cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal
Published by Universitas Medan Area
ISSN : 2088527X     EISSN : 25487787     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Journal of Public Administration (Public Administration Journal) is a journal which contains about article result of research and thinking result of Public Administration which keep growing. This development of course provides wider opportunities for teachers or researchers to continue to explore the development of public administration that is expected to be useful for the community.
Arjuna Subject : -
Articles 557 Documents
 29   30   31   32   33 
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU(STUDI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KO Wedy Jhonson Simanjuntak; Abdul Kadir
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 5, No 1 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v5i1.1073

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu  di Kantor Pelayanan Pajak  Pratama Medan Kota. Sampel diambil secara purposive  sampling sebanyak 22 orang yang terdiri dari aparatur dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Analisis data dilakukan dengan metode deskriftif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu  di Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama Medan Kota sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yaitu dalam kategori baik dalam arti bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah ini telah berjalan efektif atau berhasil sebagaimana diharapkan. Namun apabila dilihat dari masing-masing indikator, menunjukkan adanya perbedaan angka skor rata-rata dimana indikator sumber-sumber menunjukkan kategori sedang, sedangkan ketiga indikator lainnya (komunikasi, kecenderungan dan struktur birokrasi) termasuk dalam kategiri baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi adalah faktor keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta keterbatasan sumber-sumber keuangan. Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak perlu peningkatan sarana dan prasarana pada Kantor Pelayanan  Pajak Pratama Medan Kota.
PROSES PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL HARDIYANTO HARDIYANTO
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v1i1.929

Abstract

Sentral atau pentingnya pemimpin yang efektif guna memdukung kebijakan pemerintah pusat, maka pemimpin daerah dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten juga dituntut untuk mampu mengatur dan mengkoordinasikan pegawai secara signifikan. Kondisi yang ada saat ini menuntut aparatur pemerintahan untuk melakukan kinerja yanng optimal agar dapat dihasilkan pelayanan yang baik kepada masyarakat, karena itulah proses penempatan pagawai dalam jabatan sruktural merupakan titik awal dari keberhasilan layanan kepada masyarakat di masa mendatang. Dalam proses pengakatan pejabat struktural, awalnya diolah dalam Beperjakat yang mempuyai tugas pokok memberikan pertimbangan. Dalam memberikan pertimbangan, beperjakat selalu berpedoman kepada aturan yang ada, sehingga calon yang di usulkan semuanya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan (PP no.13 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 2). Dengan mempertimbangkan persyaratan  dan sistem administrasi lainnya. Tahap selanjutnya beperjakat mengusulkan 3 calon pejabat berdasarkan skala prioritas kepada Bupati selaku pejabat pembina Kepegawaian. Dengan memperhatikan berita acara uang diserahkan dari beperjakat, kemudian Bupati memutuskan slah satu calon yang akan menduduki jabatan struktural dimaksud. Kewenagan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah membuat Bupati dapat melakukan perubahan nama baik sesuai urutan prioritas maupun memilih nama lain di luar calon yang diusulkan Beperjakat.
Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Dalam Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan Agung Saputra; Heri Kusmanto; Kaiman Turnip
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v6i1.1052

Abstract

Pembinaan kemahasiswaan sangat dibutuhkan dalam perguruan tinggi, karena program pembinaan yang dilakukan merupakan salah satu tahapan atau cara dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas. Secara umum, pengembangan pembinaan terhadap organisasi kemahasiswaan belum dapat berjalan dengan baik disebabkan tidak ada aturan atau pedoman yang jelas untuk mengatur tata tertib pembentukan organisasi kemahasiswaan.. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Organisasi Kemahasiswaan dalam Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah belum optimalnya pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Organisasi Kemahasiswaan di UMSU karena tidak disertai dengan pelaksanaan SOP yang berkaitan dengan pembinaan kemahasiswaan. Pelaksanaan kebijakan ini juga dipengaruhi beberapa faktor yang menjadi penghambat yaitu komunikasi yang kurang baik antara organisasi kemahasiswaan dan pimpinan universitas.Dengan demikian, perlu dijalin kerjasama yang baik antara mahasiswa dan pimpinan universitas, fakultas, dan program studi dan disertai dengan SOP yang dapat mengatur tentang hal tersebut.
Land Conflict Management as an Effort to Secure Serang Regency Government Assets Rahmawati Rahmawati; Dyah Lituhayu
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 12, No 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v12i1.5889

Abstract

This paper aims to analyze the management of land conflicts that occurred in the assets of the Serang Regency Government as a form of securing their assets. The problem is focused on efforts to solve land disputes or conflicts and the asset security strategies that were carried out. To approach this problem, Fisher's theory of conflict management and Siregar's asset management theory were used. Data were collected through interviews, observation, and literature study and analyzed descriptively qualitatively. This study shows that land asset conflicts occur predominantly between individuals and the Serang Regency Government regarding land grants given for the use of public facilities such as education and health, however without being accompanied by official documents. Settlement of land disputes was carried out through a compromise approach and reaches the court level if no common solution was found. Dispute resolution aims to administratively complete land ownership documents. Physically avoiding illegal land use and legal security related to dispute resolution through the courts to determine the legal ownership of disputed land assets. It can be concluded that Serang Regency Government must fix all land disputes that occur so that the land assets owned can be maximized and do not disturb the socio-political stability in the society.
Implementasi Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Malang Slamet Slamet; Yaqub Cikusin; Sunariyanto Sunariyanto
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 12, No 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v12i1.6315

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi UU 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Malang, dan bertujuan guna mengtahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi UU di BAZNAS Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini termuat atas, observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data memakai analisis data interaktif yang terdiri atas reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan, hadirnya UU 23 Tahun 2011 ini memiliki asas syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Kehadiran UU 23 Tahun 2011 memberikan dampak positif dan telah menempatkan BAZNAS termasuk BAZNAS Kota Malang sebagai lembaga non-struktural yang memperoleh perhatian penuh dari Pemerintah. Faktor pendukung dalam implementasi UU 23 tahun 2011 di Kota Malang dengan adanya dukungan SDM yang mencukupi, team work yang baik, sarana dan prasana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat belum adanya PERDA yang khusus mengatur tentang zakat dan terdapat beberapa unit pengumpul zakat yang masih belum percaya kepada BAZNAS Kota Malang.
Evaluation of The Impact of The Full Systemic Land Registration Policy Implementation in Baubau City Zainul Abidin
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 12, No 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v12i1.6073

Abstract

This article intends to evaluate the impact of implementing a full systematic land registration program in Baubau City. With this aim, the researcher used the policy evaluation theory of Wahab as a tentative reference. This research was designed as a qualitative policy evaluation with a formal approach where the assessment used a descriptive approach to produce valid information. The research data was obtained by interviewing the main informants supported by the results of observations and documentation studies and analyzed qualitatively. The data analysis used was an interactive analytical model which included data reduction, data presentation, conclusions, and verification. This research concludes a full systematic land registration program has an impact on the government and society. The government can map plots of land and citizens have legal certainty overland through land certificates, land separation for heirs, and land certificates which are used as business collateral through banking. A full systematic land registration program is also able to reduce the number of overlapping or litigation lands. Implementers and policy planners in the future must pay attention to the input that there needs to be assistance after the community has obtained a certificate so that the land certificate is not used for productive activities. To further minimize uncertified land, further coordination with landowners outside Baubau city and local/kelurahan governments could be intensified.
Catchment Area in Health Services: Studies in Kasembon and Pujon Subdistricts, Malang Regency Deasy Ariffiani; Sri Umiyati; Sri Wahyuni
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 12, No 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v12i1.6318

Abstract

This study aims to analyze the application of health services in Kasembon and Pujon Districts in Malang Regency based on the catchment area perspective, as well as analyze the challenges of the practice of accessing health services. With the background of service improvement efforts that have been done a lot, but in fact, the accessibility is very difficult or even impossible to change. This study uses a qualitative method with a soft system methodology (SSM) approach. The data processing of the findings is carried out through a comparison of real facts with alternative normative models so that they have the opportunity to generate improvement ideas. The results of the study show that there are still challenges in the form of weak access to health insurance, facilities, and human resources, quality standards of health services, the role of monitoring stakeholders, to patterns of community participation. This then resulted in 3 main points of concern to produce corrective action, namely the evaluation of the health care system, health service practice standards, and the accuracy of the health service program targets. This study recommends a top-down mechanism priority by optimizing the improvement of the quality of health service standards in Kasembon and Pujon by policymakers and bottom-up through a participatory pattern by optimizing local public service agencies (BLUD) through community synergy with various institutions and government at lower levels. for managing access to health services.
Impact of Information Services through the Application for Quick Information Service Assistant for Class II District Court, Tanah Grogot Regency, Paser Regency Bambang Irawan; Achmad Fikri
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 12, No 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v12i1.6134

