cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suparna Wijaya
Contact Email
sprnwijaya@pknstan.ac.id
Phone
+6287780663168
Journal Mail Official
jpi.jurnal@pknstan.ac.id
Editorial Address
Jl. Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan 15222 Phone: (021) 7361654-58, Ext. 292 /Fax: (021) 7361653
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)
Published by Politeknik Keuangan Negara STAN
ISSN : -     EISSN : 25990535     DOI : https://doi.org/10.31092/jpi
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Perpajakan, termasuk: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan PPn BM, KUP, Bea Meterai, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Sengketa dan Pengadilan Pajak, Akuntansi Pajak, Perencanaan Pajak (Tax Planning), Pemeriksaan, Pemeriksaan Buper dan Penyidikan Pajak, Perpajakan Internasional, PBB, Pajak Karbon, Pajak Perdagangan Internasional, Bea dan Cukai, Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah, Perpajakan lainnya
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Keuangan
Articles 173 Documents
 8   9   10   11   12 
Bagaimana Dampak Kebijakan Insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah Terhadap Kinerja Industri Kendaraan Bermotor? Bukti Dari Indonesia Rheza Afrian Pratama; Jahen Fachrul Rezki
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 6 No 1 (2022): Perpajakan Indonesia di Era Harmonisasi
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v6i1.1582

Abstract

This study discusses the impact of the Government borne PPnBM incentive policy for the motor vehicle industry which was carried out during the Covid-19 pandemic by analyzing motor vehicle sales data for 2020-2021. This study is a quantitative study that measures the impact of policies using the difference-in-difference (DiD) method. From the results of research using the DiD method, it was found that in the short term the PPnBM incentive policy had a positive impact on increasing vehicle sales by 46.1%. Meanwhile, in the long-term evaluation, it was found that the PPnBM incentive policy did not have a significant impact on motor vehicle sales in Indonesia as long as the policy was implemented. Studi ini membahas mengenai dampak kebijakan insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah untuk industri kendaraan bermotor yang dijalankan selama pandemi Covid-19 dengan menganalisis data penjualan kendaraan bermotor selama tahun 2020-2021. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang mengukur dampak kebijakan dengan menggunakan metode difference-in-difference (DiD). Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode DiD ditemukan bahwa dalam jangka pendek kebijakan insentif PPnBM memberikan dampak positif pada peningkatan penjualan kendaraan sebesar 46,1%. Sementara dalam evaluasi jangka panjang ditemukan bahwa kebijakan insentif PPnBM justru tidak memberikan dampak signifikan pada penjualan kendaraan bermotor di Indonesia selama kebijakan dilaksanakan.  
Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Gugatan Dan Sanggahan: Suatu Perspektif Keadilan Wahyu Kartika Aji; Ristanti Khusnul Khosafiah; Teta Dirgantara Jusikusuma; Ferry Irawan
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 6 No 1 (2022): Perpajakan Indonesia di Era Harmonisasi
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v6i1.1601

Abstract

This study aims to elaborate the mechanism for resolving tax disputes on claims and objections. This research applies a juridical normative approach. The researcher examines and compares the applicable provisions related to claims and rebuttals. In addition, relevant previous studies are also reviewed. The results of the study obtained several conclusions. First, a lawsuit can be made related to the formal provisions included in the tax collection procedure as stipulated in the law. Second, a rebuttal is an effort made by a third party who feels aggrieved by the tax authority's actions. Third, lawsuits and objections are a form of providing a sense of justice for taxpayers. In addition, it can also be a reflection for the tax authorities in building a better administrative system. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi mekanisme penyelesaian sengketa pajak atas gugatan dan sanggahan. Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif yuridis. Peneliti mengkaji dan membandingkan ketentuan yang berlaku terkait dengan gugatan dan sanggahan. Selain itu, diulas pula penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian mendapatkan beberapa simpulan. Pertama, gugatan dapat dilakukan terkait dengan ketentuan formal termasuk dalam prosedur penagihan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kedua, sanggahan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan adanya tindakan otoritas pajak. Ketiga, upaya gugatan dan sanggahan merupakan salah satu bentuk memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak. Selain itu, dapat pula menjadi refleksi bagi otoritas pajak dalam membangun sistem administrasi yang lebih baik.
Efektivitas Pelaksanaan Surat Teguran Di Kantor Bapenda Kabupaten Mojokerto Pada Masa Pandemi Covid-19 Abraham Sergius Manahan Polorensiun Hutapea; Affan Fahreza Mahardhika; Ahmad Royan; Ferry Irawan
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 6 No 1 (2022): Perpajakan Indonesia di Era Harmonisasi
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v6i1.1602

Abstract

This study is intended to determine the level of effectiveness of the implementation of the letter of reprimand, especially Regional Tax Collection Letters (STPD) and the factors that influence it and to find out the efforts that can be made to maximize tax revenues, especially regional taxes through the issuance of warning letters. This research was conducted indirectly at the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Mojokerto Regency, East Java. Based on the results of the study, the active billing action by the Mojokerto Regency Bapenda is still minimal. In addition, the level of effectiveness of tax receipts with warning letters during 2018-2021 did not reach the target so it was classified as ineffective. The issuance of a warning letter has not yet had an impact on Mojokerto Regency's local tax revenue. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan surat teguran terkhusus Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak terkhusus pajak daerah melalui penerbitan surat teguran. Penelitian ini dilakukan secara tidak langsung di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan penagihan aktif oleh Bapenda Kabupaten Mojokerto masih minim. Selain itu, tingkat efektivitas penerimaan pajak dengan surat teguran selama tahun 2018-2021 tidak mencapai target sehingga tergolong tidak efektif. Penerbitan surat teguran masih belum memberikan dampak bagi penerimaan pajak daerah Kabupaten Mojokerto. 
Peran Moderasi Teknologi Informasi Dalam Hubungan Antara Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kepatuhan Pajak Marilyn Marilyn; Amrie Firmansyah; Estralita Trisnawati
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 6 No 1 (2022): Perpajakan Indonesia di Era Harmonisasi
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v6i1.1603

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga menempatkan teknologi informasi sebagai variabel moderasi dalam hubungan variabel independen dan variabel dependen. Data yang digunakan merupakan data primer yang perolehan data dari penyebaran kuesioner melalui google form dengan subjek penelitian adalah dokter yang bekerja secara independen. Kuisioner disebarkan selama periode 14 Maret sampai dengan 25 Maret 2022. Berdasarkan purposive sampling, sampel penelitian ini berjumlah 30 observasi. Data penelitian diolah menggunakan structural equation model dengan software Smart PLS. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga menemukan bahwa teknologi informasi tidak memoderasi pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mengindasikan bahwa otoritas pajak di Indonesia untuk mengembangkan fasilitas perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya terutama peningkatan teknologi informasi yang mudah untuk digunakan.
Mekanisme Pengenaan PPN Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas Sebelum Dan Sesudah Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Waidatin Nur Azizah; Suparna Wijaya
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 6 No 1 (2022): Perpajakan Indonesia di Era Harmonisasi
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v6i1.1608

Abstract

Salah satu kegiatan usaha yang dikenai PPN adalah penjualan kendaraan bermotor bekas. Kebijakan pemungutan PPN transaksi tersebut mengalami beberapa kali perubahan. Kebijakan pertama adalah KMK 251/2002 tentang mekanisme DPP Nilai Lain, kebijakan kedua adalah PMK 79/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan, dan kebijakan ketiga adalah PMK 65/2022 tentang PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas. Pemberlakuan kebijakan tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sebelum dan setelah berlakunya UU HPP. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian, terdapat beberapa perbedaan atas kebijakan pemungutan PPN pada penyerahan kendaraan bermotor bekas. Menurut PMK 65/2022, konsumen membayar kendaraan motor bekas yang dibeli lebih sedikit dari kebijakan PMK 79/2010. Penyetoran PPN ke kas negara dari ketiga penerapan kebijakan tersebut tetap sama.
Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening Fardan Ma'ruf Zainudin; Rahadi Nugroho; Hanik Susilawati Muamarah
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 6 No 1 (2022): Perpajakan Indonesia di Era Harmonisasi
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v6i1.1616

Abstract

This study aims to examine the role of tax justice perception in mediating the effect of trust in government on tax compliance. The research was conducted using quantitative methods. The type of data used in this study is primary data obtained directly from respondent answers to the questionnaires that have been distributed. The population in this study is WPOP Non Karyawan in Indonesia. The sampling technique used in this study is non probability sampling with convenience sampling technique. The research sample used in this study was 385 taxpayers. The results show that trust in government had a positive effect on perception of tax justice and tax compliance, perception of tax justice had a positive effect on tax compliance, and perception of tax justice mediates between trust in government and tax compliance. Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran persepsi keadilan pajak dalam memediasi pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari jawaban responden atas kuesioner yang telah dibagikan. Populasi dalam penelitian ini adalah WPOP Non Karyawan di Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan teknik convenience sampling. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 385 Wajib Pajak. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak, persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, dan persepsi keadilan pajak menjadi mediasi antara kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak.
Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sistem Informasi Sebagai Variabel Intervening Amrie Firmansyah; Harryanto Harryanto; Estralita Trisnawati
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 6 No 1 (2022): Perpajakan Indonesia di Era Harmonisasi
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v6i1.1622

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, penelitian ini juga memasukkan sistem informasi sebagai variabel intervening dalam hubungan antara sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dan hubungan antara sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak serta hubungan antara kesadaran perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Data penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari pengisian kuesioner yang diberikan kepada responden yaitu wajib pajak yang memiliki penghasilan independen. Berdasarkan purposive sampling, penelitian ini mendapatkan 35 responden yang telah mengisi survei kuesioner. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, sistem informasi dapat memediasi hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Sementara itu, tidak dapat memediasi sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mengindikasikan bahwa Direktorat Jendral Pajak di Indonesia perlu meningkatkan semua jenis sosialisasi kepada wajib pajak. This study is related to testing the effect of tax socialization, tax sanctions, and tax awareness on individual taxpayer compliance. In addition, this study also includes information systems as an intervening variable in the relationship between tax socialization and taxpayer compliance, tax sanctions and taxpayer compliance, and the relationship between tax awareness and taxpayer compliance. This study uses a quantitative method approach. Primary data sourced from the results of a questionnaire survey given to respondents was used as research data. Based on purposive sampling, this study used 35 samples based on the results of a completed questionnaire. Hypothesis testing is conducted by using a structural equation model (SEM). This study concludes that tax awareness is positively associated with taxpayer compliance. Meanwhile, tax socialization and tax sanctions do not affect taxpayer compliance. In addition, the information system is positively associated with taxpayer compliance. Meanwhile, information systems can mediate the relationship between tax socialization and individual tax compliance. However, the information system cannot mediate the relationship between tax sanctions and individual taxpayer compliance and between tax awareness and individual taxpayer compliance. This study indicates that the Indonesian Tax Authority needs to increase the use of the website and application-based services in conducting tax socialization.
Isu Keadilan Dalam Batasan Bruto Tidak Kena Pajak Atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi Wahyudi Wahyudi; Suparna Wijaya
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 6 No 1 (2022): Perpajakan Indonesia di Era Harmonisasi
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v6i1.1648

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara komprehensif mengenai keadilan pajak terkait penetapan batasan peredaran bruto tidak kena pajak bagi wajib pajak OP dengan peredaran bruto hingga 4,8 miliar rupiah setiap tahunnya. Peneliti mengkaji terkait faktor keadilan antara wajib pajak PP 23 dan wajib pajak OP yang menggunakan tarif Pasal 17 dan membahas alasan pemerintah memberlakukan kebijakan batasan peredaran bruto tidak kena pajak. Hasil penelitian mendapatkan beberapa simpulan. Pertama, penetapan batasan peredaran bruto tidak kena pajak lebih adil dari sisi keadilan horizontal antar wajib pajak orang pribadi dengan ability to pay yang sama. Wajib pajak OP PP 23 yang memiliki net profit margin yang rendah sebelum penetapan batasan peredaran bruto tidak kena pajak bisa saja tetap membayar pajak, meskipun penghasilannya di bahwa PTKP OP Pasal 17. Kedua, pemerintah memberlakukan kebijakan ini agar tercipta keadilan antar wajib pajak dengan ability to pay yang sama sekaligus membangun pengetahuan terkait pembukuan bagi wajib pajak PP 23 sebagai pengetahuan ketika menggunakan tarif Pasal 17.
Penerapan Pajak Karbon Di Swedia Dan Finlandia Serta Perbandingannya Dengan Indonesia Eykel Bryken Barus; Suparna Wijaya
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 5 No 2 (2021): Kebijakan Perpajakan era Omnibus Law dan Implementasinya - II
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v5i2.1653

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana tarif dan mekanisme penerapan pajak karbon di Swedia dan Finlandia untuk kemudian dibandingkan dengan rencana penerapannya di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan berupa kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Swedia, yang memiliki tarif pajak karbon tertinggi di dunia, berhasil menekan emisi karbonnya dan tanpa memberikan dampak negatif bagi perekonomian negaranya. Serupa dengan Finlandia, yang merupakan negara pertama yang menerapkan pajak karbon di dunia, berhasil menekan emisi karbonnya dan tanpa memberikan dampak negatif bagi perekonomian negaranya. Indonesia akan mulai menerapkan pajak karbon sejak April 2022 atas sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap-batu bara, dimana mekanisme yang diterapkan adalah Cap-and-Tax yakni gabungan dari perdagangan karbon dan emisi karbon. Tarif pajak karbon yang diterapkan adalah sama dengan harga karbon di pasar karbon namun tidak boleh kurang dari Rp30 per kilogram CO₂ ekuivalen.
Potensi Selisih Sanksi Bunga Pajak Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Kasus KPP Pratama Medan Petisah Periode November 2020 - April 2021 Devina Rosa Sitepu; Imam Muhasan
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 6 No 1 (2022): Perpajakan Indonesia di Era Harmonisasi
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v6i1.1660

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk mengukur potensi selisih besaran sanksi bunga pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan suku bunga acuan, pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Penghitungan potensi penurunan dilakukan melalui simulasi dengan membandingkan penghitungan sanksi bunga pajak berdasarkan suku bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan suku bunga tetap 2 persen per bulan. Simulasi dilakukan dengan menggunakan data ketetapan yang diterbitkan oleh KPP Patama medan Petisah, dengan menggunakan data penerbitan ketetapan dalam periode November 2020 sampai dengan April 2021. Dari penelitian ini diketahui bahwa penggunaan suku bunga berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan berpotensi menurunkan besaran sanksi bunga pajak sebesar 50,5% dibandingkan dengan penggunaan suku bunga 2% per bulan.

Page 10 of 18 | Total Record : 173

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025): Indonesian Tax Policy and Reform: Advancing Public Welfare through Equitable and Vol 9 No 1 (2025): Comprehensive Transformation of Tax Governance: Synergy of Literacy, Digitalizati Vol 8 No 2 (2024): Transformasi Perpajakan: Peran Artificial Intelegence dalam sistem perpajakan mod Vol 8 No 1 (2024): Challenges and Opportunities in Enhancing Tax in Indonesia Vol 7 No 2 (2023): Perkuat Perekonomian Melalui Transformasi yang Berkelanjutan Vol 7 No 1 (2023): Optimis Kinerja Positif & Waspada Ketidakpastian Masih Tinggi Vol 6 No 2 (2022): Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat Vol 6 No 2S (2022): Sigap Hadapi Tantangan, Tangguh Kawal Pemulihan Vol 6 No 1 (2022): Perpajakan Indonesia di Era Harmonisasi Vol 5 No 2 (2021): Kebijakan Perpajakan era Omnibus Law dan Implementasinya - II Vol 5 No 1 (2021): Kebijakan Perpajakan Pasca Omnibus Law dan Implementasinya Vol 4 No 2 (2020): Dinamika Kebijakan Perpajakan Indonesia Vol 4 No 1 (2020): Dinamika Kebijakan Perpajakan Indonesia Vol 3 No 2 (2019): Perpajakan dalam Keuangan Negara II Vol 3 No 1 (2019): Perpajakan dalam Keuangan Negara Vol 2 No 2 (2018): Optimalisasi Penerimaan Negara IV Vol 2 No 1 (2018): Optimalisasi Penerimaan Negara III Vol 1 No 2 (2017): Optimalisasi Penerimaan Negara II Vol 1 No 1 (2017): Optimalisasi Penerimaan Negara More Issue