cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suparna Wijaya
Contact Email
sprnwijaya@pknstan.ac.id
Phone
+6287780663168
Journal Mail Official
jpi.jurnal@pknstan.ac.id
Editorial Address
Jl. Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan 15222 Phone: (021) 7361654-58, Ext. 292 /Fax: (021) 7361653
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)
Published by Politeknik Keuangan Negara STAN
ISSN : -     EISSN : 25990535     DOI : https://doi.org/10.31092/jpi
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Perpajakan, termasuk: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan PPn BM, KUP, Bea Meterai, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Sengketa dan Pengadilan Pajak, Akuntansi Pajak, Perencanaan Pajak (Tax Planning), Pemeriksaan, Pemeriksaan Buper dan Penyidikan Pajak, Perpajakan Internasional, PBB, Pajak Karbon, Pajak Perdagangan Internasional, Bea dan Cukai, Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah, Perpajakan lainnya
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Keuangan
Articles 168 Documents
 7   8   9   10   11 
KINERJA PPN DI INDONESIA TAHUN 2011-2020 sulfan sulfan
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 5 No 2 (2021): Kebijakan Perpajakan era Omnibus Law dan Implementasinya - II
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v5i2.1414

Abstract

Indonesia's VAT performance is still not optimal, so it needs to reset or change the Value Added Tax Act in the Harmonization Regulation Act. The purpose of this study to find out the performance of VAT in Indonesia during the period 2011-2020 is associated with the need for changes to the Value Added Tax Act in the Regulation Harmonization Act. Measurement of VAT performance in Indonesia in this study was measured using the C-efficiency VAT ratio (Ebrill et.al, 2001) and VAT Revenue or VRR ratio (OECD, 2016). Indonesia's VAT performance results during the study period showed the results of 56.51% VAT C-efficiency ratio and VRR of 0.60. The low performance of Indonesian VAT that can be indented results from, among others: the imposition of VAT rates that are lower than standard rates, high threshhold limits, the breadth of objects excluded from the imposition of VAT, and the provision of VAT facilities for certain business activity sectors. Using this research data, changes to the Value Added Tax Act in the Regulatory Harmonization Act can increase the C-efficiency ratio of VAT and VRR by 5.32% and 0.062% respectively.
KEPATUHAN PAJAK DAN REPUTASI PERUSAHAAN A. Ragil Kuncoro
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 5 No 2 (2021): Kebijakan Perpajakan era Omnibus Law dan Implementasinya - II
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v5i2.1415

Abstract

Reputation risk is at the top of the list of risks faced by companies (Ernst & Young, 2014). Reputation is the net result of various stakeholders' perceptions of how they meet their expectations (Fombrun, 2000). Six factors determine a company's reputation, namely compliance with government regulations; company code of ethics; management's treatment of people within the company; company operations, and the company's response to environmental issues (Honey, 2009). However, there are not many papers that discuss the effect of tax compliance on a company's reputation. Using panel data regression of publicly listed companies in Indonesia in 2016-2019, this study examines the hypothesis of tax compliance on the reputation of companies. The results showed that tax compliance positively affects the company's reputation.
PENGARUH KONSENTRASI PELANGGAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN BIAYA PERALIHAN DAN KEBERAGAMAN PENDAPATAN SEBAGAI MODERASI Dela Nur Amalia; Rahadi Nugroho
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 5 No 2 (2021): Kebijakan Perpajakan era Omnibus Law dan Implementasinya - II
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v5i2.1424

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh konsentrasi pelanggan terhadap penghindaran pajak dengan biaya peralihan dan diversifikasi pendapatan sebagai variabel moderasi. Analisis dilakukan terhadap 455 observasi yang dihasilkan dari purposive sampling terhadap seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2018. Penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan pendekatan random effect model pada seluruh model penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi pelanggan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dengan biaya peralihan dan diversifikasi pendapatan perusahaan tidak memperlemah pengaruh positif konsentrasi pelanggan terhadap penghindaran pajak. Otoritas pajak dapat mempertimbangkan untuk memasukkan konsentrasi pelanggan sebagai suatu kriteria dalam pemetaan risiko ketidakpatuhan atau profil risiko dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan
METODE TRANSFER PRICING: HIERARCHY ATAU THE MOST APPROPRIATE? Ferry Irawan
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 4 No 1 (2020): Dinamika Kebijakan Perpajakan Indonesia
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v4i1.1433

Abstract

Penentuan metode transfer pricing yang dikenal saat ini dilakukan dengan pendekatan “yang paling tepat” (the most appropriate). Pendekatan hirarki yang sebelumnya digunakan dianggap kurang memenuhi kaidah logika dan sistematika yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana pendekatan hierarchy dan the most appropriate berdasarkan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebetulnya tidak ada yang perlu dipertentangkan antara kedua pendekatan tersebut. Pendekatan the most appropriate tetap memiliki unsur hirarki dalam pelaksanaannya. Determination of the transfer pricing method that is currently known is carried out using “the most appropriate" approach. The previous approach (hierarchy) was widely is considered unfamiliar with good logical and unsystematical. This study aims to investigate how the hierarchical and most appropriate approach is based on the literature study. The results of the study show that there is actually nothing to contradict the two approaches. The most appropriate approach still has an element of hierarchy in its implementation.
PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN RISIKO PAJAK TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI PEMODERASI Zef Arfiansyah, SE., M.Acc. Fin.
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 4 No 2 (2020): Dinamika Kebijakan Perpajakan Indonesia
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v4i2.1436

Abstract

This study aims to examine whether tax avoidance and tax risk affect the value of the company and examine whether the existence of an independent commissioner moderates the effect of tax avoidance and tax risk on company value. Multiple regression analysis of 180 companies a year was conducted. The results of this study indicate that tax avoidance has a positive effect on firm value, while tax risk has no effect. In addition, this study also concludes that independent commissioners are seen by investors as a party that inhibits tax avoidance by management so as not to maximize the shift in prosperity from the state to investors. This research has implications (1) for companies, the practice of avoidance of tax avoidance that will not aggressively increase the value of the company, (2) for taxation institutions it provides an overview of tax risks in Indonesia in the context of drafting legislation. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah penghindaran pajak dan risiko pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan menguji apakah keberadaan komisaris independen memoderasi pengaruh penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap nilai perusahaan. Analisis regresi berganda terhadap 180 perusahaan tahun dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan risiko pajak tidak berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa pemegang saham menilai positif penghindaran pajak yang dilakukan manajemen, mereka memandang bahwa penghindaran pajak tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Di sisi lain, risiko pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa komisaris independen dipandang investor sebagai pihak yang menghambat penghindaran pajak oleh manajemen sehingga tidak memaksimalkan pergeseran kemakmuran dari negara ke investor. Penelitian ini memberikan implikasi (1) bagi perusahaan, praktik penghindaran penghindaran pajak yang tidak agresif akan meningkatkan nilai perusahaan, (2) bagi institusi perpajakan hal ini memberikan gambaran risiko pajak di Indonesia dalam rangka penyusunan peraturan perundangan.
Analisis Implementasi Kebijakan Pengkreditan Pajak Masukan Dalam Masa Pajak Tidak Sama Romlih Marzuki
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 6 No 1 (2022): Perpajakan Indonesia di Era Harmonisasi
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v6i1.1407

Abstract

Crediting Input Tax with Output Tax in different Tax Period is an alternative for crediting Input Tax in the event that crediting Input Tax with Output Tax in the same Tax Period cannot be executed. In practice, the norms regulated in Article 9 paragraph (9) of the VAT Law have become recurring disputes. The purpose of this study is to analyze the implementation of the input tax crediting policy with the output tax in the different tax period that is running and to present a new perspective in interpreting the legal norms for crediting input tax in a holistic manner according to the characteristics of these norms and in line with the historical background of the previous policy. Two new things that support each other were found, namely the construction of the input tax crediting legal norms using paired legal norms and the findings of the legal basis that the input tax crediting was applied in the era before the 1984 VAT Law amendment which was the forerunner of the policy of crediting input tax with output tax in the different Tax Period, Article 9 paragraph (9) of the VAT Law. Pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak tidak sama menjadi alternatif pengkreditan Pajak Masukan dalam hal pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama tidak dapat dijalankan. Pada praktik di lapangan justru norma yang diatur dalam Pasal 9 ayat (9) UU PPN tersebut menjadi sengketa yang berulang. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak tidak sama yang berjalan dan menyajikan perspektif baru dalam menginterpretasikan norma hukum pengkreditan Pajak Masukan secara holistik sesuai karakteristik norma tersebut dan selaras dengan latar belakang historis kebijakan sebelumnya. Diperoleh dua temuan baru yang saling mendukung yaitu konstruksi hukum pengkreditan Pajak Masukan menggunakan norma hukum berpasangan dan adanya temuan dasar hukum yang berlaku pada era sebelum amandemen UU PPN 1984 yang merupakan cikal bakal kebijakan pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak tidak sama, Pasal 9 ayat (9) UU PPN.
Pengaruh Kebijakan Ekonomi Berbasis Insentif Pajak Dan Sistem Administrasi Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kota Denpasar Pada Masa Pandemi Gede Agus Dody Aryawan; I Wayan Karmana, S.E., M.M. wayan; I Made Wijana
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 6 No 1 (2022): Perpajakan Indonesia di Era Harmonisasi
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v6i1.1518

