Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan

otoritas
Website

Published by Universitas Muhammadiyah Makassar

ISSN : 20883706 EISSN : 25029320 DOI : http://doi.org/10.26618/ojip

Core Subject : Social,

Social Sciences

Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, with registered number ISSN 2088-3706 (Print), ISSN 2502-9320 (Online) is a Peer-reviewed journal published twice a year in April and October by Department of Governmental Science, Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah University of Makassar in collaboration with Muhammadiyahâ€™s College Association of Governmental Science (AIPPTM) and Asia Pacific Society for Public Affairs. It aims to publish research articles in the field of Politics and Governmental Science and its related issues.

Arjuna Subject : -

Articles 360 Documents

8 9 10 11 12

PERILAKU POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN 2014 DI DESA KANAUNGAN KECAMATAN LABAKKANG KABUPATEN PANGKEP Raoda Nur; Ahmad Taufik; Muhammad Tahir
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2015): (April 2015)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

The purpose of this study to determine the political behavior of voters in the election of the president and vice president in 2014 and to determine the factors influencing the political behavior of voters in the election of President and Vice President in the village of the District Kanaungan Labakkang Pangkep. This type of research is descriptive qualitative and types of case studies with the number of informants 10 people consisting of 1 Village Head, 1 KPPS, 3 KPPS, and 5-time voters. Data on the political behavior of voters gathered using instruments such as observation, interviews and documentation. The data were analyzed through a phase of data reduction, data presentation and conclusion. The results showed that voters in the vote in the election of the president and vice president are still lacking because of their awareness of the importance in conducting the elections, following the selection of the parents was the main reason in choosing, awe held on the candidate to be the reason in choosing and irrational the use of voting rights held. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perilaku politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan wakil Presiden 2014 serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Di Desa Kanaungan Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. Jenis penelitian adalah deskriftif kualitatif dan tipe penelitian studi kasus dengan jumlah informan 10 orang terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang anggota KPPS, 3 orang anggota KPPS, dan 5 orang pemilih pemula. Data perilaku politik pemilih pemula di kumpul dengan menggunakan instrumen berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden masih kurang karena kesadaran mereka akan pentingnya dalam melakukan pemilihan, mengikuti pilihan orang tua menjadi alasan utama dalam memilih, rasa kagum yang dimiliki pada kandidat menjadi alasan dalam memilih dan tidak rasional dalam menggunakan hak suara yang dimiliki.

Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik Abdul Mahsyar
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2011): (October 2011)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Public always demanded quality public services from the bureaucrats, even though these demands are not in line with expectations because the empirically public services that occurred during this still characterized by such things asconvoluted, slow, expensive, exhausting, uncertainty. Under such circumstances occur because people are still positioned as the party to “serve” is not being served. If considered public service issues in Indonesia, the main problems of public service today is associated with improved quality of service itself. According to Albrecht and Zemke (1990) the quality of public services is the result of interaction of various aspects, the system of care, human resources service provider, strategy, and customers. While Mohammad (2003) states that quality service is dependent on aspects such as how the pattern of its implementation, support human resources, and institutional management . New Perspectives for Public Service and Good Governance is considered most appropriate for the conditions present in addressing issues of public services in Indonesia, using a model like the model citizen’s charter, model KYC (Know Your Customer), and m-Government model.Publik selalu menuntut kualitas pelayanan publik dari birokrat, meskipun tuntutan ini tidak sesuai dengan harapan karena pelayanan publik secara empiris yang terjadi selama ini masih ditandai dengan hal-hal seperti berbelit-belit, lambat, mahal, ketidakpastian melelahkan,. Dalam keadaan seperti itu terjadi karena orang masih diposisikan sebagai pihak yang "melayani" tidak dilayani. Jika dianggap isu-isu pelayanan publik di Indonesia, masalah utama dari pelayanan publik saat ini dikaitkan dengan peningkatan kualitas layanan itu sendiri. Menurut Albrecht dan Zemke (1990) kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, sistem pelayanan, sumber daya manusia penyedia layanan, strategi, dan pelanggan. Sementara Mohammad (2003) menyatakan bahwa kualitas pelayanan tergantung pada aspek- aspek seperti bagaimana pola pelaksanaannya, dukungan sumber daya manusia, dan manajemen kelembagaan. Perspektif Baru untuk Layanan Publik dan Pemerintahan yang Baik dianggap paling tepat untuk kondisi saat ini dalam menangani isu-isu pelayanan publik di Indonesia, dengan menggunakan model seperti piagam warga teladan, model KYC (Know Your Customer), dan m-Government model.

PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI RESIKO BENCANA BANJIR DI KABUPATEN KOLAKA UTARA Vidia Reski Awalia; Mappamiring Mappamiring; Andi Nuraeni Aksa
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2015): (October 2015)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Cope with disasters is an obligation for local governments as stakeholders in the Region. In anticipation of a disaster in order not to cause any material damage early anticipation of course required of local governments and communities in addition to the government setempat. Because community also has an important role taking part in the face of future disasters, so as to create a sense of security even though the area is categorized as prone to risk disaster. Based on this, researchers are encouraged to try to describe and explain the role of the government and society in tackling the risk of disaster in the village Tahibua. This research is a qualitative research. The results of this study indicate that the government's role in disaster relief in the Village Tahibua can be considered very good, because, based on the narrative of the people in the village Tahibua itself felt the programs that the government has carried out as well as the preparedness of intensified done well before they occur and when disaster.Menanggulangi bencana merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah selaku stakeholders di Daerah. Dalam mengantisipasi setiap bencana agar tidak menimbulkan kerugian materiil tentunya dibutuhkan antisipasi sejak dini dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Karena selain pemerintah masyarakat juga memiliki peranan penting ikut andil dalam menghadapi bencana yang akan terjadi, sehingga mampu tercipta rasa aman meski daerah tersebut termasuk kategori rawan resiko bencana. Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan tentang peran pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi resiko bencana di Desa Tahibua. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam penanggulangan bencana di Desa Tahibua bisa dikategorikan sangat baik, karena berdasar dari penuturan masyarakat di Desa Tahibua itu sendiri yang merasakan program-program yang telah pemerintah laksanakan serta kesiapsiagaan yang sangat intensif dilakukan baik sebelum terjadi dan ketika terjadi bencana.

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KAKAO DI DESA KAYUANGIN KECAMATAN MALUNDA KABUPATEN MAJENE Darmansyah Darmansyah; Muhammad Yusuf Badjido; Ahsan Samad
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2014): (April 2014)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

This study aims to determine the role of local government in empowering cocoa farmers in the village community Kayuangin Malunda District of Majene and determine the factors that influence the local government's role in empowering cocoa farmers in the village community Kayuangin Malunda District of Majene. Research type is descriptive and qualitative and quantitative combined with taking samples from the level of stakeholder related to the level of Head of the nodes of lower levels such as village government. Based on the results of research in the village Kayuangin describe that some obstacles were very urgent in light, namely: the level of people's mindsets are still very low given the level of education and knowledge was limited to Junior High School (SMP) alone, the geography has not been possible to distribute the logistics of agriculture so that they become major constraint at present, inadequate extension workers so that they FEA concurrent positions of more than one village. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Kayuangin Kecamatan Malunda Kabupaten Majene dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Kayuangin Kecamatan Malunda Kabupaten Majene. Jenis Penelitian adalah Deskriptif dan gabungan Kualitatif dan kuantitatif dengan mengambil sampel mulai dari tingkat Stakeholder yang terkait dari tingkat Kepala Dinas hingga pada simpul-simpul pemerintahan yang lebih rendah seperti pemerintah desa. Berdasarkan hasil penelitian yang ada di Desa Kayuangin mendeskripsikan bahwa beberapa kendala yang sangat urjen yaitu: tingkat pola pikir masyarakat masih sangat rendah mengingat tingkat pendidikan dan pengetahuan hanya sebatas Sekolah Menengah Pertama (SMP) saja, kondisi geografis belum memungkinkan dalam mendistribusikan logistik pertanian sehingga masih menjadi kendala besar saat ini, tenaga penyuluh yang belum memadai sehingga masih ada tenaga penyuluh yang merangkap jabatan lebih dari satu desa.

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA LASIAI KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI Jursang Jusrang; Andi Luhur Prianto
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2012): (April 2012)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

The purpose of research is to find out how the local governments in the strategy to empower the farmer in the village of Lasiai, District East Sinjai, Regency of Sinjai. This type of research is qualitative and descriptive type of research is phenomenological, with 15 informant people. Sources of data in this research is data of primary and secondary data, data collection techniques in this study is observation, interviews, documentation and FGD conducted directly by researchers. Technical analysis the data in this study is the reduction of data, serving data and verification and validation method the data in this study is a triangulation of sources, methods and triangulation time. The results showed that the local government strategy empowerment of farmers group with indicators such as using SWOT analysis is Strength, Weakness, Opportunity and Threat indicators using SWOT analysis to determine the internal and external factors in the local government to empower farmer groups so that the self-reliance of farmer groups in the village Lasiai. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dan tipe penelitian ini adalah fenomenologis dengan informan 15 orang. sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan FGD yang dilakukan secara langsung oleh peneliti teknik analisi data dalam penelitian ini adalah reduksi data, sajian data dan verifikasi dan teknik pengabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan kelompok tani dengan indikator yaitu menggunakan analisis SWOT yaitu Strenght, Weakness, Opportunity Dan Threat dengan indikator menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui faktor internal maupun faktor eksternal pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan kelompok tani sehingga terwujudnya kemandirian kelompok tani di Desa Lasiai.

The Rise of Insurgency in Ghana: Developing Fertile Grounds? Emmanuel Siaw; Eric Elikem
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 2 (2017): (October 2017)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Ghana can largely be described as a nation that has enjoyed relative peace and stability in a sub region bedevilled with violence and instability. However, this relative peace and stability has been overhyped leading to the neglect of certain conflict-prone variables that can prong the country into an insurgency; as has been experienced in many African countries. Analysing this from the perspective of the human needs theory, coupled with conducting a survey, the study finds that a sizeable number of Ghanaians are deficient in access to their basic needs. Consequently, it predisposes citizens to insurgent ideas and make them susceptible to insurgency. Thus the study recommends that the Ghanaian government must make provisions for achievement of basic needs, security presence and engagement of people in the governance system a priority to prevent the possibilities of the rise of insurgency in Ghana.

ELEKTABILITAS PARTAI DEMOKRAT DALAM PEMILUKADA DI PAPUA BARAT TAHUN 2013 Fitriani Sari Handayani
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2015): (April 2015)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

This paper wants to strengthen the general argument has been that the image of political parties less able to explain the results of the victory of candidates promoted by political parties, but the capabilities of personal and political network of candidates in the election victory into a decisive factor. In this study using a literature review in the process of making the necessary data. As a result the Democrats see elektabilitas dynamics in various regions as a comparison taste voters during the elections (local elections). In analyzing the victory of the Democratic candidate in West Papua to use a rational perspective in reading the electoral process. In addition, the implementation of a camshaft that is characteristic of the people of Papua in the electoral process is dilematisasi for the prospective head region in mobilizing the masses. Tulisan ini ingin menguatkan argumentasi umum selama ini bahwa citra partai politik kurang bisa menjelaskan hasil kemenangan kandidat yang diusung oleh partai politik, melainkan kapabilitas personal dan jaringan politik kandidat dalam pemilukada menjadi faktor penentu kemenangan. Dalam penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka dalam proses pengambilan data yang diperlukan. Alhasil dengan melihat dinamika elektabilitas partai demokrat di berbagai daerah sebagai perbandingan selera pemilih pada saat pilkada (pemilihan kepala daerah). Dalam menganalisa kemenangan kandidat partai demokrat di Papua Barat digunakan perspektif rasional dalam membaca proses pilkada. Selain itu, diterapkannya sistem noken yang menjadi ciri khas rakyat papua dalam proses pemilihan merupakan dilematisasi bagi para calon kepala daerah dalam memobilisasi massa.

PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN DAERAH Aryanti Puspasari Abady
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2013): (April 2013)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Planning is done by the current government is a plan that has been implemented by using the mechanisms of the Regional Planning Council (Musrenbang) both at the village, district, county /city and provincial level. Implementation plan based on community participation is based on Law No. 25 Year 2004 on National Development Planning System. Implementation Musrenbang conducted so far by the government still needs to search and study further. This relates to whether the processes are carried out only to be a legitimacy for the government to formulate a policy so that it becomes a justification that the policies established through a participatory process or mechanism of development policy formulation planning had been aspirational. Policies established through a participatory process has a high acceptability if implemented. This is because all stakeholders are involved in every stage of policy development planning. Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini merupakan perencanaan yang telah dijalankan dengan menggunakan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) baik di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi. Implementasi perencanaan yang berbasis pada partisipasi masyarakat didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pelaksanaan Musrenbang yang dilakukan selama ini oleh pemerintah masih perlu penelusuran dan kajian lebih lanjut. Hal ini berkaitan dengan apakah proses yang dilakukan hanya menjadi sebuah legitimasi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan sehingga menjadi sebuah pembenaran bahwa kebijakan yang ditetapkan tersebut melalui proses yang partisipatif atau mekanisme perencanaan penyusunan kebijakan pembangunan memang sudah aspiratif. Kebijakan yang ditetapkan melalui proses yang partisipatif memiliki akseptabilitas tinggi jika diimplementasikan. Hal ini disebabkan karena semua stake holder merasa ikut dilibatkan dalam setiap tahapan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dengan Semangat Euforia Demokrasi Lokal Jaelan Usman
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2011): (April 2011)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Perjalan reformasi kurang lebih 13 tahun pasca pemerintahan rezim Orde Baru 32 tahun; menimbulkan beberapa pertanyaan kritis yang harus dijawab dalam konteks “Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dengan semangat Efouria Demokrasi Lokal”. Beberapa pertanyaan kritis dimaksud, timbul dari praktek desentralisasi dan otonomi daerah, antara lain: Sejauh mana desentralisasi dan otonomi daerah mendorong tumbuhnya demokrasi lokal yang kokoh dan beradab? Bagaimana nasib perkembangan demokrasi lokal pasca Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden 2009? Desentralisasi, secara teoretis, merupakan upaya untuk membawa negara lebih dekat dengan masyarakat lokal serta mendorong tumbuhnya tata pemerintahan lokal yang lebih demokratis. Dengan kata lain, tanpa diikuti dengan demokrasi lokal, desentralisasi dan otonomi daerah tidak lebih hanya memindahkan sentralisasi dan korupsi dari pusat ke daerah. Tata pemerintahan lokal yang demokratis, mengedepankan prinsip pemerintahan “dari” masyarakat, dikelola secara akuntabel dan transparan “oleh” masyarakat dan dimanfaatkan secara responsive “untuk” kepentingan masyarakat luas.

KINERJA BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS: MASALAH PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN APARATUR DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG) Nurhidayah Nurhidayah; Mappamiring Mappamiring; Burhanuddin Burhanuddin
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2013): (October 2013)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

This study aimed at knowing the impact of the knowledge and skills problem in Secretariat of Bantaeng regency asaform of Bureaucracy Pathology. The findings of this study were expected to provide more information about the condition of bureaucracy in the secretariat of Bantaeng regency and its bureaucratic pathologies that have disturbed the function of the bureaucracy as a tool of society in achieving an ideal goal. Academically, the findings of this study were expected to provide more values which can then be compared with other scientific studies, especially under the problem of bureaucratic pathology. The method used in this study was descriptive qualitative supported by quantitative data in the form of tables of frequency with library research (library research) and field studies (field research) as the techniques of data collection. Meanwhile, the sampling technique used in this research was the total sampling in which the samples were taken subjectively who considered representative for this study. The results showed how the problem of knowledge and skill under the indicators: 1). Level of education, 2). Training, 3). Experience gave a negative influence on the performance of civil servants. Finally, this influences the incompetence of bureaucratic to run the roles and functions or in term of Bureaucracy Inconsistency. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari masalah pengetahuan dan keterampilan di Sekretariat Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu bentuk Patologi Birokrasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi lebih tentang kondisi birokrasi di sekretariat daerah kabupaten Bantaeng serta patologi birokrasinya yang selama ini cukup mengganggu fungsi birokrasi sebagai alat masyarakat dalam mencapai tujuan ideal. Dari segi akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan member nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji masalah patologi birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif dalam bentuk tabel frekuensi, dengan teknik pengumpulan data studikepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research). Sedangkan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sample total yaitu mengambil sampel secara subjektif yang dianggap representatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bagaimana masalah pengetahuan dan keterampilan dengan indikator: 1). Tingkat pendidikan, 2). Pelatihan, 3). Pengalaman, memberi pengaruh negatif terhadap kinerja pegawai negeri sipil. Pada akhirnya pengaruh ini mengakibatkan ketidak mampuan birokrasi menjalankan peran dan fungsinya atau yang disebut dengan istilah Inkonsistensi Birokrasi.

Page 10 of 36 | Total Record : 360

8 9 10 11 12

Filter by Year

2011 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025 Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025) Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025) Vol 15, No 1 (2025): (April 2025) Vol 14, No 3 (2024): (December 2024) Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024) Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024 Vol 14, No 2 (2024): August 2024 Vol 14, No 1 (2024): (April 2024) Vol. 14 No. 1 (2024): (April 2024) Vol 13, No 3 (2023): (December 2023) Vol. 13 No. 3 (2023): (December 2023) Vol 13, No 2 (2023): (August 2023) Vol 13, No 1 (2023): (April 2023) Vol 12, No 2 (2022): (October 2022) Vol 12, No 1 (2022): (April 2022) Vol 11, No 2 (2021): (October 2021) Vol 11, No 1 (2021): (April 2021) Vol 10, No 2 (2020): (October 2020) Vol 10, No 1 (2020): (April 2020) Vol 9, No 2 (2019): (October 2019) Vol 9, No 1 (2019): (April 2019) Vol 8, No 2 (2018): (October 2018) Vol 8, No 1 (2018): (April 2018) Vol 7, No 2 (2017): (October 2017) Vol 7, No 1 (2017): (April 2017) Vol 6, No 2 (2016): (October 2016) Vol 6, No 1 (2016): (April 2016) Vol 5, No 2 (2015): (October 2015) Vol 5, No 1 (2015): (April 2015) Vol 4, No 2 (2014): (October 2014) Vol 4, No 1 (2014): (April 2014) Vol 3, No 2 (2013): (October 2013) Vol 3, No 1 (2013): (April 2013) Vol 2, No 2 (2012): (October 2012) Vol 2, No 1 (2012): (April 2012) Vol 1, No 2 (2011): (October 2011) Vol 1, No 1 (2011): (April 2011) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ahmad Harakan

Contact Email
ahmad.harakan@unismuh.ac.id

Phone
+6285656010878

Journal Mail Official
otoritas@unismuh.ac.id

Editorial Address
Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ahmad Harakan

Contact Email ahmad.harakan@unismuh.ac.id

Phone +6285656010878

Journal Mail Official otoritas@unismuh.ac.id

Editorial Address Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ahmad Harakan

Contact Email
ahmad.harakan@unismuh.ac.id

Phone
+6285656010878

Journal Mail Official
otoritas@unismuh.ac.id

Editorial Address
Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA