Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Konstitusi

jk
Website

Published by Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

ISSN : 18297706 EISSN : 25481657 DOI : 10.31078

Core Subject : Education, Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Jurnal Konstitusi merupakan media triwulanan guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian atau kajian konseptual tentang konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi terbit empat nomor dalam setahun (Maret, Juni, September, dan Desember). Jurnal Konstitusi memuat hasil penelitian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi serta isu-isu hukum konstitusi dan ketatanegaraan yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Konstitusi ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan.

Arjuna Subject : -

Articles 896 Documents

32 33 34 35 36

Analisis Perbandingan Peran Kamar Kedua Parlemen dan Kekuasaan Kehakiman dalam Proses Pemberhentian Presiden Faiz, Pan Mohamad; Redhani, Muhammad Erfa
Jurnal Konstitusi Vol 15, No 2 (2018)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Proses pemakzulan atau pemberhentian Presiden menurut UUD 1945 melibatkan secara aktif tiga lembaga negara berbeda, yaitu DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Proses akhir dari pemberhentian Presiden bukanlah di tangan Mahkamah Konstitusi, namun terletak pada sidang istimewa MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, anggota MPR yang berasal dari anggota DPD sebenarnya memiliki peran terbatas secara perorangan untuk turut serta menentukan pemberhentian Presiden karena tidak melibatkan DPD secara kelembagaan sebagai kamar kedua parlemen (second chamber). Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis perbandingan mengenai sejauh mana peran kamar kedua parlemen dan kekuasaan kehakiman dalam proses pemberhentian Presiden di lima belas negara berbeda, baik terhadap negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial, sistem parlementer, ataupun sistem campuran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan perbandingan konstitusi dengan bersumber pada studi kepustakaan. Berdasarkan analisis perbandingan yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa kamar kedua parlemen di banyak negara memiliki peran sangat penting dalam menentukan pemberhentian Presiden. Kemudian, sebagian besar negara yang diteliti juga turut melibatkan kekuasaan kehakimannya melalui Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, atau Dewan Konstitusi. Lembaga ini menilai usulan atau dakwaan dari parlemen mengenai bersalah atau tidaknya Presiden atas dugaan pelanggaran konstitusi atau kejahatan pidana lainnya. Meskipun demikian, negara-negara tersebut umumnya tetap menyerahkan keputusan akhir mengenai pemberhentian Presiden kepada parlemen.The impeachment process against the President according to the 1945 Constitution of Indonesia actively involves three different state institutions, namely the House of Representative (DPR), the Constitutional Court (MK), and the People’s Consultative Assembly (MPR). The final process of the impeachment in Indonesia is not in the hand of the Constitutional Court, but it lies in a Special Session of the MPR consisting of members of the DPR and members of the Regional Representative Council (DPD). Thus, the individual role of the MPR members who come from the DPD members to participate in determining the impeachment of the President is limited because it does not involve the DPD institutionally as the second chamber of parliament. Therefore, this research aims to provide a comparative analysis concerning the roles of the second chamber of parliament and judicial power in the impeachment process against the President in fifteen countries that implement three different systems of government, which are the presidential system, the parliamentary system, and the semi-presidential system. This research used a qualitative method and a comparative constitutional approach based on a literature study. It concluded that the second chamber of parliament in various countries has very important roles in deciding the impeachment process of the President. Moreover, the judicial powers through the Constitutional Court, the Supreme Court or the Constitutional Council also involved in deciding whether the President is guilty of the alleged violations against the constitution or common criminal offenses. Nevertheless, in most of the countries studied, the final decision on the impeachment process based on the Court’s decision is still given to the parliament.

Gelap-Terang Panca Sila: Otokritik Atas Teks Sejarah Yang Melenceng Polamolo, Susanto
Jurnal Konstitusi Vol 15, No 2 (2018)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Indonesia pernah melalui masa sulit di rezim Orde Baru. Kala itu, segala sesuatu yang paralel dengan khususnya sejarah seputar perumusan dasar negara (Panca Sila), menjadi begitu sulit untuk diperoleh, apalagi untuk mengemukakan fakta yang sebenarnya. Penelusuran dokumen-dokumen sejarah begitu minim didukung pemerintah, dokumen-dokumen itupun tercecer di mana-mana, publik hanya diedukasi dengan pendidikan sejarah dari para sejarawan versi pemerintah saja. Bukan karena Orde Baru telah menjadi masa lalu, tetapi, karena apa yang disebut sebagai sumber-sumber primer perlu diperiksa kembali. Di antaranya seperti: Naskah UUD 1945, yang disusun M. Yamin; Risalah Sidang BPUPKI-PPKI yang disusun oleh Sekretariat Negara; Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI, yang disusun oleh Nugroho Notosusanto (dkk); Piagam Jakarta, yang disusun oleh Endang Saifuddin Anshari; Sejarah Pemikiran Tentang Panca Sila, yang disusun oleh Pranarka. Sumber-sumber ini diam-diam diterima, dan diam-diam pula diakui bermasalah, atau diragukan keotentikannya. Persoalan tersebut semakin diperjelas dengan temuan sejumlah arsip oleh para sejarawan tata negara seperti A.B. Kusuma, di mana sebelumnya, “Panitia Lima” (1975) telah pula menegaskan bahwa sumber-sumber yang dipakai pemerintah tidak valid, di antaranya adalah naskah yang disusun M. Yamin. Maka, sejarah perumusan Panca Sila kadang berada di jalan bersimpang, simpang batas-tegas pertentangan tentang keotentikan sumber sejarah, menjadi tugas utama agar sumber-sumber tersebut diuji satu dengan lainnya (metode heuristik dan konklusi eksplanatoris). Agar mengerucut satu kesimpulan yang utuh dan sistematis mengenai sejarah perumusan dasar negara dan pemikiran-pemikiran yang dikemukakan di dalamnya menjadi satu kesatuan pemahaman atas kenyataan, dan agar menguatkan sendi-sendi konstitusionalitas kita hari ini yang mulai tercerabut dari akar sejarahnya, bagaikan “inang yang dipaksa berpisah dari induknya”.Indonesia had been through a difficult period in the “Orde Baru” regime. At that time, everything parallel with history especially around the basic principle of the state (Panca Sila) became so difficult to obtain, especially to express the facts. The tracking of historical documents was so poorly endorsed by the government. The documents were scattered everywhere. The public was only educated with historical education from only government version historians. Not because the “Orde Baru” has become the past, but, because the so-called primary sources need to be checked again. Among them are: Naskah UUD 1945, compiled by M. Yamin; Risalah Sidang BPUPKI-PPKI, prepared by State Secretariat; Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI, compiled by Nugroho Notosusanto (et.al); Piagam Jakarta, prepared by Endang Saifuddin Anshari; Sejarah Pemikiran Tentang Panca Sila, prepared by Pranarka. The above sources are secretly accepted, and secretly admittedly problematic, or are doubted the authenticity. The issue was further clarified by the findings of archives by state historians such as A.B. Kusuma, in which before, the “Panitia Lima” (1975) had also asserted that the sources used by the government were invalid, one of them was the text compiled by M. Yamin. Thus, the history of Panca Sila sometimes in a stray way of disputes about the historical sources authenticity. That became the primary task for which resources were tested against each other (heuristic methods and explanatory conclusions). In order to conceal a whole and systematic conclusion about the history of the basic formulation of the state and the ideas expressed in it become a unity of understanding of reality, in order to strengthen the joints of our constitutionality today which begins to be uprooted from its historical roots, like “a host which is forced to apart from its main”.

Konstitusionalitas Hak Perguruan Tinggi untuk Mengelola Kekayaan Negara Eddyono, Luthfi Widagdo
Jurnal Konstitusi Vol 15, No 2 (2018)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Pada 12 Desember 2013, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan perkara 103/PUU-X/2012. Perkara tersebut diajukan oleh para mahasiswa hukum dari Universitas Andalas yang pada pokoknya mempersoalkan salah satunya terkait dengan konstitusionalitas hak pengelolaan kekayaan negara kepada perguruan tinggi yang sejatinya memang rentan untuk disalahgunakan. Tulisan ini akan mengkaji putusan tersebut, serta putusan atas isu-isu lainnya untuk melihat keterkaitan satu sama lain seperti mengenai konstitusionalitas penyelenggaraan perguruan tinggi negeri badan hukum. Tulisan ini juga mengaitkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan putusan-putusan sebelumnya secara komprehensif. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan penyerahan hak pengelolaan kekayaan negara kepada perguruan tinggi adalah konstitusional, selama kepemilikan atas kekayaan negara tersebut tidak dialihkan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah. Walau demikian, fakta yang terungkap dalam persidangan, pemerintah justru telah memberi “fleksibilitas” dalam tata kelola dan manajemen keuangan perguruan tinggi, baik dalam pengalokasian maupun dalam penggunaan dana baik yang bersumber dari APBN maupun dari sumber-sumber pendanaan lainnya yang tentu saja rentan untuk disalahgunakan, sehingga penulis merekomendasikan urgensinya pengaturan tata kelola perguruan tinggi agar terhindar dari penyalahgunaan pengelolaan dan termasuk pencegahan atas tindakan koruptif.On December 12, 2013, the Constitutional Court has ruled the case 103/PUU-X/2012. The case was filed by law students from the University of Andalas who questioned related to the constitutionality of the right of the management of state assets handled by universities that are actually vulnerable to misuse. This paper will examine the decision, as well as the decision on other issues to see the interrelationship of each other such as the constitutionality of the organization of state universities legal entities. This paper also links the Decision with previous decisions in a comprehensive description. Ultimately, the Constitutional Court has declared that the transfer of state property rights to universities is constitutional, as long as the ownership of the state’s property is not transferred and its execution is carried out in accordance with the requirements stipulated by the government. Nevertheless, the facts revealed in the trial even the government has given “flexibility” in the management and financial management of universities, both in the allocation and in the use of funds either sourced from the state budget or from other sources of funding which of course vulnerable to abuse. That is why the author recommend the urgency of governance regulations of universities to avoid misuse of management and including the prevention of corrupt acts.

Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Ditinjau dari UUD 1945 Kurniawan, M. Beni
Jurnal Konstitusi Vol 15, No 3 (2018)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Penelitian ini mengkaji permasalahan, pertama: pengaturan dan mekanisme pembubaran Ormas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, konstitutionalitas Pasal 61 dan 62 Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pembubaran Ormas ditinjau dari UUD 1945 dan Konsep Negara Hukum. Pasal 61 dan 62 Perppu Nomor 2 Tahun 2017 memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk membubarkan Ormas secara sepihak tanpa adanya due process of law terlebih dahulu. Hal ini tentu bertentangan dengan konsep Negara hukum yang mengedepankan adanya pembatasan kekuasaan dan kebebasan berserikat yang dijamin dalam UUD 1945. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat perskriptif dengan maksud memberikan solusi terhadap permasalahan Ormas di Indonesia. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pasal 61 dan 62 Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membubarkan Ormas secara sepihak adalah Inkonstitutional karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 tentang Indonesia sebagai Negara Hukum dan Pasal 28E ayat 3 tentang kebebasan berserikat. Perlu adanya revisi terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dengan tetap memberikan kewenangan kepada Badan Peradilan (MA atau MK) dalam memutuskan pembubaran Ormas. Perlu juga adanya pembatasan waktu terhadap Badan Peradilan dalam memutus perkara pembubaran Ormas untuk menghindari ketidakpastian perkara dan inefisiensi waktu.The problem in this study, first: how the arrangement and mechanism for the dissolution of social organization in Indonesia’s Laws, second: how the Constitutionality of Article 61 and 62 of Government Regulation In Lieu Of Law No. 2 of 2017 regulates the Dissolution of social organization reviewed from the 1945 Constitution and the Rule of Law’s Concept. Article 61 and 62 of Government Regulation In Lieu Of Law No. 2 of 2017 authorize the Government to dissolve social organization without any due process of law in advance. This is certainly contrary to the concept of rule of law which puts forward the existence of restrictions on power and the freedom of association guaranteed in the 1945 Constitution. This research is a normative and prescriptive in order to provide solutions to the problems of social organization in Indonesia. As a result of the researc, it can be concluded that Article 61 and 62 of Perppu No. 2 of 2017 which gives authority to the government to dissolve social organization unilaterally is inconstitutional because Contrary to the Article 1 paragraph 3 of Indonesia as a State of Law and Article 28 E paragraph 3 concerning freedom of association. Also, there needs to be a revision of Government Regulation In Lieu Of Law No. 2 of 2017 with still giving authority to the Judicial Boards (MA or MK) in deciding the social organization dissolution. It is also necessary to limit the time to the Judicial Boards in deciding cases of the dissolution of the social organization to avoid an uncertain case and an inefficient time.

Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain Ghoffar, Abdul
Jurnal Konstitusi Vol 15, No 3 (2018)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Soal syarat minimal dukungan pencalonan presiden (presidential threshold) di Indonesia terus diperdebatkan, terutama soal konstitusionalitas dari persyaratan tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji Putusan MK terkait persoalan presidential threshold sekaligus melihat apakah negara lain juga menerapkan sistem tersebut. Kajian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Kajian ini menyimpulkan sebagai berikut. Pertama, MK telah dua kali memutuskan konstitusionalitas ambang batas pencalonan presiden. Dalam putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, MK menyatakan bahwa pengaturan ambang batas adalah open legal policy, yang kemudian dikuatkan kembali dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017. Kedua, di negara-negara yang menganut sistem presidensil, seperti Amerika, Brazil, Peru, Meksiko, Kolombia, dan Kyrgyzstan, ambang batas tidak dikenal. Mereka menerapkan sistem terbuka pencalonan tanpa dipersyaratkan dukungan. Meski demikian, sistem pemerintahan mereka juga tergolong stabil, seperti yang dicontohkan oleh Amerika Serikat.Dispute on presidential threshold required for the Presidential election in Indonesia remains intense, particularly in regard to the constitutionality of this requirement. This study examines decisions given by the Constitutional Court on the Presidential Threshold as well as analyses if other countries have applied a similar system. The method used in this study is juridical normative. It can be concluded that the Constitutional Court has made two decisions on the constitutionality of the Presidential Threshold. Stated on Decision Number 51-52-59/PUU-VI/2008, the Constitutional Court regarded the threshold requirement for the presidential election as an open legal policy, strengthened by Decision Number 53/PUU-XV/2017. Meanwhile, in other presidential countries such as United State of America (USA), Brazil, Peru, Mexico, Columbia, and Kyrgyzstan, there is no place for presidential threshold. They apply an open candidacy without setting any threshold of supports. Nevertheless, USA for example, has successfully demonstrated a stable form of the government under that system.

Penetapan Harga Eceran Tertinggi Komoditas Pangan sebagai Hak Konstitusional dalam Perspektif Negara Kesejahteraan Isharyanto, Isharyanto
Jurnal Konstitusi Vol 15, No 3 (2018)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Penelitian ini mengkaji tentang penetapan harga eceran tertinggi sebagai intervensi pemerintah untuk mewujudkan hak konstitusional atas kedaulatan pangan dalam perspektif Negara Kesejahteraan. Pangkal argumentasi adalah ketersediaan pangan yang cukup akan menentukan kualitas sumber daya manusia dan stabilitas sosial politik sebagai prasyarat untuk melaksanakan pembangunan. Pangan merupakan variabel penting yang bisa digunakan untuk memperkuat basis material negara, sebagai sarana menjalankan fungsi reproduksi sosial sekaligus penentu keberlangsungan hidup sebuah bangsa. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, pemerintah mempunyai pedoman dalam menetapkan kebijakan harga dengan tujuan untuk stabilisasi harga termasuk terhadap komoditas pangan. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yang merupakan sebuah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hasil eceran tertinggi merupakan perbuatan pemerintah (bestuurhandeling) sebagai salah satu contoh intervensi negara dalam rangka mewujudkan hak konstitusional atas kedaulatan pangan. Kebijakan tersebut bertujuan menstabilkan harga pangan, mengurangi ketidakpastian petani, dan menjamin konsumen. Dalam hal ini, setiap warga negara akan memperoleh pangan yang cukup dengan harga yang wajar.This paper discusses the determination of the highest retail price as a government intervention to realize the constitutional right to food sovereignty in the perspective of the Welfare State. The basis of the argument is that sufficient food availability will determine the quality of human resources and socio-political stability as a prerequisite for carrying out development. Food is an important variable that can be used to strengthen the country's material base, as a means of carrying out the function of social reproduction as well as determining the survival of a nation. By paying attention to the laws and regulations, the government has guidelines in setting price policies with the aim of stabilizing prices including food commodities.The discussion was conducted using normative legal research, which is a study that examines the study of documents, namely using various secondary data such as legislation, court decisions, legal theories, and can be in the form of opinions of scholars.The results of the discussion show that the government's actions in determining the highest retail price are the government's actions (bestuurhandeling) as one example of state intervention in order to realize the constitutional rights to food sovereignty. The policy aims to stabilize food prices, reduce farmers' uncertainty, and guarantee consumers. In this case, every citizen will get enough food at a reasonable price.

Perlindungan Hak Konstitusional untuk Bebas dari Penyiksaan di Indonesia Patra, Rommy
Jurnal Konstitusi Vol 15, No 3 (2018)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Upaya mencegah dan menghapus praktik penyiksaan di Indonesia bukanlah persoalan yang mudah. Meski sudah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan mengakui hak untuk bebas dari penyiksaan sebagai HAM dan hak konstitusional, namun praktik penyiksaan di Indonesia masih juga berlangsung secara massif. Permasalahan dalam penelitian ini, pertama, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan praktik penyiksaan masih terjadi di Indonesia? Kedua, upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah dan menghapus praktik penyiksaan dalam memperkuat perlindungan HAM dan hak konstitusional untuk bebas dari penyiksaan di Indonesia? Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil kajian memperlihatkan bahwa, pertama, sejumlah faktor yang menyebabkan masih terjadinya praktik penyiksaan di Indonesia: (1) tidak adanya aturan hukum yang tegas dan memberikan sanksi yang berat kepada pelaku penyiksaan; (2) terinstitusionalisasinya praktik kekerasan dan penyiksaan di jajaran penegak hukum serta permisifnya masyarakat terhadap praktik tersebut; (3) mekanisme perlindungan dan pemberian kompensasi terhadap korban penyiksaan masih belum memadai. Kedua, perbaikan yang harus dilakukan mencakup: (1) adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dengan membuat kebijakan penghapusan tindakan penyiksaan, seperti membuat Undang-Undang khusus menentang penyiksaan; (2) penataan institusi Kepolisian, Kejaksaan, TNI, Lembaga Pemasyarakatan serta lembaga-lembaga lainnya dengan meningkatkan pengawasan, memberikan sanksi yang tegas dan dilakukannya proses hukum jika masih terdapat praktik penyiksaan yang dilakukan. Selain itu perlu diberikan pendidikan HAM bagi personil institusi-institusi tersebut; (3) meningkatkan partisipasi masyarakat agar memiliki kesadaran untuk melawan setiap praktik kekerasan dan penyiksaan; (4) mengoptimalkan peranan lembaga seperti Komnas HAM dan LPSK untuk memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap korban. (5) harus adanya pemenuhan terhadap hak-hak korban yang menjadi korban dari praktik penyiksaan.Efforts to prevent and eliminate the practice of torture in Indonesia are not easy. Although it has ratified the Convention Against Torture and recognizes the right for freedom from torture as human rights and constitutional rights, the practice of torture in Indonesia is still massive. The problem is, what factors cause the practice of torture to still occur in Indonesia? Then what efforts should be made to prevent and eliminate the practice of torture in strengthening human rights protection and constitutional rights for freedom from torture in Indonesia? The approach used in this study is the statute approach, case approach and conceptual approach. The results of the study show a number of factors that leads to the practice of torture in Indonesia: (1) the absence of strict legal rules and severe sanctions for perpetrators of torture; (2) institutionalization of the practice of violence and torture in the ranks of law enforcement as well as the permissiveness of the community towards the practice; (3) the mechanism for protecting and providing compensation to victims of torture is still inadequate. The improvements that must be made include: (1) a strong commitment from the government by making a policy of abolishing acts of torture, such as making a special law against torture; (2) structuring of the Police, Prosecutor's Office, TNI, Correctional Institutions and other institutions by increasing supervision, providing strict sanctions and carrying out legal proceedings if there are still practices of torture carried out. In addition, it needs education of human rights for personnel of these institutions; (3) increasing community participation in order to have awareness to fight every practice of violence and torture; (4) optimizing the role of institutions such as Komnas HAM and LPSK to provide protection and assistance to victims. (5) there must be rights fulfillment to the victims who become the victims of the practice of torture.

Positivisasi Syariah di Indonesia, Legalisasi atau Birokratisasi? Fauzan, Pepen Irpan; Fata, Ahmad Khoirul
Jurnal Konstitusi Vol 15, No 3 (2018)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Tulisan ini mengkaji pemberlakuan hukum syariah sebagai bagian dari hukum nasional Indonesia. Ada dua permasalahan pokok yang dibahas: pertama, bagaimanakah posisi hukum Islam dalam tubuh hukum nasional? Kedua, apakah legalisasi syariah telah mencerminkan idealitas hukum syariah bagi masyarakat Islam Indonesia? Untuk membahas dua permasalahan ini, penulis memfokuskan pada UU tentang Zakat, wakaf dan haji. Dari kajian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan beberapa hal: pertama, keberadaan UU terkait zakat, wakaf dan haji merupakan perwujudan penerimaan sistem hukum Indonesia terhadap pemberlakuan hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional. Kedua, meski telah masuk dalam sistem hukum nasional, namun UU tentang zakat, wakaf dan haji mempunyai kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya terletak bahwa hukum Islam telah menjadi hukum positif, sehingga pemberlakuannya menjadi mutlak di tengah masyarakat. Kelemahannya, UU itu lebih menitikberatkan pada persoalan administratif, dari pada mandatory. Konsekuensinya, UU tersebut tidak lebih dari sekedar birokratisasi-syari’ah.This paper examines the implementation of sharia as part of Indonesian national law. There are two main issues that are discussed: first, what is the position of Islamic law in the body of national law? Second, does the legalization of sharia reflect the ideal of shariah for Indonesian Islamic society? To discuss the two issues, the authors focus on the Law on Zakat, wakaf and hajj. From the writer's study, it can be concluded: First, the existence of the zakat, wakaf and hajj laws is the embodiment of acceptance of Indonesian legal system towards the implementation of Islamic law as an integral part of national law. Second, although it has been included in the national legal system, the Law of zakat, wakaf and hajj has strengths and weaknesses. Its strength lies in that Islamic law which has become a positive law, so its enforcement becomes absolute in society. The weakness is that the Law focuses on administrative matters rather than mandatory. Consequently, the law is nothing more than a shari'ah-bureaucratization.

Aspek-Aspek Konstitusional Penodaan Agama Serta Pertanggungjawaban Pidananya di Indonesia Ramdan, Ajie
Jurnal Konstitusi Vol 15, No 3 (2018)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Penodaan agama dalam konteks penafsiran konstitusi telah dijabarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009. UU Pencegahan Penodaan Agama tidak menentukan pembatasan kebebasan beragama, akan tetapi pembatasan untuk mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama serta pembatasan untuk melakukan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia. Pembatasan-pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Tulisan ini akan menganalisis aspek-aspek konstitusionalitas penodaan agama serta pertanggungjawaban pidana dalam kasus yang dialami oleh Basuki Tjahaja Purnama. Karena pidatonya di kepulauan seribu memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 156a KUHPidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.JktUtr. Konsep pertanggungjawaban pidana (criminal liability /toerekeningvatsbaarheid) atau sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Analisis pertanggungjawaban pidana dalam delik penodaan agama Islam dalam tulisan ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana, putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009, Putusan Pengadilan tentang Penodaan Agama dan perbandingan pertanggungjawaban pidana di Belanda dan Inggris.Blasphemy in the context of interpretation of the constitution has been elaborated by the Constitutional Court (MK) in Decision Number 140/PUU-VII/2009 The Prevention of Blasphemy Law does not specify restrictions on religious freedom, but restrictions on issuing feelings or committing acts of hostility, abuse or desecration against a religion as well as restrictions on interpretation or activities that deviate from the principles of the teachings of the religion adopted in Indonesia. These restrictions can only be done by Law with the sole purpose of guaranteeing recognition and respect for the freedom of others and to fulfill just demands in accordance with moral considerations, religious values, security and public order in a democratic society. [vide Article 28J paragraph (2) of the 1945 Constitution]. This paper will analyze aspects of constitutionality of blasphemy and criminal liability in the case experienced by Basuki Tjahaja Purnama. Because his speech in the thousand islands fulfilled the elements of criminal acts in Article 156a of the Criminal Code based on the North Jakarta District Court Decision Number 1537/Pid.B/2016/PN.JktUtr. The concept of criminal liability (criminal liability/toerekeningvatsbaarheid) or actually does not only involve legal matters, but also concerns the general moral values or morality adopted by a society or groups in society. Analysis of criminal responsibility in the Islamic blasphemy offense in this paper uses the theory of criminal responsibility, Constitutional Court decision No. 140/PUU-VII/2009, Court Decision on Blasphemy and a comparison of criminal liability in the Netherlands and England.

Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Agustine, Oly Viana
Jurnal Konstitusi Vol 15, No 3 (2018)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Keberlakuan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum yang diakui di Indonesia selalu menarik untuk dilakukan penelitian. Indonesia yang terpengaruh dengan sistem hukum civil law pada dasarnya tidak mengikatkan diri pada yurisprudensi. Namun apabila ada putusan yang dianggap kontradiksi dengan putusan sebelumnya menjadi perdebatan mengenai bagaimana keberlakuan yurisprudensi yang telah ada. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kewenangannya tersebut, terkadang Mahkamah Konstitusi dibenturkan dengan putusan terdahulu yang telah menjadi landmark namun tidak diikuti. Dengan kata lain, terdapat kontradiksi antara putusan yang terdahulu dengan putusan yang ada saat ini. Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana keberlakuan yurisprudensi pada pengujian undang-undang dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Metode analisis yang digunakan adalah studi pustaka dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa yurisprudensi adalah sumber hukum yang dapat menjadi rujukan dalam memutus suatu perkara pengujian undang-undang namun tidak mengikat hakim untuk menyimpanginya berdasarkan alasan yang logis sesuai dengan pinsip the judiciary independence dan judiciary accountability serta konsepsi the living constitution.The enforceability of jurisprudence as one of the recognized legal sources in Indonesia is a compelling research topic. Indonesia that uses the civil law on law system does not bind to jurisprudence. Nevertheless, if there is a decision that is contradictory to the previous one, that will be a debate over how the enforceability of the existed jurisprudence. The Constitutional Court as one of the judicial authority has the authority to examine the law against the Constitution 1945 of the State of the Republic of Indonesia. In its authority, the Constitutional Court is bumped by a previous decision which has become a landmark but was not followed. In other words, there is a contradiction between the previous decision and the present decision. This research will see how the enforceability of jurisprudence on the judicial review in the decision of the Constitutional Court. The analysis method used is literature study using case study approach. The conclusion available in this study is that jurisprudence is a source of law that can be a reference in a union of judicial review cases but not bound by judges to deviate based on logical reasons in the judiciary independence and judiciary accountability as well as the conception of the living constitution.

Page 34 of 90 | Total Record : 896

32 33 34 35 36

Filter by Year

2010 2022

Filter By Issues

All Issue Vol 19, No 4 (2022) Vol 19, No 3 (2022) Vol 19, No 2 (2022) Vol 19, No 1 (2022) Vol 18, No 4 (2021) Vol 18, No 3 (2021) Vol 18, No 2 (2021) Vol 18, No 1 (2021) Vol 17, No 4 (2020) Vol 17, No 3 (2020) Vol 17, No 2 (2020) Vol 17, No 1 (2020) Vol 16, No 4 (2019) Vol 16, No 3 (2019) Vol 16, No 2 (2019) Vol 16, No 2 (2019) Vol 16, No 1 (2019) Vol 16, No 1 (2019) Vol 15, No 4 (2018) Vol 15, No 4 (2018) Vol 15, No 3 (2018) Vol 15, No 3 (2018) Vol 15, No 2 (2018) Vol 15, No 2 (2018) Vol 15, No 1 (2018) Vol 15, No 1 (2018) Vol 14, No 4 (2017) Vol 14, No 4 (2017) Vol 14, No 3 (2017) Vol 14, No 3 (2017) Vol 14, No 2 (2017) Vol 14, No 2 (2017) Vol 14, No 1 (2017) Vol 14, No 1 (2017) Vol 13, No 4 (2016) Vol 13, No 4 (2016) Vol 13, No 3 (2016) Vol 13, No 3 (2016) Vol 13, No 2 (2016) Vol 13, No 2 (2016) Vol 13, No 1 (2016) Vol 13, No 1 (2016) Vol 12, No 4 (2015) Vol 12, No 4 (2015) Vol 12, No 3 (2015) Vol 12, No 3 (2015) Vol 12, No 2 (2015) Vol 12, No 2 (2015) Vol 12, No 1 (2015) Vol 12, No 1 (2015) Vol 11, No 4 (2014) Vol 11, No 4 (2014) Vol 11, No 3 (2014) Vol 11, No 3 (2014) Vol 11, No 2 (2014) Vol 11, No 2 (2014) Vol 11, No 1 (2014) Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 4 (2013) Vol 10, No 4 (2013) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 4 (2012) Vol 9, No 4 (2012) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 2 (2012) Vol 9, No 2 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 6 (2011) Vol 8, No 6 (2011) Vol 8, No 5 (2011) Vol 8, No 5 (2011) Vol 8, No 4 (2011) Vol 8, No 4 (2011) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2011) Vol 8, No 1 (2011) Vol 7, No 6 (2010) Vol 7, No 6 (2010) Vol 7, No 5 (2010) Vol 7, No 5 (2010) Vol 7, No 4 (2010) Vol 7, No 4 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2010) Vol 7, No 1 (2010) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalkonstitusi@mkri.id

Editorial Address
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6. Jakarta 10110

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official jurnalkonstitusi@mkri.id

Editorial Address Jl. Medan Merdeka Barat No. 6. Jakarta 10110

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalkonstitusi@mkri.id

Editorial Address
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6. Jakarta 10110

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA