cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal
Published by Universitas Medan Area
ISSN : 2088527X     EISSN : 25487787     DOI : -
Core Subject : Social,
Journal of Public Administration (Public Administration Journal) is a journal which contains about article result of research and thinking result of Public Administration which keep growing. This development of course provides wider opportunities for teachers or researchers to continue to explore the development of public administration that is expected to be useful for the community.
Arjuna Subject : -
Articles 549 Documents
Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Publik di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Hendrawan, Ahmad Ibnu; Kusmanto, Heri; Warjio, Warjio
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.905 KB) | DOI: 10.31289/jap.v8i1.1579

Abstract

Penelitian ini melakukan penelitian korelasional untuk mengetahui adanya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan publik di Badan Pengelolaan Pajak dan retribusi Daerah Kota Medan. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan keandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti langsung berpengaruh terhadap Kepuasan Publik pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. Hal ini menjelaskan publik (masyarakat) merasa puas atas kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan yang berhubungan dengan keandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti langsung. Keandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti langsung juga memberikan pengaruh terhadap Kepuasan Publik pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. Hal ini menjelaskan sudah tepatnya penyusunan dan perwujudan variabel pelayanan yang terdiri dari keandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti langsung dalam operasional Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan khususnya dalam membentuk Kepuasan Publik yang meminta pelayanan. Secara korelasi juga dapat dilihat bahwa tingkat korelasi antara variabel variabel kualitas pelayanan seperti keandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti langsung, dalam posisi korelasi sangat lemah dan bahkan dianggap tidak ada sama sekali. Kecuali korelasi antara daya tanggap dan empati yang berada pada posisi sangat kuat.
Partisipasi Kelompok Pecinta Alam Forester Tapanuli Bagian Selatan Dalam Pelestarian Orangutan Sumatera (Pongo Abelii) di Cagar Alam Dolok Sibual-buali Kabupaten Tapanuli Selatan Pasaribu, Safran Efendi; Harahap, Rizki Efendi
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (972.891 KB) | DOI: 10.31289/jap.v7i2.1335

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi Kelompok Pecinta Alam Forester Tapanuli Bagian Selatan dalam pelestarian Orangutan Sumatera (Pongo Abelli) dan kendala yang dihadapi Kelompok Pecinta Alam Forester Tapanuli Bagian Selatan dalam berpatisipasi melestarikan Orangutan Sumatera (Pongo Abelli) di Cagar Alam Dolok Sibual-buali Kabupaten Tapanuli Selatan. Dari segi akademik diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan dan organisasi pecinta alam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan meggunakan pendekatan kualitatif, dalam penelitian ini terdapat beberapa pertimbangan untuk menentukan sumber informasi, adalah orang-orang yang benar-benar menguasai masalah yang diteliti, maka informasi tersebut dijadikan bahan analisis. Metode ini digunakan untuk memecahkan, menjawab dan menggambarkan manfaat yang didapatkan mengenai Partisipasi Kelompok Pecinta Alam Forester Tapanuli Bagian Selatan dalam Pelestarian Orangutan Sumatera (Pongo Abelli) di Cagar Alam Dolok Sibual-buali Kabupaten Tapanuli Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan responden secara langsung. Kemudian diolah menjadi penjabaran-penjabaran berupa hasil penelitian. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, Partisipasi Kelompok Pecinta Alam Forester Tapanuli Bagian Selatan Dalam Pelestarian Orangutan Sumatera (Pongo Abelli) belum cukup optimal, karena disamping terbatasnya pendanaan untuk kegiatan konservasi orangutan, peran Pemerintah, swasta, stakeholders dan masyarakat masih kurang peduli terhadap kelestarian hutan, Dengan tujuan kepentingan perekonomian. 
PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP MADYA MEDAN Napitupulu, Budiman
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 4, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1033.274 KB) | DOI: 10.31289/jap.v4i1.1359

Abstract

Dalam rangka memberi pelayanan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan reformasi perpajakan.Direktorat Jenderal Pajak perlu  mengembangkan layanan pajak berbasis teknologi informasi sebagai tuntutan akan kemudahan dalam proses administrasi perpajakan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern berbasis teknologi informasi berupa sistem administrasi pembayaran pajak dengan Modul Penerimaan Negara dan sistem administrasi pelaporan SPT dengan e-SPT atau e-Filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak padaKantor Pelayanan Pajak Madya Medan. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pengujian hipotesis (kuantitatif) dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan cara studi lapangan yang meliputi metode observasi lapangan, metode wawancara, dokumentasi serta menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada Wajib Pajak pada KPP Madya Medan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern berbasis teknologi informasi berupa sistem administrasi pembayaran pajak dengan Modul Penerimaan Negara dan sistem administrasi pelaporan SPT dengan e-SPT atau e-Filing berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak
EVALUASI PROGRAM DIKLAT DILUAR BALAI (STUDI KASUS DIKLAT DITEMPAT KERJA TATA PERSURATAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BINJAI TAHUN 2013) Hasibuan, Tanggor; Zainuddin, Zainuddin
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 4, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (846.478 KB) | DOI: 10.31289/jap.v4i2.1388

Abstract

Program dan kebijakan dibidang Diklat menggunakan biaya yang sangat besar. Tetapi kenyataan yang dihadapi Pegawai didalam pelaksanaan tugasnya para masih saja kurang mampu sesuai dengan bidang tugas yang dibebankan kepadanya. Sehingga mengakibatkan lemahnya kinerja pegawai yang berdampak pada lemahnya kinerja organisasi. Diklat diluar Balai atau Diklat Ditempat Kerja (DDTK) yang sudah dilaksanakan namun belum sepenuhnya mampu menjawab peningkatan kemampuan para Pegawai. Dalam rangka itu dilakukan diklat bagi Pegawai Negeri Sipil. Pengetahuan dan kemampuan PNS perlu mendapat perhatian yang serius dalam upaya peningkatan kompetensi yang harapkan. Penelitian ini ingin menjawab Bagaimana proses penentuan peserta, proses belajar mengajar proses evaluasi diklat diluar Balai atau Diklat Ditempat Kerja (DDTK) studi kasus pada DDTK tata persuratan Kantor Kementerian Agama Kota Binjai Tahun 2013. Metode yang digunakan dalam pembahasan adalah deskriptif yang akan memberikan gambaran atas fenomena yang dibahas. Setelah dilakukan penelitian terhadap responden maka diperoleh hasil bahwa responden memberikan mengatakan respon terhadap koesioner dengan memberi jawaban DDTK Tata Persuratan bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan Pegawai. Hasil ini diperoleh dari Jawaban yang diberikan oleh responden pada keosioner yang telah disampaikan secara umum menjawab bermanfaat, mampu memberikan penambahan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan tugas. Berdasarkan hasil maka perlu dilaksanakan secara berkesinambungan.
Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Handoko, Dhani
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 6, No 2 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.221 KB) | DOI: 10.31289/jap.v6i2.1330

Abstract

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 32 Tahun 2011 bertujuan untuk mewujudkan komunikasi yang harmonis antara penyedia informasi dengan pemohon dan pengguna informasi pertanian serta pengintegrasian antar penyedia informasi pertanian kepada publik. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan (STPP Medan) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Pusat di lingkungan Kementerian Pertanian yang ada di daerah berkewajiban untuk mengaplikasikan Permentan tersebut dalam bentuk pelayanan informasi publik. Apakah implementasi pelayanan informasi publik di STPP Medan sudah berjalan dengan efektif dengan ketentuan yang telah ditetapkan melalui Permentan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung oleh data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber terkait dan data sekunder yang merupakan hasil telaah dokumen. Model implementasi kebijakan George Edwards III yang digunakan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor komunikasi baik dari segi transmisi, kejelasan dan konsistensi, sumber-sumber, kecenderungan dan struktur birokrasi sangat berpengaruh sekali terhadap berjalannya implementasi suatu program kebijakan khususnya dalam pelayanan informasi publik di STPP Medan. Hasil penelitian menyimpulkan implementasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 32 Tahun 2011 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan belum berjalan dengan efektif.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN STUDI PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PASAR KOTA TANJUNGBALAI Lubis, M. Fadly; Miftahuddin, Miftahuddin
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 3, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1066.213 KB) | DOI: 10.31289/jap.v3i2.1350

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis mplementasi  kebijakan retribusi persampahan/kebersihan  di  Kota Tanjungbalai dan mengetahui tanggapan masyarakat terhadap implementasi kebijakan pemungutan retribusi persampahan/kebersihan  di  Kota Tanjungbalai. Sampel diambil sebanyak 43 orang pegawai pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjungbalai dan 50 orang masyarakat wajib retribusi. Analisis data dilakukan secara deskriftif dengan tabel tunggal dan frekuensi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjungbalai yang dilihat dari aspek komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi belum berjalan secara efektif. Belum efektifnya implementasi kebijakan tersebut disebabkan karena keterbatasan sumber-sumber yang ada baik sumberdaya manusia, keuangan maupun sarana dan prasarana yang ada. Sistem pengelolaan sampah di Kota Tanjungbalai masih mempunyai kelemahan-kelemahan yaitu : peraturan hukum yang belum terlaksana dengan baik, organisasi dan SDM pengelolaan sampah masih perlu dibenahi, teknik dan Operasional masih dijalankan dengan model lama/tradisonal sehingga perlu dikembangkan model yang lebih maju dan pembiayaan/dana yang berasal dari masyarakat masih belum optimal sehinggga perlu digalakkan kembali partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan. Perlu dilakukan penyuluhan hukum pada masyarakat melalui media yang lebih menarik untuk mensosialisasikan mengenai hak dan kewajiban warga, larangan, sanksi dan lain sebagainya. Untuk penegakan hukum, Dinas terkait dapat membuat satuan tugas untuk melakukan tindakan penegakan hukum (law enforcement) dalam masalah persampahan, sehingga masyarakat akan mendapat contoh dan patuh pada apa yang telah diatur dalam peraturan.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN (STUDI KASUS PADA KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI) Sigalingging, Angelius Henry; Warjio, Warjio
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 4, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (842.462 KB) | DOI: 10.31289/jap.v4i2.1383

Abstract

Partisipasi masyarakat memiliki posisi yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, karena pada dasarnya masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui masalah dan kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu perencanaan pembangunan yang partisipatif menjadi amanat undang-undang yang harus dilaksanakan oleh pelaku pembangunan yang  diregulasikan melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Regulasi produk hukum ini sekaligus meretas kebuntuan paradigma pembangunan top-down menjadi pembangunan bottom-up. Pendekatan utama pembangunan model bottom-up ini adalah model partisipatoris, yaitu model melibatkan masyarakat dalam rangkaian proses perencanaan pembangunan. Dalam pandangan beberapa ahli, suatu perencanaan pembangunan dikatakan partisipatif bila memenuhi ciri-ciri terfokus pada kepentingan masyarakat, partisipatoris, dinamis, sinergitas dan legalitas. Bentuk penelitian yang digunakan ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan key  informan dari berbagai unsur diantaranya pejabat struktural Bappeda Kabupaten Dairi, perwakilan SKPD, Camat Sidikalang dan perangkat kecamatan, Kepala Desa/ Lurah dan perwakilan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa  perencanaan  partisipatif  dalam pembangunan  daerah belum dilaksanakan dengan baik ditandai dengan keengganan masyarakat ikut berpartisipasi, kemampuan aparat dan masyarakat dalam melaksanakan perencanaan partisipatif belum memadai dan tim delegasi desa dan kelurahan belum mempunyai kemampuan untuk negosiasi pada musrenbang kecamatan maupun kabupaten sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat dan pemerintah mempunyai peran terkait rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. 
PENGARUH KOMPETENSI TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI (Studi pada Bagian Pengelolaan Keuangan Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I Medan) APRILDA, APRILDA
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 2, No 2 (2012): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1019.184 KB) | DOI: 10.31289/jap.v2i2.1371

Abstract

ABSTRAKSumber daya manusia merupakan peran utama dalam setiap kegiatan organisasi. Walaupun banyak sarana dan prasarana serta sumber daya, tanpa dukungan sumber daya manusia kegiatan organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Dengan begitu, Sumber daya manusia merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dalam segala kebutuhannya. Sumber daya manusia akan menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi/perusahaan/instansi. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan kompetensi sumber daya manusia yang memadai sehingga nantinya dapat mendorong prestasi kerja pegawai/karyawan dalam suatu organisasi Kompetensi  adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki pleh seseorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap prilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien. Sedangkan prestasi kerja merupakan tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Prestasi kerja juga dapat dipandang sebagai proses tentang bagaimana pekerjaaan berlangsung untuk mencapai hasil kerja. Tujuan yang ingin dicapai melalui Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap prestasi kerja Pegawai Bagian Pengelola Keuangan di Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BP-PNFI) Regional I Medan. Teori yang digunakan dalam Penelitian ini adalah teori-teori manajemen Sumber Daya Manusia , yang berkaitan dengan Kompetensi dan Kinerja. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, daftar pertanyaan dan studi dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear sederhana Sampel  penelitian ini sebanyak 18 orang. Hasil penelitian berdasarkan uji hipotesis, menyatakan bahwa  kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja pegawai pengelolaan keuangan di BP-PNFI Regional I Medan. Ini berarti BP-PNFI Regional I Medan telah memberikan perhatian yang besar terhadap kompetensi Pegawainya, karena semakin tinggi kompetensi yang dimiliki seorang Pegawai sesuai dengan  bidang pekerjaannya, maka semakin tinggi pula prestasi kerja  yang  diberikan pegawai tersebut  terhadap instansi/lembaga tempatnya bekerja.
Akuntabilitas Publik Bantuan Operasional Sekolah (BOS ) di SD Negeri No. 060958 Belawan Syerly, Syerly; Harahap, R. Hamdani; Kardhinata, E. Harso
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.841 KB) | DOI: 10.31289/jap.v8i1.1580

Abstract

Implementation of School Operational Assistance Program (BOS) aims to raise the cost of education for underprivileged students and lighten up for the students in the future, in order to obtain quality basic education services in the implementation of various obstacles both in terms of institutional and technical aspects of operations. One of the schools that received attention and School Operational Assistance (BOS) was the State Elementary School No. 060958 Belawan. Based on the results of the study can be concluded that the Implementation of Accountability in the Management of BOS funds in SD Negeri. 060958 Belawan seen from the aspect of the decision making process made in writing, the existence of Accuracy and completeness of information related to the management of BOS funds, the existence of Clarity of policy goals, and The existence of feasibility and consistency in financial reporting in general has been running well. Aspect of Accountability in Management of BOS in State Elementary School. 060958 Belawan not yet effective in pelaksnaannya is disseminating information about the management of BOS funds, public access to information on BOS fund management activities, management information system and monitoring of results and annual report..
Pemahaman Siswa SMA terhadap Hak Asazi Manusia sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Sitompul, Hodriani
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (866.712 KB) | DOI: 10.31289/jap.v7i2.1336

Abstract

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4: “Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial…”. Hal ini berarti bahwa setiap warga Negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat, karena pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan keadilan serta menjungjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Tempat berlangsungnya pendidikan adalah lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Maka perlu kerjasama antara tiga lingkungan ini untuk mencapai pendidikan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang didirikan untuk mengemban tugas dan mewujudkan aspirasi-aspirasi nasional, cita-cita bangsa serta tujuan pendidikan. Sekolah merupakan suatu institut yang dibutuhkan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Sekolah mempunyai tugas menyiapkan anak didik menjadi anggota atau warga masyarakat sesuai dengan cita-cita, harapan dan nilai yang dianut dan dijunjung tinggi di lingkungan masyarakat.

Page 8 of 55 | Total Record : 549


Filter by Year

2011 2025


Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 14 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 14 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 13 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 13 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 12 No. 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 12, No 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 12 No. 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 11, No 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 11 No. 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 11, No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 11 No. 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 10 No. 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 10, No 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 10, No 1 (2020): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK (PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL) JUNI Vol. 10 No. 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 9 No. 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 9, No 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 9, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK (PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL) DESEMBER Vol 9, No 1 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK (PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL) JUNI Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol. 9 No. 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Desember Vol. 8 No. 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 8 No. 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik Desember Vol. 7 No. 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December Vol. 7 No. 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 6, No 2 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 6, No 2 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol. 6 No. 2 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 6, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI Vol. 6 No. 1 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 5, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol. 5 No. 2 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 5, No 1 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 5 No. 1 (2015): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 5, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI Vol 4, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol. 4 No. 2 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 4, No 2 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol. 4 No. 1 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 4, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK JUNI Vol 4, No 1 (2014): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 3, No 2 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol. 3 No. 2 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 3, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 3 No. 1 (2013): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 2, No 2 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol. 2 No. 2 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 2, No 2 (2012): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DESEMBER Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 2 No. 1 (2012): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 1 No. 2 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 1, No 2 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal December Vol 1, No 2 (2011): Jurnal Administrasi Publik Desember Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol. 1 No. 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal June Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik Juni Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Administrasi Publik Juni More Issue