cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia
Published by Indonesian Center for Environmental Law
ISSN : 2655514X     EISSN : 26559099     DOI : http://doi.org/10.38011/jhli
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI) terbit dengan nomor ISSN baru mulai volume 5 nomor 1. Sebelumnya, “JHLI” terdaftar dengan nomor ISSN: 2355-1350 dengan nama Jurnal Hukum Lingkungan (JHL). Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI) merupakan salah satu wadah penelitian dan gagasan mengenai hukum dan kebijakan lingkungan, yang diterbitkan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) setiap 6 bulan sekali.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9 No 2 (2023): April" : 7 Documents clear
Posisi Hak Asasi Manusia sebagai Dasar Gugatan dalam Litigasi Perubahan Iklim Indonesia Adristi, Fairuziah Putri; Annette, Graciella; Andrian, Saffanah Rezky Azzahrah
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 9 No 2 (2023): April
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v9i2.544

Abstract

Hak asasi manusia memegang peranan penting dalam perkembangan litigasi perubahan iklim. Dalam perkembangannya, telah muncul litigasi perubahan iklim dengan menggunakan hak asasi manusia sebagai dasar gugatan. Seperti misalnya, kasus Urgenda Foundation v. the state of the Netherlands dan kasus Milieudefensie, et, al. v. Royal Dutch Shell plc. Di Indonesia, juga terdapat gugatan serupa yang menggunakan hak asasi manusia sebagai dasar gugatan, seperti kasus Arie Rompas v. Republik Indonesia. Litigasi perubahan iklim dengan menggunakan dasar gugatan hak asasi manusia memiliki berbagai potensi untuk dikembangkan. Gugatan tersebut pun menimbulkan dampak langsung maupun tak langsung yang memberi dampak positif terhadap litigasi perubahan iklim. Sayangnya, jumlah litigasi perubahan iklim dengan menggunakan dasar gugatan hak asasi manusia masih cenderung sedikit. Padahal, potensi yang dapat digali dari litigasi perubahan iklim dengan dasar gugatan hak asasi manusia sangat besar. Artikel ini akan menganalisis berbagai potensi menggunakan metode penelitian normatif dan data-data sekunder untuk melihat posisi hak asasi manusia sebagai dasar gugatan dalam litigasi perubahan iklim di Indonesia.
Limitasi Tindak Pidana di Bidang Sumber Daya Alam sebagai Tindak Pidana Asal Pencucian Uang di Indonesia Ndaru, Felix Aglen
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 9 No 2 (2023): April
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v9i2.532

Abstract

Tindak pidana di bidang lingkungan dan sumber daya alam menghasilkan keuntungan dalam jumlah besar dan rawan dilakukan pencucian, namun tidak seluruhnya diakui sebagai tindak pidana asal pencucian uang di Indonesia. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum karena pelaku dan asetnya semakin mudah lolos dari jerat hukum. Terlebih laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menunjukkan bahwa aset hasil tindak pidana rentan digunakan untuk membiayai kegiatan politik. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan bertujuan memberikan advis kebijakan perihal penentuan tindak pidana lingkungan dan sumber daya alam sebagai pidana asal pencucian uang. Hasil kajian merekomendasikan agar Indonesia menerapkan pendekatan “all-crime” untuk seluruh tindak pidana lingkungan hidup dan sumber daya alam, yakni menambahkan tindak pidana di bidang pangan, pertanian, sumber daya air, energi, pertambangan, pertanahan, penataan ruang dalam tindak pidana pencucian uang. Perluasan pidana asal ini juga bermanfaat untuk mempermudah upaya penuntutan pencucian uang serta fasilitasi upaya ekstradisi dan pemulihan aset di negara lain berdasarkan prinsip dual criminality.
Interrelasi Denda Administratif dan Pidana dalam Pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup Pasca Perppu Cipta Kerja Safitri, Siti Shalima
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 9 No 2 (2023): April
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v9i2.590

Abstract

Pengundangan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) menciptakan ketidakharmonisan sanksi dalam hukum lingkungan. Apakah harus mendahulukan sanksi administratif atau sanksi pidana? Misalnya dalam penerapan Pasal 82A dan Pasal 82B Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca diubah Perppu Cipta Kerja (secara kolektif, “UU PPLH”). Ketentuan tersebut menimbulkan potensi kumulasi sanksi lingkungan hidup karena ketentuan yang tidak terperinci. Pertanyaan ini sebenarnya bisa dijawab menggunakan prinsip una via yang dapat digunakan untuk mencegah penjatuhan sanksi administratif dan pidana secara sekaligus (double jeopardy). Potensi penggunaan prinsip una via dalam penegakan hukum lingkungan akan dibahas menggunakan metode hukum normatif dengan studi pustaka dengan membandingkan paradigma pidana administrasi di Indonesia dengan Belanda dan Belgia, dan rekomendasi saran implementasi prinsip una via dalam hukum lingkungan. Prinsip una via menghasilkan keputusan yang dapat mengurangi pemborosan dan tumpang tindih prosedur, sebab perkara yang menimbulkan kerugian kecil ditangani oleh otoritas administratif, sedangkan perkara dengan kerugian besar diselesaikan melalui prosedur pidana.
Mengutilisasi Hukum Kebiasaan Internasional pada Pembentukan Norma Hukum Lingkungan Nasional: Pekerjaan Rumah bagi Diplomasi Lingkungan Indonesia Ifdal, Abdurrahman Al-Fatih
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 9 No 2 (2023): April
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v9i2.704

Abstract

Postur norma internasional kerap kali dianggap asing di mana eksistensinya yang kental dengan karakter eksternal mengharuskan adanya kompromi politik yang alot. Pada konteks norma hukum lingkungan internasional, beberapa perkembangannya tercatat memiliki kontribusi positif bagi pembangunan internasional sehingga memengaruhi rezim hukum lingkungan di tingkat nasional, termasuk Indonesia. Namun, proses penyesuaian di Indonesia masih bertumpu pada mekanisme ratifikasi dan belum sepenuhnya mampu menerjemahkan kedudukan hukum kebiasaan internasional. Penelitian ini menelusuri kontribusi hukum kebiasaan internasional pada pembentukan norma hukum lingkungan nasional dan bagaimana Indonesia dapat mengutilisasi hal tersebut untuk mempercepat penguatan tata kelola lingkungan hidup. Penelitian ini berargumen bahwa proyeksi diplomasi lingkungan Indonesia perlu mulai menyentuh diskursus hukum kebiasaan internasional pada pembentukan norma hukum lingkungan nasional. Tulisan ini menawarkan dua strategi utilisasi: (1) mengarusutamakan dasar kedudukan hukum kebiasaan internasional dalam pembentukan norma hukum lingkungan nasional; dan (2) mengonstatir pembagian kewenangan pelaksanaan diplomasi lingkungan Indonesia, dengan mengutilisasi hukum kebiasaan internasional
Politik Hukum Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dan Akibatnya terhadap Perlindungan Lingkungan pada Hak Masyarakat Adat di Kalimantan Timur Halmadiningrat, I Made; Firdharizki, Aridiva
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 9 No 2 (2023): April
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v9i2.601

Abstract

Salah satu catatan kritis proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam pengundangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Hal ini telah menciptakan potensi perenggutan hak-hak masyarakat adat yang merupakan kelompok paling rentan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum UU IKN serta akibatnya terhadap perlindungan lingkungan hidup pada hak masyarakat adat dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU IKN memiliki konstelasi konfigurasi politik otoriter yang secara simultan berdampak pada karakter produk hukum yang elitis. Sebagai akibat dari kentalnya unsur elite dalam UU IKN, akses masyarakat adat terhadap pembangunan menjadi terbatasi, dan pelanggaran hak menjadi tidak terhindarkan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa konfigurasi politik UU IKN memiliki dampak yang signifikan terhadap pemenuhan hak perlindungan lingkungan sebagai bagian terikat dari kehidupan masyarakat adat.
Prospek dan Tantangan Penerapan Hybrid Approach dalam Perdagangan Emisi dan Pajak Karbon di Indonesia Prihapsari, Salsa Juanita; Chairunisa, Hana Kamila
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 9 No 2 (2023): April
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v9i2.555

Abstract

A market-based approach as a climate policy instrument to achieve Nationally Determined Contribution (NDC) targets is introduced through an instrument called Carbon Pricing or the Economic Value of Carbon (NEK). NEK aims to internalize the cost of externalities and impose the cost of climate change damage on polluters. Two NEK instruments include emissions trading and carbon tax. Emissions trading puts a cap on emissions that can be released into the atmosphere, while a carbon tax directly sets tax rates on greenhouse gas emissions. However, there are challenges and problems in implementing both. In addition, some countries with similar instruments have different implementation practices. This article finds that a mixed approach can be used if emissions trading and carbon tax are implemented simultaneously. The combination of the two must be well-aligned symmetrically and/or synchronously to achieve NDC targets.
Pasca Putusan Pencemaran Udara di Jakarta: Dialektika Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Makarim, Muhammad Haris
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 9 No 2 (2023): April
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v9i2.719

Abstract

Indonesia mencantumkan dalam dasar negaranya mengenai hak atas lingkungan yang bersih dan sehat bagi seluruh warga negaranya. Namun, kondisi udara di Jakarta sejak Juni hingga Oktober 2023 menunjukkan adanya polusi udara yang cukup berbahaya dan mengancam kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana arah politik hukum dan hak asasi manusia Indonesia pasca putusan Pencemaran Udara di Jakarta nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melanggar hak asasi manusia karena gagal dalam menjalankan kewajibannya untuk memberikan hak masyarakatnya atas lingkungan yang sehat. Kondisi politik hukum di Indonesia saat ini baik dari segi aturan hukum lingkungan dan implementasinya menunjukkan adanya keharusan yang bersifat krusial untuk melakukan pembaharuan, pengawasan, dan pembinaan kepada aparatur penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 1 (2024): Oktober Vol 10 No 2 (2024): April Vol 10 No 1 (2023): Oktober Vol 9 No 2 (2023): April Vol 9 No 1 (2022): Oktober Vol 8 No 2 (2022): April Vol 8 No 1 (2021): Oktober Vol 7 No 2 (2021): April Vol 7 No 1 (2020): Oktober Vol 6 No 2 (2020): April Vol 6, No 2 (2020): April Vol 6, No 1 (2019): October Vol 6 No 1 (2019): Oktober Vol 5 No 2 (2019): April Vol 5, No 2 (2019): April Vol 5 No 1 (2018): Oktober Vol 5, No 1 (2018): October Vol 4, No 2 (2018): Februari Vol 4 No 2 (2018): Februari Vol 4 No 1 (2017): SEPTEMBER Vol 4, No 1 (2017): September Vol 3, No 2 (2017): Maret Vol 3 No 2 (2017): MARET Vol 3 No 1 (2016): JULI Vol 3, No 1 (2016): JULI Vol 2 No 2 (2015): DESEMBER Vol 2, No 2 (2015): DESEMBER Vol 2, No 1 (2015): MEI Vol 2 No 1 (2015): Mei Vol 1, No 2 (2014): Juli Vol 1 No 2 (2014): Juli Vol 1, No 1 (2014): Februari Vol 1 No 1 (2014): Februari More Issue