cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal
Published by Universitas Medan Area
ISSN : 2088527X     EISSN : 25487787     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Journal of Public Administration (Public Administration Journal) is a journal which contains about article result of research and thinking result of Public Administration which keep growing. This development of course provides wider opportunities for teachers or researchers to continue to explore the development of public administration that is expected to be useful for the community.
Arjuna Subject : -
Articles 557 Documents
 27   28   29   30   31 
Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Wessy Trisna; Ridho Mubarak
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v7i2.1333

Abstract

Korban merupakan seseorang secara individu ataupun bersama-sama menderita kerugian, termasuk luka fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi ataupun kerusakan hak-hak dasarnya, yang disebabkan karena perbuatan pihak lain yang melanggar hukum pidana pada suatu negara baik disengaja maupun karena kelalaian. Korban dalam perkara tindak pidana korupsi dibagi atas 2 (dua) yaitu: korban langsung (Negara) dan korban tidak langsung. Korban tidak langsung tersebut meliputi masyarakat dan rakyat serta dapat juga pihak ketiga, hal ini disebabkan karena kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, secara tidak langsung akan merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan rakyat. Selama ini Dalam menangani kasus korupsi, yang selalu disoroti adalah oknum pelaku dan hukum, sedangkan korban jarang sekali untuk diperhatikan sehingga perlu diketahui kedudukan korban dalam kasus korupsi dan perlindungan korban terkait kasus tindak pidana korupsi.
ANALISIS PROFESIONALISME GURU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NO. 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN SAADAH LUBIS
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v2i1.948

Abstract

Meningkatkan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan. Beberapa pun besarnya investasi yang ditanamkan untuk memperbaiki mutu pendidikan, tanpa kehadiran guru dan dosen yang kompeten, profesional, bermatabat dan sejahtera dapat dipastikan tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan (UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Kondisi yang kemudian memicu terbitnya Undang-Undang Guru dan Dosen untuk mensejahterakan dan memproteksi kehidupan guru. Upaya-upaya proteksi untuk memayungi profesi guru, dan pada gilirannya kelak akan memuliakan hidup manusia.Profesionalisme guru dan tenaga kependidikan masih belum memadai dalam bidang keilmuannya. Memang jumlah tenaga pendidik secara kuantatif sudah cukup layak, tapi mutu dan profesionalisme belum sesuai harapan.
Budaya Politik Sivil dan Pendemokrasian di Indonesia : Sebuah Analisa Politik Indra Fauzan; Nidzam Sulaiman
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v9i1.2235

Abstract

Democratization in Indonesia is a political shift from non-democracy to democracy. This political shift affects political change in Indonesia. Many scholars see that this democratization is due to the factors of economic recession, internal internal conflicts and political parties of New Order advocates, Student Movements or opposition. The aim of this study is to see how the process of political culture in Indonesia has come to the democratization of many scholars who have overlooked this political culture. The method used is literature study in the context of collecting data through documents such as Books, Journals, Bachelor Theses and some other references, this method of inquiry is chosen to better understand the political condition of Indonesia textually. In this context, political culture has become a major factor in the catalysts of democratization because the political culture of a middle-class society is a result of a long process resulting in the formation of civil values that impede democratization. This article ultimately aims to contribute thought in the process of building democratic values during democratization.
IMPLEMENTASI PROGRAM MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKOLAH M. Mahfud Hamdi
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 1, No 2 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v1i2.933

Abstract

Permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dewasa ini salah satunya adalah masih rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional, misalnya pengembangan kurikulum nasional maupun lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, sertifikasi guru dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, dari berbagai upaya tersebut belum menunjukkan indikator mutu pendidikan yang signifikan.kinerja implementasi program MPMBS di SMP Negeri 6 Kisaran, menunjukkan kinerja yang baik dan adanya kepatuhan (compliance) baik dilihat dari aspek administrasi maupun tahap-tahap pelaksanaannya. Sedangkan dari aspek daya tanggap (responsivitas),  segenap warga sekolah cukup memberikan  respon yang baik, dengan indikasi dari partisipasi warga sekolah dalam implementasi program MPMBS. Dan dari hasil kebijakan menunjukkan adanya peningkatan mutu pendidikan, antara sebelum dan sesudah implementasi program MPMBS. Sesudah implementasi program MPMBS terbukti prestasi siswa cukup meningkat baik di bidang akademik maupun non-akademik.
Reformasi Birokrasi Indonesia: Peluang dan Hambatan Yusriadi Yusriadi
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v8i2.1824

Abstract

The 1998 political reform was the gateway to Indonesia towards a new history in the dynamics of national politics, which could go hand in hand with bureaucratic reform. Great changes are expected in the design of life in the community, nation, and state, concerning dimensions of political, social, economic and cultural life. In order to implement the acceleration in the implementation of reforms in Indonesia well, the government implemented nine programs to reach 8 regions which were the objectives of implementing the grand design of bureaucratic reform. One form of bureaucracy reform is innovation, like e-government which has a positive impact on good governance. The journey of bureaucratic reform in Indonesia is not without dignity, facts show, a government that is still full of nuances of Corruption, collusion, and nepotism. This paper describes opportunities and obstacles to bureaucratic reform in Indonesia.
Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Koko Mulyanto Angkat; Abdul Kadir; Isnaini Isnaini
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v7i1.1260

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Pelaksanaan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelayanan pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sudah berjalan dengan baik dalam hal persyaratan, prosedur, dan biaya/ tarif sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15  Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Adapun yang menjadi kendala adalah dalam hal jangka waktu, produk pelayanan, dan penanganan pengaduan. (2) Pelayanan pencatatan sipil sudah berjalan baik dalam hal persyaratan, biaya/ tarif sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 15  Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, adapun kendala pelayanan adalah dalam hal prosedur, jangka waktu, produk pelayanan, dan penanganan pengaduan. (3)pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 15  Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dalam hal sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, dan jumlah pelaksana. 
Efektivitas Inkubator Bisnis dalam Pelaksanaan Pembinaan Usaha Masyarakat Kecil Menegah Hadiyanti Arini; Badarrudin Badarrudin; Kariono Kariono
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v8i1.1575

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Inkubator Bisnis Dalam Pelaksanaan Pembinaan UMKM Melalui Program UKM Tenant. Metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Peranan pemerintah semakin dibutuhkan untuk UMKM, karena sejak awal MEA direncanakan sebagai bentuk kerja sama ekonomi dan dalam peranan ini salah satunya dilakukan oleh sebuah lembaga yaitu inkubator bisnis. Efektivitas pelaksanaan suatu organisasi secara umum diartikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi dengan kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cikal USU efektif melalui dua pendekatan yang dilakukan selama penelitian yaitu : (1). Pendekatan Sasaran (Goal Approach) di ukur melalui (a). Kemampuan berlaba (b). Pencarian sumber daya. (2). Pendekatan Proses (Process Approach) melalui berbagai indikator internal organisasi (a). Produktivitas. (b). Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas. (c). Kepuasan kerja. Berdasarkan penelitian, saran yang dapat peneliti sarankan sebagai berikut : (a). Memperkuat hubungan dengan pihak-pihak terkait dan asosiasi Tenant binaanya dan alumni UKM Tenant. (b). Menyediakan sarana dan prasarana yang tepat, sesuai kebutuhan UKM Tenant. (c). Memprioritaskan pembanggunan mindset Tenant dalam proses pembinaan. (d). Meramaikan Cikal Mart dan menambahkan produk-produk yang di pajang dalam Cikal Mart.
ANALISIS PELAYANAN PRIMA TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN BERAS MISKIN (RASKIN) DI KECAMATAN SIDIKALANG Iis Hamidah Ujung; Badaruddin Rangkuti
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 4, No 1 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v4i1.1361

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui pelayanan prima terhadap pelaksanaan pembagian beras miskin (RASKIN) di Kecamatan Sidikalang dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pelayanan prima terhadap pelaksanaan pembagian beras miskin (RASKIN) di Kecamatan Sidikalang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pembagian beras miskin di Kecamatan Sidikalang belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh kontribusi dalam pembagian beras miskin kepada masyarakat kurang efektif sehingga terjadi ketidak puasan bagi masyarakat dalam pembagian beras miskin tersebut. Salah satunya adalah kriteria penerima manfaat beras miskin tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh ketentuan yang berlaku, contohnya adalah masih adanya penduduk miskin yang tidak mendapat manfaat dari program beras miskin. Penerima manfaat beras miskin di Kecamatan Sidikalang adalah 2.273 rumah tangga sekitar 25% jumlah penduduk miskin di Kecamatan Sidikalang. Terdapat beberapa faktor yang menghambat pelayanan prima terhadap pelaksanan pembagian beras miskin di Kecamatan Sidikalang antara lain fasilitas yang tidak mendukung dalam pembagian beras miskin, minimnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga mengakibatkan minimnya tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat tatkala tidak tepat waktunya pembagian beras miskin (RASKIN) dan tidak tepatnya jumlah beras miskin (RASKIN) yang diterima rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM).
EVALUASI TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN DI KELURAHAN DWIKORA KECAMATAN MEDAN HELVETIA KOTA MEDAN TAHUN 2012 Doni Edwin Siregar; Kariono Kariono
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 5, No 1 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v5i1.1068

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menegtahui tingkat kepuasan masyrakat terhadap pembangunan jalan lingkungan di Kelurahan Dwikora yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan merupakan salah satu kelurahan yang mendapatkan pembangunan jalan lingkungan pada tahun 2012. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode survey bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Keluarga di wilayah lingkungan Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia yang telah dilaksanakan pembangunan jalan lingkungan yang berjumlah 410 Kepala Keluarga. Sedangkan jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini sebanyak 150 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah proportionate stratified random sampling (sampel acak berlapis proporsional). Variabel dievaluasi dari aspek kepuasan masyarakat, yang diukur dengan variabel indeks kepuasan masyarakat (IKM) sesuai dengan Kepmen PAN Nomor: 25 Tahun 2004. Untuk analisis data dilakukan berdasarkan skoring dari hasil kuesioner dengan menggunakan skala likert 1-4 dan dianalisis dengan perhitungan indeks kepuasan masyarakat (IKM) sesuai dengan Kepmen PAN Nomor : 25 Tahun 2004. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebesar 3,03 yang berarti tingkat kepuasan masyarakat termasuk “kategori baik”.
Efektivitas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) dalam Mengelola Keuangan Daerah di Kabupaten Serdang Bedagai Yulinda Asmar Abdul Kadir
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v3i1.197

Abstract

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) adalah organisasi hasil merger antara Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah. Sebagai organisasi hasil penggabungan, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak lepas dari permasalahan efektivitas organisasi. Dalam konteks ini, peneliti ingin mengetahui efektifitas DPPKA dalam mengelola keuangan daerah baik dalam mengelola pendapatan daerah maupun belanja daerah dan dalam memverifikasi pertanggugjawaban pelaksanaan APBD. Oleh karena itu permasalahan yang diajukan “bagaimana efektivitas DPPKA dalam mengelola keuangan daerah ?”. Untuk itu dilakukan penelitian kualitatif diskriptif dan data dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumentasi dan observasi yang diambil dari 11 orang informan utama dan 19 orang informan pendukung. Validasi data dilakukan dengan teknik trianggulasi sedangkan analisa data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengelola pendapatan daerah belum efektif karena tidak seluruh pos pendapatan daerah dapat menutup target dan tingkat realisasi pendapatan dari tahun ke tahun cenderung menurun. Disamping itu, belum sesuai dengan harapan unit kerja pemungut terumatama menyangkut upah pungut, DPRD mengenai target realisasi pendapatan setiap bulan dan masyarakat mengenai hak dan kewajiban. Selain itu belum efisien karena terdapat pembiayaan ganda dan tidak dibuat jadwal secara jelas dan rinci. Dari aspek fleksibilitas belum cukup fleksibel karena masih terdapat aturan main tentang pajak dan retribusi daerah yang mengacu pada Undang-undang yang telah dirubah. Dalam mengelola belanja daerah belum efektif karena masih terdapat rekening belanja dalam APBD yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, banyak usulan belanja unit organisasi dan masyarakat yang tidak masuk dalam RAPBD, terdapat duplikasi anggaran biaya penyusunan belanja daerah, terlambat menerapkan Kepmendagri No 29 tahun 2002 dan masih ditemukan pegawai yang kurang memiliki peran tetapi di bagian yang lain ada unit yang telalu dominan. Dalam memverifikasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD belum optimal karena dalam pemeriksaan Bawasda pada unit-unit organisasi masih ditemukan kesalahan-kesalahan dalam peng-SPJ-an, kurang konsisten dalam memegang peraturan perundang-undangan yang berlaku, masih ada kebijakan-kebijakan yang menyalahi aturan hukum dan tidak semua karyawan DPPKA merasa puas dengan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dihasilkan.

Page 29 of 56 | Total Record : 557

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 15 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 14 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 14 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 13 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 13 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 12 No. 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 12, No 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 12 No. 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 11 No. 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 11, No 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 11, No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 11 No. 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 10, No 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 10 No. 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 10, No 1 (2020): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK (PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL) JUNI Vol. 10 No. 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 9, No 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 9, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK (PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL) DESEMBER Vol. 9 No. 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 9 No. 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 9, No 1 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK (PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL) JUNI Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Desember Vol. 8 No. 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 8 No. 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik Desember Vol. 7 No. 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol. 7 No. 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 6, No 2 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol. 6 No. 2 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 6, No 2 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 6, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI Vol. 6 No. 1 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 5, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol. 5 No. 2 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 5, No 1 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 5 No. 1 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 5, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI Vol 4, No 2 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 4, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol. 4 No. 2 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 4, No 1 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 4 No. 1 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 4, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI Vol. 3 No. 2 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 3, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol 3, No 2 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol. 3 No. 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 2, No 2 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol. 2 No. 2 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 2, No 2 (2012): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 2 No. 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 1 No. 2 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 1, No 2 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 1, No 2 (2011): Jurnal Administrasi Publik Desember Vol. 1 No. 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June More Issue