cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Harakan
Contact Email
ahmad.harakan@unismuh.ac.id
Phone
+6285656010878
Journal Mail Official
otoritas@unismuh.ac.id
Editorial Address
Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Makassar
ISSN : 20883706     EISSN : 25029320     DOI : http://doi.org/10.26618/ojip
Core Subject : Social,
Social Sciences
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, with registered number ISSN 2088-3706 (Print), ISSN 2502-9320 (Online) is a Peer-reviewed journal published twice a year in April and October by Department of Governmental Science, Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah University of Makassar in collaboration with Muhammadiyah’s College Association of Governmental Science (AIPPTM) and Asia Pacific Society for Public Affairs. It aims to publish research articles in the field of Politics and Governmental Science and its related issues.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 2 (2016): (October 2016)" : 6 Documents clear
Penerapan ICT dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Bantul Supardal Supardal
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2016): (October 2016)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1796.255 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v6i2.272

Abstract

The transformation of the bureaucracy into a necessity. One way transformation of the bureaucracy in the public service is the application of information and communications technology (ICT) in the public service. Information Communication Technology innitiative and application in local govern-ment should transform local government bureaucracy in public service. In Bantul, however, ICT in-nitiative and application has not successfully transformed local government bureaucracy in public service. This study will assessed on the impact of ICT innitiative and application on the bureaucracy transformation in public service. The mix research method is choosen in order to answer and analy-sis the phenomena in depht. The research found that the influence of the ICT’s innitiative on the bureaucracy transformation in the Bantul District is only 18 %. The low effect of the implementa-tion of the system of ICT in those cities is affected by strong patronage culture, the hierarchical organizational structure and centralized regulation on local government structure, low capacity e-leadership of middle range leader, and no delegation from top leader to middle management.Transformasi birokrasi menjadi keharusan. Salah satu cara transformasi birokrasi dalam pelayanan publik adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dalam pelayanan publik. Praksarsa dan implementasi Teknologi Informasi Komunikasi di pemerintah daerah harus mengu-bah birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik. Di Bantul, bagaimanapun, Praksarsa dan Implementasi ICT belum berhasil mengubah birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik. Penelitian ini akan dinilai pada dampak Prakarsa dan Implementasi ICT pada transformasi birokrasi dalam pelayanan publik. Metode penelitian campuran yang terpilih untuk menjawab dan analisis fenomena. Penelitian ini menemukan bahwa pengaruh Prakarsa ICT pada transformasi birokrasi di Kabupaten Bantul hanya 18%. Pengaruh rendah dari pelaksanaan sistem ICT di kota-kota dipengaruhi oleh budaya yang Patronase yang kuat, struktur organisasi hirarkis dan regulasi terpusat pada struktur pemerintah daerah, kapasitas rendah e-kepemimpinan middle leader, dan tidak ada delegasi dari top leader ke middle management.
Kepemimpinan Desa dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Aras Lokal di Tiga Desa Lereng Gunung Ungaran, Jawa Tengah Cahyo Seftyono; Nugraheni Arumsari; Erisandi Arditama; Muhammad Lutfi
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2016): (October 2016)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1656.464 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v6i2.267

Abstract

The interaction between the village leader or Lurah and citizens can be regarded as a fundamental process. Because, in this level leaders and the led will be interact intensively. This is in contrast to the higher levels of government, for example, at the district level, the city, even at the national level. At this lowest level, interaction and relations, social control, policies, support, and the rejection of the program will often occur. In the context of the wider innovation, village leaders are also required to develop social capital in managing human resource potential that exists. Therefore, the development of village- based management of village, hence, the development effort is the development that relies on strength, characteristics, and independent initiative of the village.Interaksi antara kepala desa atau lurah dan warga di aras lokal dapat dikatakan sebagai proses yang fundamental. Sebab, pada level inilah pemimpin dan yang dipimpin akan bertemudan saling berinteraksi dan berrelasi secara intensif. Hal ini berbeda dengan level pemerintahan yang lebih tinggi, misalnya pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, bahkan pada level nasional. Pada level terendah inilah, interaksi dan relasi, kontrol sosial, kebijakan, dukungan, maupun penolakan pro-gram akan sering terjadi. Dalam konteks inovasi yang lebih luas, pemimpin-pemimpin desa juga di-tuntut untuk mengembangkan modal sosial dalam mengelola potensi sumber daya manusia yang ada. Sebab, pembangunan desa yang dilakukan berbasis pengelolaan sumber daya desa, maka, pem-bangunan yang diupayakan adalah pembangunan yang mengandalkan pada kekuatan, karakteris-tik, dan inisiatif mandiri desa.
Struktur Organisasi Kelembagaan Penanaman Modal di Kota Bandung Dewi Gartika
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2016): (October 2016)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1628.802 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v6i2.268

Abstract

In Act No. 23 of 2014 on Regional Government, where there mention of the obligatory functions and affairs of choice, where one obligatory This is an investment, then in Government Regulation No. 38 Year 2007 on the dealings between the central government, provincial government and district / city government, a local government authority is in the field of investment, government Bandung, capital investment is obligatory and one local government authority is placed in the structure organization Bappeda Bandung is in the Investment Sector, is of course contrary to the Law No. 23 Year 2014 and Government Regulation No. 38 of 2007. This paper provides the organizational structure of institu-tional investment in the city of Bandung.Dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dise-butkan mengenai urusan wajib dan urusan pilihan, dimana salah satu urusan wajib ini adalah pena-naman modal, kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah dalam bidang penanaman modal, di pemerintahan Kota Bandung, penanaman modal yang merupakan urusan wajib dan salah satu kewenangan pemerintah daerah ditempatkan dalam struktur organisasi Bappeda Kota Bandung yaitu pada Bidang Pena-naman Modal, ini tentu saja berseberangan dengan UU No. 32 Tahun 2004/UU No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007. Artikel ini berisi tentang struktur organisasi kelem-bagaan penanaman modal di Kota Bandung.
Analisis Faktor Media Massa Terhadap Keberhasilan Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Surakarta Fajar Pramono
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2016): (October 2016)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2000.946 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v6i2.269

Abstract

Talking about the street vendors (PKL) and control the level of implementation like tangled yarn pointless and there is alwaysin in resistance Such an event is happening in almost all regions in Indonesia. Another case the arrangement of street vendors in Surakarta, they volunteered to move trade to a location that has been prepared by the Government carried out peacefully and not through violence, with up shuttles that have prepared the City Government with a procession of long and rousing. They joyfully to the new location. It is natural for this phenomenon by some parties understood as a successful development communication Surakarta City Government. The purpose of this study to determine the extent of the role and contribution of the mass media on the success. This study uses a mix-method approaches with sequential exploratory strategy. The results showed that the role and contribution to the effectiveness of mass media communication Surakarta City Government (2005-2012), is not so dominant, but more related to the solutions offered by the City Government of Surakarta.Berbicara soal pedagang kaki lima (PKL) dan penertiban dalam tataran implementasinya bagaikan benang kusut yang tak ada ujungnya dan selalu saja ada perlawanan Peristiwa semacam ini terjadi dihampir seluruh daerah di Indonesia. Lain halnya penataan PKL di Surakarta, mereka dengan su-karela berpindah tempat berdagang ke lokasi yang telah disiapkan oleh Pemerintah dilakukan secara damai dan tidak dengan cara kekerasan, dengan menaiki angkutan yang telah disiapkan Pemerintah Kota dengan arak-arakan yang panjang dan meriah. Mereka dengan sukacita menuju lokasi yang baru. Maka wajar jika fenomena tersebut oleh sementara pihak dipahami sebagai suatu keberhasilan komunikasi pembangunan Pemkot Surakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana peranan dan kontribusi media-massa atas keberhasilan komunikasi pem-bangunan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan mix-method dengan strategi eksploratoris sekuensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan dan kontribusi media massa terhadap efektivitas komunikasi Pemkot Surakarta (2005-2012) tidak begitu dominan, tetapi lebih terkait dengan solusi yang ditawarkan Pemkot Surakarta.
Islam, Media, dan Politik : Sebuah Perdebatan dan Kontempelasi Nilai Berdemokrasi Idil Akbar
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2016): (October 2016)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1527.218 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v6i2.270

Abstract

Infact, press or media is one of pilar democracy. Media in democracy is a public sphere to communi-cation and makes relation, and a same time as public arena to gain information. But, media also could not release from streotypes and tendency that usually bring of interest, either the owner or ideology. It is meaning media can not released from perspective distorsion, values bias and take a side. Media also effective to become propaganda instrument for a political interest and an ideology. It is seen like how media in US, for example, stereotype of Islam in discourses contradiction and glob-al interest opposition. Then, Islam dominantly identified as doctrine teaches radicalism, fundamen-talism and terorism. Thus, it is often be justification for US to operate the military mission in the name of democracy.Tak dipungkiri pers atau media menjadi salah satu pilar bagi demokrasi. Media dalam demokrasi adalah sebagai ruang bagi publik berkomunikasi dan berinteraksi, sekaligus sarana publik mem-peroleh informasi tentang banyak hal. Namun, media juga tak bisa dilepaskan dari stereotip dan kecenderungan-kecenderungan, yang biasanya membawa kepentingan, baik pemilik maupun ide-ologi. Media karenanya tak lepas dari distorsi perspektif, bias nilai dan berpihak. Media juga efektif menjadi alat propaganda bagi sebuah kepentingan politik dan ideologi, seperti bagaimana media di negara Amerika, misalnya, menstereotipkan Islam dalam analisis pertentangan wacana dan kepent-ingan global. Sehingga, dominan Islam diidentikkan dengan sematan sebagai ajaran yang mengajarkan radikalisme, fundamentalisme dan terorisme. Karenanya pula seringkali menjadi alasan pembenar bagi Amerika untuk menjalankan misi militer atas nama demokrasi.
Analisis Implementasi Kebijakan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) di Kota Malang Restu Karlina; Isma Adila; Ayu Kusumastuti
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2016): (October 2016)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1421.74 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v6i2.271

Abstract

Family empowerment program was initiated by Professor Haryono Suyono head of the National Pop-ulation and Family Planning during the Soeharto era. Malang included in Posdaya II East Java re-gion which is coordinated by the University of Merdeka. Formally Posdaya in Malang commenced in 2014, with the memorandumm of understanding between coordinator Posdaya and the Mayor of Malang. The MoU content provides agremeent for divisions devided the area assisted by the college. One of the Posdaya in Malang that goes well is Posdaya in Subdistrict Penanggungan particularly in RT 04 RW 06. There are three forms of Posdaya in this village namely Posdaya Sunday market, Posdaya pottery and Posdaya greening. The results showed Posdaya in RT 04 RW 06 goes well be-cause of some factors such as the synergy between communities with college companion. College companion managed to provide accompaniment programs based on community needs.Program pos pemberdayaan keluarga awal mulanya diinisiasi oleh Profesor Haryono Suyono kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional pada masa pemerintahan Soeharto. Ma-lang termasuk dalam posdaya wilayah II Jawa Timur yang dikoordinasi oleh Universitas Merdeka. Secara legal formal posdaya di Malang mulai dilaksanakan tahun 2014, dengan ditandatanganinya MoU antara koordinator Posdaya dengan Walikota Malang. Mou tersebut berisi kesepakatan untuk pembagian daerah dampingan oleh perguruan tinggi. Di Malang salah satu posdaya yang berjalan dengan baik adalah Posdaya di Kelurahan Penanggungan khususnya di RT 04 RW 06. Ada tiga ben-tuk posdaya di Kelurahan ini yaitu posdaya pasar minggu, posdaya gerabah dan posdaya penghi-jauan. Hasil penelitian menunjukan posdaya di RT 04 RW 06 dapat dikatakan berjalan baik karena beberapa hal yaitu adanya sinergitas antara masyarakat dengan perguruan tinggi pendamping. Perguruan tinggi pendamping berhasil memberikan program pendampingan sesuai kebutuhan masyarakat.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025 Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025) Vol 15, No 1 (2025): (April 2025) Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025) Vol 14, No 3 (2024): (December 2024) Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024) Vol 14, No 2 (2024): August 2024 Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024 Vol 14, No 1 (2024): (April 2024) Vol. 14 No. 1 (2024): (April 2024) Vol. 13 No. 3 (2023): (December 2023) Vol 13, No 3 (2023): (December 2023) Vol 13, No 2 (2023): (August 2023) Vol 13, No 1 (2023): (April 2023) Vol 12, No 2 (2022): (October 2022) Vol 12, No 1 (2022): (April 2022) Vol 11, No 2 (2021): (October 2021) Vol 11, No 1 (2021): (April 2021) Vol 10, No 2 (2020): (October 2020) Vol 10, No 1 (2020): (April 2020) Vol 9, No 2 (2019): (October 2019) Vol 9, No 1 (2019): (April 2019) Vol 8, No 2 (2018): (October 2018) Vol 8, No 1 (2018): (April 2018) Vol 7, No 2 (2017): (October 2017) Vol 7, No 1 (2017): (April 2017) Vol 6, No 2 (2016): (October 2016) Vol 6, No 1 (2016): (April 2016) Vol 5, No 2 (2015): (October 2015) Vol 5, No 1 (2015): (April 2015) Vol 4, No 2 (2014): (October 2014) Vol 4, No 1 (2014): (April 2014) Vol 3, No 2 (2013): (October 2013) Vol 3, No 1 (2013): (April 2013) Vol 2, No 2 (2012): (October 2012) Vol 2, No 1 (2012): (April 2012) Vol 1, No 2 (2011): (October 2011) Vol 1, No 1 (2011): (April 2011) More Issue