cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Journal of Government and Civil Society
Published by Universitas Muhammadiyah Tangerang
ISSN : 25794396     EISSN : 2579440X     DOI : -
Core Subject : Economy, Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
The Journal of Government and Civil Society (JGCS) (p-ISSN 2579-4396, e-ISSN 2579-440X) is an academic journal published by Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia in collaboration with Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM). Journal of Government and Civil Society (JGCS) published twice in a year. The focus and scope of Journal of Government and Civil Society (JGCS) are about local and regional government, governance, public services, politics, democracy and elections, civil society, and public policy.
Arjuna Subject : -
Articles 278 Documents
 14   15   16   17   18 
Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Nazmudin Nazmudin
Journal of Government and Civil Society Vol 1 No 1 (2017): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v1i1.268

Abstract

Supaya kerukunan dan toleransi antar umat beragama bisa menjadi alat pemersatu bangsa, maka kemajemukan harus dikelola dengan baik dan benar, maka diperlukan cara yang efektif yaitu dialog antar umat beragama untuk permasalahan yang mengganjal antar masing-masing kelompok umat beragama. Karena mungkin selama ini konflik yang timbul angtar umat beragama terjadi karena terputusnya jalinan informasi yang benar di antara pemeluk agama dari satu pihak ke pihak lain sehingga timbul prasangka-prasangka negatif. In order harmony and inter-religious tolerance can be a means to unite the nation, the plurality must be managed properly, it is necessary that an effective way of inter-religious dialogue for a wedge issue between the respective religious communities. Because of possible conflicts arising during this angtar religious communities occurs because the breakdown of the fabric of information true among adherents of one party to the other party so that the resulting negative prejudices.
Studi Perbandingan Gaya Kepemimpinan Kerja Tim, Kultur Organisasi, dan Intensi Berwirausaha pada Pegawai Lembaga Pemasyarakatan A, B dan C Dini Aulia Rizky
Journal of Government and Civil Society Vol 1 No 1 (2017): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v1i1.275

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan terus berupayamencapai visi, misi dan tujuan dalam memberikan pembinaan bagi narapidana, akan tetapi seringkali upaya tersebut terkendala permasalahan di lapangan, sehingga memerlukan peranan pegawai di setiap unit kerja. Persoalan yang diangkat adalah apakah faktor kepemimpinan, kekompakan tim, budaya kerja dan kemampuan berwirausaha atau intensitas berwirausaha pada setiap tingkatan jabatan memiliki pengaruh terhadap upaya mancapai visi, misi dan tujuan organisasi. Penelitian ini merupakan studi komparasi yang melibatkan tiga lembaga pemasyarakatan. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solutions) ver. 17.0 for windows. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil uji komparasi persepsi gaya kepemimpinan, persepsi kerja tim, persepsi kultur organisasi dan intensi berwirausaha pegawai lembaga pemasyarakatan A, B dan C yang memperlihatkan bahwa perbedaan yang signifikan dengan nilai tinggi berada pada Lapas C, nilai ini diperlihatkan oleh nilai tengah atau mean dari lima jawaban skala Likert, sehingga nilai yang jauh di atas angka 2,5 merupakan nilai yang tinggi. Ini berarti bahwa lapas C akan mampu dengan mudah mencapai visi, misi dan tujuan lembaga pemasyarakatan dibandingkan Lapas A dan B. Prisons organization continuesfor striving to achieve the vision, mission, and goals in providing guidance for the inmates, but often these efforts hampered by problems in the field, so it takes the role of employees in each work unit. The issue raised is whether the factor of leadership, teamwork, work culture and entrepreneurship skills or intensity of entrepreneurship at every level of position has an influence on the efforts to achieving the vision, mission and goals of the organization. This research is a comparative study involving three prisons organization. The method applied is a quantitative method by using SPSS (Statistical Product and Service Solutions) ver. 17.0 for windows. The results of comparison test perceptions of leadership style, perception of teamwork, perceptions of organizational culture and intentions entrepreneurial employee’s correctional institution A, B and C, which showed that a significant difference in the high value that are in prisons C, these values are shown by the mean or the mean of five Likert response scale, so the value is well above the 2.5 is a high value. This meant that prisons C will be able to easily reach the vision, mission and objectives of Prisons organization than A and B. 
Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia Martien Herna Susanti
Journal of Government and Civil Society Vol 1 No 2 (2017): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v1i2.440

Abstract

Kehadiran dinasti politik yang melingkupi perebutan kekuasaan di level regional hingga nasional tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang Pilkada. Oligarki di tubuh partai politik dapat dilihat dari kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik lebih didasarkan atas keinginan elit partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon. Secara bersamaan, dinasti politik terus membangun jejaring kekuasaannya dengan kuat hingga mampu menguasai dan mematikan demokrasi dalam partai politik. Dalam konteks masyarakat juga terdapat upaya menjaga status quo di daerahnya dengan mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah menggantikan petahana. Regulasi yang lemah untuk memangkas dinasti politik turut menjadi penyebab meluasnya dinasti politik dalam Pilkada. Praktik politik dinasti juga ditengarai menjadikan lemahnya fungsi checks and balances hingga berdampak pada tindakan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah beserta kerabatnya. Tahun 2017 ini merupakan paruh kedua babak baru pemilihan kepala daerah, setelah paruh pertama pada tahun 2015. Sistem Pemilukada memang baru, namun wajah-wajah lama yang tidak lain merupakan keberlanjutan dari dinasti politik mewarnai perhelatan Pilkada ini yang dikhawatirkan dapat mengancam fase transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi. The presence of political dynasties in power struggles from regional to national level is inseparable from the role of political parties and the regulation of the regional head elections. Oligarchy on the body of a political party can be seen from the tendency of candidates nominating by political parties based more on the wishes of party elites, not through democratic mechanisms by considering the ability and integrity of the candidates. Simultaneously, political dynasties continue to establish solid networks of power so they can dominate and kill democracy within political parties. In the context of society, there is also an effort to maintain the status quo in the region by encouraging families or people close to the head of the region to replace the incumbent. Weak regulation to trim political dynasties has contributed to the widespread political dynasty in the regional head elections. The practice of dynastic politics is also suspected to make the weakness of checks and balances function to the effect of corruption acts committed by the head of the region and their relatives. In the year 2017 is the second half of a new round of regional head elections, after the first half in 2015. The regional head elections system is new, but the old faces that are nothing but the continuity of the political dynasty characterize this Pilkada event which is feared could threaten the phase of democratic transition towards consolidation of democracy.
Diskursus Demokrasi Pancasila dalam Lintas Perspektif Etnisitas Eko Wahyono; Fadhillah Sri Meutia
Journal of Government and Civil Society Vol 1 No 2 (2017): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v1i2.441

Abstract

Diskursus mengenai demokrasi selalu bergulir dalam berbagai lintasan dan pergulatan waktu. Demokrasi bukan bersifat final tetapi selalu mencari bentuk dalam setiap konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Demokrasi Pancasila yang sering kali dianggap sebagai sebuah barang jadi pun menemui berbagai tantangan dan bahkan perlawanan dari berbagai kelompok. Hal ini tidak terlepas dari beragam dan heterogennya masyarakat Indonesia, kontestasi etnisitas, politik dan budaya yang selalu mewarnai trajektori demokrasi pancasila. Banyak negara multietnis yang sudah luluh lancah dan bubar karena perbedaan ideologi masing-masing kelompok. Namun fakta empirisnya, di tengah-tengah banyak runtuhnya negara multietnis pada pascaperang dunia kedua, seperti Indonesia misalnya, masih kokoh berdiri dengan segala gejolaknya. Menarik untuk melihat lagi konstruksi dan dekonstruksi yang membentuk demokrasi di Indonesia dalam lintas sejarah dan perspektif.Discourses on democracy are always rolling in various trajectories and time battles. Democracy is not final, but will always seek form in every social and cultural context of Indonesian society. Pancasila democracy which is often regarded as a finished item encounters various challenges and even resistance from various groups. This cannot be separated from the variety and heterogeneity of Indonesian society, ethnicity, political, and cultural contestation that will always adorn the trajectory of Pancasila democracy. Many multiethnic countries have been decimated and dispersed because of the ideological differences of each group, the empirical facts in the midst of the multi-ethnic state collapse in the post-Second World War still stand firm with all its turmoil. It is interesting to see again the construction and deconstruction that shape democracy in Indonesia in cross-history and perspective. 
Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja Pegawai terhadap Kepuasan Kerja Pegawai serta Implikasinya pada Kinerja Pegawai PDAM di Propinsi Banten Achmad Kosasih
Journal of Government and Civil Society Vol 1 No 2 (2017): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v1i2.442

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena belum optimalnya kinerja pegawai PDAM di Propinsi Banten. Salah satu faktor yang melatarbelakanginya adalah rendahnya tingkat kepuasan kerja pegawai yang disebabkan belum optimalnya kepemimpinan transformasional, rendahnya budaya organisasi dan terbatasnya motivasi kerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional, budaya organisasi dan motivasi kerja pegawai terhadap kepuasan kerja serta implikasinya pada kinerja pegawai PDAM di Propinsi Banten. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif dan verifikatif. Sampel penelitian adalah 284 pegawai PDAM di Propinsi Banten dengan ukuran populasi 1.092 pegawai. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur(path analysis). Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat pengaruh langsung kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja pegawai sebesar 23,32%, pengaruh langsung budaya organisasi terhadap kepuasan kerja pegawai sebesar 8,12% dan pengaruh langsung motivasi kerja pegawai terhadap kepuasan kerja pegawai sebesar 10,28%. Secara simultan, pangaruh variabel bebas terhadap kepuasan kerja pegawai adalah 69,02%, sisanya sebesar 30,98% merupakan faktor lain yang tidak diteliti namun turut memengaruhi kepuasan kerja pegawai. Sementara pengaruh kepuasan kerja pegawai terhadap kinerja pegawai adalah 81,70%, sisanya 18,30% merupakan faktor lain yang tidak diteliti tetapi turut berpengaruh. This research is motivated by the performance of PDAM employees in Banten Province which is not yet optimal. One of the factors is the low level of employee satisfaction which is caused by the lack of transformational leadership, the low of organizational culture and the low of employee work motivation. This study aims to determine and analyze the influence of transformational leadership, organizational culture and employee work motivation on employee satisfaction and its implications on the performance of PDAM employees in Banten Province. This study use descriptive and verification approach. The sample used in this research is 284 PDAM employees in Banten Province with population size 1,092 employees. The analysis method of this study is the Path Analysis. The results of this study found that there is a direct influence of transformational leadership on employee satisfaction (23.32%), the direct influence of organizational culture on employee satisfaction (8.12%) and the direct influence of employee work motivation on employee satisfaction (10,28%). Simultaneously, the influence of independent variable on employee satisfaction is 69,02%, and the other factors that is not studied in this research but also affect the employee satisfaction is 30.98%. The effect of employee satisfaction on employee performance is 81.70%, while the other factors that is not studied in this research but also affect the employee satisfaction is 18.30%.
Peran Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah BMT dalam Meningkatkan BUMDES dan Akses Keuangan di Banten Muljadi Muljadi
Journal of Government and Civil Society Vol 1 No 2 (2017): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v1i2.443

Abstract

Potensi desa di Banten yang berjumlah 1273 perlu diberdayakan,Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah  BMT merupakan merupakan lembaga keuangan mikro syari’ah yang sasarannya pada ekonomi rakyat berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil. Tujuan  utamanya meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, sebagai bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan.BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.Potensi BUMDes akan semakin prospektif apabila disinergikan dengan lembaga keuangan mikro syari’ah Baitul Maal Wat Tamwil (LKMS BMT). Lembaga keuangan syari’ah ini terbukti mampu beradaptasi dengan masyarakat desa. konsep SDSB, satu desa satu BMT. Untuk mewujudkan tersebut maka perlu 5 pilar yaitu. Bina akhlak, bisa saudara, bina sinergi, bina dana dan bina pasar dan produk unggulan. Potential villages in Banten amounting to 1,273 and need to be empowered, Shari’ah Micro Financial Institution Baitul Maal Wat Tamwil (LKMS BMT) is a microfinance institution syari’ah targeted at people’s economy trying to develop productive businesses and investments with profit-sharing system. The main objective is to improve the economic quality of micro and small entrepreneurs, as part of efforts to alleviate poverty. Village Owned Enterprises (BUMDes) is a business entity which is completely or partially owned by the Village through direct participation derived from the wealth of the Village separated to manage assets, services and other businesses for the greatest benefit of the small town community. Potential BUMDes will be more prospective when synergized with Shari’ah microfinance institutions Baitul Maal Wat Tamwil (LKMS BMT). This syari’ah financial institution proved able to adapt with the village community. The concept of SDSB,one village one BMT. To achieve this it is necessary to have 5 pillars in support of the process, fostering behavior, fostering brotherhood, building synergy, building funds and market development, and excellent products.
The Impact of Women Empowerment on Poverty Reduction in Rural Area of Bangladesh: Focusing on Village Development Program Showkot Jahan Nadim; Adie Dwiyanto Nurlukman
Journal of Government and Civil Society Vol 1 No 2 (2017): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v1i2.444

Abstract

Women empowerment is one of the most discussing issues in the present world, especially in the developing country. Bangladesh is one of the developing countries with almost 50% women of it’s total population. In labor force women participation is arround 57.30%, and facing many kinds of obstacles like they have family burden, social burden, religion burden mostly in rural area. Empowerment can be defined by giving power and authority to take decision in every part of life, including household, economic, social, political etc. Women empowerment can be considered as a weapon for alleviating poverty. Since achieving independence, poverty has been dominating in Bangladesh. For alleviating poverty, it is important to take apart by government and non-government organizations. In this regarding that women can play a vital role with those organization. The purpose of the research, to analyze the real effect of women empowerment on poverty reduction and make recommendation for developing the situation. Pemberdayaan perempuan adalah salah satu masalah yang paling banyak dibahas di dunia saat ini, terutama di negara berkembang. Bangladesh adalah salah satu negara berkembang dengan populasi wanita hamper sekitar 50%. Berdasarkan angkatan kerja, partisipasi perempuan sekitar 57,30%, serta menghadapi berbagai macam hambatan seperti memiliki beban keluarga, beban sosial, beban agama dan sebagian besarnya hidup di daerah pedesaan. Pemberdayaan dapat didefinisikan dengan memberikan kekuasaan dan otoritas untuk mengambil keputusan di setiap bagian kehidupan, termasuk rumah tangga, ekonomi, sosial, politik dll. Pemberdayaan perempuan dapat dianggap sebagai senjata untuk mengurangi kemiskinan. Sejak kemerdekaan, kemiskinan telah mendominasi di Bangladesh. Untuk mengurangi kemiskinan, penting untuk dibongkar oleh organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Dalam hal ini perempuan dapat memainkan peran penting dengan organisasi tersebut. Tujuan dari penelitian ini, untuk menganalisis pengaruh nyata pemberdayaan perempuan terhadap pengurangan kemiskinan dan membuat rekomendasi untuk mengembangkan situasi.
Analisis Kualitas Pelayanan Posyandu Camar Kelurahan Poris Plawad Utara Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Toddy Aditya
Journal of Government and Civil Society Vol 1 No 2 (2017): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v1i2.445

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran bagaimana kualitas pelayanan di Posyandu Kota Tangerang, yang merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dan dalam hal ini dilaksanakan oleh kader Posyandu dengan dukungan teknis dari petugas kesehatan dengan subjek penelitian di Posyandu Camar Kelurahan Poris Plawad Utara Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Kualitatif, Instrument penelitiannya menggunakan cara Observasi langsung dan wawancara pada masyarakat, kader posyandu dan petugas kesehatan, yang berada di wilayah Posyandu Camar Kelurahan Poris Plawad Utara Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan pelayanan di Posyandu Camar Kelurahan Poris Plawad Utara Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, masih harus ditingkatkan. Agar masyarakat mendapat pelayanan kesehatan lebih optimal, oleh karena itu perlu juga di lengkapi fasilitasnya. Perlu adanya pembinaan dan koordinasi peran kader Posyandu, dengan Tokoh masyarakat, Aparat di Kelurahan Poris Plawad Utara Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, guna untuk meningkatkan Kualitas Kesehatan dan pengetahuan masyarakat secara Optimal.The purpose of this study is to describe how the quality of service in integrated health in Tangerang City, which is one form of power Sourced Public Health Efforts (UKBM) are managed and organized from, by, for and with the community and in this case carried out by cadres posyandu with technical support from health workers with the object of research in North Village Poris Plawad Cipondoh districts Tangerang. The method used to answer the problem in this study is to use qualitative methods, research instrument using direct observation and interview means to the community, health posts and cadres of health workers, who are in the territory of the village gulls Poris Plawad Cipondoh Northern District of Tangerang. The results showed that the service at Posyandu Camar Kelurahan Poris Plawad Utara Cipondoh Sub-district, Tangerang City, still needs to be improved. In order for the public to get more optimal health services, therefore it is necessary also in complete facilities. There needs to be guidance and coordination of Posyandu cadres role, with community leaders, Government employee in Poris Plawad Utara Village Cipondoh sub-district, Tangerang City, in order to improve the quality of health and public knowledge optimally.
Applying Kingdon's Multiple Streams Framework in the Establishment of Law No.13 of 2012 Concerning the Privilege of Yogyakarta Special Region Bastian Widyatama
Journal of Government and Civil Society Vol 2 No 1 (2018): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v2i1.643

Abstract

Kingdon’s Multiple Streams, a framework to analyze agenda-setting process is widely considered as a ‘universal’ theoretical framework because of its flexibility to be applied. Therefore, it is necessary to investigate the validity of this ‘universal’ term.By using the case of the establishment of Law No.13 of 2012 concerning the Privilege of Yogyakarta Special Region, this research aims to apply and examine the Kingdon’sframework. The research has been done by using the qualitative method. Interviewing key persons and interpreting written documents are main techniques in data collection process. As the result, this framework remains applicable in the Yogyakarta case. There are 3 factors that brought Yogyakarta issues into the central government’s agenda encompass problem, policy, and politics. Politics is the most dominant factor indicated byYogyakartans strong political movement and Sultanate of Yogyakarta’s political approach. In addition, Sultanate of Yogyakarta canalso be discussed as a policy entrepreneur. As the conclusion, this research has a significant contribution to Kingdon’s multiple streams framework which is still able to explain social phenomena in policy making studies although there are some concerns that need to be explored further, particularly regarding the role of media and policy entrepreneur. Kingdon,s Multiple Streams, sebuah kerangka kerja untuk menganalisis proses agenda setting secara luas dianggap sebagai kerangka kerja 'universal' karena fleksibilitasnya untuk diterapkan. Oleh karena itu, perlu untuk menyelidiki validitas dari istilah 'universal' ini. Dengan menggunakan kasus pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Hak Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan dan memeriksa kerangka kerja Kingdon. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Mewawancarai informan-informan kunci dan menafsirkan dokumen tertulis adalah teknik utama dalam proses pengumpulan data. Akibatnya, kerangka kerja ini tetap berlaku dalam kasus Yogyakarta. Ada 3 faktor yang membawa masalah Yogyakarta ke dalam agenda pemerintah pusat yang mencakup masalah, kebijakan, dan politik. Politik adalah faktor paling dominan yang ditunjukkan oleh gerakan politik kuat orang Yogya dan pendekatan politik Kesultanan Yogyakarta. Selain itu, Kesultanan Yogyakarta juga dapat didiskusikan sebagai pengusaha kebijakan. Sebagai kesimpulan, penelitian ini memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kerangka aliran ganda Kingdon yang masih mampu menjelaskan fenomena sosial dalam studi pembuatan kebijakan meskipun ada beberapa kekhawatiran yang perlu dieksplorasi lebih lanjut, terutama mengenai peran media dan pengusaha kebijakan.
Politik Hukum Pertanahan Dan Otonomi Daerah (Kebijakan dan Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Daerah Terkait Pertanahan) Amiludin Amiludin
Journal of Government and Civil Society Vol 2 No 1 (2018): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v2i1.712

Abstract

Tanah yang dibutuhkan oleh manusia pada era sekarang tidak terlepas dari berbagai macam kepentingan yang berakibat kepada terjadinya politik pertanahan. Kebijakan negara dalam membuat sebuah regulasi tidak terlepas dari kepentingan terutama dengan adanya desentralisasi dari pusat ke daerah sehingga terbentuknya undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Akibat kewenangan pusat yang diambil daerah terkait pertanahan membawa berbagai macam permasalahan terutama konversi atau alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di setiap daerah yang alasan dari konversi tersebut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersumber dari berbagai macam perundangundangan terkait pertanahan dan kewenangan pemerintah daerah dalam hal pertanahan. Politik hukum dalam pertanahan yang terjadi akibat tidak adanya keseragaman peraturan yang terjadi antara pusat dan daerah yang mengarah kepada kebijakan yang lebih mementingkan kepentingan pemerintah daerah terutama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa melihat akibat daripada konversi lahan pertanian menjadi non pertanian yang berujung kepada krisis pangan bagi masyarakat. Land needed by humans in the current era cannot be separated from various kinds of interests that result in the occurrence of land politics. State policy in making a regulation cannot be differentiated from the interests, especially with the decentralization from central to regional so that the constitution of law number 32 of 2004 on regional autonomy.As a outcome of central authority led by state-linked areas bring a mixture of troubles, particularly the conversion or transition of farming estate to non-agricultural in each area, which is the intellect of the changeover to increase local revenue. This writing uses normative legal research methods that are sourced from various laws related to the land and the authority of the local government in terms of land. Legal politics in the land that occurs due to the absence of uniformity of regulations that occur between the center and the region that leads to policies that are more concerned with the interests of local governments, especially to increase local revenues without seeing the consequences of the conversion of agricultural land to non-agricultural that led to the food crisis for the community.

Page 16 of 28 | Total Record : 278

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 9 No 2 (2025): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 9, No 2 (2025): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 9, No 1 (2025): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 9 No 1 (2025): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 8 No 2 (2024): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 8, No 2 (2024): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 8 No 1 (2024): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 8, No 1 (2024): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 7 No 2 (2023): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 7, No 2 (2023): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 7 No 1 (2023): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 7, No 1 (2023): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 6, No 2 (2022): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 6 No 2 (2022): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 6, No 1 (2022): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 6 No 1 (2022): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 5 No 2 (2021): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 5, No 2 (2021): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 5 No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 5, No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 4, No 2 (2020): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 4 No 2 (2020): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 4 No 1 (2020): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 4, No 1 (2020): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 3 No 2 (2019): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 3, No 2 (2019): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 3 No 1 (2019): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 3, No 1 (2019): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 2, No 2 (2018): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 2 No 2 (2018): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 2 No 1 (2018): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 2, No 1 (2018): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 1, No 2 (2017): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 1 No 2 (2017): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 1 No 1 (2017): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 1, No 1 (2017): Journal of Government and Civil Society (April) More Issue