cover
Contact Name
Ahmad Harakan
Contact Email
ahmad.harakan@unismuh.ac.id
Phone
+6285656010878
Journal Mail Official
otoritas@unismuh.ac.id
Editorial Address
Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan
ISSN : 20883706     EISSN : 25029320     DOI : http://doi.org/10.26618/ojip
Core Subject : Social,
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, with registered number ISSN 2088-3706 (Print), ISSN 2502-9320 (Online) is a Peer-reviewed journal published twice a year in April and October by Department of Governmental Science, Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah University of Makassar in collaboration with Muhammadiyah’s College Association of Governmental Science (AIPPTM) and Asia Pacific Society for Public Affairs. It aims to publish research articles in the field of Politics and Governmental Science and its related issues.
Arjuna Subject : -
Articles 360 Documents
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI JAGUNG DI KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN GOWA Muhammad Nurdin; Sitti Nurmaeta; Muhammad Tahir
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2014): (April 2014)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (665.082 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v4i1.81

Abstract

The purpose of this study to determine the role of local government in community empowerment Biringbulu corn farmers in the District of Gowa. This type of research used was descriptive research and data analysis is the analysis of qualitative data. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results showed that: The role of local government in empowering communities corn farmers are already well underway; FeAs already carry corn farmer training went well, but not maximized in because there are many farmer groups have not received training; and local governments to provide assistance for seeds, fertilizers as well as savings and loan assistance.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif dan analisis data adalah analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung sudah berjalan dengan baik; penyuluh lapangan sudah melaksanakan pelatihan petani jagung berjalan dengan baik, akan tetapi belum maksimal di karenakan masih banyak kelompok tani belum mendapatkan pelatihan; dan pemerintah daerah memberikan bantuan bibit, pupuk serta bantuan simpan pinjam.
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PASAR AGRIBISNIS DI DESA SUMILLAN KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG Muhammad Syukur; Muhlas M Tahir; Zulfan Nahruddin
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2012): (April 2012)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1265.862 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v2i1.42

Abstract

The purpose of this study is to determine the Local Government Strategy for the Development of Agribusiness Market in the Simillan Village District of Allla, Regency of Enrekang. The method used is qualitative. Data were collected using instruments such as: observation, documentation and developed with interviews with informants. Technical analysis of the data used in this study is a model of interactive analysis, namely: data collection, data reduction, data serving and withdrawal conclusions. The validity of the data in this study examined using triangulation techniques. These results indicate that counseling and assistance to agricultural and plantation actors government acting through the provision of guidance and direction that intensive and effective to the community as an effort to develop business systems in marketing promotion of agricultural products, the government plays as an agent that accelerates the development of regional potential strategies local governments in the development of the excellent potential in this case of vegetables and fruits by using SWOT analysis so far has been the maximum in the running srtategi maximum for use on the public especially in agriculture andplantations.  Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pasar Agribisnis di Desa Sumillan Kecamatan Allla Kabupaten Enrekang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa observasi, dokumentasi dan dikembangkan dengan wawancara terhadap informan. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif, yaitu: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Sajian Data, dan Penarikan Simpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penyuluhan dan pendampingan kepada pelaku pertanian dan perkebunan pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat sebagai upaya pengembangan sistem bisnis dalam pemasaran promosi hasil pertanian, pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah Strategi pemerintah daerah dalam pengembangan potensi unggulan dalam hal ini sayur dan buah-buahan dengan menggunakan analisis SWOT yang sejauh ini telah maksimal dalam menjalankan srtategi yang m maksimal untuk digunakan pada masyarakat apalagi dalam bidang pertanian dan perkebunaan.
PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN PANGKEP Nasaruddin Nasaruddin; Ansyari Mone; Hamrun Hamrun
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2015): (April 2015)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (662.076 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v5i1.107

Abstract

 The purpose of this study was to determine the supervision by the public to the legislative elections in 2014 in Pangkep. This type of research that is qualitative, as well as data collection was performed using observation and interview techniques. The results showed: public scrutiny of legislative elections in 2014, through direct supervision is done by visiting and performing in locations where objects are monitored as: DPT, campaigning, voting and counting; and Direct supervision is not done without visiting the place of work or object of the supervision is to access the documents of the election by the executive committee elections. This is done to create a fair election, clean, honest and democratic.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemilihan umum anggota legislatif tahun 2014 di Kabupaten Pangkep. Tipe penelitian yakni kualitatif, serta pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan: pengawasan masyarakat terhadap pemilu legislatif 2014, melalui pengawasan langsung dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat terdapat objek yang diawasi seperti: DPT, kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara; dan pengawasan tidak Langsung yaitu dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi yaitu mengakses dokumen-dokumen pelaksanaan pemilu melalui panitia pelaksana pemilu. Hal ini dilakukan untuk menciptakan pemilu yang adil, bersih, jujur dan demokratis.
Manajemen Kebijakan Dalam Membangun Partisipasi Publik Lukman Hakim
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2011): (April 2011)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.452 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v1i1.20

Abstract

Partisipasi publik merupakan komponen vital bagi segenap lapisan masyarakat termasuk kelompok miskin  dalam suatu proses pembangunan yang mendorong  terciptanya  masyarakat  yang  mandiri.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya menjadi tumpuan pemerintah saja secara top down, tetapi harus dilakukan dengan kemampuan membangun partisipasi publik. Partisipasi publik sebagai gerakan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, dalam pelaksaanaan kegiatan, ikut menikmati hasil dari kegiatan tersebut, dan ikut serta dalam mengevaluasinya. Oleh sebab itu dalam membangun partisipasi publik tersebut maka pemerintah daerah perlu melakukan terobosan dengan mengembangkan manajemen kebijakan diantaranya kebijakan Sisduk, Pemberdayaan Masyarakat, dan Peningkatan Kinerja aparat pemerintah. Tulisan ini menggunakan metode content analysis terhadap informasi hasil penelitian The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) yang telah dipublikasikan, serta analysis terhadap hasil penelitian tesis dua orang mahasiswa pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar yang penulis sendiri bimbing dalam proses penelitiannya.
GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE (STUDI KASUS PENGELOLAAN TAMAN MACAN DI KOTA MAKASSAR) Nur Faisah; Andi Luhur Prianto
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2015): (October 2015)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (607.425 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v5i2.122

Abstract

This study aims to determine the government's efforts and collaboration between government, private sektor and communities in the management of one of the parks in the city of Makassar are tiger parks to realize that good environmental governance. This type of research is qualitative descriptive study. Data collected by using interviews, observation and documentation. The results showed that the management of the park to develop principles of good governance. The rule of law that houses the park management tigers in Makassar, the mutual openness both in terms of supervision of the management of the park and in cooperation between civil servants and managers of parks and implement aspects of collaboration such as government oversight of performance management, private give support form of waste banks and the public as well as the macan park observer.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah serta kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan salah satu taman yang berada di Kota Makassar yaitu taman macan sehingga terwujud tata kelola lingkungan yang baik (good environmental governance). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan taman mengembangkan prinsip good governance. Rule of law (aturan hukum), aturan hukum yang menaungi pengelolaan taman macan di Kota Makassar, adanya saling keterbukaan baik dalam hal pengawasan pengelolaan taman maupun dalam kerja sama antara pegawai dinas dan pengelola taman serta menerapkan aspek kolaborasi yaitu pemerintah melakukan pengawasan kinerja pengelolaan, swasta memberikan sumbangsi berupa bank sampah dan masyarakat sebagai pengguna sekaligus pengamat taman macan.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KELURAHAN KALEGOWA, KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA Adzimat Tinur Haque; Budi Setiawati; Nuryanti Mustari
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2014): (April 2014)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (679.009 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v4i1.76

Abstract

 Various phenomena related to women both in the political, economic, social, cultural and existential creates differences between men and women. Who gave birth to the idea that the position of women and men differ, women tend to be subordinate in the household. Therefore, in this paper want to see the role of the Family Planning and Women's Empowerment in improving the quality of women. Peneliian uses descriptive research is data collected kualitatiff dideskriptifkan based on direct interviews and direct observation in the field. Role of the Family Planning and Women's Empowerment in Women's Empowerment is to socialize the business group to participants empowerment, mentoring ranging from the preparation, implementation and evaluation, and the latter is training, which includes the training of making traditional snacks, training party bag and training dressmaking , in the event that serves as the implementing agency ie Family Planning and women's empowerment assisted by NGOs (Non Governmental Organization) as well as the PKK, while functioning as a participant that will empower women. With the passage of the role women can already malakukan Access, Control, Benefits and Participation  Berbagai fenomena terkait dengan perempuan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya menciptakan perbedaan eksistensial antara laki-laki dan perempuan. Hingga melahirkan pemikiran bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki berbeda, perempuan cenderung sebagai subordinat dalam rumah tangga. Untuk itu, dalam tulisan ini hendak melihat peran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam meningkatkan kualitas perempuan. Peneliian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatiff yaitu data yang dikumpulkan dideskriptifkan berdasarkan hasil wawancara langsung dan pengamatan langsung di lapangan. Peran Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pemberdayaan Perempuan yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang kelompok usaha kepada peserta pemberdayaan, pendampingan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi, dan yang terakhir yaitu pelatihan yang didalamnya berisi pelatihan pembuatan jajanan pasar, pelatihan tas pesta dan pelatihan penjahitan, dalam kegiatan tersebut yang berfungsi sebagai pelaksana yaitu Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan yang dibantu oleh LSM ( Lembaga Swadaya Masyarakat) serta tim penggerak PKK, sedangkan yang berfungsi sebagai peserta yaitu perempuan yang akan melakukan pemberdayaan. Dengan berjalannya peran tersebut perempuan sudah bisa malakukan Akses, Kontrol, Manfaat dan Partisipasi.
PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN (PPIP) DI DESA SENDANA KECAMATAN MAMBI KABUPATEN MAMASA Indrasto Wahyudi Dahlan; Anwar Parawangi; Amir Muhiddin
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2012): (April 2012)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.023 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v2i1.37

Abstract

The study aims to determine the role of village government in Implementing the Rural Infrastructure Development Program (PPIP) In the village Sendana, Mambi district Mamasa Regency . Type research is descriptive qualitative approach is an approach that focuses on the process of data collection in order to describe the state of the object. Data collection technique used by observation, interview and documentation. The result of this study shows that the role of the village government can already be said to play an active role with the following indicator, which is to facilitate the village government to provide facilities at village meetings, implementation of transparency, and support facilities for CSOs. Community engagement where the village government to try and work together with management to prioritize community involvement; supervise and control the implementation of the PPIP. The village government to approach the manager for observing the principles of the PPIP program and use of the budget in accordance with the allocation; fostering CSO where the village government to provide guidance through the values of local wisdom and social capital so that the attitudes and behavior of society for the better organization. Penelitian bertujuan untuk mengetahui Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Di Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang menitik beratkan pada proses pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi,wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Pemerintah Desa sudah dapat dikatakan berperan aktif dengan indikator yaitu: adalah menfasilitasi yang dimana Pemerintah Desa memberikan fasilitas pada musyawarah desa, transpransi pelaksanaan, dan fasilitas penunjang untuk OMS. Keterlibatan masyarakat yang dimana Pemerintah Desa berusaha dan bekerja sama dengan pihak pengelola untuk mengutamakan keterlibatan masyarakat; mengawasi dan pelaksanaan PPIP. Pemerintah Desa melakukan pendekatan kepada pengelola untuk memperhatikan prinsip-prinsip Program PPIP dan penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukkannya; membina OMS yang dimana Pemerintah Desa melakukan pembinaan melalui nilainilai kearifan lokal dan modal sosial agar sikap dan perilaku organisasi masyarakat menjadi lebih baik.
The Social Workers Challenges on Community Welfare in Ungogo Community, Nigeria Kehinde Adekunle Aliyu; Jamaluddin Mustaffa; Norruzeyati Che Mohd Nasir
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 2 (2017): (October 2017)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1523.614 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v7i2.761

Abstract

The role of social workers in a community cannot be overemphasised by any mean, for the life span of any community depends on the quality of the social workers. The aim of this work is to affirm the roles of social workers in helping the community welfare.  Qualitative research design was adopted for the work. Data collected with the Interview Schedule for Officials of the Federal Road Safety Corps and Interview Guide for selected group of people. This was administered to 30 respondents, which comprises both male and female in the Ungogo community. The purpose of the study was to examine the roles of social workers, in line with improved standards of living, sustained economic development and expansion of trade and economic relations in the community; enhanced levels of international competitiveness in the areas of community welfare, organization for increased productivity of people in the community. It common knowledge every individual strife to be the best when receive the necessary or adequate encouragement. To these extents, such a person bears some responsibilities even if passively so as a member. The implication of this work is to contribute to social change by informing social worker on their challenges and responsibilities ahead of them in the community.
PENDUDUK DAN DEMOKRASI (STUDI KASUS PADA PEMILIHAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2018 DI KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA) Amir Muhiddin
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2015): (April 2015)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (656.121 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v5i1.101

Abstract

This study was to determine the effect of population quality to the quality of democracy in the election of the Governor of South Sulawesi Year 2013-2018. This research is quantitative and sampling techniques, the method used was survey methods, and techniques of data collection is done by questionnaire and documentation. These results indicate that the quality of Population in Gowa Kabuaten views of education and income levels are still low, but the quality of democracy seen from quite high participation of about 75 to 85%. Quantitatively based regression is mentioned that there is a significant relationship between the quality of the population and the quality of democracy in the Case of South Sulawesi gubernatorial election in 2013 which was held in the District Somba Opu Gowa. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas penduduk dengan kualitas demokrasi pada pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan teknik sampling, Metode yang digunakan adalah metode Survei, dan teknik pengambilan data dilakukan dengan angket dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas Penduduk di Kabuaten Gowa dilihat dari tingkat pendidikan dan pendapatan masih rendah, namun kualitas demokrasi dilihat dari partisipasi cukup tinggi sekitar 75 sampai 85%. Secara kuantitatif berdasarkan uji regresi disebutkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kualitas penduduk dan kualitas demokrasi dalam Kasus Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 yang diselenggarakan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH (PERDA) Amir Muhiddin
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2013): (April 2013)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.376 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v3i1.53

Abstract

Community participation in the making of regulations is one form of democratic government, and therefore the community should be given the widest possible space for he highest authority in the country adopts democracy. People are expected to not only enjoy the development alone, but is also expected to set about to the end of development where it is directed, therefore people should be included from the rulemaking will be guiding and controlling up to implementation and evaluation as well. Community participation in the development process means that people also take part responsible, in the future if an error occurs or deviations in development. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan perda merupakan salah satu wujud pemerintahan yang demokratis, oleh sebab itu masyarkat perlu diberi ruang yang seluas-luasnya karena dialah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut paham demokrasi. Rakyat diharapkan bukan sekedar menikmati pembangunan semata, akan tetapi juga diharapkan menata hendak kemana akhirnya pembangunan itu diarahkan, oleh sebab itu rakyat hendaknya diikut sertakan mulai dari pembuatan peraturan yang akan menjadi penuntun dan pengendali sampai kepada pelaksanaan dan sekaligus evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan berarti masyarakat juga ikut serta bertanggung jawab, apabila dikemudian hari terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam pembangunan.

Page 6 of 36 | Total Record : 360