas, tetapi sebagai persoalan kewenangan, prosedur, integritas aparat, dan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti.   Kata Kunci: Fasilitas Pemasyarakatan, Tindak Pidana Korupsi, Penegakan Hukum, Putusan Mahkamah Agung.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT AKIBAT MALAPRAKTIK DALAM LAYANAN KESEHATAN Nyke Anggrainy L. Sinambela
LEX CRIMEN Vol. 17 No. 1 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap masyarakat yang mengalami kerugian akibat malapraktik dan untuk mengetahui dan memahami terkait peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat yang mengalami kerugian akibat malapraktik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1.  Perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pasien yang menjadi korban dugaan malapraktik terbagi menjadi dua, yaitu: a) Perlindungan Hukum Preventif,  dilakukan melalui regulasi ketat mengenai hak-hak pasien, kewajiban tenaga medis untuk mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Profesi, serta kewajiban pemenuhan informed consent (persetujuan tindakan medis) sebelum tindakan dilakukan. B) Perlindungan Hukum Represif: Diakomodasi melalui Undang Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di mana pasien yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian tenaga medis/tenaga kesehatan dapat menuntut haknya melalui jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan (keperdataan/mediasi) maupun jalur hukum (pidana dan perdata melalui Pasal 1365 KUHPerdata terkait Perbuatan Melawan Hukum). 2. Meskipun hukum positif telah mengatur sanksi administratif, perdata, hingga pidana, dalam praktiknya masyarakat masih menghadapi kendala besar dalam pembuktian (burden of proof). Sifat hubungan terapeutik yang asimetris (ketimpangan informasi antara dokter dan pasien) serta kesulitan pembuktian unsur kelalaian medis di persidangan sering kali menyulitkan pasien untuk mendapatkan keadilan yang seimbang. Kehadiran Majelis Disiplin Profesi di bawah regulasi terbaru diharapkan mampu menjadi jembatan, namun pelaksanaannya masih memerlukan pengawasan yang objektif agar tidak terjebak dalam perlindungan korps semata.   Kata Kunci : malapraktik, layanan kesehatan
PENANGANAN HUKUM TERHADAP PIHAK KREDITUR DALAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) NON AGUNAN ATAS MASALAH KREDIT MACET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN Christian Jonathan Karamoy
LEX CRIMEN Vol. 17 No. 1 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemberian kredit dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan untuk mengetahui penanganan hukum terhadap debitur pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Non Agunan jika terjadi masalah kredit macet menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Mekanisme pemberian kredit dalam Program KUR dilaksanakan melalui tahapan pengajuan, pemeriksaan administrasi, analisis kelayakan usaha, persetujuan, hingga pencairan dana. Pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta kebijakan teknis KUR dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023. 2. Pada kasus di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Karombasan, penyelesaian kredit macet dilakukan melalui klaim penjaminan kepada PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) sebesar 70% dan penagihan sisa 30% kepada debitur melalui musyawarah serta mediasi. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian non-litigasi lebih efektif, efisien, dan mampu menjaga hubungan hukum antara bank dengan nasabah tanpa mengabaikan hak serta kewajiban masing-masing pihak.   Kata Kunci : kredit macet, program KUR Non Agunan
PENGELOLAAN DANA HIBAH OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Sonia Lelengboto
LEX CRIMEN Vol. 17 No. 1 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan dana hibah oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam praktiknya pengelolaan dana hibah sering menimbulkan berbagai permasalahan hukum administrasi, seperti penyimpangan prosedur, kurangnya transparansi, tidak terpenuhinya persyaratan administrasi, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pengelolaan dana hibah oleh pemerintah daerah serta bentuk pertanggungjawaban pejabat pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan dana hibah berdasarkan perspektif Hukum Administrasi Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana hibah oleh pemerintah daerah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, pengelolaan dana hibah harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, asas akuntabilitas, asas transparansi, dan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, pemberian hibah wajib didasarkan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai dasar hukum hubungan antara pemerintah daerah dan penerima hibah. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pengelolaan dana hibah, pejabat pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat hukum yang ditimbulkan. Kata Kunci: Dana Hibah, Pemerintah Daerah, dan Hukum Administrasi Negara
AKIBAT HUKUM HIDUP BERSAMA TANPA IKATAN PERKAWINAN DI INDONESIA Michelle Kezya Carolin Atotoy; Donna Okthalia Setiabudhi; Josepus J. Pinori
LEX CRIMEN Vol. 17 No. 1 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum positif di Indonesia terkait fenomena hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dan untuk merumuskan upaya atau solusi hukum yang dapat melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut, terutama perempuan dan anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu : hidup bersama tanpa ikatan perkawinan merupakan piihan hidup yang memiliki dampak positif maupun negative, tergantung pada nilai, kondisi, dan tanggung jawab masing-masing individu. Meskipun dapat memberikan kebebasan dalam menjalani hubungan, pilihan ini juga dapat menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait komitmen, tanggunng jawab hukum, sosial, dan keluarga. Oleh karena itu, setiap pasangan perlu mempertimbangkan konsekuensinya secara matang serta menjaga sikap saling menghormati, bertanggung jawab, dan terbuka dalam menjalani kehidupan bersama.   Kata Kunci : hidup bersama, tanpa ikatan perkawinan
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TERPIDANA KORUPSI YANG MENINGGAL DUNIA:  (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI dalam Perkara Korupsi Komoditas Timah.) Jeremy Joshua Mamele
LEX CRIMEN Vol. 17 No. 1 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian pelaksanaan putusan denda terhadap terpidana korupsi yang meninggal dunia, khususnya dalam studi kasus Suparta pada perkara korupsi timah. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan kesimpulan yaitu: 1. Khusus dalam perkara tindak pidana korupsi, pelaksanaan putusan memiliki karakteristik yang membedakannya dari pidana umum karena tidak hanya berorientasi pada penghukuman fisik melalui pidana penjara dan denda, melainkan juga berfokus pada upaya pemulihan kerugian keuangan negara (asset recovery) yang sejalan dengan prinsip UNCAC 2003 melalui instrumen pidana tambahan seperti pembayaran uang pengganti, penyitaan, dan pelelangan aset hasil kejahatan. 2. Meskipun secara umum hukum pidana menganut asas pertanggungjawaban pribadi (personal responsibility) dan mors omnia solvit (Pasal 77 dan 84 KUHP) yang menggugurkan pidana pokok seperti penjara dan denda apabila terpidana meninggal dunia, pidana tambahan berupa uang pengganti dalam perkara korupsi (Pasal 18 UU Tipikor) memiliki karakter ganda (hybrid nature) sebagai instrumen perdata (civil recovery) yang bertujuan mengembalikan kerugian negara (asset recovery) sesuai prinsip UNCAC 2003. Oleh karena itu, meninggalnya terpidana (seperti pada studi kasus Suparta) tidak menghapuskan kewajiban pengembalian kerugian negara atas harta peninggalan (boedel) terpidana yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).   Kata Kunci : pelaksanaan putusan pengadilan, terpidana meninggal dunia, korupsi timah
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGOPLOSAN GAS BERSUBSIDI Ribka G.M Ratag; Debby Telly Antow; Jolly Ken Pongoh
LEX CRIMEN Vol. 17 No. 1 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia kaya akan cadangan minyak dan gas bumi, potensi ini tersebar di berbagai wilayah dimana Indonesia termasuk 10 besar produsen gas alam dunia urutan ketiga di Asia Pasifik. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (selanjutnya disebut ESDM) pada Tahun 2025, mencatat potensi energi fosil di Indonesia masih cukup besar untuk menopang kebutuhan energi dalam beberapa dekade mendatang, sebaran cadangan ini menunjukkan masih adanya peluang pengembangan di wilayah-wilayah Indonesia, baik melalui kegiatan eksplorasi lanjutan maupun optimalisasi produksi dari lapangan.[1] Jadi, Minyak Bumi dan Gas Bumi (selanjutnya disebut MIGAS) merupakan kontributor utama dalam bauran energi nasional, meski mempunyai fisik yang berbeda keduannya memiliki persamaan dan peran yang saling melengkapi terutama dalam mendukung kebutuhan energi. Dimana, Pembentukan MIGAS merupakan proses geologis yang berlangsung selama puluhan hingga ratusan juta tahun yang  melibatkan tekanan dan suhu tinggi di dalam kerak bumi, walaupun memiliki wujud yang berbeda keduanya merupakan bahan bakar fosil.  Sebagian besar negara di dunia bertumpu pada MIGAS karena sebagai sumber energi yang dapat mendukung kehidupan masyarakatnya, bagi kehidupan masyarakat di Indonesia kegunaan utama MIGAS adalah untuk produksi bahan bakar dan memiliki peran penting seperti mendukung perindustrian, pembangkit listrik, dan kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari.   Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengoplosan Gas Bersubsidi        

Filter by Year

2012 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 2 (2026): Lex Crimen Vol. 17 No. 1 (2026): Lex Crimen Vol. 16 No. 3 (2026): Lex Crimen Vol. 15 No. 4 (2026): Lex_Crimen Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen Vol. 15 No. 2 (2026): Lex_Crimen Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen Vol. 14 No. 2 (2025): Lex_Crimen Vol. 14 No. 1 (2025): Lex Crimen Vol. 13 No. 5 (2025): Lex_Crimen Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Crimen Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Crimen Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 2 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 1 (2022): Lex Crimen Vol 10, No 13 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 12 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 11 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 10 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 9 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 8 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 7 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 6 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 5 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 4 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 3 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 2 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 1 (2021): Lex Crimen Vol 9, No 4 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 3 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 2 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 1 (2020): Lex Crimen Vol 8, No 12 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 11 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 10 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 8 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 7 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 6 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 5 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 4 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 3 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 2 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 1 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 10 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 8 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 7 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 6 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 5 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 4 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 3 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 2 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 1 (2018): Lex Crimen Vol 6, No 10 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 8 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 7 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 6 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 5 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 4 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 3 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 2 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 1 (2017): Lex Crimen Vol 5, No 7 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 6 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 5 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 4 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 3 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 2 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 1 (2016): Lex Crimen Vol 4, No 8 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 7 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 6 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 5 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 4 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 3 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 2 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 1 (2015): Lex Crimen Vol 3, No 4 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 3 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 2 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 1 (2014): Lex Crimen Vol 2, No 7 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 6 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 5 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 4 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen Vol. 2 No. 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 1 (2013): Lex Crimen Vol 1, No 4 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 3 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 2 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 1 (2012) More Issue