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari Kebijakan Ekonomi Berbasis Insentif Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Modern melalui e-registration, e-filing, e-billing dan e-reporting insentif covid-19 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Denpasar pada Masa Pandemi. Penelitian ini menganalisis data primer dari kuesioner yang disebarkan kepada 100 wajib pajak UMKM di Kota Denpasar. Pengujian variabel penelitian dilakukan menggunakan metode Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Ekonomi Berbasis Insentif Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Modern dengan penerapan e-filing, e-billing, e-reporting insentif covid-19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sementara penerapan e-registration tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Fiskal Rizky Zakaria; Dede Dede
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 6 No 1 (2022): Perpajakan Indonesia di Era Harmonisasi
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v6i1.1545

Abstract

The existence of the Covid-19 pandemic has implications for the economic conditions of West Java Province. This includes the revenue and financing of the West Java Provincial Government (West Java Province) which has a deficit of IDR 5.04 trillion in 2020. Therefore, it is necessary to optimize Regional Original Income (PAD) as an effort to realize regional fiscal independence. This study in addition to describing the urgency of optimizing PAD, also efforts that can be made by the Government in maximizing its PAD revenue. The research methodology used in this research is qualitative. The results of this study indicate the urgency of optimizing PAD, because the economic potential in West Java is high; PAD contribution which tends to decrease in regional income; Pandemic conditions that have not yet ended will have an impact on the community's economy; and the actions of the West Java Provincial Government that have not been optimal to increase PAD. Based on this urgency, efforts to optimize PAD that can be carried out include strengthening the commitment of regional heads in optimizing PAD, mapping the potential of all types of taxes, strengthening tax collection and optimization strategies, providing tax incentives, and providing adequate tax infrastructure and human resources. Thus, PAD optimization can be carried out even in the Covid-19 pandemic situation. Adanya pandemi covid-19 berimplikasi pada kondisi ekonomi Provinsi Jawa Barat. Hal ini termasuk pada pendapatan-pembiayaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang defisit Rp5,04 triliun pada 2020. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini selain menguraikan urgensi dilakukannya optimalisasi PAD, juga upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan PAD-nya. Hasil penelitian ini menunjukan urgensi dilakukan optimalisasi PAD, karena potensi ekonomi di Jawa Barat yang tinggi; kontribusi PAD yang cenderung mengalami penurunan pada pendapatan daerah; kondisi Pandemi yang belum usai menyebabkan dampak pada perekonomian masyarakat; dan tindakan Pemprov Jabar yang belum optimal untuk m eningkatkan PAD. Atas urgensi tersebut, maka upaya optimalisasi PAD yang dapat dilakukan antara lain dengan penguatan komitmen kepala daerah dalam mengoptimalkan PAD, mapping potensi semua jenis pajak, penguatan strategi pemungutan dan optimalisasi pajak, pemberian insentif pajak, dan penyediaan infrastruktur dan SDM pajak yang memadai.
Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Variabel Pendapatan Perkapita dan Angka Kemiskinan Sebagai Indikator Kemakmuran Rakyat Iman Akhadi
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 6 No 1 (2022): Perpajakan Indonesia di Era Harmonisasi
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v6i1.1548

Abstract

The aim of the research is to examine the Effect of Realized Tax Revenue on Poverty Rates and Per capita Income as an Indicator of People's Prosperity, using the mediating variables for Transfer Expenditures to Regions and the Subsidy Budget Program in the Indonesian National Budget for the 2010-2020 period. The research method was carried out through simple regression analysis using data sourced from BPS and the Indonesian National Budget for the 2010-2020 period. The data is then analyzed to test the research hypothesis through classical assumption test and simple regression testing. The results showed that the realization of tax revenues had a significant negative effect on the poverty rate and a significant positive effect on per capita income. The variable of Expenditure Transfers to the Regions was proven to be significantly a complete mediation variable, while the Subsidized Budget Program variable was not a mediating variable. The limitations of this study are indicators for measuring people's prosperity in the form of GDP Per capita and Poverty Rates in Indonesia during the 2010-2020 period. Other variables are not used as indicators to measure people's prosperity, for example the Human Development Index (HDI), the Development Equity Index, etc. Through this research, it is hoped that the taxpayers will increasingly understand the importance of taxes in order to increase the prosperity of the people. This is at the same time to prove the meaning of tax as a means to increase people's prosperity. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Terhadap Angka Kemiskinan dan Pendapatan Perkapita sebagai Indikator Kemakmuran Rakyat. Metode penelitian dilakukan melalui analisis regresi sederhana dengan menggunakan data yang bersumber dari BPS dan APBN RI selama periode 2010-2020. Data tersebut kemudian dianalisis untuk menguji hipotesis penelitian melaui uji asumsi klasik dan uji regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Realisasi Penerimaan Pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap Angka Kemiskinan serta berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Perkapita. Variabel Belanja Transfer ke Daerah terbukti secara signifikan merupakan variabel mediasi sempurna (complete mediation), sedangkan variabel Program Anggaran Subsidi bukan merupakan variabel mediasi. Keterbatasan dari penelitian ini adalah indikator untuk mengukur kemakmuran rakyat berupa PDB Perkapita dan Angka Kemiskinan di Indonesia selama periode 2010-2020. Adapun variabel lainnya tidak dijadikan sebagai indikator untuk mengukur kemakmuran rakyat, misalnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pemerataan Pembangunan, dll. Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya pajak dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat. Hal ini sekaligus untuk membuktikan pengertian pajak sebagai sarana untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.
Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Alternatif Model Pemungutan Pajak UMKM dengan Pemanfaatan Teknologi QRIS Riani Budiarsih; Hartono Sony
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 6 No 1 (2022): Perpajakan Indonesia di Era Harmonisasi
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v6i1.1549

Abstract

Efforts to optimize tax revenue from the MSME sector require innovation from the Directorate General of Taxes to improve tax compliance of MSME actors. So far, MSME actors have calculated themselves from the turnover they generate and then every month they periodically pay their taxes and report them to the Tax Office. The presence of QRIS technology has now been widely adopted by MSME actors in payment transactions. Several local governments have also started using QRIS for local tax payments. This study used the method of filling out questionnaires and interviews. The results showed that the non-compliance of MSMEs in paying taxes was not because they objected to paying taxes of 0.5%, but rather the tax administration process which was considered troublesome and impractical for them. The proposed model, namely the integration of tax collection through QRIS technology, received a positive response from MSME actors because theoretically it offered the practicality, convenience, and effectiveness of tax collection.

Page 9 of 17 | Total Record : 168

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2024): Transformasi Perpajakan: Peran Artificial Intelegence dalam sistem perpajakan mod Vol 8 No 1 (2024): Challenges and Opportunities in Enhancing Tax in Indonesia Vol 7 No 2 (2023): Perkuat Perekonomian Melalui Transformasi yang Berkelanjutan Vol 7 No 1 (2023): Optimis Kinerja Positif & Waspada Ketidakpastian Masih Tinggi Vol 6 No 2S (2022): Sigap Hadapi Tantangan, Tangguh Kawal Pemulihan Vol 6 No 2 (2022): Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat Vol 6 No 1 (2022): Perpajakan Indonesia di Era Harmonisasi Vol 5 No 2 (2021): Kebijakan Perpajakan era Omnibus Law dan Implementasinya - II Vol 5 No 1 (2021): Kebijakan Perpajakan Pasca Omnibus Law dan Implementasinya Vol 4 No 2 (2020): Dinamika Kebijakan Perpajakan Indonesia Vol 4 No 1 (2020): Dinamika Kebijakan Perpajakan Indonesia Vol 3 No 2 (2019): Perpajakan dalam Keuangan Negara II Vol 3 No 1 (2019): Perpajakan dalam Keuangan Negara Vol 2 No 2 (2018): Optimalisasi Penerimaan Negara IV Vol 2 No 1 (2018): Optimalisasi Penerimaan Negara III Vol 1 No 2 (2017): Optimalisasi Penerimaan Negara II Vol 1 No 1 (2017): Optimalisasi Penerimaan Negara More Issue