cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Journal of Government and Civil Society
Published by Universitas Muhammadiyah Tangerang
ISSN : 25794396     EISSN : 2579440X     DOI : -
Core Subject : Economy, Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
The Journal of Government and Civil Society (JGCS) (p-ISSN 2579-4396, e-ISSN 2579-440X) is an academic journal published by Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia in collaboration with Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM). Journal of Government and Civil Society (JGCS) published twice in a year. The focus and scope of Journal of Government and Civil Society (JGCS) are about local and regional government, governance, public services, politics, democracy and elections, civil society, and public policy.
Arjuna Subject : -
Articles 278 Documents
 15   16   17   18   19 
Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Negara dan Masyarakat serta Pandangannya terhadap Revolusi Islam Iran Ahmad Chumaedi
Journal of Government and Civil Society Vol 2 No 1 (2018): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v2i1.717

Abstract

Tulisan ini ingin mengelaborasi pemikiran Murtadha Muthahhari tentang negara dan masyarakat beserta pandangannya terhadap Revolusi Iran1979. Ideologi atau pemikiran Muthahhari pada dasarnya cenderung pada ideologi perjuangan dalam menentang peradaban Barat yang dalam pandangannya telah menghancurkan segi-segi moral manusia. Muthahhari mengemukakan bahwa salah satu prinsip ideologiIslam adalah persamaan derajat serta tidak adanya diskriminasi. Demokrasi yang dijalankan bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan, dengan pertimbangan rakyat akan menerima pemerintah sebagai bagian dari amanat yang diberikan oleh Allah. Artinya, prinsip keadilan yang diterapkan di berbagai sektor kehidupan didasarkan pada universalitas hukum ilahi. Sebab itu revolusi Iran pada prinsipnya merupakan sebuah upaya untuk mengubah tatanan moral masyarakat Iran melalui penegakan syariat Islam. Bagi Muthahhari keberhasilan Revolusi Iran merupakan buah dukungan dari spiritualitas dan moralitas masyarakat Iran secara keseluruhan. Gerakan yang membawa Iran ke pentas dunia ini telah menghasilkanide-ide besar dan menimbulkan reaksi dari Barat yang cemas. Gerakan ini mampu mengajarkan orang lain (bangsa) agar berdiri sendiri serta mempunyai pikiran dan ajaran yang mandiri. This paper want to elaborate Murtadha Muthahhari’s thought about state, society, and its views on Iranian Revolution. Muthahhari’s thought basically tends toward the ideology of struggle against western civilization which is in his view destroyed the moral aspects of Iranian people. Muthahhari argues that one of the principle of Islamic ideology is equality and also the absence of discrimination. Democracy aims to create just and prosperous society, with the consideration that people will accept government as part of the mandate given by God. The principles of justice applied in various sector of life based on the universality of divine law. Therefore, Iranian revolution in principle is an attempt to change the moral order of Iranian society through the enforcement of Syariat Islam. In Murtadha Muthahhari’s view the success of the Iranian Revolution is a fruit of support from the spirituality and morality of Iranian society as whole. The movement that brought Iran to the world stage that has generated great ideas and caused anxious reaction from West. This movement is able teach others nation to stand on their own and have independent thoughts. 
Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perpustakaan Daerah Kota Tangerang Selatan Dedek Kumara
Journal of Government and Civil Society Vol 2 No 1 (2018): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v2i1.762

Abstract

Penelitian ini ingin melihat lebih jauh bagaimana perpustakaan daerah dapat meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat melalui pengembangan rencana strategis. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui kondisi lingkungan internal dan eksternal Perpustakaan Daerah Kota Tangerang Selatan; (2) mengidentifikasi rumusan strategi berbasis analisis SWOT bagi perencanaan strategis jangka pendek dan jangka panjang Perpustakaan Daerah Kota Tangerang Selatan; dan (3) menganalisis proses strategi Perpustakaan Daerah Kota Tangerang Selatan. Model dan metode peneltian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Metode analisis data yang digunakan bersifat induktif, mengacu pada Miles & Huberman model. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan lingkungan eksternal dilakukan dengan cara memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang perpustakaan, meningkatkan jumlah pengguna, dan menjadikan perpustakaan sebagai pusat informasi bagi masyarakat. Sedangkan pengembangan lingkungan internal dilakukan dengan cara meningkatkan pelayanan perpustakaan, optimalisasi perawatan koleksi, dan memberikan formasi yang sesuai pada SDM yang ada. Adapun strategi intensif dapat dilakukan melalui penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk, sementara strategi alternatif dapat dilakukan dengan menambah tenaga pustakawan perpustakaan. This research would like to see further how regional libraries can improve their services to the public through the development of strategic plans. This study aims to: (1) know the internal and external environmental conditions of South Tangerang City Regional Library; (2) identify the strategy formulation based on SWOT analysis for short and long term strategic planning of South Tangerang City Regional Library; and (3) analyzing the strategy process of South Tangerang City Regional Library. Model and method of this research is descriptivequalitative. The data analysis method used is inductive, referring to Miles & Huberman model. Data collection techniques used were participative observation, in-depth interviews, and documentation. The results of this study indicate that the development of the external environment is pursued by providing opportunities for the community to follow education and training about the library, increasing the number of users, and make the library as the information center for the community. While the development of the internal environment is pursued by improving library services, optimization of collection maintenance, and provide appropriate formation on existing human resources. The intensive strategy can be done through market penetration, market development, and product development, while alternative strategies can be done by adding librarians.
Optimalisasi Pelayanan Publik melalui Peningkatan Kinerja Pegawai pada PDAM Tirta Kerta Raharja Achmad Kosasih
Journal of Government and Civil Society Vol 2 No 1 (2018): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v2i1.776

Abstract

Pelatihan dan motivasi mempunyai peran penting untuk organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya. Apabila dikelola dengan baik, keduanya dapat meningkatkan kinerja pegawai. Penelitian tujuannya. Apabila dikelola dengan baik, keduanya dapat meningkatkan kinerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) seberapa besar hubungan yang terjadi antara intensitas pelatihan dengan kinerja pegawai; (2) seberapa besar hubungan yang terjadi antara motivasi berprestasi terhadap kinerja pegawai; (3) untuk mengetahui seberapa besar hubungan yang terjadi antara intensitas pelatihan dan motivasi berprestasi secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian asosiatif dengan metode analisis korelasi product moment dan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan: (1) terdapat hubungan yang signifikan antara variabel intensitas pelatihan terhadap kinerja pegawai dengan nilai koefisien 0,327; (2) terdapat hubungan yang signifikan antara variabel motivasi berprestasi dengan kinerja pegawai dengan nilai koefisien 0,610; dan (3) terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas pelatihan serta motivasi berprestasi secara simultanterhadap kinerja pegawai dengan nilai koefisien 0,625. Training and motivation have an important role for organization or company in achieving its goals. If managed well, they can improve employee performance. This study aims to determine the correlation between: (1) training intensity with employe performance; (2) achievement motivation with the employe performance; and (3) training intensity and achievement motivation onthe employe performance. The method used in this research is associative research method, with product moment correlation analysis and regression analysis. The result of this research showed: (1) there is a significant relationship between training intensity toward employee performance, with coefficient value 0.327; (2) there is a significant correlation between achievement motivation towardemployee performance, with coefficient value 0,610; and (3) there is alsosignificant relationship between training intensity and achievement motivation simultaneously toward employee performance, with coefficient value 0.625. 
Pemikiran Politik Islam Klasik (Studi Awal Atas Perspektif Kalangan Sunni) Yusuf Fadli
Journal of Government and Civil Society Vol 2 No 1 (2018): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v2i1.777

Abstract

Salah satu ciri pemikiran politik Islam era klasik adalah tidak mempersoalkan kedudukan agama dan negara, apakah terintegrasi atau terpisah. Perdebatan yang terjadi di era klasik berkisar pada wajibnya pendirian sebuah negara, cara memilih kepala negara, dan syarat-syarat yang harus dimiliki kepala negara. Selain itu, pemikiran politik yang berkembang juga cenderung merupakan respon terhadap kondisi sosial politik yang terjadi. Kemunculan paham Sunni sendiri merupakan bentuk kegelisahan terhadap cara pandang yang dibangun oleh kelompok-kelompok yang cenderung mendiskreditkan posisi sahabat Nabi yang dianggap oleh sebagian kalangan yang berseberangan telah melakukan pengkhianatan. Bagi kalangan Sunni, kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad bersifat terbuka–tidak terbatas hanya menjadi milik ahl bayt. Apa pun latar belakangnya, jika dianggap layak dan kompeten maka ia bisa diusulkan menjadi pemimpin. Jadi, penunjukan atau pengangkatan khalifah sebagai penguasa yang sah tergantung pada kualitas-kualitas spesifik yang dimiliki calon pemimpin. One of the characteristics of Islamic political thought in classical era is not questioning the position of religion and state, whether integrated or separated. The debate that occurred in the classical era revolves around the mandatory establishment of a state, how to choose the head of state, and the conditions that must be owned by the head of state. Furthermore, the development of political thought also tends to be a response to the existing sociopolitical conditions. The emergence of Sunni itself is a form of anxiety over the perspective constructed by groups which tend to discredit the Prophet’s companion’s position which is considered by some opposing circles to have committed treason. For the Sunnis, the leadership after the Prophet Muhammad’s death was open–not limited to the possession of ahl bayt. Whatever the background, if deemed feasible and competent then he can be proposed to be a leader. Thus, the appointment of the caliph as a legitimate ruler depends on the specific qualities of the future leader.
Government Collaboration in Empowerment? A Collaborative Framework for the Government in Empowering Coastal Communities Yusuf Fadli; Adie Dwiyanto Nurlukman
Journal of Government and Civil Society Vol 2 No 2 (2018): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v2i2.1022

Abstract

The pendulum of the development at the global level moves to the extent of collaborative work between government, society and third parties. Today, in Indonesia a collaboration model is also implemented with the aim of presenting long-standing welfare in coastal areas. The poverty that surrounds coastal communities is an anomaly in the midst of the abundance of wealth stored in the sea of Indonesia. The Regional Government of Tangerang Regency encourages to collaborate with external parties to resolve the troubles. This article tries to use the modified Triple-Helix model as an analytical framework, which is useful for knowing the role of actors involved in creating development innovation. This study uses qualitative methods to see and find out how political, social, and academic actors interact and integrate into overcoming public problems that arise from the perspective of collaborative governance. The findings of the study found, first, collaborative work is useful to improve governance, second, to provide opportunities for actors to find effective solutions, and thirdly, to increase trust between government and citizens. This article argues that the success of collaborative work depends on the synergy between actors and the extent to which each program can demonstrate its sustainability. 
Analysis of Local Electoral Governance under Electoral Integrity Perspective in Yogyakarta City 2017 Riska Sarofah; Titin Purwaningsih; Nurhakim Nurhakim
Journal of Government and Civil Society Vol 2 No 2 (2018): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v2i2.1027

Abstract

The characteristic of a democratic country is implementation of election. In Indonesia it has include in national and local levels. Local elections held simultaneously in 2015, 2017 and 2018. One of the city conducting the election is Yogyakarta City. In the specifically this research explain about electoral governance in electoral integrity perspective. All stages of election which consists of pre-election, election period and post-election. This research use qualitative research method through interview and documentation. The results of this study indicated that electoral governance in Yogyakarta City has integrity in accordance with the principles of electoral integrity applied in the stages of election implementation include pre-election, election process and post-election. In this research are not use all of the indicators to analyse the stages of election. This is because adjusted with the findings of research with information obtained through several sources. The first, at the planning and program, the indicators analyse include the implementation of democratic principles, transparency and accountability. The second, socialization and voter information, indicators analyse include the implementation of democratic principles, transparency and professionalism. The third, campaigns, indicators analyse include transparency, accountability, code of ethics and supervision. The fourth, voting and vote counting, the indicators analyse include democratic principle, professionalism, institutional safeguards and supervision. The fifth, the resolution of election disputes, indicators analyse are ethical codes and accountability.
Collaborative Governance in the Management of Village Owned Enterprises Ponggok Sub District Polanharjo District Klaten Central Java 2016 Kohen Sofi; Dyah Mutiarin
Journal of Government and Civil Society Vol 2 No 2 (2018): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v2i2.1028

Abstract

The Law No. 6 of 2014 article 1 mention about the village-owned enterprises as the business entity which the capital is owned by the village in order to be managed for community welfare. The government of village should be able to see the potential of the village to be managed along with the community and private sector to maintain its sustainability. The successful of Ponggok village to establish and run the village-owned enterprises Tirta Mandiri brings the Ponggok village as one of the richest village in Indonesia with the 9.6 billion rupiah income per year. This research aims to see how the ability of the collaborative governance to push accountability and transparency factors in managing the village-owned enterprises in 2016. This research used the method of collaborative governance through the data collection and interview towards the related actors. According to the data, the collaborative governance in the management of Ponggok village-owned enterprises involved three actors such as the government of the village, community and private sector. Collaborative governance be able to push the accountability and transparency in the management of village-owned enterprises by those collaborative actors. The result of collaborative governance can be felt by the villagers in form of welfare.
Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM ) terhadap Peredaran Makanan Impor oleh pedagang UMKM di Kota Pekanbaru Ferry Angriawan; Dyah Mutiarin
Journal of Government and Civil Society Vol 3 No 1 (2019): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v3i1.1036

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk melihat sampai sejauhmana efektivitas pengawasan dari BPOM di Pekanbaru terhadap peredaran makanan yang di jual oleh pedagang UMKM di Kota Pekanbaru. Perkembangan makanan Import ilegal di Kota Pekanbaru itu bisa dikatakan banyak yang beredar tanpa memiliki izin edar oleh BPOM, sebab letak kota pekanbaru juga begitu strategis yang memungkinkan untuk masuknya makanan tersebut. Apalagi disana ada pusat perbelanjaan yang terletak ditepian sungai siak yang memudahkan barang makanan dari Malaysia, Singapura dan China. Untuk itu di perlukan pengawasan yang begitu ketat dari BPOM di Pekanbaru. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, instrument penelitiannya menggunakan cara Wawancara Kepada pegawai BPOM dan Instansi terkait, Observasi Kelapangan, dan Dokumentasi seperti melihat hasil-hasil penemuan dan mendengar cerita dari masyarakat. Hasil penelitian menunjukan belum begitu berjalan dengan efektif pengawasan dari BPOM di Pekanbaru, hal ini disebabkan karena kurangnya jumlah sarana dan prasarana, masih kurangnya tenaga ahli didalam melakukan pengawasan. Sehingga membuat peredaran makanan berkembang, dikarenakan kekurangan jumlah Sumber Daya Manusia dari BPOM di Pekanbaru dan kurangnya menjalin kerjasama dengan instansi terkait didalamnya.
The News of Governor Candidacy on 2017 Banten Gubernatorial Election in Radar Banten (Study of Media Content Analysis) Achmad Nashrudin Priatna
Journal of Government and Civil Society Vol 2 No 2 (2018): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v2i2.1040

Abstract

This study aims to find out how Radar Banten reports on the practice of political economy and how the neutrality and professionalism of Radar Banten in the Banten Gubernatorial Election 2017. As long as the 2017 Banten Gubernatorial Election contestation takes place, Radar Banten, as with other local media, play a role in disseminating various news related to the contestation. This research is qualitative research with the method of framing analysis. The data analysis method used in this study is the analysis of media political economy, content analysis, framing analysis and discourse analysis. The results of this study showed that the news presented by Radar Banten tended to favor one of the candidates. This also shows that Radar Banten is not neutral and unprofessional in presenting the news related to the Banten Gubernatorial Election 2017.
Coordination of Regional Disaster Management Agency (BPBD) Tangerang City in Flood Mitigation Tito Inneka; Toddy Aditya
Journal of Government and Civil Society Vol 2 No 2 (2018): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v2i2.1048

Abstract

Flooding is a threatening problem both in the city and in the countryside. One of the flood-prone cities is Tangerang City. The cause of flooding is overflowing from the Kali and blockage of existing drainage. Various efforts have been made to prevent flood disasters, the Badan Penanggulangan Bencana Daearah (BPBD) of Tangerang City which is an agency that has the task to assist the disaster, in coordination with the Tangerang City government in order to overcome the problems of frequent floods. The purpose of this study is to analyze how the coordination of Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) in flood prevention in Tangerang City. The research method used is qualitative research. The results of the study show that the coordination of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) is well underway and in accordance with the managerial hierarchy, rules and procedures, and plans and goal setting.

Page 17 of 28 | Total Record : 278

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 9 No 2 (2025): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 9, No 2 (2025): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 9, No 1 (2025): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 9 No 1 (2025): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 8 No 2 (2024): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 8, No 2 (2024): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 8, No 1 (2024): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 8 No 1 (2024): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 7 No 2 (2023): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 7, No 2 (2023): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 7 No 1 (2023): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 7, No 1 (2023): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 6, No 2 (2022): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 6 No 2 (2022): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 6 No 1 (2022): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 6, No 1 (2022): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 5 No 2 (2021): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 5, No 2 (2021): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 5 No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 5, No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 4, No 2 (2020): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 4 No 2 (2020): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 4, No 1 (2020): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 4 No 1 (2020): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 3 No 2 (2019): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 3, No 2 (2019): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 3 No 1 (2019): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 3, No 1 (2019): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 2 No 2 (2018): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 2, No 2 (2018): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 2 No 1 (2018): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 2, No 1 (2018): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 1, No 2 (2017): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 1 No 2 (2017): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 1 No 1 (2017): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 1, No 1 (2017): Journal of Government and Civil Society (April) More Issue