cover
Contact Name
Dias Pabyantara Swandita Mahayasa
Contact Email
dias.pabyantara@unsoed.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
juss@unsoed.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman Jl. HR. Bunyamin 993 Grendeng, Purwokerto Utara Purwokerto 53122, Jawa Tengan Indonesia
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
JUSS (Jurnal Sosial Soedirman)
ISSN : -     EISSN : 25810316     DOI : https://doi.org/10.20884/juss
Core Subject : Humanities, Social,
JuSS (Jurnal Sosial Soedirman) is published by the Faculty of Social and Political Sciences Universitas Jenderal Soedirman. The aim of this journal is to disseminate ideas on social and political issues at both national and global levels. JuSS covers a wide range of topics of social and political science, on the range of: Community Welfare, Civil society movements, Digital , society and disruption, Gender issues, family and marriages, Media, information & literacy, Tourism development, Sociocultural, anthropology, Politics & governance, International politics & security studies, radicalism and terrorism, Public policy and Citizenship & public management.
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 2 No 2 (2018): LOCAL AUTONOMY AND COMMUNITY EMPOWERMENT" : 6 Documents clear
DANA DESA SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN DAERAH Kurniati, Paramita Nur
JUSS (Jurnal Sosial Soedirman) Vol 2 No 2 (2018): LOCAL AUTONOMY AND COMMUNITY EMPOWERMENT
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial and Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.133 KB) | DOI: 10.20884/juss.v2i2.1242

Abstract

Artikel ini merupakan studi analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui peran Dana Desa sebagai instrumen pembangunan untuk meningkatkan daya saing Desa. Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui program dan anggaran pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi yaitu penelitian pustaka dan penelaah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui tinjauan kepustakaan serta akses internet. Dana Desa untuk pembangunan desa ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja baru, menunjang ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dana desa untuk pemberdayaan masyarakat diwujudkan dalam kehadiran BUMDes yang menyediakan pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata. Dana Desa juga berperan untuk mendorong masyarakat desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, berdaya saing tinggi dan demokratis. Kata Kunci : Dana Desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa
Peran Pendamping Desa Dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan Suswanto, Bambang; Windiasih, Rili; Sulaiman, Adhi Iman; Weningsih, Sri
JUSS (Jurnal Sosial Soedirman) Vol 2 No 2 (2018): LOCAL AUTONOMY AND COMMUNITY EMPOWERMENT
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial and Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.236 KB) | DOI: 10.20884/juss.v2i2.1528

Abstract

Rural development has becomes the key and foundation of regional and national development, so that the role of village facilitators was expected to accelerate the backwardness and prosperity of the community. The aims of the study tto analyze the role of village facilitators in a sustainable community empowerment model. The research used qualitative Participatory Rural Appraisal (PRA) methods, data were collected through direct observation, documentation analysis, and in-depth interviews. The informants by purposive determination, consisting of village facilitators, especially accompaniment scholars and professional assistants, cadres of village community empowerment, village government, activists and community leaders. Data analysis of PRA through triangulation, categorization and investigation. The research took place in the village of Pasuruhan, Binangun district, Cilacap Regency.. The result showed that the village facilitators are important and needed in addition to administrative and financial management of village development, as well as for the implementation of sustainable community empowerment, starting from planning, implementation, monitoring, evaluation, partnership and self-reliance. The village facilitators need coordination and cooperation to creat communication forums and team work to review the problems, potentials and prospects in rural development.
Pegiat Pekerja Migran Di Banyumas Dan Suami Buruh Migran Restuadhi, Hendri; Mutakhir, Arizal; Hariyadi, Hariyadi; Santoso, Jarot; Baharuddin, Nalfaridas; Santosa, Rahmad
JUSS (Jurnal Sosial Soedirman) Vol 2 No 2 (2018): LOCAL AUTONOMY AND COMMUNITY EMPOWERMENT
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial and Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.591 KB) | DOI: 10.20884/juss.v2i2.1534

Abstract

Salah satu syarat menjadi pekerja migran bagi perempuan adalah adanya ijin dari suaminya. Hal itu menunjukkan, jika suami memberi ijin, suami seharusnya sadar akan segala konsekuensinya yaitu kesejahteraan dan tumbuh kembang anak-anaknya yang harus berjauhan dengan ibunya. Ia harus mampu menjadi pengasuh bagi anak-anaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pegiat dan organisasi pekerja migran dalam upayanya meningkatkan praktik parenting dan kesadaran suami pekerja migran tentang relasi gender dan seksualitas sehingga dapat meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan peran domestik-publik sekaligus. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pegiat pekerja migran di Banyumas sebagai sasaran penelitian dan suami pekerja migran yang saat penelitian istrinya masih bekerja di luar negeri dan mantan pekerja migran sebagai sasaran validasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan aktivitas yang dilaksanakan oleh para pegiat pekerja migran dan organisasinya di Banyumas belum banyak menyentuh praktek parenting dan kesadaran suami pekerja migran akan relasi gender dan seksualitasnya. Selama ini, secara deterministik, pemisahan antara tugas di ranah domestik-publik telah menciptakan jarak relasi gender antara perempuan dengan laki-laki. Tugas domestik telah diidentikkan menjadi tanggung jawab perempuan sedangkan tugas publik adalah tanggung jawab laki-laki. Relasi gender yang terpisah semacam itu telah pula berdampak kepada seksualitas perempuan dan laki-laki.
E-Monev Dalam Bingkai Reformasi Birokrasi Ali Azhar, Muhammad
JUSS (Jurnal Sosial Soedirman) Vol 2 No 2 (2018): LOCAL AUTONOMY AND COMMUNITY EMPOWERMENT
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial and Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.441 KB) | DOI: 10.20884/juss.v2i2.1452

Abstract

Rumit dan berbelit-belit, lamban, mahal, dan melelahkan. Itulah kesan pertama yang terungkap ketika menyaksikan sistem pelaporan keuangan yang dilakukan oleh organisasi pemerintahan daerah (OPD) di Kabupaten Karangasem. Dari yang seharusnya dilakukan satu hari bisa dilakukan menjadi berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Untuk memperlancar proses pelaporan/pemantauan tersebut, maka dilakukan upaya Reformasi Birokrasi (RB) dengan mengembangkan sistem dan aplikasi berbasis online yang disebut dengan e-Monev. Tujuan dari penelitian ini pertama, ingin melihat apakah pelaksanaan e-monev keuangan Kabupaten Karangasem provinsi Bali sesuai dengan semangat Reformasi Birokrasi (RB) Kedua, sejauhmana pelaksanaan e-monev keuangan Kabupaten Karangasem memberi dampak positif pada reformasi birokrasi pada setiap OPD Kabupaten Karangasem. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara terstruktur yang dilakukan dengan beberapa key informan dari sejumlah OPD Kabupaten Karangasem serta menggunakan pengamatan dokumen dan observasi data di lapangan. Temuan penelitian menyatakan, bahwa e-monev keuangan Karangasem memberikan perubahan yang sangat signifikan terhadap kinerja birokrasi. E-monev memberikan kemudahkan bagi Pemerintah Kabupaten (Baplitbangda) untuk mengendalikan program dan kegiatan baik fisik maupun keuangan. E-monev mempermudah untuk memantau pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dari yang dulu dilakukan secara manual dengan e-monev menjadi lebih cepat dilaksanakan dan hasilnya bisa kelihatan langsung secara real time.
Resolusi Konflik Pembangunan New Yogyakarta International Airport di Temon Kulon Progo Wulandari, Catur; Triguswinri, Krisnaldo
JUSS (Jurnal Sosial Soedirman) Vol 2 No 2 (2018): LOCAL AUTONOMY AND COMMUNITY EMPOWERMENT
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial and Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.641 KB) | DOI: 10.20884/juss.v2i2.1450

Abstract

Conflict of the New Yogyakarta International Airport (NYIA) construction that appeared in KulonProgo Regency started in 2011 soon after the Indonesian government that represented by BUMN and Indian investor, GVK Power & Infrastructure, started the work. The problem was that the airport construction was done on a dense population villages and productive land field in Temon sub district of KulonProgo Regency. To build the NYIA, the construction was estimated would need 637 hectare of dense population land. Those included 6 villages that would be flattened. The long period of conflict was the effect of misunderstanding and unsmooth negotiation between the subject and the object of construction which were the government and the affected villagers. This conflict was getting worse as there were two sides among the villagers, pro and contra. These emerged vertical and horizontal conflict. Vertical conflict appeared between the villagers and the government. The contra side villagers assume that the government dispossesses their land field and their living space(socially and economically) for the NYIA. While the government argued that the establishment of NYIA was a national program that had been stated in RPJMN and would be implicated to the increasing quality of the surrounding community.
Strategi Pengembangan Masyarakat Desa Wringinputih Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Indonesia Tahun 2021 Nirmala Kusumastuti, Awieta; Sriharmiati, Leni
JUSS (Jurnal Sosial Soedirman) Vol 2 No 2 (2018): LOCAL AUTONOMY AND COMMUNITY EMPOWERMENT
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial and Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.402 KB) | DOI: 10.20884/juss.v2i2.1451

Abstract

Dalam menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang mantap, secara umum masih cukup tersedia berbagai potensi sumber daya (alam, SDM, budaya, teknologi dan finasial) yang belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, berbagai strategi pengembangan sangat diperlukan terutama pengembangan masyarakat (comunity development) dimana masyarakat merupakan aktor utama pelaku pembangunan. Desa Wringinputihsebagai salah satu desa yang menghasilkan hasil pertanian unggulan dan produk pangan lokal oleh kelompok masyarakat melakukan pengelolaan dengan baik mulai dari penanaman, panen, pengolahan, serta pemasaran. Berdasarkan penelitian serta hasil analisis yang telah dilakukan, potensi tersebut dapat dikembangakan lebih lanjut dengan bebagai strategi sebagai berikut (1) penyuluhan berkelanjutan, (2) peningkatan hasil produksi tani dan penguatan modal masyarakat, (3) aspek promosi dalam pemasaran, serta (4) pemberian motivasi.

Page 1 of 1 | Total Record : 6