cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Politik
Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 560 Documents
 22   23   24   25   26 
Upaya Mobilisasi Perempuan Melalui Narasi Simbolik ‘Emak-Emak dan Ibu Bangsa’ Pada Pemilu 2019 Amalia, Luky Sandra
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4307.951 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v16i1.779

Abstract

AbstrakPerempuan yang menempati separoh lebih jumlah pemilih merupakan target suara besar yang disasar oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkompetisi pada Pemilu Serentak 2019 ini. Upaya mobilisasi suara perempuan dilakukan melalui penyematan label ‘emak-emak’dan ‘ibu bangsa’. Emak-emak adalah sebutan bagi perempuan pendukung paslon penantang sedangkan ibu bangsa merupakan panggilan untuk perempuan yang berada di barisan kubu petahana. Tulisan ini berpendapat bahwa label emak-emak maupun ibu bangsa yang disematkan oleh kedua kubu capres-cawapres kepada pemilih perempuan hanya sebatas narasi simbolis untuk memobilisasi suara perempuan yang mencapai lebih separoh jumlah pemilih. Tidak ada yang lebih konkrit dari yang lain, kedua istilah tersebut sama-sama mendomestikasi peran perempuan. Melalui label emak-emak maupun ibu bangsa, kedua kubu seolah menegaskan bahwa perempuan harus menjadi ibu/emak yang tugasnya hanya di ranah domestik. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya patriarki yang masih berkembang di masyarakat. Selain itu, terbatasnya akses informasi bagi perempuan ditambah dengan platform parpol yang belum sensitif gender menempatkan perempuan sebagai obyek kampanye yang dapat dimanfaatkan untuk menarik dukungan suara pemilih perempuan lain dengan memanfaatkan identitas bersama sebagai perempuan. Kata kunci: perempuan, pemilu, emak-emak, ibu bangsa
Menelaah Sisi Politiko-Historis Shalawat Badar : Dimensi Politik dalam Sastra Lisan Pesantren Mashad, Dhurorudin
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4421.442 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v16i1.784

Abstract

AbstrakShalawat Badar merupakan satu wujud dari sastra lisan pesantren.  Namun,  berbeda dari berbagai sastra lisan pesantren lain  yang umumnya hanya merupakan ekspresi  seni (estetis dan hiburan) kaum santri,  yang dimanfaatkan sebagai sosialisasi nilai dan ajaran Islam,  Shalawat Badar ternyata memperlihatkan karakateristiknya yang beda, yakni  tampil kental dengan  nuansa politik. Shalawat ini acapkali dijadikan sarana mobilisasi kaum santri dalam  berbagai kontestasi politik.  Realitas ini menjadi bukti bahwa entitas Shalawat Badar kenyataannya merupakan manifestasi dari relasi antara sastra – agama -  politik. Naskah ini dimaksud untuk melakukan rekonstruksi historis tetang konteks politik ketika Shalawat Badar lahir,  menelusuri akar  penyebab shalawat ini menjadi kental dengan nuansa politik,  serta alasan di balik  realitas politik bahwa Shalawat ini akhirnya menjadi dipakai sebagai sarana mobilisasi kaum santri. Kata Kunci: Shalawat Badar, Pesantren, Sastra Lisan, Kontestasi Politik
Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019 Zuhro, R Siti
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4302.782 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v16i1.782

Abstract

   AbstrakTulisan ini membahas tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik. Hal tersebut bisa dilihat  dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satu kandidat menolak hasil pemilu. Adalah jelas pilpres belum selesai. Sekarang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres karena dua kandidat mengklaim sebagai pemenang pilpres.  Kata Kunci: Pendalaman Demokrasi, Pemilu Presiden, Politisasi Identitas, Pemerintahan Efektif, Membangun Kepercayaan.
Penguatan Sistem Presidensial Dalam Pemilu Serentak 2019 Efriza, Efriza
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4288.684 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v16i1.772

Abstract

AbstrakTulisan ini mencoba menjelaskan mengenai dinamika koalisi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan sekaligus menjelaskan upaya koalisi dalam pemilu serentak 2019. Tulisan ini menuju pada penjelasan mengenai penerapan sistem presidensial yang dapat dikatakan ada kelemahan karena diterapkannya sistem multipartai. Disamping itu, tulisan ini mengkritisi ketiadaan perubahan besar dari diterapkannya sistem pemilihan umum serentak 2019, yang disebabkan oleh masih diterapkannya presidential threshold dan masih lemahnya pelembagaan partai politik itu sendiri, sehingga pola koalisi yang dibangun oleh kedua pasangan calon presiden tetap bersifat pragmatis semata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilu Serentak 2019 membawa harapan terjadinya coattail effect, sehingga terjadi peningkatan dukungan politik di legislatif terhadap pemerintahan yang terpilih nantinya. Hal ini menunjukkan terjadinya penguatan terhadap sistem presidensial karena dukungan memadai di legislatif. Kata kunci: pemilu serentak, pemilihan presiden, koalisi, sistem multipartai, dan sistem presidensial
Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019 Margiansyah, Defbry
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4416.092 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v16i1.783

Abstract

AbstractThe rise of populism is a contemporary global phenomenon occurred in many part of the world, including Indonesia. The rising populism in the country has been epitomized by the emergence of two populist candidates, Jokowi and Prabowo, in the 2014 presidential election and recurring in the 2019 simultaneous election, which brings about new complexities in the dynamics of contemporary political contestation. The uniqueness of such competing populist politics is that both exploit the rhetoric of nationalism and social justice combined with the traits of respective candidates, in contrast to the conventional pattern of populists in other nations. This article attempts to analyze the transformation of competing populisms in two different elections and discusses its consequences to electoral politics, including the elaboration on populist’s working pattern in contestation processes and factors underlying the return of populism in Indonesia’s politics. Employing concept of populism in eclectic way and elite adjustment thesis, this paper demonstrates how populist politics is only instrumented as a vehicle of entrenched elite and oligarchic interests by pragmatically exploiting various aspects ranging from primordial identity, clientalistic relations, achievements and personalities of each candidates, instead of offering greater prospects for substantially political transformation and democratic deepening for the years to come.Keywords: Populism, Indonesia’s Election, Elite Adjusment, Identity Politics, Oligarchy, Democracy
Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi Sorik, Sutan
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4246.31 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v16i1.773

Abstract

AbstrakTulisan ini mengulas buku yang ditulis oleh Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef tentang Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. Ulasan berfokus pada tiga hal yaitu tentang dinamika pelaksanaan demokrasi dan pemilu di Indonesia dengan batasan pasca reformasi baik dari segi aspek normatif maupun empiris, bagaimana desain sistem penyelenggaraan pemilu, serta bagaimana pemecahan dan harapan untuk masa depan demokrasi dan kelembagaan penyelenggara pemilu agar mampu meng-upgrade demokrasi yang sedang dibangun. Walaupun ada kritik untuk buku ini tentang belum mengupas persoalan sumber daya manusia (SDM) yang memengaruhi performa lembaga-lembaga yang menjalankan demokrasi dan pemilu, akan tetapi ulasan ini sepakat dengan penulis bahwa masih perlu adanya penataan demokrasi dan pemilu di Indonesia.Kata kunci: Penataan Demokrasi dan Pemilu, Indonesia, Pasca Reformasi
Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca Pemilu 2019 Subkhi, Muhammad Imam
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4729.364 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v16i2.797

Abstract

Salah satu syarat untuk dapat memilih adalah menjadi pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bahkan, daftar ini tampaknya menjadi masalah klasik yang belum pernah diselesaikan, termasuk DPT untuk Pemilu Serentak 2019. Menggunakan metode kualitatif, makalah ini membahas mengapa DPT untuk Pemilu 2019 masih bermasalah, bahkan digugat di pengadilan, dan bagaimana mengatasi masalah ini. Meskipun UU No. 7/2017 tentang Pemilu menetapkan pendaftaran pemilih menggunakan metode pendaftaran pemilih berkelanjutan, penerapan metode ini belum memenuhi prasyarat. Setidaknya ada sebelas prasyarat yang harus dipenuhi. UU Pemilu tidak mengatur siapa yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan pembaruan data pemilih pada periode pasca pemilihan. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Indonesia juga belum mengorganisir mekanisme untuk memperbarui data pemilih setelah Pemilihan Umum 2019. Kondisi ini berkontribusi pada 'pincang' pemutakhiran pemilihan data selama periode pasca pemilihan. Idealnya, UU Pemilu harus dapat memfasilitasi komisi pemilihan untuk mengelola data pemilih yang berkelanjutan dari pemerintah yang diperbarui. Di masa depan, komisi pemilihan juga harus memadai untuk membangun kerja sama antar lembaga negara. Selain itu, komisi harus lebih dekat dengan pemilih untuk mewujudkan daftar pemilih yang terintegrasi, inklusif, komprehensif, akurat, dapat diakses, diinformasikan, transparan, aman, pribadi, efektif, dapat diterima, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan.Kata Kunci : pemilu, daftar pemilih, pendaftaran pemilih berkelanjutan, data pemilih yang mutakhir dan akurat, penyelenggara pemilu.
Pendanaan Negara kepada Partai Politik: Pengalaman Beberapa Negara Yanuarti, Sri
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4747.759 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v16i2.818

Abstract

Partai politik di banyak negara demokrasi memiliki fungsi yang sangat strategis. Banyak rekutmen pejabat publik maupun lembaga perwakilan senantiasa melibatkan partai politik. Sayangnya dari masa ke masa korupsi politik yang dilakukan oleh politisi maupun partai politik kian marak baik yang terjadi di Indonesia maupun di berbagai negara. Alasan klise yang selalu dimunculkan sebagai faktor pendorong terjadinya  korupsi oleh para politisi dan partai poltik karena  biaya kontestasi pemilu  dari tahun ke tahun semakin mahal. Selain itu  partai politik seringkali membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk melakukan berbagai kegiatan. Untuk menutupi berbagai kegiatannya seringkali partai politik maupun politisi mengandalkan dana dari para donatur yang mempunyai sumber daya keuangan besar di luar partainya, seperti sektor swasta dan korporasi. Akibatnya pada saat ini sektor swasta dan korporasi mempunyai kesempatan untuk memainkan peran politik yang semakin penting di dalam partai politik. Sayangnya donor seringkali mengharapkan semacam kompensasi atas sumbangan yang diberikan selama kampanye di masa pemilihan untuk mendapatkan keuntungan. Tulisan ini mendiskripsikan dan menganalisis pengaturan dana negara untuk partai politik dari berbagai negara sebagai pembelajaran. Pembelajaran dari berbagai negara tersebut penting agar prakek-praktek pengaturan dana politik serta bantuan langsung keuangan  negara untuk partai politik dapat meminiailisir dampak-dampak buruk yang terjadi melalui strategi yang lebih tepat. Adapun negara -negara yang menjadi rujukan perbandingan dalam tulisan ini adalah Jerman dan Amerika, Korea Selatan, Turki serta Chili dan Brazil.Kata Kunci: Partai Politik, Demokrasi, Pendanaan Negara
Meredam Konflik dalam Pusaran Siber dalam Proses Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilu Serentak 2019 Wulolo, Chastiti Mediafira; Renmaur, Edward Semuel
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4982.376 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v16i2.801

Abstract

Pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2019 merupakan pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah kontestasi politik di Indonesia. Berbagai cara dihalalkan oleh masing-masing kubu untuk meraih suara. Namun hal yang disesalkan adalah penggunaan isu-isu SARA yang dipolitisasi untuk saling menjatuhkan elektabilitas kompetitornya. Konflik besar yang terjadi pasca deklarasi Pemilu menjadi sorotan penting bagi peneliti, karena muncul konflik pada ranah siber yang dinilai berperan signifikan pada stabilitas keamanan dalam negeri jelang pengumuman rekapitulasi suara Pemilu serentak. Oleh karena itu tulisan ini akan membahas tentang apa saja konflik yang terjadi di ranah siber dan faktor apa saja yang menjadi pemicu serta bagaimana resolusi untuk meredam konflik tersebut. Metode penelitian yang digunakan deskriptif analisis yang dipadu dengan pendekatan kualitatif dalam menggali berbagai perspektif tentang konflik pada ranah siber jelang pengumuman rekapitulasi Pemilu 2019. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai sejumlah informan dan menelusuri berbagai informasi terkait melalui literatur, jurnal, buku dan dokumen relevan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa konflik yang terjadi pada ranah siber merupakan jenis peperangan informasi yang menggunakan isu-isu hoaks seputar Pemilu untuk mempengaruhi perspektif masyarakat Indonesia. Faktor yang menjadi pemicu konflik tersebut adalah lemahnya sistem penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan ambisi masing-masing pasangan calon yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan Pemilu. Resolusi konflik yang ditawarkan adalah dengan menggunakan aksi-aksi yang sifatnya teknis maupun berupa kebijakan yang dapat diterapkan pada ranah Siber maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya tulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi tentang solusi untuk meredam konflik pada pusaran siber dalam proses penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019. Kata Kunci: Deklarasi Pemilu, Peperangan Siber, Peperangan Informasi, Resolusi Konflik.
Paradoks Pemilu Serentak 2019: Memperkokoh Multipartai Ekstrem di Indonesia Nurhasim, Moch
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4783.259 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v16i2.819

Abstract

Pemilu serentak 2019 diyakini oleh sejumlah kalangan akan membahwa dampak signifikan bagi pembenahan sistem politik di Indonesia. Dampak itu sebagai konsekuensi bekerjanya efek ekor jas di satu sisi dan kecerdasan politik pemilih di sisi lain, pada saat pemilu diserentakkan penyelenggaraanya. Tetapi hasil Pemilu 2019 justru menunjukkan bukti yang berbeda, karena asumsi penerapan skema pemilu serentak justru meleset dan tidak terbukti. Ada kesalahan asumsi dan dalam memahami konteks teoretik maupun praktik di beberapa negara, sehingga menyebabkan bangunan desain pemilu serentak 2019 terkesan “serampangan”. Akibatnya hasil pemilu nyaris tidak berbeda sama sekali dengan pemilu dengan skema pileg mendahului pilpres, atau pemilu terpisah. Hal tersebut sebagai akibat para penyusun Undang-Undang Pemilu Serentak 2019 hanya mengandalkan keserentakan, dan tidak melihat keterhubungan antar sistem dan tidak ada perubahan sistem pemilu, sehingga pemilu serentak menghasilkan multipartai ekstrim. Hasil itu semakin memperkokoh kritik bahwa pemilu proporsional yang tidak disertai dengan perubahan fundamental secara teknis, tidak mungkin dapat mendorong multipartai moderat.Kata kunci: Pemilu Serentak, Multipartai Ekstrem, Penataan Sistem Pemilu

Page 24 of 56 | Total Record : 560

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2004 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 19, No 2 (2022): Tantangan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global Vol 19, No 1 (2022): Pemilu dan Praktik Politik Oligarkis Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi? Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue