Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal

adminpublik
Website

Published by Universitas Medan Area

ISSN : 2088527X EISSN : 25487787 DOI : -

Core Subject : Social,

Social Sciences

Journal of Public Administration (Public Administration Journal) is a journal which contains about article result of research and thinking result of Public Administration which keep growing. This development of course provides wider opportunities for teachers or researchers to continue to explore the development of public administration that is expected to be useful for the community.

Arjuna Subject : -

Articles 557 Documents

5 6 7 8 9

IMPLEMENTASI PENYEDIAAN DANA DAERAH URUSAN BERSAMA (DDUB) UNTUK PEMBIAYAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN DI KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2009-2011 Jumhadi, Muhammad; Warjio, Warjio
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 3, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi penyediaan DDUB untuk pembiayaan PNPM Mandiri Perkotaan di kota Medan pada tahun anggaran 2009 hingga 2011. Populasi penelitian ini adalah seluruh pelaku yang terlibat dalam penyediaan DDUB dari unsur DPRD, Bappeda, Dinas Perkim dan konsultan PNPM Mandiri Perkotaan di kota Medan sebanyak 22 orang sebagai representasi pengambil kebijakan terkait, dengan mengambil seluruh populasi sebagai objek penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif guna mengetahui bagaimana implementasi penyediaan anggaran DDUB untuk pembiayaan PNPM Mandiri Perkotaan di kota Medan pada tahun anggaran 2009 hingga 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari keempat indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi program, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi atau perilaku dan struktur birokrasi, menunjukkan skor rata-rata dalam kondisi cukup atau sedang (71,2). Namun apabila dilihat dari masing-masing indikator menunjukkan bahwa satu indikator yaitu struktur birokrasi yang termasuk kategori kurang, ketiga indikator lainnya termasuk dalam kategori cukup. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi penyediaan anggaran DDUB untuk pembiayaan PNPM Mandiri Perkotaan di kota Medan pada tahun anggaran 2009 hingga 2011 termasuk dalam kategori cukup atau sedang dan dasar kebijakan DDUB dapat diimplementasikan.

PENGARUH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PNS TERHADAP KEPUASAN PELAYANAN PADA KANTOR REGIONAL VI BKN Murdani, Ojak; Kusmanto, Heri
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 4, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS terhadap kepuasan pelayanan pada Kantor Regional VI BKN. Hal ini muncul dari adanya paradok indisipliner pegawai dengan hasil predikat terbaik dalam pelayanan pada lokasi penelitian, di samping belum ada ukuran yang jelas terhadap predikat tersebut.Penelitian ini termasuk pada penelitian jenis deskriftif dengan menggunakan bantuan statistisk berupa tabulasi frekuensi sederhana untuk mengukur hubungan antara dua variable berdasarkan pendapat Sugiyono. Subyek penelitian adalah para ahli di bidang kepegawaian. Penentuan subyek dilakukan dengen purposive sampling dengan criteria memahami kepegawaian, yang terdiri dari 30 responden dari Kantor Regional VI BKN dan pejabat se wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Tehnik pengumpulan dengan dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang diberikan skor nilai Skala Likert.Data dianalisa secara deskriptif kuantitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis terdapatnya hubungan positif antara disiplin pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 terhadap kepuasan pelayanan diterima, diterima dengan nilai korelasi 0.467 (nol koma empat ratus enam puluh tujuh). Ukuran signifikan didapatkan nilai t hitung sebesar 2,90 (dua koma sembilan puluh) danÂ ketika dikonsultasikan dengan t tabel dengan tingkat kesalahan 5% uji dua fihak dan dk = n-2 = 30-2 = 28, maka diperoleh t tabel = 2,048 (dua koma nol empat puluh delapan) yang berada dalam wilayah penolakan Ha- hipotesis tidak terdapatnya hubungan disiplin pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010Â terhadap kepuasan pelayanan- ditolak. Sedangkan Ho terdapatnya hubungan positif antara disiplin pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 terhadap kepuasan pelayanan-diterima. Korelasi positif dengan tingkat signifikan tersebut mengandung arti bahwa hubungan tersebut dapat digeneralisasikan untuk populasi.

Implementasi Peraturan Walikota Medan tentang Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Kebersihan dan Bank Sampah Dongoran, Hasrun Syarif; Harahap, R. Hamdani; Tarigan, Usman
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Bank Sampah merupakan suatu gerakan nasional untuk kebersihan dan kesehatan lingkungan. Konsep Bank sampah mulai banyak dilakukan di Indonesia, dimana masyarakat dapat membawa sampah tertentu, lalu bisa diolah menjadi bahan bermanfaat. Salah satunya ialah Bank Sampah Mutiara Medan, melalui bank sampah kita menabung sampah dan mendapatkan uang. Selain memberikan keuntungan ekonomi, sudah pasti keberadaan Bank Sampah akan memberikan keuntungan untuk kebersihan lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Walikota Medan No. 14 Tahun 2014 tentang Bank Sampah di Bank Sampah Mutiara Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Sampah Mutiara memiliki peran dalam hal ekonomi masyarakat untuk mendapatkan tambahan pendapatan, dalam hal sosial masyarakat sebagai pusat kegiatan masyarakat berbasis lingkungan, dalam hal kebersihan lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Hal-hal yang menjadi hambatan dalam operasional Bank Sampah Mutiara ialah kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat, minimnya alat transportasi pengangkut sampah, kurangnya akses pemasaran produk hasil daur ulang sampah, dan kurangnya dukungan dari pemerintah.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Perjudian Mahzaniar, Mahzaniar
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Perjudian adalah hal yang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan sosial. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Disatu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia. Perjudian menurut KUHP dalam pasal 303 ayat (3) yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa: âYang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainanya lebih terlatih atau lebih mahir.

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIKPADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MEDAN Siregar, Agus Mulia
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 4, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Sampel diambil secara secara Accidential yaitu masyarakat yang secara kebetulan mengurus di Kantor Dinas tersebut,. Jumlah sampel dalam kurun waktu tersebut yang dapat diperoleh sebanyak 47 orang. Pengolahan dan analisis data menggunakan metode pengolahan data yang digunakan berpedoman kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/PAN/2/2005 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yaitu pelayanan Akta Kelahiran yang diukur dari 14 unsur pelayanan, yaitu Prosedur Pelayanan, Persyaratan Pelayanan, Kejelasan Petugas Pelayanan, Kedisiplinan secara umum berdasarkan kriteria yang ditentukan termasuk dalam kategori Baik. Dari ke 14 unsur pelayanan, hanya terdapat dua unsur pelayanan yaitu tanggung jawab petugas pelayanan dan kesopanan dan keramahan petugas pelayanan yang termasuk dalam kategori sangat baik dan 9 unsur pelayanan yang termasuk dalam kategori baik yaitu: prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kecepatan petugas, dan keamanan pelayanan. Sedangkan terdapat 3 unsur pelayanan yaitu kejelasan petugas pelayanan, kepastian biaya pelayanan dan kepastian jadwal pelayanan yang termasuk dalam kategori kurang baik, Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik dalam pengurusan Akta adalah: faktor organisasi, kemampuan dan keterampilan serta system dan prosedur pelayanan.

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA BIDANG PENDIDIKAN DI KELURAHAN TEGAL SARI MANDALA II KECAMATAN MEDAN DENAI Hendri, Hendri; Isnaini, Isnaini
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 4, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan PKH pada bidang Pendidikan di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini: informan kunci (pendamping, petugas kesehatan), informan utama (91 peserta yang mempunyai kategori pendidikan), informan tambahan (staf kantor lurah dan non peserta). Jawaban kuesioner dibuat dalam bentuk tabel tunggal dianalisis dan diperkuat dengan hasil wawancara. Hasil penelitian ini berdasarkan analisis data yang dilakukan menggambarkan bahwa, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada bidang pendidikan di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai menunjukan dari proses kegiatan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, walaupun belum mencapai hasil maksimal. Hasil dan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan PKH adalah meningkatnya akses dan pemanfaatan upaya dan status pendidikan anak dan mengurangi tingkat anak putus sekolah serta berpartisipasi dalam menjalankan kewajiban yang telah ditentukan kegiatannya dalam program serta bantuan tunai yang diberikan kepada peserta PKH dapat mengurangi bebean perekonomian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun pada awal pelaksanaannya kegiatan PKH pada tahun 2008 ada beberapa proses yang belum dilaksanakan. Pelaksaan PKH di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai tidak luput dari berbagai kendala yaitu, masih kurangnya partisipasi peserta PKH, dan masih kurangnya sosialisasi dan koordinasi bagi pihak yang terlibat pada pelaksanaan PKH.Â

Pengaruh Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Peningkatan Produktivitas Kerja Karyawan Sabena, Ayu; Hamdani Harahap, Ramadhan; Tarigan, Usman
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 6, No 2 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Produktivitas karyawan dapat ditentukan dengan mengukur tingkat motivasi dan kinerja dimana bagian dari ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Konsep produktivitas kerja dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi individu dan dimensi organisasian. Faktor yang mampu mendukung produktivitas karyawan perusahaan adalah motivasi dan kepuasan. Motivasi merupakan suatu dorongan yang membuat seseorang mampu dan rela untuk mengerahkan kemampuan diri dalam suatu organisasi. Kepuasan kerja juga didefenisikan sebagai suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari evaluasi karakteristik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap peningkatan produktivitas kerja karyawan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian ini digunakan data primer dengan kuisioner sebagai teknik pengambilan sampel. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F dan Uji t. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dari uji F diperoleh nilai sebesar 13,964 dimana terdapat pengaruh signifikan motivasi dan kepuasan, terhadap produktivitas secara simultan. Uji t diperoleh nilai t motivasi sebesar 3,358 dimana terdapat pengaruh signifikan motivasi terhadap produktivitas degan nilai koefisien regresi 0,551 atau 55,1% sedangkan nilai t kepuasan sebesar 3,260 dimana terdapat pengaruh signifikan kepuasan terhadap produktivitas degan nilai koefisien regresi 0,406 atau 40,6%.

Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) (Studi Di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara) Suwardi, Suwardi
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 2, No 2 (2012): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

aharuan sistem keuangan tersebut adalah pengelolaan uang rakyat (public money) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara transparan, efektif, efisien, terarah, terencana, terpadu dan bertanggung jawab agar tercipta akuntabilitas publik dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Selain itu dampak yang kemudian muncul dalam rangka otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan good governance sebagai prasyarat penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan akuntabilitas, transparasi serta partisipasi masyarakat sebagai bagian dari stake holder Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme proses penyusunan APBD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Kep.Mendagri) Nomor 12 Tahun 2006.. Penelitian ini bersifat deskriftif kualitatif dengan key informan diambil secara purposive. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriftif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang ada, dimana arah dan kebijakan umum anggaran lebih didominasi oleh kepentingan atasan. Persoalan mendasar dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara masih ada indikasi tarik menarik kepentingan eksekuti dengan legislative, serta kesiapan SKPD dalam penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dan perangkat aturan yang berubah-ubah mengakibatkan perlu pemahaman secara mendasar tentang teknis penyusunan anggaran yang baru. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : Penyusunan APBD di era otonomi daerah dan desentrasisali keuangan harus berorientasi kepada kepentingan public dan menggunakan pendekatan kinerja sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.Pengalokasian anggaran harus sesuai dengan perioritas dan tututan masyarakat, dimana anggaran harus benar-benar digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang perlu. Dalam menyusun anggaran belanja rutin perlu adanya standarisasi anggaran dan perioritas pada masing-masing SKPD, sehingga dana yang digunakan masing-masing unit kerja bisa mencukupi untuk menjalan kegiatannya. Perlu adanya sosialisasi yang dijadikan acuan baku dalam penyusunan anggaran, agar SKPD dapat melakukan kerjanya harus benar-benar sehingga terhindar dari proyek-proyek titipan.

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI SUMATERA UTARA (STUDI PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA) Marsuyetno, Marsuyetno; Harahap, R. Hamdani
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 3, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis untuk menganalisis implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, yang dilihat dari aspek komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan dan struktur birokrasi . Metode yang digunakan merupakan penelitian deskriftif dengan sumberdata diperoleh melalui kuesioner. Sampel diambil secara purposive sebanyak 39 orang. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif dengan tabel frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan Pengelolaan Lingkungan HidupÂ pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilihat dari factor-faktor: komunikasi kebijakan, sumber-sumber yang digunakan dalam implementasi kebijakan seperti sumber daya manusia dan sumber dana serta prasarana, faktor kecenderungan dan faktor struktur birokrasi, menunjukkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan Pengelolaan Lingkungan HidupÂ di Sumatera Utara belum berjalan secara efektif. Apabila dilihat dari masing-masing indikator, menunjukkan bahwa dari keempat indikator tersebut hanya indikator komunikasi yang tergolong efektif, sedangkan untuk indikator kecenderungan dan struktur birokrasi, menunjukkan belum efektif dan untuk faktor sumber-sumber yang digunakan dalam implementasi kebijakan seperti sumber daya manusia dan sumber dana serta prasarana menunjukkan tidak efektif.Belum efektifnya implementasi kebijakan Pengelolaan Lingkungan HidupÂ pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, disebabkan karena kurangnya dukungan dana, kurang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kualitas sumberdaya manusia pelaksana kebijakan yang masih rendah, sering terjadinya perubahan struktur organisasi dan kebijakan, dan pihak pembuat dan pelaksana kebijakan berada pada instansi yang berbeda.

IMPLEMENTASI PERATURAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG TATA TERTIB DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA Napitipulu, Ali Jabbar
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 2, No 2 (2012): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

DPRDÂ Provinsi Sumatera UtaraÂ berdasarkan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera UtaraÂ NomorÂ 5 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Provinsi Sumatera Utara, mempunyai tiga fungsi, yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran.Â Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara bersama kepala daerah, Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah dan Fungsi pengawasan diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara dan APBD. Ketiga fungsi dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara NomorÂ 5 Tahun 2010 belum berhasil terealisasikan dengan baik diduga ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sehingga belum berhasil dilaksanakan dengan baik. Dimungkinkan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara tersebut belum disosialisasikan terlebih dahulu pada pelaksana kebijakan sehingga tujuan dari kebijakanÂ tersebutÂ belumÂ dapatÂ dimengertiÂ olehÂ individu yang bertanggung jawab atas pencapaian hasil kebijakan.Â Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara NomorÂ 5 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya,Â dan kondisi sosial, ekonomi, politik.. Sampel diambil secara puposive sampling sebanyak 63 orangÂ yang mewakili pipmpinan, alat kelengkapan DPRD dan sekretariat DPRD. Analisis data dilakukan secara deskriftif dengan tabel tunggal.Â Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan DPRD Provinsi Sumatera UtaraÂ NomorÂ 5 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera, secara umum belum dapat berjalan secara efektif. Belum efektifnya implementasi Peraturan DPRD Provinsi Sumatera UtaraÂ NomorÂ 5 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera, disebabkan karena : Dilihat dari aspek komunikasi kebijakan, belum adanya kesesuaian antara pemahaman pelaksana dengan perintah kebijakan dan belum adanya kesesuaian antara perintah-perintah dalam implementasi kebijakan dengan petunjuk-petunjuk pelaksanaan. Dilihat dari aspek sumberdaya, masih terbatasnya kemampuan yang dimiliki staf yang dapat menunjang pada pelaksanaan tugas-tugas DPRD dan keterbatasan informasi yang berguna untuk menterjemahkan kebijakan ke dalamÂ tindakan kebijakan. Dilihat dari aspek sosial, ekonomi dan politik, masih terbatasnya kemampuanÂ DPRD dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang disebabkan oleh kondisi sosial, ekonomi dan politik tersebut. Untuk lebih meningkatkan keberhasilan mengenai implementasi Peraturan DPRD Provinsi Sumatera UtaraÂ NomorÂ 5 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera, maka disarankan : PeningkatanÂ pemahaman pelaksana kebijakan tentang Peraturan DPRD Provinsi Sumatera UtaraÂ NomorÂ 5 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera melalui sosialisasi secara efektif, Peninhkatan kemampuan stafÂ melalui pendidikan dan pelatihan yang dapat menunjang pada pelaksanaan tugas-tugas DPRDÂ Sumatera Utara dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen DPRD yang dapat menyedia data dan informasi bagi kepentingan pengambilan keputusan DPRD Sumatera Utara.

Page 7 of 56 | Total Record : 557

5 6 7 8 9

Filter by Year

2011 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 15 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 15 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 14 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 14 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 13 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 13 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 12 No. 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 12, No 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 12 No. 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 11 No. 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 11, No 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 11, No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 11 No. 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 10, No 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 10 No. 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 10, No 1 (2020): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK (PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL) JUNI Vol. 10 No. 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 9, No 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 9, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK (PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL) DESEMBER Vol. 9 No. 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 9 No. 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 9, No 1 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK (PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL) JUNI Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Desember Vol. 8 No. 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 8 No. 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik Desember Vol. 7 No. 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol. 7 No. 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 6, No 2 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol. 6 No. 2 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 6, No 2 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 6, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI Vol. 6 No. 1 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 5, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol. 5 No. 2 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 5, No 1 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 5 No. 1 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 5, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI Vol 4, No 2 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 4, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol. 4 No. 2 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 4, No 1 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 4 No. 1 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 4, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI Vol. 3 No. 2 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 3, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol 3, No 2 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol. 3 No. 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 2, No 2 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol. 2 No. 2 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 2, No 2 (2012): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 2 No. 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 1 No. 2 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 1, No 2 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 1, No 2 (2011): Jurnal Administrasi Publik Desember Vol. 1 No. 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA