Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan

otoritas
Website

Published by Universitas Muhammadiyah Makassar

ISSN : 20883706 EISSN : 25029320 DOI : http://doi.org/10.26618/ojip

Core Subject : Social,

Social Sciences

Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, with registered number ISSN 2088-3706 (Print), ISSN 2502-9320 (Online) is a Peer-reviewed journal published twice a year in April and October by Department of Governmental Science, Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah University of Makassar in collaboration with Muhammadiyahâ€™s College Association of Governmental Science (AIPPTM) and Asia Pacific Society for Public Affairs. It aims to publish research articles in the field of Politics and Governmental Science and its related issues.

Arjuna Subject : -

Articles 360 Documents

7 8 9 10 11

KINERJA KOMISI PEMILIHAM UMUM DAERAH (KPUD) DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2012 DI KABUPATEN TAKALAR Muhammad Fajri Ichsan; Muhajirah Hasanuddin; Syamsir Rahim
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2013): (October 2013)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

This study aims to determine the performance of the Takalar Electoral Commission in the implementation of Takalar General Election and to identify supporting and inhibiting factors of the performance of the Electoral Commission to success the election of Takalar. This research is a descriptive-quantitative, and the population in thestudywere alsoasthesample. Datawerecollectedby observation, questionnaires and developed byinterviewing the respondent. The data were analyzed descriptive qualitatively in which analyzing all the data collected by the authors, and then presented in the form of frequency tabulation completed bythe respond of respondents obtained from informants, interviews, and questionnaires. Results showed performance of Electoral Commission In Takalar Election is considered less successful and influenced by several supporting and inhibiting factors. The supporting factors for enhancing the Electoral Commision performance , namely: (a) . Communication , dynamic relationship that is created between the policy and the environment as a form of policy. (b) . Financial Resources , the use of efficient and effective budget and open in order to improve the performance of the Electoral Commission. (c). Human Resources , Improvement of human resources in the Electoral Commission is very important in regard to the targets to be achieved by the Electoral Commission in the Election process, while that the inhibiting factors in Electoral Commission performance enhancement , namely: (a). Financial Resources, General Election in Takalar delayed because the Election Fund has not been given . (b) . Community activity, many of Takalar communities as fishermen who could not follow the General Election and blind-voter Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar dalam Pelaksanaan Pemilukada dan untuk mengetahui faktor yang mendukung serta menghambat kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam mensukseskan pemilukada di Kabupaten Takalar. Penelitian ini adalah Deskriptif-Kuantitatif, Populasi dalam penelitian sekaligus merupakan sampel. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa observasi, kuesioner serta dikembangkan dengan wawancara kepada responden. Data tersebut dianalisis secara Deskriptip kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis, dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi dilengkapi dengan tanggapan responden yang diperoleh dari hasil Informan, wawancara, dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilukada Di Kabupaten Takalar dikategorikan kurang berhasil dan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung dalam peningkatan Kinerja KPU yaitu: (a). Komunikasi, Hubungan dinamis yang tercipta antara kebijakan dan lingkungan sebagai wujud dari kebijakan. (b). Sumber Daya Keuangan, penggunaan anggaran yang efisien dan efektif serta terbuka dalam upaya perbaikan kinerja KPU agar dalam pelaksanaannya. (c). Sumber Daya Manusia, Peningkatan sumber daya manusia di Komisi Pemilihan Umum sangat penting mengingat target yang ingin dicapai oleh KPU dalam proses pelaksanaan Pemilukada, Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam peningkatan Kinerja KPU yaitu: (a). Sumber Daya Keuangan, Pemilukada di Kabupaten Takalar tertunda karena Dana Penyelenggaraan Pemilu belum diberikan. (b). Aktivitas Masyarakat, Banyaknya masyarakat Takalar sebagai nelayan yang tidak sempat mengikuti Pemilukada dan menjadi golput.

Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Dewi Kurniasih; Yudi Rusfiana
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2016): (April 2016)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

One of device regency is the subdistrict. Subdistrict as the technical regional programs, have work areas, led by Camat. When society still do not feel any equitable development results, it was natural to enter the 10 years, the West Bandung Regency Government planning subdistrict development strategy. The population is increasing, the sub-district government services should be improved. Geographical constraints and demands of society into its own problems in terms of a sub-district development. Subdistricts development is intended to increase the capacity of districts, especially in governance, development and public service. The purpose of this study is the recommendation several strategies development, especially in Lembang Subdistrict, Cipatat and Cipongkor in West Bandung Regency. The method used is descriptive method with qualitative approach through surveys. Data was collected through library research, observation and interviews. The results showed that all three subdistricts have met the basic requirements, technical and administrative measures to be developed. This is in accordance with the mandate of Government Regulation No. 19 Year 2008 regarding the District is still valid. Salah satu perangkat daerah kabupaten adalah kecamatan. Kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan, mempunyai wilayah kerja yang dipimpin oleh Camat. Ketika masyarakat belum merasakan adanya pemerataan hasil pembangunan, maka wajarlah memasuki 10 tahun, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat merencanakan strategi pengembangan kecamatan. Jumlah penduduk semakin bertambah maka pelayanan pemerintah kecamatan harus ditingkatkan. Kendala geografis dan tuntutan masyarakat menjadi permasalahan sendiri dalam sebuah pengembangan kecamatan. Pengembangan kecamatan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kecamatan terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Tujuan penelitian ini adalah terekomendasinya beberapa strategi pengembangan khususnya pada Kecamatan Lembang, Cipatat dan Cipongkor di Kabupaten Bandung Barat. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui survei. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga kecamatan tersebut telah memenuhi persyaratan dasar, teknis dan administratif untuk dikembangkan. Hal ini sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang masih berlaku.

Integritas Perilaku Kepemimpinan Publik Walikota Bandung Raykevin Bagus Julian Maramis; Kristian Widya Wicaksono
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 1 (2017): (April 2017)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Some of the achievements that Bandung City had today, is a positive value for the performance of Bandung City Government. Public leadership behavior of Bandung City Mayor becomes one of a several factors that increasing the performance of Bandung City Government. The purpose of this study is to discover the tendency of public leadership behaviours of Bandung City Mayor based on five dimensions namely: accountability leadership, lawfulness leadership, ethical leadership, political loyal leadership, dan network governance leadership. The method of this research is a quantitative descriptive study, by using data collection techniques such as questionnaires from 30 respondents and interviews. The results of this study shows that the tendency of public leadership behavior of the mayor of Bandung City is inclined to the lawfulness leadership with a good category . This evidence comes from the behavior of the public leadership of Bandung City Mayor which always emphasize every employee to always obey and properly follow the rules and regulations that has been established. Beberapa prestasi yang telah diraih oleh Kota Bandung di masa kepemimpinan Walikota Bandung saat ini, merupakan suatu nilai positif bagi kinerja Pemerintah Kota Bandung. Perilaku kepemimpinan publik dari Walikota Bandung menjadi salah satu faktor peningkatan kinerja dari Pemerintah Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui kecenderungan perilaku kepemimpinan publik dari Walikota Bandung dilihat dari lima dimensi yaitu: accountability leadership, lawfulness leadership, ethical leadership, political loyal leadership, dan network governance leadership. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif, menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kecenderungan perilaku kepemimpinan publik dari Walikota Bandung adalah cenderung pada lawfulness leadership dengan kategori yang baik. Hal ini terlihat dari perilaku kepemimpinan publik dari Walikota Bandung yang selalu menekankan setiap pegawainya untuk selalu menaati dan secara benar mengikuti aturan dan regulasi yang telah ditetapkan.

TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN ULUMANDA KABUPATEN MAJENE Kurniadi Kurniadi; Ahmad Taufik; Hamrun Hamrun
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2014): (October 2014)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

This study aims to determine the budget management infrastructure independent national community empowerment program in District Ulumanda countryside. This type of research is qualitative descriptive study and the use of instruments such as: observation and documentation developed by interviewing informants. The results showed that the Transparency Budget management infrastructure national community empowerment program independently rural (PNPM MP) in District Ulumanda less effective because some indicators of transparency has not been fully implemented, such as the involvement of society in terms of deliberations between the village of proposed development and discussion of the budget managed by PNPM MP in every village. and the lack of information received by the public regarding the amount of budgets managed implementation team (TPK) in every village. with some indicators that make authors conclude baahwa budget management infrastructure independent community empowerment national program of rural (PNPM MP) less effective in this case the lack of transparency. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan anggaran infrastruktur program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan di Kecamatan Ulumanda. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan instrumen berupa: observasi dan dokumentasi serta dikembangkan dengan wawancara terhadap informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi Pengelolaan anggaran infrastruktur program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM MP) di Kecamatan Ulumanda kurang efektif karena beberapa indikator transparansi belum sepenuhnya terlaksana, seperti keterlibatannya masyarakat dalam hal musyawarah antar desa penetapan usulan dan pembahasan tentang anggaran yang dikelola oleh PNPM MP di setiap Desa. dan kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat mengenai besaran anggaran yang dikelola tim pengelola kegiatan (TPK) disetiap Desa. dengan beberapa indikator itulah yang membuat penulis menyimpulkan baahwa pengelolaan anggaran infrastruktur program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM MP) kurang efektif dalam hal ini kurang transparansi.

PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGAWASI KELESTARIAN TERUMBU KARANG KABUPATEN WAKATOBI La Hasi; Rudi Hardi; Hamrun Hamrun
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2012): (October 2012)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

The purpose of this study was to determine the government's role in overseeing the conservation of coral reefs. This research is a qualitative research. Data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The results showed that the government's role in overseeing the conservation of coral reefs in the Wakatobi has been accomplished. Factors that support is a strong commitment from local governments, communities, the central government and the institutions of society concerned with the preservation of coral reef resources. Factors that inhibit the lack of labor inspectors, inadequate infrastructure and inadequate budgets to carry out surveillance operations reef conservation. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pemerintah daerah dalam mengawasi kelestarian terumbu karang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemerintah daerah dalam mengawasi kelestarian terumbu karang di Kabupaten Wakatobi telah terlaksana. Faktor yang mendukung yaitu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, masyarakat, pemerintah pusat serta lembaga-lembaga masyarakat yang peduli terhadap pelestarian sumberdaya terumbu karang. Faktor yang menghambat yaitu kurangnya tenaga pengawas, sarana prasarana yang kurang memadai dan anggaran yang belum mencukupi untuk menjalankan operasi pengawasan pelestarian terumbu karang.

IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PUNAGAYA KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO Octrian TSL; Mappamiring Mappamiring; Mappigau Samma
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2013): (April 2013)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Punagaya village through the village fund allocation (ADD) will allocate a budget for community development in the areas of sugar production business, the study aims to look at the implementation of the allocation of funds in the rural community empowerment programs and the factors that affect the implementation of the implementation of the allocation of funds within the village community empowerment program in the Village Punagaya sub Bangkala Jeneponto district. This research is descriptive qualitative research sampling technique used was purposive sampling. This study uses data analysis techniques interviews and observations, after which the data collected are then analyzed using frequency tables later be described qualitatively. Number of samples 33 people consisting of 1 person village head, village secretary 1 person, a member of the Committee seminar 5 people, local people 7 people, 4 people Ibu PKK, brown sugar 6 people Makers, Executive Team Live Help ADD 3orang, public figures 6 people. Penelitaian showed that 52% of people believe that the implementation of the Village punagaya village fund allocation in the village punagaya poorly this happens because people do not see the program conducted by the local government to improve the empowerment and increased repair services performed by local governments to use allocation of village funds. Based on the research I did it, it can be concluded that the public has not been empowered by optimal utilization of ADD in the Village District Punagaya Bangkala Jeneponto. It is caused due to problems such as the allocation of funds provided inadequate to meningatkan empowerment, besides the allocation of funds is often given too late and village officials rendahmya influence on the development and management of the allocation of funds is a factor inhibiting village program implementation in the village of village fund allocation Punagaya Sub Bangkala Jeneponto but from the village fund allocation is expected to increase creativity, prosperity and jobs for the community. Desa Punagaya melalui Alokasi dana desa (ADD) akan mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat di bidang usaha produksi gula merah,penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi alokasi dana dalam program pemberdayaan masyarakat desa dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi alokasi dana desa dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Punagaya kecamatan Bangkala kabupaten Jeneponto. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data hasil wawancara dan observasi , dimana setelah data dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan tabel frekwensi kemudian di deskripsikan secara kualitatif. Jumlah sampel 33 orang terdiri dari Kepala desa 1 orang, Sekretaris desa 1 orang, anggota Panitia seminar 5 orang , Masyarakat setempat 7 orang, Ibu PKK 4 orang , Pembuat gula merah 6 orang, Tim Pelaksana Bantuan Langsung ADD 3orang, Tokoh masyarakat 6 orang. Penelitaian ini menunjukkan bahwa sebesar 52% masyarakat Desa punagaya beranggapan bahwa implementasi alokasi dana desa di Desa punagaya kurang baik hal ini terjadi karena masyarakat tidak melihat adanya program yang dilakukan oleh pemerintah setempat guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dengan menggunakan alokasi dana desa. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum diberdayakan secara optimal dalam pemanfaatan DD di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Hal ini disebabkan karena adanya masalah seperti alokasi dana yang diberikan belum memadai untuk meningatkan pemberdayaan masyarakat , selain itu alokasi dana ini sering terlambat diberikan dan rendahmya pengaruh aparatur desa terhadap pengembangan dan pengelolaan alokasi dana desa ini menjadi faktor penghambat implementasi program alokasi dana desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto padahal dari alokasi dana desa ini diharapkan dapat meningkatkan kreatifitas, kesejahteraan dan lapangan kerja bagi masyarakat.

Reformasi Pelayanan Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Muhammadiah Muhammadiah
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2011): (October 2011)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

System of government with good governance paradigm is intended to further promote the involvement of all stakeholders in governance. In practical terms, the challenge of good governance paradigm will be faced with the demands of society in improving the quality of public services. Public service practices that are conducive to stimulating real and public participation to further improve the implementation of good governance. so many public service activities that feel a lack of good public service, so that all parties are less optimistic about the realization of good governance in Indonesia. A country with a high heterogeneity conditions in a variety of things such as ethnic, cultural, geographical, religious, and socio-economic development level, is a considerable potential as a source of conflict, and can lead to national disintegration. Development of civil society requires a public space (public sphere) in which every citizen could freely and independently express opinions about various social problems. Transparency of information and public service is fundamental in the governance demands that the principle of good governance, in which required the disclosure of information as one of the implementation requirements of public accountability.Sistem pemerintahan dengan paradigma pemerintahan yang baik dimaksudkan untuk lebih mempromosikan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pemerintahan. Dalam istilah praktis, tantangan paradigma pemerintahan yang baik akan dihadapkan dengan tuntutan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik praktek-praktek yang kondusif untuk merangsang partisipasi yang nyata dan masyarakat untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang baik. begitu banyak kegiatan pelayanan publik yang merasa kurangnya layanan publik yang baik, sehingga semua pihak yang kurang optimis tentang realisasi pemerintahan yang baik di Indonesia. Sebuah negara dengan kondisi heterogenitas yang tinggi dalam berbagai hal seperti tingkat perkembangan etnis, budaya, geografis, agama, dan sosial-ekonomi, adalah potensi besar sebagai sumber konflik, dan dapat menyebabkan disintegrasi nasional. Pengembangan masyarakat sipil membutuhkan ruang publik (ruang publik) di mana setiap warga negara bisa secara bebas dan mandiri mengekspresikan pendapat tentang berbagai masalah sosial. Transparansi informasi dan pelayanan publik adalah fundamental dalam tuntutan pemerintahan yang prinsip pemerintahan yang baik, di mana diperlukan keterbukaan informasi sebagai salah satu persyaratan pelaksanaan akuntabilitas publik.

Analisis Implementasi Kebijakan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) di Kota Malang Restu Karlina; Isma Adila; Ayu Kusumastuti
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2016): (October 2016)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Family empowerment program was initiated by Professor Haryono Suyono head of the National Pop-ulation and Family Planning during the Soeharto era. Malang included in Posdaya II East Java re-gion which is coordinated by the University of Merdeka. Formally Posdaya in Malang commenced in 2014, with the memorandumm of understanding between coordinator Posdaya and the Mayor of Malang. The MoU content provides agremeent for divisions devided the area assisted by the college. One of the Posdaya in Malang that goes well is Posdaya in Subdistrict Penanggungan particularly in RT 04 RW 06. There are three forms of Posdaya in this village namely Posdaya Sunday market, Posdaya pottery and Posdaya greening. The results showed Posdaya in RT 04 RW 06 goes well be-cause of some factors such as the synergy between communities with college companion. College companion managed to provide accompaniment programs based on community needs.Program pos pemberdayaan keluarga awal mulanya diinisiasi oleh Profesor Haryono Suyono kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional pada masa pemerintahan Soeharto. Ma-lang termasuk dalam posdaya wilayah II Jawa Timur yang dikoordinasi oleh Universitas Merdeka. Secara legal formal posdaya di Malang mulai dilaksanakan tahun 2014, dengan ditandatanganinya MoU antara koordinator Posdaya dengan Walikota Malang. Mou tersebut berisi kesepakatan untuk pembagian daerah dampingan oleh perguruan tinggi. Di Malang salah satu posdaya yang berjalan dengan baik adalah Posdaya di Kelurahan Penanggungan khususnya di RT 04 RW 06. Ada tiga ben-tuk posdaya di Kelurahan ini yaitu posdaya pasar minggu, posdaya gerabah dan posdaya penghi-jauan. Hasil penelitian menunjukan posdaya di RT 04 RW 06 dapat dikatakan berjalan baik karena beberapa hal yaitu adanya sinergitas antara masyarakat dengan perguruan tinggi pendamping. Perguruan tinggi pendamping berhasil memberikan program pendampingan sesuai kebutuhan masyarakat.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN DI KELURAHAN SUMPANG BINANGAE KABUPATEN BARRU Zulfan Nahruddin
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2014): (April 2014)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

This study aims to investigate the implementation of community empowerment in the management of the fishery in Sub Sumpang Binangae Barru . The method used is a qualitative descriptive study . The results of this study indicate that the strengthening of the funding for the fishing industry is quite beneficial for fisheries business there is ease access to funding obtained . Empowering local government in terms of packaging and help to improve the promotion of business products processing of fishery products to various areas , provision of facilities and infrastructure business to business operators of industrial shredded fish is quite effective but the implementation of the guidance by the local governments have not been implemented on an ongoing basis in order to increase the economic value added the businesses that have been fostered by the government. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hasil perikanan di Kelurahan Sumpang Binangae Kabupaten Barru. Metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan pendanaan untuk industri perikanan cukup memberikan manfaat bagi pelaku usaha perikanan ada kemudahaan akses pendanaan yang diperoleh. Pemberdayaan dilakukan pemerintah daerah dalam hal pengemasan serta membantu meningkatkan promosi produk usaha pengolahan hasil perikanan ke berbagai daerah, pemberian bantuan sarana dan prasarana usaha untuk pelaku usaha industri abon ikan cukup efektif tetapi pelaksanaan pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah belum terlaksana secara berkelanjutan guna meningkatkan nilai tambah ekonomis pada usaha yang telah dibina oleh pemerintah.

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYULUHAN PEMELIHARAAN AYAM BROILER DI DESA TANRARA KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN KABUPATEN GOWA Rini Pebrianti; Lukman Hakim; Syamsir Rahim
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2012): (April 2012)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

The aim of this study was to obtain a picture of how the role of the local government in the counseling of medical care of broiler chickens in the village of Tanrara, South Bontonompo District, Regency of Gowa and analysis counseling medical care of broiler chicken farms. Type of research used is descriptive qualitative , Data is collected using a technical field research, library research and data searches on line. The data were then analyzed qualitatively to explain or describe the data examined of the field, both primary data obtained from interviews, as well as from secondary data. The results of this study indicate that the Agency's role in the maintenance of broiler chickens counseling is to provide education to farmers (educational roles), provide assistance to farmers, as a facilitator for the farmers, as well as help increase the productivity of resources and ranchers. Counseling of medical care of broiler chickens may improve outcomes farm broiler chickens caused by could encourage increased production and productivity of poultry broiler, encourage availability broiler chickens is always stable on the market, local goverment encourage increased incomes and welfare of broiler breeders as well as help the marketing of chicken broiler widespread. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana peran Dinas Perikanan, Kelautan, dan Peternakan dalam penyuluhan pemeliharaan ayam broiler di Desa Tanrara Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa serta ananlisis mengenai penyuluhan pemeliharaan ayam broiler. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah diskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknis field research library research dan penelusuran data on line. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menjelaskan atau menggambarkan data yang diteliti dari lapangan, baik data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, maupun dari data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas dalam penyuluhan pemeliharaan ayam broiler adalah memberikan pendidikan kepada peternak , memberikan pendampingan teknis kepada peternak, sebagaifasilitator bagi para peternak, serta membantu meningkatkan sumber daya dan produktivitas peternak. Penyuluhan pemeliharaan ayam broiler dapat meningkatkan hasil peternakan ayam broiler disebabkan oleh penyuluhan mampu mendorong meningkatnya produksi dan produktivitas peternakan ayam broiler, mendorong ketersedian ayam broiler selalu stabil di pasar. Pemerintah daerah mendorong meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak ayam broiler serta membantu pemasaran ayam broiler yang semakin meluas.

Page 9 of 36 | Total Record : 360

7 8 9 10 11

Filter by Year

2011 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025 Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025) Vol 15, No 1 (2025): (April 2025) Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025) Vol 14, No 3 (2024): (December 2024) Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024) Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024 Vol 14, No 2 (2024): August 2024 Vol 14, No 1 (2024): (April 2024) Vol. 14 No. 1 (2024): (April 2024) Vol 13, No 3 (2023): (December 2023) Vol. 13 No. 3 (2023): (December 2023) Vol 13, No 2 (2023): (August 2023) Vol 13, No 1 (2023): (April 2023) Vol 12, No 2 (2022): (October 2022) Vol 12, No 1 (2022): (April 2022) Vol 11, No 2 (2021): (October 2021) Vol 11, No 1 (2021): (April 2021) Vol 10, No 2 (2020): (October 2020) Vol 10, No 1 (2020): (April 2020) Vol 9, No 2 (2019): (October 2019) Vol 9, No 1 (2019): (April 2019) Vol 8, No 2 (2018): (October 2018) Vol 8, No 1 (2018): (April 2018) Vol 7, No 2 (2017): (October 2017) Vol 7, No 1 (2017): (April 2017) Vol 6, No 2 (2016): (October 2016) Vol 6, No 1 (2016): (April 2016) Vol 5, No 2 (2015): (October 2015) Vol 5, No 1 (2015): (April 2015) Vol 4, No 2 (2014): (October 2014) Vol 4, No 1 (2014): (April 2014) Vol 3, No 2 (2013): (October 2013) Vol 3, No 1 (2013): (April 2013) Vol 2, No 2 (2012): (October 2012) Vol 2, No 1 (2012): (April 2012) Vol 1, No 2 (2011): (October 2011) Vol 1, No 1 (2011): (April 2011) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ahmad Harakan

Contact Email
ahmad.harakan@unismuh.ac.id

Phone
+6285656010878

Journal Mail Official
otoritas@unismuh.ac.id

Editorial Address
Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ahmad Harakan

Contact Email ahmad.harakan@unismuh.ac.id

Phone +6285656010878

Journal Mail Official otoritas@unismuh.ac.id

Editorial Address Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ahmad Harakan

Contact Email
ahmad.harakan@unismuh.ac.id

Phone
+6285656010878

Journal Mail Official
otoritas@unismuh.ac.id

Editorial Address
Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA