cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Politik
Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 560 Documents
 23   24   25   26   27 
Penyederhanaan Partai Politik Melalui Parliamentary Threshold: Pelanggaran Sistematis Terhadap Kedaulatan Rakyat Indrawan, Jerry; Aji, M Prakoso
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4682.672 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v16i2.802

Abstract

Sejak pemilu 2009, aturan Ambang Batas Parlemen (PT) sudah mulai diterapkan secara nasional di dengan tujuan mengurangi parpol yang lolos di DPR. Diharapkan aturan ini dapat menyederhanakan jumlah parpol di Indonesia yang dirasa sudah terlalu banyak. Namun, pertentangan terhadap aturan ini muncul karena PT terkesan melanggar kedaulatan rakyat dengan cara tidak memberikan kesempatan bagi calon legislatif untuk duduk di parlemen pusat, sekalipun berhasil meraih kursi di daerah pemilihannya, hanya karena parpolnya tidak lolos ambang batas secara nasional. Angka 4% yang ditetapkan sebagai ambang batas penulis anggap sebagai pelanggaran sistematis terhadap kedaulatan rakyat. Hal ini karena angka tersebut ditentukan hanya melalui proses kompromi elit, bukan kajian ilmiah, maupun lewat aspirasi masyarakat, yang tetap dapat menjaga tegaknya kedaulatan rakyat. Selama dua pemilu terakhir sejak PT diterapkan, jumlah parpol di Indonesia tidak berkurang, justru bertambah. Kondisi ini semakin menegaskan kegagalan PT dalam proses penyederhaan parpol di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa PT tidak berhasil melakukan penyederhanaan parpol. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif, dengan mengambil data-data melalui sumber sekunder, yaitu buku, jurnal, dan teks-teks lainnya. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber ahli yang diharapkan bisa memberikan masukan terkait penelitian ini. Temuan penelitian adalah bahwa konsep penyederhanaan parpol tidak dapat dilakukan berdasarkan PT, tetapi melalui pengurangan kursi di setiap daerah pemilihan, yang tidak melanggar kedaulatan rakyat. Kata Kunci: Ambang Batas Parlemen, Penyederhanaan Parpol, dan Kedaulatan Rakyat
Problematik Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) Pada Pemilu Serentak 2019 : Antara Regulasi dan Implementasi Ismanu, Muhammad Nuh
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4697.425 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v16i2.825

Abstract

Dalam penyelenggaraan suatu pemilihan umum terdapat penyelenggara yang memiliki peran penting sebagai petugas pemilihan di tingkat bawah, yaitu pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Penyelenggara dimaksud adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau yang disebut juga dengan Pantarlih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat diketahui bahwa Pantarlih memiliki peran sebagai pelaksana proses pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih dan KPPS memiliki peran sebagai pelaksana pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Faktor yang akan menentukan dalam pemenuhan kualifikasi SDM (Sumber Daya Manusia) yang dibutuhkan dalam pengisian jabatan tersebut adalah rekrutmen. Tulisan ini bermaksud membahas rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat TPS pada pemilu serentak 2019 dalam aspek regulasi dengan implementasinya. Dari pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran realitas pelaksanaan pemilu di tingkat TPS dan dapat menjadi bahan masukan untuk evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Kata Kunci: Proses Rekrutmen; Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS; Pemilu Serentak 2019. 
Ujaran Kebencian, Hoax dan Perilaku Memilih (Studi Kasus pada Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia) Sirait, Ferdinand Eskol Tiar
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4803.239 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v16i2.806

Abstract

Pilpres 2019 adalah pengulangan dari kontestasi 2 (dua) kandidat yang sebelumnya bertarung pada pilpres 2014. Kontestasi pilpres 2019 diwarnai dengan meluasnya penggunaan ujaran kebencian dan hoax, dimana salah satu medium terbesar dalam penyebarannya adalah pada media sosial. Sebagaimana hasil-hasil penelitian terdahulu, kampanye negatif dan hitam terutama diarahkan pada petahana. Penggunaan media sosial dan berita daring sebagai medium kampanye negatif dan hitam ini dikarenakan media sosial dan portal berita daring memiliki fitur-fitur yang sulit dikendalikan oleh petahana. Dengan menggunakan metode kualitatif, tulisan ini mencoba melihat dampak dari kampanye hitam terhadap perolehan suara capres petahana Joko Widodo. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa sedikit banyaknya kampanye negatif dan hitam memiliki dampak yang terbatas pada perolehan suara. Dampak ini terutama terlihat di daerah-daerah di mana faktor sosiologis memainkan peran penting dalam menentukan pilihan politik. Namun, ia tidak memiliki dampak pada daerah-daerah dimana faktor psikologis (yakni kedekatan partai) lebih berpengaruh. Singkatnya, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor-faktor sosiologis dan psikologis merupakan variable anteseden yang mempengaruhi relasi antara kampanye hitam dengan perolehan suara.Kata Kunci: ujaran kebencian, hoax, media digital, perilaku memilih, pilpres 
Review Buku : Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi Sorik, Sutan
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4642.39 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v16i2.836

Abstract

Tulisan ini mengulas buku yang ditulis oleh lima belas orang peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) dengan editor Syamsuddin Haris, tentang menimbang demokrasi dua dekade reformasi. Ulasan berfokus pada empat hal, yaitu tentang reformasi menuju sistem demokrasi, reformasi sistem perwakilan, pemilu, dan kepartaian, reformasi sektor kemanan, reformasi hubungan pusat-daerah, desentralisasi, dan politik lokal.Kata kunci: Menimbang Demokrasi, Dua Dekade Reformasi
Formula Konversi Suara Sainte Lague dan Dampaknya pada Sistem Kepartaian: Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Sweinstani, Mouliza Kristhopher Donna
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4945.992 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v16i2.812

Abstract

Dalam sebuah negara demokrasi, pilihan dari sistem pemilu perlu untuk dipilih dan dirumuskan secara komprehensif karena masing-masing memiliki konsekuensi politik yang berbeda. Tidak terkecuali di Indonesia, perubahan unsur sistem pemilu pada Pemilu Serentak 2019 juga memiliki konkuensinya tersendiri. Salah satu perubahan yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah perubahan formula elektoral dari Hare LR menjadi Sainte Lague (SLM). Dengan melakukan simulasi penghitugan formula Hare LR, SLM, dan dua alternatif lain, yaitu d’Hondt dan Hungarian Sainte Lague, diketahui bahwa SLM memberikan dampak yang nyaris identik dengan Hare LR dalam hal jumlah partai politik yang potensial dihasilkan. SLM masih berpotensi besar menghasilkan multipartai ekstrem karena formula ini tidak dapat secara optimal menyederhanakan partai politik terpilih. Kondisi ini tentunya membuat perubahan formula ini masih belum sejalan dengan kepentingan penguatan sistem presidensialisme yang memerlukan adanya penyederhanaan partai. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan perlunya perubahan formula elektoral dalam sistem daftar proporsional yang diterapkan di Indonesia. Dengan memperhatikan LSq dan BONUSRAT, studi ini merekomendasikan formula Hungarian Sainte Lague sebagai alternatif formula elektoral yang dapat digunakan di Indonesia.Kata Kunci: Formula Elektoral, Hare LR, Sainte Lague, Sistem Kepartaian
TREN DAN PEMICU KEKERASAN TERORGANISASI DI ASIA TENGGARA 1989–2018 Kristimanta, Putri Ariza
Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1080.119 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v17i1.851

Abstract

Penelitian ini mengelaborasi tren kekerasan terorganisasi di Asia Tenggara pada rentang waktu 1989–2018 menggunakan data primer Uppsala Conflict Data Program (UCDP). Berbeda dengan tren global yang menunjukkan kenaikan signifikan pada konflik non-negara, konflik berbasis-negara sedikit meningkat,  sedangkan konflik non-negara dan kekerasan sepihak sedikit menurun. Dalam hal intensitas konflik, jumlah korban jiwa tercatat tetap tinggi akibat perang antara Islamic State dan Filipina di Marawi, Mindanao pada tahun 2017. Terdapat 186 konflik berbasis-negara/bersenjata, 23 konflik non-negara, dan 78 kekerasan sepihak di Asia Tenggara yang tercatat di dataset. Jumlah konflik antarnegara dan konflik internal yang mengalami intervensi negara lain tetap rendah, sedangkan 183 dari 186 adalah konflik bersenjata intranegara. Perebutan wilayah adalah ketidakcocokan utama dengan jumlah 135 konflik bersenjata intranegara. Penelitian ini juga mengelaborasi pemicu kekerasan terorganisasi dengan menggunakan Myanmar sebagai contoh. Sebagai negara dengan tujuh dekade pengalaman insurgensi etnis, Myanmar mendominasi statistik dengan 83 konflik, jumlah tertinggi dalam konflik bersenjata intranegara. Ketegangan dan persamaan kepentingan antara tentara Myanmar (Tatmadaw) dan kelompok etnis bersenjata adalah pemicu utama dari insurgensi. Kemudian, terdapat tiga pemicu di tingkat nasional sesuai dengan konteks dan kompleksitas Myanmar, yaitu (1) ketegangan sipil vs militer; (2) identitas; dan (3) terpusat vs federasi, dan tiga pemicu di tingkat lokal, yaitu (1) otoritas atas penduduk; (2) kontrol atas wilayah; dan (3) akses terhadap sumber daya. Kata Kunci: Asia Tenggara, kekerasan terorganisasi, konflik bersenjata, konflik bersenjata intranegara, Uppsala Conflict Data Program
ETIKA PERANG DALAM ISLAM DAN TEORI JUST WAR Basyar, M. Hamdan
Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (810.684 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v17i1.854

Abstract

Etika perang dalam Islam sudah ada sejak masa Rasulullah. Ada tahapan yang jelas sebelum perang dilaksanakan. Dalam peperangan, non-kombatan tidak boleh dibunuh. Pasukan Islam juga tidak diperkenankan merusak lingkungan dengan merusak pohon atau pun membunuh binatang peliharaan. Tawanan perang diperlakukan dengan baik. Etika perang dalam Islam itu bila dikaitkan dengan teori just war, terlihat sedikit bermasalah. Di bawah jus ad bellum, ada posisi yang tidak setara dari penghuni dar al-Islam dan dar al-harb. Di bawah jus in bello, gagasan diskriminasi kombatan dan non-kombatan dalam Islam tidak setara dengan prinsip modern kekebalan non-kombatan.Kata kunci: etika perang, Islam, teori just war
STRATEGI PERTAHANAN MARITIM INDONESIA DI TENGAH DINAMIKA PERANG HIBRIDA KAWASAN LAUT CHINA SELATAN Fajri, M. Bahtiar
Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1290.161 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v17i1.846

Abstract

Dinamika lingkungan strategis di kawasan Laut China Selatan (LCS) terus mengalami perubahan. Dampaknya, Indonesia yang secara tegas mendeklarasikan dirinya sebagai non-claimant states turut dalam arena persengketaan. Upaya claimant-states (negara pihak) dalam merebutkan hak di LCS menciptakan sebuah perang unconventional yang dinamakan peperangan hibrida. Penelitian ini berfokus pada dinamika perang hibrida di kawasan LCS dan bagaimana strategi pertahanan Indonesia untuk menangkal jenis peperangan ini. Penelitian ini mengambil data dari berbagai sumber literatur kemudian dianalisis mengggunakan faktor lingkungan strategis dan kepentingan claimant-states yang dihubungkan dengan kondisi geopolitik dan geostrategis yang berkembang di kawasan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa peperangan hibrida memang benar-benar terjadi dengan berbagai macam bentuknya. Cara yang tepat bagi Indonesia untuk menangkalnya adalah dengan menyusun dan memperkuat strategi pertahanan maritimnya dan membentuk komponen utama melalui restrukturisasi K/L berdasarkan Militer, Politik, Ekonomi, Sipil, dan Informasi (MPESI). Strategi ini sangat bergantung pada kekuatan eskalasi dan penggunaan kekuatan militer negara di wilayah sengketa. Strategi ini juga memerlukan kajian lebih lanjut apabila terdapat pengaruh penggunaan senjata nuklir dari salah satu negara yang bersengketa.      Kata Kunci: Strategi Maritim Indonesia, Peperangan Hibrida, Sengketa Laut China Selatan
PENGUATAN KONEKTIVITAS LINTAS BATAS DALAM KERJA SAMA EKONOMI SUBREGIONAL Kartini, Indriana; Irewati, Awani; Rahman, Agus R; Pudjiastuti, Tri Nuke; Luhulima, CPF.; Dewi, Rosita; Raharjo, Sandy Nur Ikfal; Nufus, Hayati
Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (950.408 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v17i1.859

Abstract

Konektivitas yang dibangun negara, baik dalam lingkup bilateral, regional, maupun global berkelindan satu sama lain. Misalnya, kerja sama subregional berbasis konektivitas lintas batas yang tengah dibangun dalam kerangka IMT-GT, BIMP-EAGA, dan TIA-GT akan mendorong dan menguatkan sebuah kerja sama regional, seperti ASEAN Community, sesuai dengan Master Plan on ASEAN Connectivity. Studi ini difokuskan pada tiga hal, yakni  pertama, capaian dan tantangan pembangunan konektivitas lintas batas (fisik, kelembagaan, dan antarmasyarakat) melalui kerja sama ekonomi subregional; kedua, strategi penguatan konektivitas antarwilayah pertumbuhan subregional untuk mendukung konektivitas ASEAN; ketiga, strategi pemanfaatan konektivitas ASEAN berbasis kerja sama ekonomi subregional bagi Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitiatif yang bersifat eksploratif analitis, studi ini menemukan bahwa keterlibatan Indonesia dalam beberapa kerja sama ekonomi subregional membawa dampak positif bagi Indonesia, baik secara ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Namun, capaian dari beberapa kerja sama subregional ini lebih terlihat di kawasan Indonesia bagian barat dan tengah dibandingkan bagian timur. Tantangan ini yang harus dapat diselesaikan oleh pemerintah Indonesia untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan kerja sama subregional di semua kawasan di Indonesia dengan mendorong peran aktif pemerintah-pemerintah daerah untuk terlibat dalam kerja sama subregional yang melibatkan daerahnya. Kata kunci: konektivitas, lintas batas, subregional, IMT-GT, BIMP-EAGA, TIA-GT
POLITIK PERANG DAN PERAMPASAN ANGGARAN SEKTOR KESEHATAN Siga Tage, Petrus Kanisius
Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1012.035 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v17i1.844

Abstract

Politik kebijakan anggaran kesehatan adalah elemen penting dalam mendukung upaya percepatan pembangunan sektor kesehatan. Namun, dalam prosesnya, kebijakan soal anggaran justru mengabaikan sektor pembiayaan kesehatan dan lebih difokuskan pada sektor militer dan perang. Situasi ini menjadi semakin rumit di era ketidakpastian yang ditandai dengan peningkatan jumlah konflik, perluasan daerah konflik, dan penggunaan teknologi tempur berbiaya mahal. Persoalan “pengalihan paksa” anggaran kesehatan demi tujuan perang oleh sebuah kebijakan politik harus dianggap sebagai langkah keliru yang bisa membahayakan peradaban manusia, mengingat dalam beberapa dekade terakhir ini telah terjadi peningkatan tajam prevalensi berbagai jenis penyakit yang membutuhkan sokongan dana yang sangat besar. Problem yang ada mesti mendapat perhatian serius di tataran akademik dan pembelajaran politik maupun kesehatan guna mengadvokasi dampak dari perang terhadap kesehatan. Kata Kunci: Era ketidakpastian, kebijakan anggaran kesehatan, politik perang

Page 25 of 56 | Total Record : 560

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2004 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 19, No 2 (2022): Tantangan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global Vol 19, No 1 (2022): Pemilu dan Praktik Politik Oligarkis Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi? Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue