cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suparna Wijaya
Contact Email
sprnwijaya@pknstan.ac.id
Phone
+6287780663168
Journal Mail Official
jpi.jurnal@pknstan.ac.id
Editorial Address
Jl. Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan 15222 Phone: (021) 7361654-58, Ext. 292 /Fax: (021) 7361653
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)
Published by Politeknik Keuangan Negara STAN
ISSN : -     EISSN : 25990535     DOI : https://doi.org/10.31092/jpi
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Perpajakan, termasuk: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan PPn BM, KUP, Bea Meterai, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Sengketa dan Pengadilan Pajak, Akuntansi Pajak, Perencanaan Pajak (Tax Planning), Pemeriksaan, Pemeriksaan Buper dan Penyidikan Pajak, Perpajakan Internasional, PBB, Pajak Karbon, Pajak Perdagangan Internasional, Bea dan Cukai, Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah, Perpajakan lainnya
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Keuangan
Articles 173 Documents
 9   10   11   12   13 
PENGARUH BOOK-TAX DIFFERENCES, ACCRUAL, DAN OPERATING CASH FLOW TERHADAP UPAYA PENGHINDARAN PAJAK Dea Mustika Kusuma Wardani; Arif Nugrahanto
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 6 No 1 (2022): Perpajakan Indonesia di Era Harmonisasi
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v6i1.1721

Abstract

This study aimed to analyze the effect of firm’s book-tax differences, accrual, and operating cash flow to its tendency of tax avoidance measured by current effective tax rate proxy. Using manufacturing firms listed in Indonesia Stock Exchange as population, a purposive sampling method that had been applied in this study resulted in 72 firms (360 observations) as samples. This study also examined the moderating role of corporate governance using independent commissioner proxy. This study concluded that book-tax differences have significant positive influence on tax avoidance. Accrual shows no influence on tax avoidance, while operating cash flow shows negative significant influence on tax avoidance. The moderating model showed that independent commissioners which represent corporate governance fail to interfere with the influence of book-tax differences, accrual, and operating cash flow on tax avoidance.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh book-tax differences, accrual, dan operating cash flow terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling yang menghasilkan 72 perusahaan sampel dan 360 observasi. Selain itu, penelitian ini juga menguji peran moderasi corporate governance terhadap pengaruh book-tax differences, accrual, dan operating cash flow terhadap tax avoidance. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa book-tax differences berpengaruh positif terhadap tax avoidance, accrual tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, dan operating cash flow berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Sedangkan, corporate governance melalui proporsi komisaris independen tidak berhasil memoderasi pengaruh book-tax differences, accrual, dan operating cash flow terhadap tax avoidance.
Dampak Tarif Pajak Badan Terhadap Tax Avoidance dengan Kompetensi Komite Audit sebagai Variabel Moderasi Mukti Eka Handayani; Nurul Aisyah Rachmawati
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 6 No 2 (2022): Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v6i2.1542

Abstract

Pajak memiliki pengaruh yang besar terhadap penerimaan negara, sehingga pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara dari perpajakan masyarakat. Karena pajak memiliki dampak yang begitu besar bagi negara sehingga terdapat permasalahan dalam optimalisasi penerimaan pajak, salah satunya adalah penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis dampak tarif pajak badan terhadap tax avoidance dengan kompetensi komite audit sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan metode Regresi Data Panel dengan sampel penelitian diperoleh sebanyak 62 perusahaan dari sektor pertambangan, material, dan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak badan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance dan kompetensi komite audit dapat memperlemah hubungan negatif antara tarif pajak badan dan tax avoidance. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman baru tentang penghindaran pajak kepada perusahaan. Perusahaan perlu berhati-hati ketika membuat dan mengambil keputusan perpajakan. Karena hal ini dapat berdampak pada sanksi yang akan dijatuhkan oleh regulator serta hilangnya citra perusahaan.
Insentif Pembebasan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Pada Ambulan Gawat Darurat (AGD) Wilayah Di DKI Jakarta Masa Pandemi Covid-19 Nur Ahmad Ali; Maria R.U.D. Tambunan
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 6 No 2 (2022): Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v6i2.1644

Abstract

Kendaraan multi guna (MPV) adalah kendaraan yang sering digunakan untuk ambulan gawat darurat. Dimensi kendaraan yang besar serta konsumsi bahan bakar yang tinggi menempatkan ambulan pada kategori kendaraan yang dikenakan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan penerapan kebijakan insentif pembebasan PPnBM pada ambulan gawat darurat (AGD) wilayah di DKI Jakarta masa covid-19. Penerapan kebijakan insentif pembebasan atas ambulan ini tidak hanya pada berpengaruh terhadap tarif PPnBM melainkan pada hilangnya pontensi penerimaan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana menggunakan studi pustaka dan data sekunder sebagai instrumen penelitian. Hasil penelitian menunjukan perlakuan kebijakan insentif pembebasan PPnBM atas ambulan di DKI Jakarta berdampak pada peningkatan tax expenditure pemerintah. Namun, dengan tax expenditure tersebut, kebijakan ini sudah sangat membantu dalam menangani penyebaran dan pelayanan kesehatan selama pandemi covid-19.
Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP Even Gio Lumban Tobing; Kusmono kusmono
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 6 No 2 (2022): Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v6i2.1674

Abstract

Indonesia will enter an era where one identity card can be used for various administrative matters, this is marked by the application of NIK to become NPWP. The application of NIK to NPWP is also known as the Single Identity Number system. Single Identity Number is believed to be able to simplify the tax administration system and build a strong database for the government. This study aims to look at the estimation of the fulfillment of the principles of simplicity and benefit with the application of NIK to become NPWP for Individual Taxpayers as stated in Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations.
The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: Empirical Study on Trade, Service and Investment Company Listed on the Indonesia Stock Exchange Period of 2016 - 2020 Mar'atul 'Ainish Sholikhah; Fajar Nurdin
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 6 No 2 (2022): Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v6i2.1715

Abstract

This research objectives to find out the effect of independent commissioners, institutional ownership, managerial ownership, and audit committees on tax avoidance of service companies listed on the IDX in 2016-2020. This study is a quantitative type using multiple linear regression analysis as a hypothesis test. This study used secondary data from the financial statements of service companies listed on the IDX in 2016-2020. There are 28 samples of service companies listed on the IDX with a research period of 2016-2020 which were selected using the purposive sampling method used in this research. The results showed that the independent board of commissioners, institutional ownership, managerial ownership, and the audit committee had a significant positive effect on tax avoidance with a coefficient of determination of 40.1%. Thus, it can be said that independent commissioners, institutional ownership, managerial ownership, and audit committees have an important role in tax planning, namely tax avoidance. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit terhadap tax avoidance dari perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2014–2020. Penelitian ini berjeniskuantitatif dengan menggunakan menggunakan analisis regresi linear berganda sebagai uji hipotesis . Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan jasa yang terdaftar di BEI periode 2014 - 2020. Terdapat 28 sampel perusahaan jasa yang terdaftar di BEI dengan periode penelitian tahun 2014 – 2020 yang dipilih menggunakan metode purposive sampling yang digunakan di dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance dengannilai koefisien determinasi sebesar 34,1%. Sehingga dapat dikatakan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit memilikiperan penting di dalam melakukan perencanaan pajak yaitu tax avoidance.
Dampak Kebijakan Insentif PPN DTP Rumah Terhadap Profitabilitas Perusahaan Sektor Real Estat Bahrian Kuncoro Aji; Vissia Dewi Haptari
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 6 No 2 (2022): Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v6i2.1732

Abstract

The real estate sector is one of the sectors affected by Covid-19 which has a large multiplier effect on the national economy. Therefore, in march 2021, the Government of Indonesia has issued a VAT incentive policy for the real estate sector for the delivery of houses to increase consumer purchasing power for homes during the Covid-19 pandemic, it’s called the PPN DTP Incentive. This research aimed to examine whether the PPN DTP Incentive have an impact on the profitability of property and real estate sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2021 period and to review whether this PPN DTP incentive that are temporary in nature can be a permanent VAT facility and provide advice on the VAT facility policy mechanism for the real estate sector based on Article 16B of the VAT Law. The data analysis technique used is the Dependent T-Test to test the difference in average paired data between profitability before and after the Policy of PPN DTP Incentive, namely the profitability of 2019 and 2021 and also the profitability of 2020 and 2021. The results of the study show that there is an impact of PPN DTP incentive on the profitability of 2020 and 2021, while the profitability of 2019 and 2021 has no impact of PPN DTP incentive. Sektor real estat merupakan salah satu sektor terdampak Covid-19 yang memiliki efek berganda yang besar bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, pada bulan maret 2021 Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan perpajakan insentif PPN DTP atas penyerahan rumah untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap rumah saat pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah meninjau apakah kebijakan Insentif PPN DTP ini memiliki dampak terhadap profitabilitas perusahaan sektor properti dan real estat yang terdaftar di BEI periode 2019-2021 dan meninjau apakah insentif PPN DTP yang bersifat temporer dapat menjadi suatu fasilitas PPN yang bersifat permanen serta memberikan saran mekanisme kebijakan fasilitas PPN berdasarkan Pasal 16B UU PPN 1984 bagi sektor real estat. Metode Analisis data yang digunakan yaitu Dependent T-Test untuk melakukan uji beda rata-rata data berpasangan antara profitabilitas sebelum dan sesudah kebijakan Insentif PPN DTP yaitu profitabilitas 2019 dan 2021 serta profitabilitas 2020 dan 2021. Hasil penelitian menunjukan terdapat dampak insentif PPN DTP pada profitabilitas 2020 dan 2021 sedangkan profitabilitas 2019 dan 2021 tidak terdapat dampak insentif PPN DTP.  
Efektifkah Landfill Tax? Sebuah Tinjauan Arief Budi Wardana; Dhian Adhetiya Safitra
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 4 No 2 (2020): Dinamika Kebijakan Perpajakan Indonesia
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v4i2.1741

Abstract

Walaupun aktivitas ekonomi melambat di masa pandemik dan memberikan dampak positif seperti berkurangnya polusi udara, namun tidak berlaku untuk sampah padat. Penelitian ini dengan metode kualitatif meninjau efektivitas pengenaan landfill taxdalam upaya mengatasi kelangkaan Tempat Pembuangan Akhir. Hasilnya diketahui bahwa perlu instrumen kebijakan lain agar tujuan akhir tercapai. Di Indonesia, konsep landfill tax berbentuk retribusi yang penerapannya berbeda di setiap daerah. Untukmendorong agar retribusi dapat berfungsi seperti landfill tax maka perlu mengadopsi faktor sukses dari beberapa negara yang telah menerapkan landfill tax seperti kampanye dan edukasi untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta membangun kebijakan pengelolaan sampah yang terintegrasi.
Studi Komparatif Menggunakan Metode Profit untuk Optimalisasi Penilaian PBB atas Jaringan Kabel Telekomunikasi Bawah Laut Ismy Suha; Irwan Aribowo
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 6 No 2 (2022): Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v6i2.1755

Abstract

The authors compare the results of Land and Building Tax (PBB) valuation on underwater telecommunications cable network property for the tax year 2021 based on an assessment using the currently regulated method and the profits method. This topic was chosen due to the authors' hypothesis that there is a potential loss of PBB as a result of related property being undervalued despite the rapid development of the telecommunications industry during the COVID-19 pandemic. The difference in market value realization generated between the two methods becomes the potential for PBB which is expected to be explored in the future.
Analisis Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Alokasi Belanja Desa: Studi Empiris Desa Kembaran Kebumen Subur Rizki Wahyuni; Primandita Fitriandi, S.S.T, M.S.E, M.A
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 6 No 2 (2022): Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v6i2.1761

Abstract

This study aims to analyze problems faced by the village treasurer in fulfilling their tax obligations. This research is quantitative research by analyzing taxation data and various literatures, theories, regulations, and previous studies. The results show that the implementation of the obligation to withhold and collect Income Taxes (PPh) on the allocation of goods expenditures as the realization of Permendesa Number 11 of 2019 has been carried out by the village treasurer. The income taxes are Income Tax Article 21, Income Tax Article 22, Income Tax Article 23, and Income Tax Article 4 paragraph (2). Even though treasurer has carried out its obligations, it turns out that there are still some errors in the calculations, such as an error in determining tax base for Income Tax Article 21 for non-sustainable employees and non-sustainable employees. In addition, calculation error also occurs in the calculation of Income Tax Article 21 on income from government budget. In the calculation of Income Tax Article 23 and Income Tax Article 4 paragraph (2), there are still some calculation errors. This indicates that although the treasurer has formally complied with tax compliance, it turns out that treasurer is still lacking in complying with material compliance.
Bukti Empiris Praktik Perpajakan Dan Pembukuan Atas Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Di Indonesia Joko Sumantri
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 6 No 2 (2022): Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v6i2.1789

Abstract

This paper examines the practice applied in the payment of Indonesian government spending using KKP (Government Credit Card-Kartu Kredit Pemerintah) which is associated with fulfilling the obligations of the expenditure treasurer. In the discussion, the research tries to understand how the practices that occur and should be in withholding taxes, writing receipts and completeness of proof of payment, and the bookkeeping mechanism carried out by the treasurer of expenditures for payments using KKP. Using qualitative methods, we found that there were several scenarios of tax deductions, regulations that set different time limits for tax withholding and deposit, and modified bookkeeping of expenditure treasurer transactions for practical purposes in SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi).

Page 11 of 18 | Total Record : 173

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025): Indonesian Tax Policy and Reform: Advancing Public Welfare through Equitable and Vol 9 No 1 (2025): Comprehensive Transformation of Tax Governance: Synergy of Literacy, Digitalizati Vol 8 No 2 (2024): Transformasi Perpajakan: Peran Artificial Intelegence dalam sistem perpajakan mod Vol 8 No 1 (2024): Challenges and Opportunities in Enhancing Tax in Indonesia Vol 7 No 2 (2023): Perkuat Perekonomian Melalui Transformasi yang Berkelanjutan Vol 7 No 1 (2023): Optimis Kinerja Positif & Waspada Ketidakpastian Masih Tinggi Vol 6 No 2S (2022): Sigap Hadapi Tantangan, Tangguh Kawal Pemulihan Vol 6 No 2 (2022): Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat Vol 6 No 1 (2022): Perpajakan Indonesia di Era Harmonisasi Vol 5 No 2 (2021): Kebijakan Perpajakan era Omnibus Law dan Implementasinya - II Vol 5 No 1 (2021): Kebijakan Perpajakan Pasca Omnibus Law dan Implementasinya Vol 4 No 2 (2020): Dinamika Kebijakan Perpajakan Indonesia Vol 4 No 1 (2020): Dinamika Kebijakan Perpajakan Indonesia Vol 3 No 2 (2019): Perpajakan dalam Keuangan Negara II Vol 3 No 1 (2019): Perpajakan dalam Keuangan Negara Vol 2 No 2 (2018): Optimalisasi Penerimaan Negara IV Vol 2 No 1 (2018): Optimalisasi Penerimaan Negara III Vol 1 No 2 (2017): Optimalisasi Penerimaan Negara II Vol 1 No 1 (2017): Optimalisasi Penerimaan Negara More Issue