Abstract

This article describes the impact of achieving the goals of bureaucratic reform through the following aspects: transparency, reducing administrative corruption, improving services, and empowerment by using the Quick Information Service Assistant application at the Class II District Court Office, Tanah Grogot Regency. The problem is focused on the impact of using the ALICE application. To approach this problem, a theoretical reference is used (Indrayani, 2020) that e-Government applications have shown an impact on the goals of public sector reform through information disclosure for the public, service transparency, increasing community participation. have an impact on reducing corruption, increasing accessibility and empowering the public. The implementation of the ALICE application is still at the emerging stage in terms of e-Government implementation, while the level of innovation is in the first stage, namely e-information. The data were collected through interview techniques, observations, and literature studies and analyzed through interactive model data analysis techniques (Miles et al., 2014). This article concludes that the Quick Information Service Assistant Application has provided essential information for the public regarding requests for ticket fines, requests for certificates, information on the trial agenda, information on fees and remaining down payments, court fees, and information on the Supreme Court e-court. The positive impact felt by the presence of the Rapid Information Service Assistant, namely increasing service transparency and encouraging active community participation. Then the impact in reducing the occurrence of administrative corruption occurs because there is no meeting between the public and officers. In contrast, in the aspect of improving the quality of service, the public does not need to spend transportation costs to get information. Aspects of empowerment, namely the existence of feedback from the public in services, will be able to improve the quality of information and good collaboration and reduce the practice of brokering. the public does not need to spend transportation costs to get information. Aspects of empowerment, namely the existence of feedback from the public in services, will be able to improve the quality of information and good collaboration and reduce the practice of brokering. the public does not need to spend transportation costs to get information. Aspects of empowerment, namely the existence of feedback from the public in services, will be able to improve the quality of information and good collaboration and reduce the practice of brokering.
The Effect of Service Quality on Community Satisfaction of Public Service Mall Users in Sidoarjo Regency Wahyu Febrianto; Sri Wibawani
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 12, No 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v12i1.5826

Abstract

This article aims to empirically test the influence of service quality on the satisfaction of the community users of Sidoarjo Regency Public Service Mall. The problem is focused on the quality of service contained in the Sidoarjo Regency Public Service Mall. To approach this problem, theories from Zeithaml, Berry, and Parasuraman are used about 5 (five) indicators of service quality, including tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy that are analyzed quantitatively. The data analysis techniques applied in this study use instrument validity and reliability tests, variable descriptive statistical analysis tests, inferential statistical analysis tests, simple linear regression analysis tests, determination coefficient (R2) tests, t statistical tests. This study shows that the effect of service quality on the satisfaction of the community of users of the Sidoarjo Regency Public Service Mall gives a significance value of 0,000 and the value is smaller than 0.05. The data showed that the quality of service had a positive effect on community satisfaction, which made Ha accepted and Ho rejected. The results also showed an R Square value of 0.171 or 17.10%. This explains that the contribution of service quality related to the community satisfaction variable is worth 17.10%. While the rest of the calculation is worth 82.90% due to the influence of other factors that are not included in this study.
The Role of Local Governments in the Development of Village-Owned Enterprise in Sambas Regency Arief Maulana; Reza Pratama Riansyah; Eka Yuliana Rahman
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 12, No 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v12i1.6260

Abstract

This study aims to analyze and explain the strategy of Sambas Regency to develop Village-Owned Enterprises to improve the community's economy. This study also examines the obstacles/constraints experienced by local governments in developing Village-Owned Enterprises in their regions. The authors used qualitative methods with case study variants and literature studies as data collection techniques. The results of this study indicate that the role of the Sambas Regency Government in fostering Village-Owned Enterprises is felt to be getting better, as indicated by its role through the Agency of Social and Village Community Empowerment Services which always facilitates village government and Village-Owned Enterprises management by providing training, coaching, and supervision. In addition, the management of Village-Owned Enterprises is still quite difficult due to problems such as limited human resources. Until now, there are still many obstacles that must be resolved by the local government or the Village-Owned Enterprises managers themselves.

Page 31 of 56 | Total Record : 557

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 15 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 14 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 14 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 13 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 13 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 12 No. 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 12, No 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 12 No. 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 11 No. 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 11, No 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 11, No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 11 No. 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 10 No. 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 10, No 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 10, No 1 (2020): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK (PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL) JUNI Vol. 10 No. 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 9, No 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 9, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK (PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL) DESEMBER Vol. 9 No. 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 9 No. 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 9, No 1 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK (PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL) JUNI Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Desember Vol. 8 No. 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol. 8 No. 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 7 No. 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik Desember Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol. 7 No. 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 6 No. 2 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 6, No 2 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 6, No 2 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol. 6 No. 1 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 6, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol. 5 No. 2 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 5, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol 5, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI Vol 5, No 1 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 5 No. 1 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 4, No 2 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 4, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol. 4 No. 2 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 4, No 1 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 4 No. 1 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 4, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI Vol 3, No 2 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol. 3 No. 2 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 3, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol. 3 No. 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 2, No 2 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol. 2 No. 2 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 2, No 2 (2012): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol. 2 No. 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol. 1 No. 2 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 1, No 2 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 1, No 2 (2011): Jurnal Administrasi Publik Desember Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 1 No. 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June More Issue