Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, with registered number ISSN 2088-3706 (Print), ISSN 2502-9320 (Online) is a Peer-reviewed journal published twice a year in April and October by Department of Governmental Science, Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah University of Makassar in collaboration with Muhammadiyah’s College Association of Governmental Science (AIPPTM) and Asia Pacific Society for Public Affairs. It aims to publish research articles in the field of Politics and Governmental Science and its related issues.
Articles
360 Documents
<![CDATA[AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PUNAGAYA KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO ]]>
<![CDATA[Muslimin Muslimin]]>;
<![CDATA[Mappamiring Mappamiring]]>;
<![CDATA[Sitti Nurmaeta]]>
<![CDATA[ Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2012): (April 2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1130.905 KB)
|
DOI: 10.26618/ojip.v2i1.43
<![CDATA[The purpose of this study is to describe and explain the accountability of the management of village fund allocation In the Punagaya Village, District of Bangkala Regency of Jeneponto. This type of research is quantitative descriptive and sample as many as 40 employees and communities by using a sampling technique that uses totality probability of members of the population. Data collected by using such instruments; Observations, questionnaires and documentation of the respondents. The data were analyzed statistically using the quantitative simple frequency table. Results showed that accountability for the management of the village fund allocation in the village of Punagaya, District of Bangkala, Regency of Jeneponto. Limiting factor accountability village fund allocation skills, desires and level of participation. Planning program ADD (Village Fund Allocation) in the village of Punagaya gradually been implementing the concept of participatory development of rural communities. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan dan menjelaskan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian adalah kuantitatif dan sampelnya sebanyak 40 orang pegawai dan masyarakat dengan menggunakan teknik probability sampling yang menggunakan kesuluruhan dari anggota populasi. Data dikumpul dengan menggunakan instrument berupa; Observasi, Kuesioner Dan Dokumentasi terhadap responden. Data tersebut dianalis secara statistic deksriptif kuantitatif dengan menggunakan tabel frekuensi secara sederhana. Hasil penelitian menunjukkan adanya akuntablitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Punagaya Di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Faktor akuntabilitas alokasi dana desa terbatas pada keterampilan, keinginan dan tingkat partisipasi. Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Punagaya secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa.]]>
<![CDATA[KADERISASI PARTAI NASDEM DALAM MENGHADAPI PEMILU LEGISLATIF 2014 DI KABUPATEN MAROS ]]>
<![CDATA[Nurazizah Nurazizah]]>;
<![CDATA[Jaelan Usman]]>;
<![CDATA[Andi Luhur Prianto]]>
<![CDATA[ Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2015): (April 2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (670.167 KB)
|
DOI: 10.26618/ojip.v5i1.110
<![CDATA[This study aims to determine the recruitment of party politics Nasdem in determining its cadres in anticipation of the legislative elections of 2014. This study used a qualitative research approach is descriptive analysis with analytical and institutional approaches. Data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. Interviews and observations conducted on the research informants while documentation is used to find out the extent of truth of the data obtained. The results of the field studies showed that the patterns of political recruitment of legislative candidates used in the Nasdem Party DPD Maros using open recruitment patterns. Recruitment pattern is expected to create a cadre of candidates and legislative candidates qualified. So that the quality of legislative candidates is expected to be a cadre get mass. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses rekrutmen politik partai Nasdem dalam menentukan kadernya sehingga siap menghadapi pemilu legislatif 2014. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriftif analisis dengan pendekatan analisis dan pendekatan institusional. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara langsung dan observasi dilakukan pada informan penelitian sedangkan dokumentasi digunakan untuk mencari tahu sejauhmana kebenaran dari data yang didapatkan. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa pola rekrutmen politik calon anggota legislatif yang digunakan pada DPD Partai Nasdem Kabupaten Maros menggunakan pola rekrutmen terbuka. Pola rekrutmen ini diharapkan mampu menciptakan calon kader dan calon anggota legislatif yang berkualitas. Sehingga calon anggota legislatif yang berkualitas ini diharapkan mampu menjadi kader pendulang suara.]]>
<![CDATA[Kebijakan Sertifikasi Guru (Tawaran Solusi Pendidikan Profesi Guru) ]]>
<![CDATA[Ihyani Malik]]>
<![CDATA[ Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2011): (April 2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (144.074 KB)
|
DOI: 10.26618/ojip.v1i1.21
<![CDATA[Issu sertifikasi guru dan dosen telah lama digulirkan. Sertifikasi sebagai upayalegal dan pengakuan negara terhadap status profesional bagi guru. UndangundangRI No.14 tahun 2005 dan PP No.74 tahun 2008 memberikan batasanbahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat untuk guru dan dosen.Pengakuan sebagai seorang profesional dikuatkan dengan terbitnya lembaran negara yang bernama “sertifikat pendidik”. Sebuah impian yang dinantikan oleh kaum “Umar Bakri” di Tanah Air. Namun menjadi sebuah tanda tanya, “apakah menjadi guru profesional cukup dengan sertifikasi?” Menjawab pertanyaan ini perlu dilakukan analisis lebih jauh.]]>
<![CDATA[KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DI DESA TONGKE-TONGKE KABUPATEN SINJAI ]]>
<![CDATA[Raman Raman]]>;
<![CDATA[Ihyani Malik]]>;
<![CDATA[Hamrun Hamrun]]>
<![CDATA[ Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2015): (October 2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (693.146 KB)
|
DOI: 10.26618/ojip.v5i2.123
<![CDATA[This study aims to determine the shape of local government partnership with community groups in the management of mangrove forests in the village Tongke - Tongke of Sinjai Regency. The method used in this research is qualitative descriptive approach. The results showed that the form of partnership that exists is a form of pseudo -partnership or quasi partnership which is an alliance between two or more parties , but do not make it an equal partnership. Planting is done by the government and community groups in the mangrove forest management can be quite good and has the potential to achieve sustainable mangrove forest. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kemitraan pemerintah daerah dengan kelompok masyarakat dalam pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Tongke-tongke Kabupaten Sinjai.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kemitraan yang terjalin yaitu bentuk pseudo-partnership atau kemitraan semu yang merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak melakukan kerjasama secara sederajat.Penanaman yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dapat dikatakan cukup baikdan berpotensi untuk mewujudkan hutan mangrove yang berkelanjutan.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. LONSUM DI KECAMATAN UJUNG LOE KABUPATEN BULUKUMBA ]]>
<![CDATA[Almuhajir Haris]]>;
<![CDATA[Abdul Kadir Adys]]>;
<![CDATA[Andi Luhur Prianto]]>
<![CDATA[ Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2014): (April 2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (682.264 KB)
|
DOI: 10.26618/ojip.v4i1.77
<![CDATA[This paper aims to look at the management and the benefits of CSR (Corporate Social Responsibility) PT Lonsum in District Ujung Loe Bulukumba. The method used in this penelitiian is a qualitative description of the approach. The sample in this study as many as 10 people. Data collection techniques in this research is observation, interview, and documentation. The results showed that (a) planning conducted by PT. LonSum in doing a CSR (Corporate Social Responsibility) are correct (b) Implementation of CSR (Corporate Social Responsibility) is felt directly by the people. (C) Supervision in CSR (Corporate Social Responsibility) involved by the government and society (d) The effectiveness of the activity of management of CSR (Corporate Social Responsibility) directional well. (E) The benefits to society kec, Ujung Loe. Kab. Bulukumba. Give benefits in the field of improving the local economy, community empowerment and environmental safety. Tulisan ini bertujuan untuk melihat pengelolaan dan manfaat CSR (Corporate Social Responsibility) PT Lonsum di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. Metode yang digunakan dalam penelitiian ini adalah pendekatan deskripsi kualitatif. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) Perencanaan yang dilakukan oleh PT. LONSUM dalam melakukan suatu kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) sudah tepat (b) Pelaksanaan kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) dirasakan langsung oleh masyarakat. (c) Pengawasan dalam kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) melibatkan oleh pihak pemerintah dan masyarakat (d) Efektifitas pengelolaan kegitan CSR (Corporate Social Responsibility) terarah dengan baik. (e) Manfaat pada masyarakat kec, Ujung Loe. Kab. Bulukumba. Sangat memberikan manfaat dalam bidang peningkatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan keselamatan lingkungan.]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa ]]>
<![CDATA[Handam Handam]]>;
<![CDATA[Muchlas M. Tahir]]>
<![CDATA[ Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2016): (April 2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1607.687 KB)
|
DOI: 10.26618/ojip.v6i1.38
<![CDATA[The aim of research to determine the role of local government and the factors that influence the local government's role in the implementation of the arrangement of street vendors in the Market Minasamaupa Gowa. This type of research is descriptive qualitative research and type of research is a case study, while the data collection techniques used is observation, interview and documentation. The results of this study indicate that the arrangement of street merchants realized well enough where most merchants do not go out to sell outside the market because it has been relocated into the market. Efforts are being made to the arrangement of the place of business, guidance and supervision. The factors supporting the implementation of the arrangement of the vendors that their Gowa District Regulation No. 5 of 2009 on Management and Development Street Vendors and inhibiting factors, namely the low participation in complying with existing regulations.Tujuan penelitian untuk mengetahui peran pemerintah daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dan tipe penelitian adalah studi kasus, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penataan pedangang kaki lima cukup terealisasi dengan baik dimana sebagian besar pedagang tidak lagi berjualan di luar pasar karena telah direlokasi ke dalam pasar. Upaya yang dilakukan yakni melakukan penataan tempat usaha, pembinaan dan pengawasan. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima tersebut yaitu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan faktor penghambat yaitu rendahnya partisipasi dalam mematuhi peraturan yang ada. ]]>
<![CDATA[Understanding the Impact of the Counter-Terror Agenda on Humanitarian Action ]]>
<![CDATA[Francesco Bruno]]>
<![CDATA[ Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 2 (2017): (October 2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1296.049 KB)
|
DOI: 10.26618/ojip.v7i2.815
<![CDATA[The paper reflects on the impact of the counter-terror agenda on humanitarian actions. It explores the socio-political and legal implications and constraints that Non-Governmental Organisations incur when managing humanitarian projects in critical environments such as Somalia where, an important famine stroke in 2011 as consequence of the counter-terror agenda, insecurity and politicization. In the case of Somalia, Al-Shabaab, a group well-known to the international authority as affiliated to Al-Qaeda was in charge of the area in which the famine stroke. The dilemma to consider in this paper is paper is related to the binomial situation between the people in need and the counter-terrorism strategy against Al-Shabaab.The paper outlines three issues that the humanitarian actors incur, namely structural, operational and of internal nature. These three issues undermines the relationship between the Humanitarian actors and the donors as well as between humanitarian actors and their recipients. At the end, the relationship continues to be highly controversial. ]]>
<![CDATA[PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT MISKIN KOTA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014 DI KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Andi Nur Amaliah]]>;
<![CDATA[Muhajirah Hasanuddin]]>;
<![CDATA[Alimuddin Said]]>
<![CDATA[ Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2015): (April 2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (998.139 KB)
|
DOI: 10.26618/ojip.v5i1.103
<![CDATA[This research for knowing the political participation of the urban poor and the factors that affect the political participation of the urban poor in the election of President and Vice President in 2014 in the Village Mangasa Subdistrict Tamalate Makassar. The kind of research is descriptive quantitative research by explaining the political participation of the urban poor, the sample of 30 people in the poor communities selected by purposive sampling. The results showed a participation rate of urban poor in the election of president and vice president in 2014 in the Village Mangasa Tamalate District Makassar. The form of political participation of the poor consists of electoral activities, the lobby, the organization's activities, find connections and acts of violence, political participation Reasons divided on the influence of community groups, availability of facilities, and low motivation. Typology of political participation consists of poor and semi apathetic apathy. As well as political communication is divided into function information and education functions. The political participation of the urban poor is also strongly influenced by factors supporting consisting of Consciousness or the will and the influence of the government, as well as inhibiting factors are factors Environmental and Economic factors. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat miskin kota dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat miskin kota dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan sampelnya sebanyak 30 orang masyarakat miskin yang di pilih secara Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan tingkat partisipasi politik masyarakat miskin kota dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Adapun bentuk partisipasi politik masyarakat miskin terdiri dari kegiatan pemilihan, lobby, kegiatan organisasi, mencari koneksi dan tindakan kekerasan, Alasan partisipasi politik terbagi atas pengaruh kelompok masyarakat, ketersediaan sarana, dan rendahnya motivasi. Tipologi partisipasi politik terdiri dari masyarakat miskin apatis dan semi apatis. Serta komunikasi politik terbagi atas fungsi informasi dan fungsi pendidikan. Partisipasi politik masyarakat miskin kota juga sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung yang terdiri dari Kesadaran atau kemauan dan pengaruh pemerintah, serta faktor penghambat yaitu faktor Lingkungan dan faktor Ekonomi.]]>
<![CDATA[PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN ]]>
<![CDATA[Andi Rosdianti Razak]]>
<![CDATA[ Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2013): (April 2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (132.369 KB)
|
DOI: 10.26618/ojip.v3i1.54
<![CDATA[Public participation in development have emerged since the enactment of the Act of 1945 and is constitutionally have a clear reference and is a must for anyone involved in the management of natural resources in Indonesia. However, community participation in development in the reform era is still showing a tendency not run perfectly. How is the condition of public participation from the beginning until now not received the proper position in the form of authority and obligation and the right to participate as a community run development, researched. The approach taken is to study literature, using secondary data from the literature, mass media, legislative provisions, also performed a comparative study of the various opinions and understanding of the role of the community. A number of variables that were examined include: statutory provisions, the role of government, forms of interaction and implementation of public participation efforts by the government in the role of the community so that the development can be improved. From the results of the study the implementation of legislation relating to public participation from the old order to the regional autonomy era still can not be run effectively and efficiently. Peran serta masyarakat dalam pembangunan sudah muncul sejak diberlakukannya UU 1945 dan secara konstitusional telah memiliki acuan yang jelas dan merupakan kewajiban bagi siapapun yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Namun peran serta masyarakat dalam pembangunan di era reformasi ini masih memperlihatkan kecenderungan belum berjalan dengan sempurna. Bagaimana kondisi peran serta masyarakat sejak awal sampai saat ini belum mendapatkan posisi yang tepat dalam bentuk kewenangan dan kewajiban serta hak sebagai masyarakat dalam ikut menjalankan pembangunan, diteliti. Metode pendekatan yang dilakukan adalah dengan studi pustaka, dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari literatur, media masa, ketentuan perundangundangan, juga dilakukan studi komperatif dari berbagai pendapat dan pemahaman tentang peran serta masyarakat. Sejumlah variabel yang dikaji antara lain : ketentuan perundang-undangan, peran pemerintah, bentuk interaksi pelaksanaan peran serta masyarakat dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam peran serta masyarakat agar pembangunan dapat ditingkatkan. Dari hasil kajian pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran serta masyarakat sejak orde lama hingga era otonomi daerah masih belum dapat berjalan secara efektif dan efisien.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Pendidik Melalui Peningkatan Rasio Pendidik & Pemerataan Penyebaran Pendidik di Kabupaten Jeneponto ]]>
<![CDATA[Nuryanti Mustari]]>
<![CDATA[ Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2011): (April 2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (416.629 KB)
|
DOI: 10.26618/ojip.v1i1.13
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Implementasi Kebijakan Peningkatan rasio pendidik dan pemerataan penyebaran pendidik di Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu program untuk meningkatkan kompetensi pendidik yang muaranya adalah meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Jeneponto. Sampel penelitian adalah implementor kebijakan yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto dan Objek Kebijakan yaitu guru-guru IPA, IPS dan Bahasa SMA se Kabupaten Jeneponto yaitu 7 Sekolah Menengah Atas. Dan Informan dari institusi Dinas Pendidikan yaitu Kepala Dinas pendidikan, Sekretaris Dinas pendidikan, Kepala Bidang Ketenagaan, dan Kepala Bidang Kejuruan dan SLTA. Responden dipilih melalui teknik Proportional Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, dokumentasi, rekaman arsip, wawancara dan observasi langsung. Teknik analisas data adalah teknik analisa siklus yang meliputi tahap-tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan peningkatan rasio pendidik dan pemerataan penyebaran pendidik di Kabupaten Jeneponto belum berjalan efektif sehingga masih banyak yang perlu dibenahi dan diperhatikan oleh Pemerintah.]]>
