cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Politik
Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 560 Documents
 20   21   22   23   24 
Kepemimpinan Donald Trump dan Turbulensi Tatanan Dunia Siswanto, Siswanto
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3064.457 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v15i1.735

Abstract

ABSTRACTThe background of this article is based on the consideration that the policy pursued by America under the leadership of President Donald Trump is controversial, leading to a turbulence of world leadership. Furthermore the issue discussed in this paper is the in-consistent personality of President Donald Trump who encourages of controversial policies. The policy of protecting on national interest (America First) leads to protectionism and America's rebuilding policy (make America great again) encourages diplomatic tension. Apart from that, this paper also discusses the consequences of controversial policy direction towards world leadership turbulence especially in Middle East and Asia. The result of this study is a conclusion formulated that the in-consistent personality that existed in President Trump is a stimulus to the controversial policy and the controversial policy becomes the trigger for the world's leadership turbulence. Finally the recommendation of this paper is be careful in relations with America under President Trump.Keywords: controversy, turbulence, American policy, President of Trump
Kekuatan Sosial Hukum: Menundukkan Negara Kekuatan Besar Melalui Institusi Multilateral Independen Margiansyah, Defbry
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3166.603 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v15i1.736

Abstract

AbstrakDalam beberapa dekade, institusi internasional dan aturan-aturannya dipandang hanya sebagai instrumen untuk mempertahankan pengaruh dan kepentingan negara-negara kuat (great powers). Namun, buku Norms Without Great Powers memberikan gagasan baru terhadap prospek terciptanya institusi internasional yang indepen ditengah ambivalensi great powers, seperti Amerika Serikat, melalui dampak “jejaring struktur sosial” hukum internasional. Kajian ini menunjukkan bagaimana dimensi sosial dari kekuatan normatif hukum internasional dapat membentuk dan membatasi tindakan dan ekspektasi sosial negara-negara dalam praktik hubungan internasional. Postulasi teoritis diatas disimpulkan dari studi kasus komparatif antara Traktat Larangan Ranjau Anti-Personel dan Statuta Roma Mahkamah Pindana Internasional dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Tulisan ini bertujuan untuk menyoroti dan memberikan tinjauan kritis terhadap analisa buku. Untuk itu, tinjauan kritis dimulai dengan penjelasan argumentasi utama yang dibangun, dan menguraikan gagasan utama dalam dua kasus, dan memberikan evaluasi teoritis dan efeknya terhadap masalah-masalah yang muncul dalam kasus pengimplementasian hukum internasional yang dipromosikan oleh institusi multilateral “non-great powers.”Kata Kunci: Multilateralisme, hukum internasional, norma, kekuasaan politik, Mahkamah Pidana Internasional, Traktat Larangan Ranjau
Dinamika Kerja Sama Subregional di Selat Malaka: City to City Connectivity sebagai Pendukung Koridor Ekonomi Irewati, Awani
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3388.352 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v15i1.758

Abstract

Abstrak Konektivitas adalah salah satu faktor penting dalam membangun kerja sama di tingkat bilateral, regional dan internasional. Dunia city to city connectivity  menjadi tulang punggung bagi kelangsungan koridor ekonomi pada kerja sama sub-regional seperti IMT-GT. Artikel ini menyajikan tinjauan dinamika dua koridor ekonomi, yaitu konektivitas Pulau Medan-Penang dan konektivitas Dumai-Melaka di Selat Malaka, dan sedikit ulasan tentang masa depan city to city connectivity bagi  Indonesia dan Malaysia. Metode penulisan artikel ini didasarkan pada analisis kualitatif, dengan esensi dari temuannya adalah bahwa sebagai simpul terkecil dalam konektivitas, city to city connectivity yang dimaksud  menentukan dinamika koridor ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Dan kondisi ini akan tetap menjadi faktor penting bagi kelangsungan kerja sama kedua negara, dan bagi kerja sama subregional  IMT-GT di masa depan. Keywords: kerja sama subregional, city to city connectivity, koridor ekonomi, Selat Malaka
Konsensus Politik dalam Penyelesaian Konflik Partai Golkar tahun 2014-2016 Hafid, Meutya Viada
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3085.409 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v15i1.739

Abstract

Kajian ini membahas mengenai fenomena konsensus politik Partai Golongan Karya (Golkar)  pasca konflik Partai Golkar tahun 2014-2016. Konsensus Partai Golkar merupakan fenomena baru, setelah sebelumnya konflik Partai Golkar selalu memunculkan partai baru. Hasil dari kajian menujukkan bahwa  konsensus Partai Golkar terjadi pada tiga jalur, pertama melalui jalur organisasi yaitu Mahkamah Partai Golkar, kedua melalui jalur hukum, ketiga melalui jalur politik, seperti ditunjukkan pada Silaturahmi Nasional (Silatnas), Rapimnas, dan terakhir Munaslub Partai Golkar bulan Mei 2016. Munaslub menyepakati berbagai hal diantaranya,  keputusan untuk menetapkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dibentuknya Dewan Pembina Partai Golkar, dan perubahan posisi Partai Golkar menjadi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Konsensus politik Partai Golkar tahun 2016 juga dilakukan melalui perantara. Perantara dalam konsensus politik Partai Golkar adalah Jusuf Kalla dan Luhut Panjaitan yang bertindak sebagai wakil pemerintah tetapi juga sebagai petinggi Partai Golkar. Pimpinan Partai Golkar yang baru juga melakukan perubahan di Fraksi Golkar DPR RI. Tidak seperti sebelumnya dimana pihak yang kalah disingkirkan, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI diisi oleh Setya Novanto (yang berasal dari kubu Aburizal Bakrie) dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar diisi oleh Agus Gumiwang Kartasasmita (yang berasal dari kubu Agung Laksono). Sedangkan DPD tingkat I dan tingkat II yang terdampak konflik di Pusat, juga ditata ulang oleh pimpinan Partai Golkar yang baru. Pada setiap DPD tingkat I dan tingkat II dilakukan masyawarah untuk memilih pimpinan DPD Partai Golkar dalam rangka menyatukan dua kepengurusan di daerah. Sedangkan bagi pihak Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, masing-masing diberikan posisi pada kepengurusan Partai Golkar. Aburizal Bakrie diberikan posisi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar yang terakhir muncul pada masa Orde Baru, sedangkan Agung Laksono diberikan posisi Ketua Dewan Pakar Partai Golkar. Kata Kunci : Partai Golkar, Konsensus Politik, Partai Politik, Indonesia.
Deklarasi Panmunjom dan Prospek Perdamaian Korea di Era Moon Jae-In dan Kim Jong-Un Kartini, Indriana
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3086.009 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v15i1.752

Abstract

Abstrak Deklarasi Panmunjom yang ditandatangani oleh dua pemimpin Korea, Moon Jae-in dari Korea Selatan dan Kim Jong-un dari Korea Utara menandai era baru dalam perdamaian di Semenanjung Korea. Meskipun sikap skeptis akan implikasi positif bermunculan baik di dalam negeri maupun dunia internasional, namun komitmen dua negara Korea untuk mengakhiri perang patut diapresiasi oleh komunitas internasional. Tulisan ini menganalisis bagaimana Deklarasi Panmunjom berpengaruh terhadap keamanan regional dan internasional serta bagaimana prospek perdamaian dan unifikasi Korea pasca perjanjan Panmunjom. Berdasarkan analisis melalui pendekatan kualitatif, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa persamaan antara Pertemuan Tingkat Tinggi Panmunjom dengan Pertemuan Tingkat Tinggi sebelumnya di tahun 2000 dan 2007, namun yang perlu digarisbawahi adalah kenyataan bahwa kedua negara Korea masih memiliki keinginan untuk menciptakan rezim perdamaian. Meskipun dalam mewujudkan hal tersebut masih diperlukan keterlibatan dua negara sekutu masing-masing negara Korea, yakni AS dan Cina. Kata Kunci : Deklarasi Panmunjom, perdamaian Korea, Korea Selatan, Korea Utara, Moon Jae-in, Kim Jog-un 
Problematika Kekuatan Politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab Ghafur, Muhammad Fakhry; Basyar, M Hamdan; Mashad, Dhurorudin; Wahyudhi, Nostalgiawan
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3119.111 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v15i1.738

Abstract

Politik Islam memiliki pengaruh yang sangat kuat pada pasang surut pergolakan politik di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab.Perang Teluk 1991 menjadi katalis terjadinya perubahan dalam kebijakan, baik internal maupun eksternal. Di Arab Saudi gerakan protes kelompok Islam dan para pendukung mereka yang anti liberal, terjadi selama dan setelah perang, yang menuntut perubahan. Sementara di Kuwait, pemerintah monarki pergerakan kelompok oposisi. Terbentuknya kelompokICMyang bersikap oposisi terhadap pemerintah, telah menarik IM dalam pusaran konflik politik untuk melakukan reformasi. Hal ini yang menjadi tantangan bagiICMuntuk memperoleh pengaruh politik yang lebih luas dalam konstelasi politik di Kuwait. Sementara di Uni Emirat Arab, pemerintah memandang kelompok oposisi sebagai ancaman keamanan nasional dan bersikap represif. Berbagai aktivitas politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.Kata kunci : Politik Islam, Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab
Pilkada, Peran Partai dan Konstelasi Pragmatis: Kajian Atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim Tahun 2017-2018 Noor, Firman
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3130.327 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v15i2.759

Abstract

AbstrakPartai politik telah menemukan kembali momentum untuk dapat lebih berperan dalam proses politik termasuk dalam kontestasi pengisian jabatan publik. Tulisan ini membahas beberapa fenomena yang mengindikasikan adanya kondisi negatif dari eksistensi partai politik terkait dengan pilkada. Fenomena ini adalah tidak hadirnya sosok kepala daerah yang merupakan pimpinan partai di daerah itu, masih kuatnya peran jaringan non-partai dalam kontestasi politik, hingga dominasi pragmatisme dalam menentukan koalisi yang kerap menyingkirkan idealisme atau ideologi partai yang secara keseluruhannya memperlihatkan kerentanan partai di Indonesia. Tulisan ini menunjukkan hal-hal yang menyebabkan itu semua. Selain itu tulisan ini menawarakan beberapa solusi agar berbagai kelemahan itu dapat teratasi dan sekaligus diharapkan dapat meningkatkan kualitas pilkada di kemudian hari. Kata Kunci: partai politik, pilkada, pragmatisme
Koalisi Nano-Nano Pilkada Serentak 2018 Nurhasim, Moch
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3132.56 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v15i2.760

Abstract

 Pilkada serentak 2018 menghasilkan pola koalisi yang tidak berubah dari pilkada-pilkada sebelumnya. Ada gejala koalisi nano-nano akan menjadi pola yang berulang. Koalisi nano-nano adalah sebuah koalisi yang variatif, campuran koalisi ideologis antara partai yang berideologi nasionalis-religus dengan berbagai pola pertarungan yang bisa berbeda-beda. Campuran koalisi seperti itu pun tidak sama atau linear antara pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur dengan pola koalisi pada Pilkada Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota. Akibatnya, intra-koalisi sendiri terjadi kompetisi yang tidak sehat. Pola koalisi yang muncul cenderung lebih pada ukuran jumlah partai dan kursi partai sebagai konsekuensi syarat mengusung calon yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Aturan itu menyebabkan bukan saja koalisi nano-nano, tetapi juga koalisi mayoritas mutlak manakala ada kombinasi unsur dinasti politik dan ancaman elektabilitas calon yang tinggi sehingga tidak ada calon alternatif lain untuk maju. Model koalisi pada Pilkada Serentak 2018 yang lalu, nyaris sulit dianalisis dengan teori-teori koalisi yang dibangun atas pengalaman demokrasi parlementer, sebab kasus dan tipe koalisi dalam pilkada di Indonesia dapat memberi alternatif model koalisi baru yang tidak hanya didasarkan pada pertarungan pendekatan lama, pendekatan office-seeking dan pendekatan policy-seeking. Dalam kasus pilkada serentak 2018 di Indoensia, justru ada pola atau pendekatan baru yang bisa disebut sebagai pendekatan cartel-seeking.Kata Kunci: Koalisi, Pilkada Serentak, Pendekatan Kartel
Koalisi Nano-Nano Pilkada Serentak 2018
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3132.56 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v15i2.760

Abstract

 Pilkada serentak 2018 menghasilkan pola koalisi yang tidak berubah dari pilkada-pilkada sebelumnya. Ada gejala koalisi nano-nano akan menjadi pola yang berulang. Koalisi nano-nano adalah sebuah koalisi yang variatif, campuran koalisi ideologis antara partai yang berideologi nasionalis-religus dengan berbagai pola pertarungan yang bisa berbeda-beda. Campuran koalisi seperti itu pun tidak sama atau linear antara pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur dengan pola koalisi pada Pilkada Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota. Akibatnya, intra-koalisi sendiri terjadi kompetisi yang tidak sehat. Pola koalisi yang muncul cenderung lebih pada ukuran jumlah partai dan kursi partai sebagai konsekuensi syarat mengusung calon yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Aturan itu menyebabkan bukan saja koalisi nano-nano, tetapi juga koalisi mayoritas mutlak manakala ada kombinasi unsur dinasti politik dan ancaman elektabilitas calon yang tinggi sehingga tidak ada calon alternatif lain untuk maju. Model koalisi pada Pilkada Serentak 2018 yang lalu, nyaris sulit dianalisis dengan teori-teori koalisi yang dibangun atas pengalaman demokrasi parlementer, sebab kasus dan tipe koalisi dalam pilkada di Indonesia dapat memberi alternatif model koalisi baru yang tidak hanya didasarkan pada pertarungan pendekatan lama, pendekatan office-seeking dan pendekatan policy-seeking. Dalam kasus pilkada serentak 2018 di Indoensia, justru ada pola atau pendekatan baru yang bisa disebut sebagai pendekatan cartel-seeking.Kata Kunci: Koalisi, Pilkada Serentak, Pendekatan Kartel
Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia Yanuarti, Sri
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3083.462 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v15i2.764

Abstract

 AbstrakDalam sepuluh tahun terakhir terjadi antusiasme di kalangan militer terlibat dalam politik kontestasi politik. Hal ini terlihat dari keterlibatan sejumlah perwira aktif maupun purnawirawan menjadi kandidat kepala daerah baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun dalam pemilihan presiden atau sekedar menjadi tim pemenangan para kasus kandidat presiden. Jumlah mereka yang mencoba keberuntungannya berkarier di bidang politik dari pemilu ke pemilu semakin banyak meskipun untuk itu terkadang mereka harus mengorbankan profesinya. Tulisan ini mencoba menganalisa, bagaimana TNI menerjemahkan posisi mereka  dalam politik pada masa demokrasi, khusus pada pemilu-pemilu di Indonesia, strategi apa yang dimainkan oleh militer untuk menopang kepentingan politiknya, bagaimana dampak peran tersebut terhadap konsolidasi dan profesionalisme politik. Kata Kunci: Pemilu, Militer, Orde Baru, Orde Lama, Pasca Soeharto

Page 22 of 56 | Total Record : 560

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2004 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 19, No 2 (2022): Tantangan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global Vol 19, No 1 (2022): Pemilu dan Praktik Politik Oligarkis Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi? Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue