Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Penelitian Politik

jpp
Website

Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Education, Social,

Social Sciences Other

Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

Arjuna Subject : -

Articles 560 Documents

18 19 20 21 22

Comparison of The Political Perceptions Between Radical Islam and Moderate Islam in Indonesia in The Reform Era Noor, Firman
Jurnal Penelitian Politik Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Era reformasi telah menjadi saksi bagi munculnya beragam bentuk pemikiran dan aksi politik yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Secara umum aksi dan pemikiran itu diwakili oleh dua model pandangan, yakni pandangan radikal dan moderat. Kalangan radikal, yang dalam tulisan ini diwakili oleh beberapa ormas Islam kontemporer berpandangan bahwa agama Islam memiliki sebuah alternatif yang kongkrit bagi bangsa Indonesia untuk menuju sebuah perubahan, sehingga sudah sepantasnya jika ajaran Islam diaplikasikan secara kaffah (menyeluruh). Sementara kalangan moderat, yang diwakili oleh partai politik Islam, meski secara umum menyetujui bahwa Islam memiliki konsep didalam kehidupan politik, berpandangan bahwa aplikasi yang hendaknya dilakukan harus bersifat kontekstual dengan melihat kenyataan sejarah dan keragaman sosial dan budaya bangsa. Tulisan ini berupaya untuk membedah pemikiran politik kedua kelompok ini dengan mengetengahkan persepsi keduanya seputar masalah peran Islam dalam politik, hubungan syariâ€™ah dan negara, keberadaan Pancasila dan demokrasi.

Politik Luar Negeri Indonesia: Refleksi dan Prediksi 10 Tahun Wuryandari, Ganewati
Jurnal Penelitian Politik Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi
Publisher : Pusat Penelitian Politik

In the last ten years, Indonesia has seen some principal changes in international and domestic affairs. As a result, Indonesian foreign policy need to be harmonized with these changes for contemporary and fixture interests. Ideally, this harmonization need to be addressed in conceptual fr ainework and foreign policy strategy which refers to national interests projection based on priority scale and national capabilities' reality. In a reflective way, this paper was looking back to the way Indonesian foreign policy in the reform era (1998-2008) responded to some international and domestic changes and how Indonesian foreign policy direction in the nest ten years might be that is based on future issues, problems and global challenges which potentially influence Indonesian foreign policy.

PERTAHANAN ASIA PASIFIK DALAM PUSARAN GLOBALISASI Haripin, Muhamad
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Globalization has dramatically changed state s threat perception and defence pas tune Furthermore newplayers and newforms of interconnectedness between state actors and non state actors shape the contemporarylandscape of international security Throughout Asia Pacific nation states have started to realize that it is lessrelevant to focus only on traditional military invasion Other challenges e g transnational crime and terrorismare awaitingfor government s swift yet effective response

KOALISI MODEL PARLEMENTER DAN DAMPAKNYA PADA PENGUATAN KELEMBAGAAN SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA A, Asrinaldi
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Penerapan model koalisi sistem parlementer dalam pelaksanaan sistem presidensial di Indonesia mendatangkanmasalah di lembaga legislatif. Artikel ini menjelaskan dampak yang muncul dari model koalisi sistem parlementeryang diterapkan dalam sistem presidensial. Akibatnya, perdebatan program pemerintah di lembaga legislatif tidaklagi dalam rangka pemenuhan kepentingan masyarakat, akan tetapi sekedar menunjukan sikap berseberangandengan pemerintah. Menariknya, partai pemerintah berkuasa justru melibatkan partai oposisi untuk terlibat dalampenyelenggaraan pemerintahan untuk menghindari ketegangan yang terjadi di lembaga legislatif. Pembentukankoalisi pemerintahan seperti ini justru tidak mencerminkan konsistensi dalam melaksanakan undang-undang dasar.Bahkan koalisi yang terbentuk justru hanya mengutamakan kepentingan politik ketimbang memperkuat ideologidalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artikel ini menjelaskan lebih mendalam dampak praktik koalisi modelparlementer ini terhadap penguatan kelembagaan politik dalam sistem presidensial.Kata kunci: Sistem Presidensial dan Penguatan Kelembagaan

Kontrak Sosial dan Pemilihan Umum Sanit, Arbi
Jurnal Penelitian Politik Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Social contract is a conception about new p ow e r relationship between elite and people which is formulated in order to fulfill a d em an d fo r p o litica l renewal which is need a continuity, not stagnation nor deterioration. We need to reconstruct any aspect o f social contract theory in order to understand about social contract relevance with general election. The general election as a contract social guaranteed rights and obligation ofthe voters and the leaders. The contract mechanism between voters and political candidate is related by trust. The object o f trust itse lf in general election is morality. The political contract consistency based on trust is afoundation fo r building a State as a moral entity, which is made by morally human being.

Indonesia Memilih Presidensial Amalia, Luky Sandra
Jurnal Penelitian Politik Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Based on the Indonesian constitution (Undang-Undang Dasar 1945), Indonesia decided to undertake presidential system since this system gives large proportion for president to create prosperities for its citizens. The preamble of UUD 1945 also consist ofcriteriafor being a good Indonesian president such as the president must be able to create public prosperities, to improve Indonesian people's intelligence, to make social justice for all citizens, to protect all citizens, and to make the world order. However, before the candidates are elected as president and vice president, they have to conduct political campaign in order to make Indonesian people aware of their programs and track records. The political campaign includes mass media campaign and interpersonal campaign. In this regards, the presidential election is a political education for all people indeed.

GLOBALISASI DAN KEMISKINAN DESA: ANALISA STRUKTUR EKONOMI POLITIK PEDESAAN Jati, Wasisto Raharjo
Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Artikel ini bertujuan menganalisis relasi politik antara desa dengan globalisasi. Analisa dalam artikel inikemudian dititikberatkan pada struktur ekonomi politik untuk melihat relasinya khususnya posisi desa dalamglobalisasi. Hasil paper menunjukkan bahwa secara historis, analisa terhadap pengaruh desa dalam globalisasisendiri dapat dibedakan menjadi dua paradigma yakni positif dan negatif. Dalam perspektif positif, desa sendirimengafirmasi berbagai strategi global dalam upaya membangun ekonomi mereka. Sedangkan dalam pengertiannegatif, desa telah menjadi termarjinalkan dan tertekan dalam sistem kapitalis.Kata Kunci : desa, globalisasi, ekonomi politik, desa global.

Pengawasan Intelijen Demokratik Sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM Yanuarti, Sri
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

AbstrakSalah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi negara adalah tidak adanya pengawasan intelijen yang dilakukan secara demokratis.Ã‚Â Khusus pada negara-negara yang berada pada masa transisi dari rejim otoriter ke rejim demokratik, pengawasan institusi intelijen secara demokratik menjadi keharusan. Hal ini dikarenakan, institusi-institusi intelijen pada masa lalu (rezim otoriter) biasanya berfungsi untuk melindungi pemimpin yang otoriter atau menjadi alat represif bagi masyarakatnya. Akibatnya; (1) Institusi intelijen lebih melayani kepentingan politik daripada pembuatan kebijakan; (2) Unit intelijen yang ditetapkan ditujukan untuk tujuan politik tertentu; (3) Petugas intelijen atau kebijakan intelijen diarahkan, diatur oleh kepentingan politik, atau partai politik, yang berafiliasi pada institusi intelijen.Tulisan ini melihat pentingnya pengawasan intelijen secara demokratik di Indonesia, mengingat sejarah intelijen pada masa lalu banyak yang disalahgunakan untuk memproteksi rezim yang ada. Selain itu, praktik intelijen juga dilakukan secara bebas karena mereka memiliki hak kekebalan atau imunity dengan dalih bahwa prinsip pekerjaan intelijen adalah kerahasiaan. Selain itu politisasi institusi intelijen pada masa lalu sangat tinggiKata Kunci : Intelijen, Pengawasan, Demokrasi, Pelanggaran HAM

Taking Religion More Seriously: Beyond Secular Assumption in Studying Religion and Politics in Indonesia Metera, Gde Dwitya Arief
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

AbstractÃ‚Â This review looks at two important recent publications by leading scholars on Indonesian politics namely Vedi HadizÃ¢â‚¬â„¢s Islamic Populism in Indonesia and the Middle East, and Michael BuehlerÃ¢â‚¬â„¢s The Politics of ShariÃ¢â‚¬â„¢a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia. Both publications have advanced the literature analytically by offering new approaches in a literature that is saturated by culturalist and, more recently, institutionalist arguments. BuehlerÃ¢â‚¬â„¢s book, however, is better-equipped in meeting the challenge offered by Benedict Anderson to understand the unique motive of religious politics in Indonesia than HadizÃ¢â‚¬â„¢s book. Buehler has managed to acknowledge the success of Islamist politics in Indonesia in asserting religious laws in the public sphere. Hadiz, by contrast, still treats the case of Indonesia as a case of failure of Islamist politics primarily by relying on the electoral performance of Islamist actors as an indicator. Ultimately, the two publications should be welcomed warmly by the student of religion and politics in Indonesia.Keywords: Islamist politics, Indonesian politics, Islamic populism, ShariÃ¢â‚¬â„¢a bylaws, Democratization.

Fenomena Post Democracy Party di Indonesia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya Noor, Firman
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

AbstrakDi era demokrasi saat ini beberapa partai di Indonesia nampak memiliki karakter unik dimana tidak tumbuh dari masyarakat dan bukan pula merupakan sebuah institusi yang awalnya adalah perantara antara anggota parlemen dengan masyarakat. Kehadiran partai berkarakter post-democracy itu sendiri ditengarai merupakan dampak dari kondisi kehidupan politik yang sudah bergeser dari bentuk demokrasi yang dianggap ideal. Dengan menggunakan pisau analisis dari Colin Crouch artikel ini membedah latar belakang dan karakter partai-partai di Indonesia saat ini, serta menguji sejauh mana partai-partai tersebut dapat disebut sebagai post-democracy. Pada bagian akhir artikel ini akan membahas berbagai potensi dampak yang ditimbulkan. Secara umum, tulisan ini memperlihatkanbahwa saat ini beberapa partai di Indonesia memang memiliki karakter partai post democracy. Namun, secara umum karakter itu bukan merupakan sesuatu hal yang permanen mengingat cenderung berpotensi semakin luntur seiring dengan makin lamanya partai-partai itu berkecimpung dalam kehidupan politik riil.Kata Kunci: Post-Democracy, Partai Politik, Oligarki, Regulasi.

Page 20 of 56 | Total Record : 560

18 19 20 21 22

Filter by Year

2004 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 19, No 2 (2022): Tantangan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global Vol 19, No 1 (2022): Pemilu dan Praktik Politik Oligarkis Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi? Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta selatan, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA