Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal
Journal of Public Administration (Public Administration Journal) is a journal which contains about article result of research and thinking result of Public Administration which keep growing. This development of course provides wider opportunities for teachers or researchers to continue to explore the development of public administration that is expected to be useful for the community.
Articles
549 Documents
ANALISIS PELAYANAN PRIMA TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN BERAS MISKIN (RASKIN) DI KECAMATAN SIDIKALANG
Ujung, Iis Hamidah;
Rangkuti, Badaruddin
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 4, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (843.306 KB)
|
DOI: 10.31289/jap.v4i1.1361
Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui pelayanan prima terhadap pelaksanaan pembagian beras miskin (RASKIN) di Kecamatan Sidikalang dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pelayanan prima terhadap pelaksanaan pembagian beras miskin (RASKIN) di Kecamatan Sidikalang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pembagian beras miskin di Kecamatan Sidikalang belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh kontribusi dalam pembagian beras miskin kepada masyarakat kurang efektif sehingga terjadi ketidak puasan bagi masyarakat dalam pembagian beras miskin tersebut. Salah satunya adalah kriteria penerima manfaat beras miskin tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh ketentuan yang berlaku, contohnya adalah masih adanya penduduk miskin yang tidak mendapat manfaat dari program beras miskin. Penerima manfaat beras miskin di Kecamatan Sidikalang adalah 2.273 rumah tangga sekitar 25% jumlah penduduk miskin di Kecamatan Sidikalang. Terdapat beberapa faktor yang menghambat pelayanan prima terhadap pelaksanan pembagian beras miskin di Kecamatan Sidikalang antara lain fasilitas yang tidak mendukung dalam pembagian beras miskin, minimnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga mengakibatkan minimnya tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat tatkala tidak tepat waktunya pembagian beras miskin (RASKIN) dan tidak tepatnya jumlah beras miskin (RASKIN) yang diterima rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM).
Efektivitas Inkubator Bisnis dalam Pelaksanaan Pembinaan Usaha Masyarakat Kecil Menegah
Arini, Hadiyanti;
Badarrudin, Badarrudin;
Kariono, Kariono
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (178.369 KB)
|
DOI: 10.31289/jap.v8i1.1575
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Inkubator Bisnis Dalam Pelaksanaan Pembinaan UMKM Melalui Program UKM Tenant. Metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Peranan pemerintah semakin dibutuhkan untuk UMKM, karena sejak awal MEA direncanakan sebagai bentuk kerja sama ekonomi dan dalam peranan ini salah satunya dilakukan oleh sebuah lembaga yaitu inkubator bisnis. Efektivitas pelaksanaan suatu organisasi secara umum diartikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi dengan kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cikal USU efektif melalui dua pendekatan yang dilakukan selama penelitian yaitu : (1). Pendekatan Sasaran (Goal Approach) di ukur melalui (a). Kemampuan berlaba (b). Pencarian sumber daya. (2). Pendekatan Proses (Process Approach) melalui berbagai indikator internal organisasi (a). Produktivitas. (b). Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas. (c). Kepuasan kerja. Berdasarkan penelitian, saran yang dapat peneliti sarankan sebagai berikut : (a). Memperkuat hubungan dengan pihak-pihak terkait dan asosiasi Tenant binaanya dan alumni UKM Tenant. (b). Menyediakan sarana dan prasarana yang tepat, sesuai kebutuhan UKM Tenant. (c). Memprioritaskan pembanggunan mindset Tenant dalam proses pembinaan. (d). Meramaikan Cikal Mart dan menambahkan produk-produk yang di pajang dalam Cikal Mart.
PERANAN CAMAT DALAM PENGAWASAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR KECAMATAN MEDAN LABUHAN KOTA MEDAN
Jaffisa, Tomi;
Kadir, Abdul;
Harahap, Dumasari
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik Desember
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1078.966 KB)
|
DOI: 10.31289/jap.v7i2.1331
Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian pada kantor kecamatan Medan Labuhan. Masalah yang diteliti adalah peranan pengawasan camat dalam meningkatkan disiplin pegawai di kantor kecamatan Medan Labuhan. Untuk memperoleh data yang relevan dengan pokok permasalahan ,maka metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian perpustakaan, mengadakan pengamatan, wawancara, dan teknik kuesioner. Dari hasil penelitian terlihat adanya pengaruh peranan camat dalam melakukan pengawasan terhadap disiplin kerja perangkat kecamatan. Oleh karena itu penulis menyarankan bahwa agar disiplin kerja pegawai tetap tinggi, camat hendaknya terus meningkatkan motivasinya dengan tidak hanya berorientasi kepada golongan saja, melainkan juga memperhatikan hubungan baik dengan bawahan maupun antar sesama bawahan, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tercipta suasana yang tetap harmonis diantara seluruh individu dilingkungan kerja kecamatan Medan Labuhan.
ANALISIS HUBUNGAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH, MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA GURU SMA NEGERI DI KABUPATEN NIAS UTARA
Gea, Kasiria;
Tarigan, Usman
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 3, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (961.584 KB)
|
DOI: 10.31289/jap.v3i2.1351
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besar hubungan kebijakan kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja guru-guru SMA Negeri di Kabupaten Nias Utara. Metode yang digunakan merupakan penelitian eksplanasi dengan pendekatan kuantitatif dan dengan sumberdata diperoleh melalui kuesioner. Sampel diambil secara proporsional random sampling sebanyak 63 orang. Analisis data dilakukan dengan analisis korelasi dan regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru secara langsung maupun tidak langsung 45,2 persen. Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru secara langsung maupun tidak langsung sebesar 21,3 persen. Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja guru secara langsung maupun tidak langsung sebesar 10,4 persen. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja guru secara bersama-sama sebesar 76,9 persen. Sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas lulusan, maka untuk meningkatkan kinerja guru kepemimpinan kepala sekolah harus lebih efektif. Untuk itu kepala sekolah perlu mengikuti workshop manajemen serta lebih terbuka pada saran dan kritik yang sifatnya membangun.
PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN IKLIM KERJA UNTUK MENCIPTAKAN KINERJA ORGANISASI (STUDI PADA UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA PADANGSIDIMPUAN)
Sihombing, Edi Epron;
Sihombing, Marlon
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 4, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (796.982 KB)
|
DOI: 10.31289/jap.v4i2.1384
Sebagian besar faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuan, dipengaruhi oleh iklim kepemimpinan dan kerja, baik sifat yang melekat pada para pemimpin dan gaya kepemimpinan yang digunakan dalam mengelola organisasi. Kepemimpinan di Universitas peran yang sangat penting dalam kemajuan organisasinya. Sebagai STATUTA Universitas Graha Nusantara, Rektor kemampuan dan penyelenggara Dewan Graha Nusantara Universitas Padangsidimpuan serta pembuat kebijakan dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat diperlukan untuk mengontrol sebuah organisasi, baik dalam pengambilan keputusan, pelayanan kepada mahasiswa, memotivasi karyawan atau fungsionaris, serta berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu diperlukan analisis yang valid dari pengaruh Kepemimpinan dan Kerja Iklim pada perbaikan Kinerja Organisasi di Graha Nusantara Universitas Padangsidimpuan. Data yang diperoleh dari kuesioner pada objek yang diteliti dan dokumen pendukung lainnya. Dan data dianalisis dengan menggunakan metode statistik regresi linier sederhana dan regresi linier berganda dengan sampel 84 orang. pengolahan data dan analisis juga dibantu oleh penggunaan SPSS for Windows versi 17, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kepemimpinan dan Iklim Kerja efek bersama-sama positif dan signifikan terhadap Kinerja Organisasi di Graha Nusantara Universitas Padangsidimpuan. Hal ini dibuktikan dengan koefisien determinasi (R-square) dari 0,638. Kepemimpinan cators indi mempengaruhi kinerja organisasi yang paling dominan adalah menangkal teladan, dengan skor rata-rata 3,33 (83%). Dan Ketenagakerjaan Iklim Indicatorof yang tinfluence kinerja organisasi yang paling dominan adalah pertumbuhan ofa kepribadian dengan skor rata-rata 2,87 (72%). Kinerja Organisasi kualitas akan meningkat jika kualitas Kepemimpinan dan Kerja Iklim bersama-sama meningkat sampai nilai optimal.
ANALISIS RESPONSIVITAS PELAYANAN PUBLIK Studi di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang
Darwin, Darwin
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 2, No 2 (2012): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (962.282 KB)
|
DOI: 10.31289/jap.v2i2.1372
Perbaikan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik menjadi isu yang semakin penting untuk segera mendapatkan perhatian dari semua pihak. Birokrasi yang memiliki kinerja buruk dalam memberikan layanan kepada publik akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan daya saing suatu negara pada era global. Bagaimana kinerja birokrasi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dalam melayani masyarakat dianggap baik atau tidak sangat ditentukan oleh banyak faktor. Tetapi melihat konfigurasi personal yang ada dan keadaan yang berkenaan dengan birokratisasi yang ada penulis dapat mengidentifikasikan adanya faktor sumber daya dan budaya organisasi. Sumber daya manusia yang kurang memadai serta struktur birokrasi yang ada diperkirakan akan berpengaruh terhadap kinerja pelayanan yang dijalankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kualitas sumber daya manusia dan budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap responsivitas pelayanan publik di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Sampel diambil secara acsidetial sebanyak 25 orang.  . Analisis data dilakukan dengan analisis korelas ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara bersama-sama kualitas sumber daya manusia dan budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap responsivitas pelayanan publik di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Hal ini terbukti bahwa kualitas sumber daya manusia dan budaya organisasi merupakan dua aspek penting dalam terwujudnya responsivitas kinerja organisasi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Dengan demikian maka, semakin berkualitas sumber daya manusia dan semakin positif budaya organisasi sebagai unsur pendorong keberhasilan, maka akan semakin baik juga responsivitas pelayanan publik di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan perlu adanya pembenahan-pembenahan mengenai bidang tugas yang dilaksanakan pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, sehingga aparat betul-betul mengerti tentang tugas pokok dan fungsinya, sehingga dapat meningkatkan daya tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan publik
Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Pinayungan, Jimmi;
Kusmanto, Heri;
Isnaini, Isnaini
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (175.487 KB)
|
DOI: 10.31289/jap.v8i1.1581
Peningkatan transportasi di Indonesia cukup signifikan khususnya di wilayah Sumatera Utara. Hal ini tentu akan berdampak negatif bagi pengguna transportasi jika tidak menerapkan standar keselamatan dalam berkendaraan. Menteri Perhubungan RI telah mengeluarkan Peaturan Nomor 26 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertujuan meminimalisir terjadinya kecelakaan di jalan raya. Adanya peraturan tersebut tentu dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan apabila implementasinya diterapkan dengan baik oleh para pengguna kendaraan termasuk transportasi umum seperti bus ALS. Akan tetapi ada beberapa kejadian kecelakaan yang justru melibatkan bus ALS, sehingga perlu dilakukan kajian penelitian mengenai Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan studi kasus pada PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Medan. Metode penelitian ini yaitu destriktif kualitatif, yang menggunakan key informan sebagai subyek penelitian, untuk menganalisis perkembangan informasi maupun sumbernya, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan snowball sampling. Populasi dalam penelitian adalah seluruh manajemen dan pegawai di PT. ALS Medan, sedangkan sampel yang digunakan hanya sebahagian dari pihak manajemen dan pegawai PT. ALS Medan yang dimulai dari arahan key informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan tersebut sudah diterapkan oleh pengelola jasa angkutan PT. ALS Medan dengan baik dan benar karena keempat variabel yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi cukup mendukung berjalannya implementasi kebijakan yang ada diperusahaan. Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan juga sudah mengadopsi pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2015.
ANALISIS KINERJA PEGAWAI DALAM PENGELOLAAN SURAT MENYURAT SESUAI TATA NASKAH DINAS STUDI PADA SEKRETARIAT KANTOR CAMAT SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG
Efendy, Jahar;
Isnaini, Isnaini
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 3, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1059.876 KB)
|
DOI: 10.31289/jap.v3i2.1346
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja aparatur dalam pengelolaan surat menyurat sesuai tata naskah dinas pada Sekretariat Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan menganalisis Strategi Pemerintah Kecamatan dalam rangka peningkatan kinerja aparatur dalam pengelolaan surat menyurat sesuai tata naskah dinas pada Sekretariat Kantor Kecamatan. Sampel diambil secara total sampling, yaitu pegawai Kantor Camat Sunggal sebanyak 25 orang. Analisis data dilakukan secara deskriftif dan menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja aparatur dalam pengelolaan surat menyurat sesuai tata naskah dinas pada Sekretariat Kantor Camat Sunggal belum optimal sehingga mengganggu kelancaran tugas-tugas internal maupun pelayanan kepada masyarakat dan pihak terkait yang berurusan atau memiliki hubungan kerja dengan Kantor Camat. Pengelolaan surat menyurat belum optimal. Belum optimalnya pengelolaan surat menyurat pada Kantor Camat karena belum didukung oleh aparatur yang memenuhi standar kompetensi di bidang surat menyurat. Standar kompetensi aparatur pengelola surat menyurat masih rendah karena kurang mendapat kesempatan mengikuti diklat. Strategi Pemerintah Kecamatan Sunggal dalam rangka peningkatan kinerja aparatur dalam pengelolaan surat menyurat sesuai tata naskah dinas adalah strategi WO (strategi yang ditetapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada), yaitu mendayagunakan tugas dan fungsi Sekretaris Camat dengan memberikan kesempatan aparatur mengikuti Diklat Teknis Tata Naskah Dinas.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA MEDAN PADA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA
Kesuma, Koko Indra;
Zul, Muaz
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 4, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (867.056 KB)
|
DOI: 10.31289/jap.v4i1.1362
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan usaha pemerintah melalui instansi terkait dalam penanggulangan masalah sosial gelandangan dan pengemis, untuk mengetahui daerah-daerah yang menjadi lokasi mengemis di kota Medan dan juga untuk -melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara dalam penanganan gelandangan dan pengemis melalui program-program kegiatan Preentif, Preventif, Responsif, Rehabilitasi Sosial dan Kegiatan Berkesinambungan.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Untuk memperoleh informasi dan data-data digunakan tehnik pengumpulan data berupa studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi.Data dan informasi yang terkumpul dikategorikan dan dianalisis, kemudian di interprestasikan berdasarkan kategorinya. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa : 1). Penanganan gelandangan dan pengemis membutuhkan model keterpaduan dengan prinsip kemitraan antar elemen masyarakat, baik pemerintah daerah, masyarakat, pihak keamanan, lembaga swadaya masyarakat. 2). Penanggulangan masalah sosial gelandangan dan pengemis dilakukan secara menyeluruh dan terpadu antar lintas sektoral baik pemerintah kota maupun pemerintah asal daerah para imigran. 3). Program pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan khususnya dalam penanganan masalah sosial gelandangan dan pengemis dengan memberikan pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial melalui panti sosial atau pelayanan sosial berbasiskan masyarakat. 4). Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan dapat diterima oleh masyarakat.
Analisis Bantuan Operasional Sekolah Kepada Yayasan Perguruan Almanar Desa Kelambir Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang
Salman, Ibnu;
Warjio, Warjio;
Isnaini, Isnaini
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (204.972 KB)
|
DOI: 10.31289/jap.v8i1.1576
Focus penelitian ini adalah Sekolah Dasar pada Yayasan Perguruan Al Manar Kecamatan Hamparan Perak, sebagai Sekolah Dasar Swasta yang mendapat bantuan BOS dari pemerintah. Penelitian ini bersifat penelitian sosial empirik dengan Metode analisis deskriptif, pendekatan dilakukan adalah kualitatif. Data yang diperoleh berasal dari informan, wawancara, data lapangan serta data referensi buku dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Penyaluran BOS dilakukan setiap 3 (tiga) bulan (triwulan), yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Pengelolaannya menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK. Laporan merupakan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana BOS dan buku dibuat setiap triwulan. Pertanggungjawaban keuangan BOS harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan dengan administrasi yang lengkap, sehingga dituntut sumberdaya sekolah yang membuat SPJ BOS. Pengawasan Dana BOS dilakukan oleh pengawas Internal dan Eksternal, pengawasan BOS meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat. Pengawasan fungsional internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan. serta Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS oleh unsur masyarakat.