Jurnal Penelitian Politik
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Articles
560 Documents
<![CDATA[Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia ]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3083.462 KB)
|
DOI: 10.14203/jpp.v15i2.764
<![CDATA[ AbstrakDalam sepuluh tahun terakhir terjadi antusiasme di kalangan militer terlibat dalam politik kontestasi politik. Hal ini terlihat dari keterlibatan sejumlah perwira aktif maupun purnawirawan menjadi kandidat kepala daerah baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun dalam pemilihan presiden atau sekedar menjadi tim pemenangan para kasus kandidat presiden. Jumlah mereka yang mencoba keberuntungannya berkarier di bidang politik dari pemilu ke pemilu semakin banyak meskipun untuk itu terkadang mereka harus mengorbankan profesinya. Tulisan ini mencoba menganalisa, bagaimana TNI menerjemahkan posisi mereka dalam politik pada masa demokrasi, khusus pada pemilu-pemilu di Indonesia, strategi apa yang dimainkan oleh militer untuk menopang kepentingan politiknya, bagaimana dampak peran tersebut terhadap konsolidasi dan profesionalisme politik. Kata Kunci: Pemilu, Militer, Orde Baru, Orde Lama, Pasca Soeharto]]>
<![CDATA[Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama Terhadap Preferensi Politik Warga Banten Pada Pilgub 2017 ]]>
<![CDATA[Sutisna, Agus]]>;
<![CDATA[Akbar, Idil]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3110.15 KB)
|
DOI: 10.14203/jpp.v15i2.732
<![CDATA[Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran bagaimana pengaruh sosio-politik kasus penistaan agama terhadap dinamika preferensi politik warga Banten yang dikenal sangat relijius dan mayoritas kaum santri. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan penerapan secara kombinatif metode pengumpulan data berupa wawancara, telaah fenomenologis terhadap fakta-fakta yang berkembang di arena publik serta kajian terhadap sumber-sumber informasi/pemberitaan di media massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus penistaan agama oleh Ahok sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta telah melahirkan dampak elektoral terhadap Pilgub Banten 2017 berupa terjadinya perubahan preferensi politik warga Banten. Pasangan Rano Karno-Embay Mulya Syarief yang diusung oleh koalisi PDIP, Nasdem dan PPP, yang semula mendapat dukungan luas dari masyarakat karena dianggap merepresentasikan semangat perubahan untuk keluar dari jeratan dinasti politik keluarga Ratu Atut Chosiyah yang korup, secara perlahan mengalami degradasi dukungan seiring dengan pemberitaan negatif seputar kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok yang secara terus menerus mengalami perluasan dan penajaman hingga memasuki masa tenang Pilkada.Kata Kunci: dampak elektoral, penistaan agama, pemilihan Gubernur Banten, preferensi politik]]>
<![CDATA[Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi ]]>
<![CDATA[Budiatri, Aisah Putri]]>;
<![CDATA[Haris, Syamsuddin]]>;
<![CDATA[Romli, Lili]]>;
<![CDATA[Nuryanti, Sri]]>;
<![CDATA[Nurhasim, Moch]]>;
<![CDATA[Amalia, Luky Sandra]]>;
<![CDATA[Darmawan, Devi]]>;
<![CDATA[Hanafi, Ridho Imawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2965.423 KB)
|
DOI: 10.14203/jpp.v15i2.766
<![CDATA[AbstrakMayoritas partai politik di Indonesia pada era reformasi telah terjebak pada persoalan personalisasi politik. Individu elite partai menjadi image partai sekaligus orang yang sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan partai dalam jangka waktu yang lama. Padahal, partai politik telah memiliki mekanisme suksesi, namun satu sosok elite tetap mampu mempersonalkan partainya. Penelitian ini melihat ada beberapa aspek yang menjadi penyebabnya, termasuk sejarah pendirian partai, kepemimpinan karismatik dan pendanaan partai. Di luar itu, presidensialisme, sistem kepartaian dan sistem pemilu menjadi faktor yang turut memfasilitasi munculnya personalisasi partai. Personalisasi partai ini harus dihindari karena dalam jangka panjang akan berdampak negatif tidak hanya kepada partai politik, tetapi juga pada upaya penegakan demokrasi di Indonesia. Kata kunci: personalisasi partai, pemimpin karismatik, era reformasi]]>
<![CDATA[Modal, Strategi dan Jaringan Perempuan Politisi dalam Kandidasi Pilkada Langsung ]]>
<![CDATA[Dewi, Kurniawati Hastuti]]>;
<![CDATA[Kusumaningtyas, Atika Nur]]>;
<![CDATA[Ekawati, Esty]]>;
<![CDATA[Soebhan, Syafuan Rozi]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3354.881 KB)
|
DOI: 10.14203/jpp.v15i2.765
<![CDATA[Abstrak Kajian ini secara khusus menyoroti bagaimana pentingnya tahap kandidasi melalui jalur partai politik, sebagai pintu masuk yang harus dapat ditembus oleh politisi perempuan untuk maju dalam Pilkada langsung. Melalui analisis mendalam terhadap dua perempuan politisi di Grobogan dan Lampung Timur, buku ini menggarisbawahi pentingnya tiga hal yaitu modal berupa modal individu dan modal sosial, strategi, dan jaringan yang harus dimiliki dan mampu dimainkan oleh perempuan politisi untuk dapat dicalonkan dalam Pilkada langsung.Kata Kunci: modal, jaringan, kandidasi, pilkada langsung]]>
<![CDATA[Konstituensi dalam Persepsi Wakil di Tingkat Lokal Era Reformasi ]]>
<![CDATA[Wardani, Sri Budi Eko]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3104.49 KB)
|
DOI: 10.14203/jpp.v15i2.749
<![CDATA[AbstrakSistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan sejak Pemilu 2009 membawa perubahan dramatis pada hubungan representasi politik pasca-Orde Baru. Terjadi perubahan dalam persepsi wakil terhadap konstituen dari sekadar formalitas menjadi politis untuk kepentingan pemilu berikutnya. Persepsi terhadap konstituen memengaruhi tindakan wakil di daerah pemilihan. Tulisan ini fokus pada persepsi wakil terhadap konstituen di tingkat lokal era reformasi, dengan studi kasus Anggota DPRD Banten 2014-2019, serta menggunakan teori lingkaran konsentrik konstituensi dari Richard Fenno, dan teori representasi yang merujuk pada Hanna Pitkin.Kata Kunci: representasi, wakil, konstituen]]>
<![CDATA[Marketing Isu Agama Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia 2015-2018 ]]>
<![CDATA[Ramadlan, Fajar Shodiq]]>;
<![CDATA[Masykuri, Romel]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3157.756 KB)
|
DOI: 10.14203/jpp.v15i2.753
<![CDATA[Abstrak Isu agama menjadi salah satu instrumen strategis dalam kontestasi pemilu di Indonesia, khususnya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebagai bagian dalam pembentukan perilaku memilih, sentimen dan isu agama muncul dan digunakan di 7 pilkada sepanjang 2015-2018. Dalam strategi marketing politik, terdapat dua jenis konten, yakni ajakan untuk memilih pemimpin seagama, atau larangan untuk memilih pemimpin yang berbeda agama; dan black campaign. Produksi isu agama (konten) tidak lepas dari dua konteks: sosial-politik di level lokal/daerah dan konteks kompetitor dalam pilkada. Konteks sosial-politik lokal, berkaitan dengan konteks historis, seperti sentimen dan pengalaman konflik agama di masa lalu. Konteks ini dihubungkan dengan isu-isu (konten) untuk mendiskreditkan lawan politik dan digunakan melalui black campaign. Sedangkan dalam konteks kompetitor, isu agama muncul jika terdapat salah satu kandidat berlatarbelakang minoritas. Identitas minoritas kandidat menjadi sumber untuk memproduksi isu agama. Isu agama digunakan melalui larangan memilih pemimpin dari latar belakang agama berbeda (konten). Isu agama yang muncul di sepanjang penyelenggaraan pilkada 2015-2018 memiliki cara, bentuk dan pola dimana konten dan konteks saling berkaitan. Kata Kunci: isu agama, marketing politik, pemilihan kepala daerah]]>
<![CDATA[Kemunculan Dan Tantangan Partai Politik Baru Pada Pemilu 2019 ]]>
<![CDATA[Hanafi, Ridho Imawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3114.361 KB)
|
DOI: 10.14203/jpp.v15i2.761
<![CDATA[AbstrakArtikel ini membahas mengenai kemunculan dan tantangan partai politik baru pada Pemilu 2019 dengan menelaah ideologi-program, basis dukungan, dan kepemimpinan. Partai baru muncul sebagai alternatif pilihan politik yang berbeda dari partai lama yang sudah ada. Partai politik baru ini bisa mendapatkan simpati dari pemilih yang menginginkan kebaruan dalam kepartaian. Partai-partai baru membawa corak nasionalis dengan kecenderungan program yang tidak jauh berbeda dari partai baru lain. Antara satu partai dan lainnya basis dukungan masih cair dan bisa saling memperebutkan pasar pemilih. Sebagian partai baru mengusung kekuatan milenial sebagai segmentasi pemilihnya. Tantangan partai baru salah satunya adalah kepemimpinan, yakni tidak adanya figur kuat yang populer dan memiliki basis di akar rumput, sehingga harus mengandalkan kekuatan seperti program partai.Kata Kunci: partai politik baru, pemilu serentak, ideologi, program, basis dukungan, kepemimpinan partai. ]]>
<![CDATA[Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal ]]>
<![CDATA[Romli, Lili]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3157.16 KB)
|
DOI: 10.14203/jpp.v15i2.757
<![CDATA[Abstrak Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pemilihan kepala daerah yang dimulai sejak tahun 2005 yang terus mengalami perubahan aturan mainnya. Artikel ini juga ingin menjelaskan tentang fenomena munculnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Para calon tunggal tersebut sebagian besar menang dalam pemilihan kepala daerah, hanya calon tunggal di Kota Makassar yang mengalami kekalahan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal, yaitu pragmatisme partai politik; kegagalan kaderisasi, persyaratan sebagai calon yang berat, dan “mahar†yang semakin mahal. Kemenangan para calon tunggal dalam pilkada tersebut bisa menghambat proses demokrasi lokal karena mekanisme check and balances tidak berjalan.Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Calon Tunggal, Partai Politik, dan Demokrasi Lokal.]]>
<![CDATA[Mitos dan Realita Perempuan dalam Pemilu: Sebuah Pelajaran dari Situasi Politik Amerika di Era Polarisasi ]]>
<![CDATA[Sweinstani, Mouliza K.D]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3076.671 KB)
|
DOI: 10.14203/jpp.v15i2.756
<![CDATA[AbstrakTujuan dari penulisan tinjauan buku ini adalah untuk membedah buku yang ditulis oleh Danny Hayes dan Jennifer Lawless yang berjudul Women on the Run: Gender, Media, and Political Campaigns in Polarized Era. Buku ini ditulis oleh mereka sebagai respon dari situasi politik Amerika yang berkaitan dengan eksistensi perempuan dalam kehidupan politik Amerika Serikat khususnya dalam dua pemilu sela pada tahun 2010 dan 2014. Buku ini juga memberikan cara pandang baru terhadap area politik di era terpolarisasi di Amerika Serikat dengan berusaha membongkar pemahaman konvensional mengenai bias yang harus dihadapi oleh perempuan dalam dunia politik. Selain itu buku ini juga berusaha mencari tahu apa sebetulnya yang menjadi penyebab masih adanya pemahaman bias gender dalam area politik di Amerika Serikat. Hanya saja, simpulan dari buku ini perlu digunakan secara hati-hati agar pembaca tidak melakukan generalisasi atas kondisi politik yang telah dianggap netral gender dan tidak diskriminatif seperti yang terjadi di Amerika. Pembaca sebaiknya mengontekskan kondisi lanskap politik masing-masing agar dapat menghasilkan temuan yang mengelaborasi temuan Hayes dan Lawless. Dengan demikian, hal ini dapat memperkaya studi-studi tentang kampanye politik, media dan kandidat perempuan dalam kajian ilmu politik. Kata Kunci : era terpolarisasi, kampanye politik, netral gender, perilaku pemilih ]]>
<![CDATA[Netralitas Polri Menjelang Pemilu Serentak 2019 ]]>
<![CDATA[Siregar, Sarah Nuraini]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (4270.819 KB)
|
DOI: 10.14203/jpp.v16i1.777
<![CDATA[AbstrakBeberapa prasyarat utama bagi terciptanya konsolidasi demokrasi adalah otoritas sipil yang semakin kuat disertai pengawasan parlemen yang optimal, dan terciptanya aktor keamanan (militer dan polisi) yang profesional. “Profesional†berarti militer (dan polisi) tidak terlibat atau melibatkan diri dalam bidang politik. Dua hal ini menjadi indikator utama dalam melihat bagaimana kualitas konsolidasi demokrasi. Apalagi profesionalisme aktor keamanan sejalan dengan sistem pemerintahan demokrasi. Namun dalam konteks Indonesia, salah satu tantangan yang dihadapi di era transisi demokrasi adalah upaya menciptakan profesionalisme aktor-aktor keamanan agar tidak lagi terlibat dalam ranah politik; atau lazim disebut Netralitas TNI/Polri.Tulisan ini akan menganalisa secara khusus netralitas Polri dalam proses pemilu 2019. Terdapat dua pertimbangan atas ulasan ini. Pertama, karena Polri mengemban fungsi keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat; termasuk dalam hal ini menjaga keamanan pemilu 2019. Kedua, karena Polri juga memiliki fungsi preventif untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan, khususnya menjelang pemilu. Secara umum fungsi ini dijalankan oleh setiap anggota Polri, namun secara khusus fungsi preventif berupa deteksi potensi gangguan keamanan sampai di tingkat desa melekat pada anggota Babinkamtibmas.Kata Kunci: Polri, Netralitas, Politik, Keamanan, Demokrasi]]>
