cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal
Published by Universitas Medan Area
ISSN : 2088527X     EISSN : 25487787     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Journal of Public Administration (Public Administration Journal) is a journal which contains about article result of research and thinking result of Public Administration which keep growing. This development of course provides wider opportunities for teachers or researchers to continue to explore the development of public administration that is expected to be useful for the community.
Arjuna Subject : -
Articles 557 Documents
 28   29   30   31   32 
Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Kusumajati Kusumajati; Teguh Kurniawan
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 9, No 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v9i2.2608

Abstract

The purpose of this study was to find out the implementation of the policy of cost assistance to increase education for students from disadvantaged families in DKI Jakarta. This research uses descriptive qualitative research by examining secondary data. Improving the quality of human resources is of concern to all parties in entering this era of globalization. Support from various parties is needed by the Indonesian people in facing free competition, one of which is assistance in the field of education because education plays a very important role where the higher the education they have, the higher the quality and competitiveness of these human resources. The DKI Jakarta Provincial Government as one of the regional governments has played its role in supporting education equality especially in providing opportunities for citizens to have higher education issuing policies to provide cost assistance to increase education for students from poor families in 2016 as stipulated in the Regulation of Governor of DKI Jakarta Province Number 133 of 2016 During these 3 years, from 2016-2018, the implementation of the policy of providing cost assistance to increase education  faced several obstacles, among others in data collection and distribution of aid.
PENINGKATAN PAJAK DAERAH DI MASA OTONOMI DAERAH DI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA Julius Fitriadi Barus; Kariono Kariono
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 3, No 2 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v3i2.1347

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan, dengan maksud untuk melihat sejauh mana keberhasilan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka otonomi daerah sehingga diperoleh peningkatan kualitas pelayanan pemerintah yang memuaskan dan menguntungkan masyarakat. Metode penelitian ini adalah deskriptif  dengan pendekatan kualitatif. Data dan informasi diperoleh dari sumber data, dokumen, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh diolah, selanjutnya ditafsirkan dan diperoleh temuan penelitian. Dari hasil penelitian ini menunjukan, bahwa PAD Kota Medan dalam empat tahun terakhir (2008-2011) menunjukkan efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah selama tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun 2011 secara rata-rata mencapai sasaran yang telah ditetapkan (target tercapai) yakni sebesar 101,12%. Tingkat efektivitas yang tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 113,25%, dan Tingkat Efektivias yang terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 89,18 %. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 secara rata-rata yakni sebesar 53% yang berarti bahwa Pajak Daerah berperan besar dalam peningkatan PAD. Pajak daerah yang paling besar pendapatannya adalah Pajak Penerangan Jalan dan pendapatan yang terendah adalah Pajak Parkir.
Perilaku Aparat Birokrasi dalam Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Benny Kurniawan Putra Sembiring; Heri Kusmanto; Usman Tarigan
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 6, No 2 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v6i2.1049

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perilaku aparat birokrasi dalam pelayanan elektronik kartu tanda penduduk. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menggambarkan permasalahan yang ada kaitannya dengan perilaku aparat birokrasi dalam pelayanan e-KTP. Penelitian dilakukan di Kantor Camat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.  Populasi penelitian yaitu seluruh pegawai dan masyarakat dengan pemilihan sampel yaitu  26 orang (1 orang camat, 1 sekretaris camat, dan 24 orang masyarakat). Pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisa data dilakukan dengan model interaktif yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian diperoleh bahwa perekaman data warga sampai awal bulan September 2016 sebesar 83,4% tetapi belum mencapai target yang diharapkan yaitu 100% sampai akhir bulan September 2016.  Perilaku aparat birokrasi Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dalam pelayanan meliputi kepedulian, kedisiplinan, dan tanggung jawab berjalan baik tetapi sebagian masyarakat masih ada yang merasa bahwa perilaku aparat birokrasi yang tidak baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku birokrasi pemerintahan dalam pelayanan e-KTP yaitu kepemimpinan, kompetensi, penghargaan dan fasilitas kerja. Perilaku aparat untuk terus ditingkatkan dan diperbaiki dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang datang dalam pengurusan e-KTP memberikan apresiasi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KABUPATEN LABUHANBATU DALAM PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2014 DI DESA SEI TAMPANG KECAMATAN BILAH HILIR Surya Murni Siregar; Isnaini Isnaini
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v5i2.73

Abstract

AbstrakSalah satu sumber pendapatan desa yang di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu, serta faktor-faktor penunjang dan penghambat yang mempengaruhi implementasi dan strategi yang harus dilakukan dalam rangka keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu berjalan cukup lancar. Namun demikian apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan, pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu belum optimal. Meskipun tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, telah terlaksana secara optimal, namun tujuan adanya peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan belum berjalan secara optimal. Demikian juga tujuan peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan. Faktor yang menjadi penunjang dari komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan adalah : adanya sosialisasi, adanya kelancaran informasi . adanya konsistensi kebijakan, kemampuan pelaksana, dukungan sarana dan prasarana, persepsi pelaksana yang baik, tim pelaksana, kewenangan BPD dan LKMD dan adanya kesesuaian pelaksanaan dengan kebijakan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah: Belum adanya sosialisasi ADD kepada masyarakat, rendahnya SDM, kurangnya dukungan pendapatan desa lain, kurangnya respon pelaksana, tidak adanya pembagian tugas tim, kurang berjalannya peran LPMD dan ketidaktepatan sasaran. Dari faktor penunjang dan penghambat tersebut maka strategi yang harus dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat luas, pelaksanaan ADD oleh kelompok masyarakat, kejelasan kedudukan, tugas dan fungsi LKMD, perencanaan pembangunan desa yang terpadu dengan sistem perencanaan Kabupaten.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Alokasi Dana Desa. DISTRICT GOVERNMENT POLICY IMPLEMENTATION IN THE PROVISION OF FUND ALLOCATION LABUHANBATU DESA (ADD ) 2014 IN THE VILLAGE SEI looks SUB TRIM DOWNSTREAMAbstractOne source of income in the village set in the Act No. 32 of 2004 on Regional Government is part of the financial balance of central and local received by Regency / City which is the Village Fund Allocation (ADD). The purpose of this study is to provide an overview of the implementation of the Village Fund Allocation in Sei Looks Blade Downstream District of Labuhan Batu district, as well as contributing factors and obstacles affecting the implementation and the strategy that should be done within the framework of the successful implementation of the policy. The results showed that the implementation of the policy of the Village Fund Allocation (ADD) in Sei Looks Blade Hilir District of Labuhan Batu went pretty smoothly. However, if it is related to the achievement of objectives, the implementation of the Village Fund Allocation (ADD) in Sei Looks Blade Hilir District of Labuhan Batu not optimal. Although the purpose of improvement of governance and community development, has been carried out optimally, but the goal for upgrading an association of villages in the planning, implementation and control of the development has not run optimally. Likewise, the purpose of increasing participation of non-governmental mutual aid society is not optimal. Some of the factors that affect the implementation of the Village Fund Allocation (ADD) in Sei Looks Blade Hilir District of Labuhan Batu is communication, resource capabilities, attitudes executive, bureaucratic structure, and the size and environmental policy objectives. Factors that are supporting communication, resource capabilities, attitudes executive, bureaucratic structure, the environment and the size and purpose of the policy is: socialization, the smoothness of information. consistency of policy, executive ability, support facilities and infrastructure, implementing a good perception, the implementation team, BPD and LKMD authority and their conformity with the implementation of the policy. While the inhibiting factors are: Lack of socialization ADD to the community, lack of human resources, lack of support for other rural incomes, lack of response executor, not the division of tasks teams, less goes role LPMD and inaccuracies target. Of supporting and inhibiting factors are the strategies that should be done is the broader public, the implementation of ADD by community groups, clarity of position, duties and functions LKMD, integrated rural development planning with district planning systemKey words : implementation, policy, fund allocation
Penerapan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa Arif Rivan; Irfan Ridwan Maksum
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 9, No 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v9i2.2487

Abstract

The enactment of Law number 6 of 2014 concerning Villages, villages are given the mandate to take care of governance and the implementation of development in the village. The amount of funding provided by the central government to the village to manage all the potential that exists in the village in order to improve the economy and community welfare, the implementation of village financial management must be based on the principle of transparency, accountability, participation, order and budget discipline. To create clean, transparent, accountable, effective and efficient village financial governance, the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) and the Directorate General of Village Government Ministry of Home Affairs collaborate to make an application called the Village Financial System (Siskeudes) for village financial management. This aims to help village governments be more independent in managing village finances effectively and efficiently, as well as increasing transparency in village financial accountability. The factors that influence village financial management such as leadership, human resources, commitment and communication.
STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (Studi Tentang Strategi Peningkatan Penerimaan Sektor Pajak di Kabupaten Aceh Tenggara) Rajali Rajali
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 2, No 2 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v2i2.1373

Abstract

Idealnya sumber PAD mampu menyumbangkan bagian terbesar dari seluruh pendapatan daerah dibanding sumber pendapatan lainnya, seperti subsidi dan bantuan. Dengan proporsi semacam itu, daerah dapat secara leluasa menjalankan hak otonominya, sebaliknya terbatasnya sumber PAD dalam membiayai pembangunan di daerah, menunjukkan rendahnya kemampuan otonomi daerah tersebut. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mengintensifkan sektor-sektor pembentuk PAD, yang salah satunya adalah dari sektor pajak. Atas dasar itulah penelitian ini mengambil judul “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi tentang Strategi Peningkatan Sektor Pajak di Kabupaten Banjarnegara)”. Sasaran penelitian ini adalah pejabat pada Dinas Pendapatan Daerah, khususnya yang menangani pajak. Sedangkan metode penelitiannya adalah metode kualitatif deksriptif dan metode analisis yang digunakan yaitu analisis interaktif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa untuk melakukan pengelolaan sektor pajak ini ada beberapa aspek yang menjadi perhatian pihak pemkab. Di antara perubahan dalam rangka peningkatan pengelolaan pajak adalah dengan melakukan SOT pada dinas yang menjadi induk bagi pengelolaan keuangan daerah dan lebih khusus sektor pajak. Salah satu latar belakang perubahan ini adalah upaya untuk lebih mengefektifkan dan efisiensi kinerja pengelolaan keuangan daerah, dimana DPKD diberi kewenangan yang lebih dari dinas sebelumnya yaitu dari hanya memungut bertambah dengan adanya kewenangan untuk mengelola. Untuk mengefektifkan  pengelolaan pajak, beberapa langkah yang telah ditempuh antara lain selain perubahan kelembagaan juga mencakup perbaikan pada kualitas SDM, yaitu dengan lebih mengikutsertakan tenaga teknis pada diklat struktural maupun fungsional. Sementara itu untuk memberikan kemudahan pada wajib pajak dalam mengurus pajak (terutama pembayarannya) maka loket pembayaran diusahakan sedekat mungkin dengan lokasi pajak. Untuk menumbuhkembangkan kesadaran wajib pajak maka diantara proses yang telah dilakukan antara lain dengan mengintensifkan sosialisasi ataupun penyuluhan pentingnya pajak serta memberikan penghargaan pada wajib pajak yang taat dalam membayar pajak. Berdasarkan hasil penelitian perlu sekiranya melakukan pengawasan secara internal tentang kinerja petugas pajak, seperti dalam pelaksanaan tugas kerja harus disertai dengan formulir tentang isian pajak yang harus dibayarkan, sehingga pada saat ke obyek pajak tidak ada lagi kompromi mengenai besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Khusus untuk penarik pajak di tingkat kecamatan maupun desa, hendaknya diberikan pelatihan secara kontinyu, sehingga kelak petugas yang bersangkutan dapat menganalisa perubahan data wajib pajak. Bila hal ini dapat dilakukan, maka peningkatan realisasi penerimaan pajak pada setiap tahunnya sangat terbuka lebar peluangnya.
ANALISIS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP ADMINISTRASI PENERBITAN AKTA KELAHIRAN RONALD SAKTI MUDA PERLAUNGAN SIRAIT
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 1, No 2 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v1i2.943

Abstract

Sejalan dengan perkembangan zaman menuju globalisasi dan telah dirancangkannya otonomi daerah agar terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur baik dalam Pendapatan, Pendidikan, Pekerjaan maupun pelayanan kepada masyarakat, harus didukung pelayanan kepada masyarakat dimana kehendak seluruh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik harus diwujudkan dengan tindakan (action) dari instansi dalam tata pemerintahan yang baik (good goverment).Sama halnya dengan instansi publik lainnya di Indonesia, pelayanan publik oleh aparatur pemerintahan pada Dinas Kependudukan Kota Medan tentunya masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas seperti yang diharapkan oleh masyarakat kota Medan yang berurusan dengan instansi tersebut, khususnya dalam hal urusan penerbitan akta kelahiran.
Model Kebijakan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan di Provinsi Banten Deni Fauzi Ramdani; Arifina Febriasari
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v8i2.1900

Abstract

This research is motivated by the existence of the potential of New and Renewable Energy (EBT) in Banten Province. The purpose of this study is to analyze how to policy development model  and potential policies for Renewable Energy (EBT) in Banten Province. The research method used is a qualitative descriptive approach with primary data collection techniques through interviews and observations as well as secondary data in the form of searching various sources and literature both from government documents and reporting on print and electronic mass media. The results of this study are the analysis of innovation and development of Banten Province EBT potential policies, namely the identification of Priority Policies for New and Renewable Energy Policy, innovation and development of EBT policies which include the initial conditions of developing Banten Province EBT potential which includes resources, politics and regulation, culture the community and the bureaucracy / institution as the base capital for the development of the EBT policy in Banten Province and an analysis of the modification of the Banten Province EBT potential policy system model. 
Pengaruh Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Peningkatan Produktivitas Kerja Karyawan Ayu Sabena; Ramadhan Hamdani Harahap; Usman Tarigan
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 6, No 2 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v6i2.1329

Abstract

Produktivitas karyawan dapat ditentukan dengan mengukur tingkat motivasi dan kinerja dimana bagian dari ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Konsep produktivitas kerja dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi individu dan dimensi organisasian. Faktor yang mampu mendukung produktivitas karyawan perusahaan adalah motivasi dan kepuasan. Motivasi merupakan suatu dorongan yang membuat seseorang mampu dan rela untuk mengerahkan kemampuan diri dalam suatu organisasi. Kepuasan kerja juga didefenisikan sebagai suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari evaluasi karakteristik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap peningkatan produktivitas kerja karyawan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian ini digunakan data primer dengan kuisioner sebagai teknik pengambilan sampel. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F dan Uji t. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dari uji F diperoleh nilai sebesar 13,964 dimana terdapat pengaruh signifikan motivasi dan kepuasan, terhadap produktivitas secara simultan. Uji t diperoleh nilai t motivasi sebesar 3,358 dimana terdapat pengaruh signifikan motivasi terhadap produktivitas degan nilai koefisien regresi 0,551 atau 55,1% sedangkan nilai t kepuasan sebesar 3,260 dimana terdapat pengaruh signifikan kepuasan terhadap produktivitas degan nilai koefisien regresi 0,406 atau 40,6%.
Akuntabilitas Publik Bantuan Operasional Sekolah (BOS ) di SD Negeri No. 060958 Belawan Syerly Syerly; R. Hamdani Harahap; E. Harso Kardhinata
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v8i1.1580

Abstract

Implementation of School Operational Assistance Program (BOS) aims to raise the cost of education for underprivileged students and lighten up for the students in the future, in order to obtain quality basic education services in the implementation of various obstacles both in terms of institutional and technical aspects of operations. One of the schools that received attention and School Operational Assistance (BOS) was the State Elementary School No. 060958 Belawan. Based on the results of the study can be concluded that the Implementation of Accountability in the Management of BOS funds in SD Negeri. 060958 Belawan seen from the aspect of the decision making process made in writing, the existence of Accuracy and completeness of information related to the management of BOS funds, the existence of Clarity of policy goals, and The existence of feasibility and consistency in financial reporting in general has been running well. Aspect of Accountability in Management of BOS in State Elementary School. 060958 Belawan not yet effective in pelaksnaannya is disseminating information about the management of BOS funds, public access to information on BOS fund management activities, management information system and monitoring of results and annual report..

Page 30 of 56 | Total Record : 557

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 15 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 14 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 14 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 13 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 13 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 12 No. 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 12, No 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 12 No. 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 11, No 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 11 No. 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 11, No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 11 No. 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 10 No. 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 10, No 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 10, No 1 (2020): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK (PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL) JUNI Vol. 10 No. 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 9 No. 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 9, No 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 9, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK (PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL) DESEMBER Vol 9, No 1 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK (PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL) JUNI Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 9 No. 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Desember Vol. 8 No. 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 8 No. 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik Desember Vol. 7 No. 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 7 No. 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 6, No 2 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 6, No 2 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol. 6 No. 2 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 6, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI Vol. 6 No. 1 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 5, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol. 5 No. 2 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 5, No 1 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 5 No. 1 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 5, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI Vol 4, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol. 4 No. 2 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 4, No 2 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol. 4 No. 1 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 4, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI Vol 4, No 1 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 3, No 2 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol. 3 No. 2 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 3, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 3 No. 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 2, No 2 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol. 2 No. 2 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 2, No 2 (2012): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 2 No. 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 1 No. 2 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 1, No 2 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 1, No 2 (2011): Jurnal Administrasi Publik Desember Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 1 No. 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik Juni More Issue