Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan

otoritas
Website

Published by Universitas Muhammadiyah Makassar

ISSN : 20883706 EISSN : 25029320 DOI : http://doi.org/10.26618/ojip

Core Subject : Social,

Social Sciences

Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, with registered number ISSN 2088-3706 (Print), ISSN 2502-9320 (Online) is a Peer-reviewed journal published twice a year in April and October by Department of Governmental Science, Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah University of Makassar in collaboration with Muhammadiyahâ€™s College Association of Governmental Science (AIPPTM) and Asia Pacific Society for Public Affairs. It aims to publish research articles in the field of Politics and Governmental Science and its related issues.

Arjuna Subject : -

Articles 360 Documents

3 4 5 6 7

Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal Andi Luhur Prianto
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2011): (April 2011)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Sejak kurun waktu beberapa tahun terakhir, diskursus good governance telah menjajah wacana publik dalam reformasi dan demokratisasi di Indonesia. Tulisan ini bermaksud mendekonstruksi diskursus good governance itu sendiri, apa sesungguhnya yang keliru atau bahkan mungkin apa yang latah diucapkan soal good governance. Tulisan ini berusaha untuk menunjukkan masuknya gagasan neo-liberal dalam imajinasi perubahan politik, ekonomi dan sosial yang digelindingkan di masa-masa akhir kepemimpinan Soeharto di awal 1990-an. Sebagaimana akan ditunjukkan dalam tulisan ini, gerakan yang berlabel governance ini justru semakin menjauh dari semangat governance yang sebenarnya. Secara singkat, gerakan good governance di Indonesia justru melenceng dari semangat governance yang mengedepankan akomodasi, kooperasi dan sinegi dalam kesetaraan antar pelaku. Hal ini membawa proses marginalisasi kebijakan ekonomi, sosial, kultural dan juga politik yang sejalan dengan nilai-nilai neo-liberal.

POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN POLMAN PROVINSI SULAWESI BARAT PADA PEMILU 2014 Ishaq Ishaq; Jaelan Usman; Andi Luhur Prianto
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2013): (October 2013)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

This study aimed to describe the recruitment pattern of candidates for the legislative Democrats DPC Polman, West Sulawesi province, as well as describe the steps taken by the DPC in the deter- mination of the Democratic Party legislative candidates in Polman, West Sulawesi province. The research methods used by the author in this study is descriptive qualitative using two kinds of data, namely, primary and secondary data. The data were analyzed descriptive qualitatively in which analyzing all the data collected subsequent authors and presented in the form of fre- quency tabulation equipped with informants responses obtained from interviews and question- naire results obtained from 30 respondents. The results showed that the recruitment of candi- dates for the legislative pattern used by Democrats DPC is an open recruitment. The steps taken by the DPC Democrats are: Preparation, at this stage, the Democratic Party to set up some things for recruitment legislative candidates, such as team building and tasks of the team themselves. Announcement, the Democratic Party announced the registration of legislative candidates. Reg- istration, registrants at this stage were distributed forms to be filled out and returned with all the files required. Verification, at this stage all applicants files were selected as required by the Democrats party. Special selection, at this stage, the party gave fit and proper test. Tasking, at this stage all candidates are given the task on the field to socialize directly to the public. Evalu- ation and final assessment, at this stage, the candidates were given the final assessment to de- termine the legislative candidates. Determining legislative candidates, at this stage, to establish a working meeting party legislative candidates to be submitted to the Commission. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pola rekrutmen calon anggota legislatif DPC Partai Demokrat Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat, serta menggambarkan langkah-langkah yang ditempuh oleh DPC Partai Demokrat dalam penetapan calon anggota legislatif di Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan menggunakan dua macam data yaitu, data primer dan data skunder. Data tersebut dianalisis secara deskripti kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi dilengkapi dengan tanggapan informan yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil kuesioner yang diperoleh dari 30 responden. Hasil penelitian menujukkan bahwa pola rekrutmen calon anggota legisltif yang digunakan oleh DPC Partai Demokrat adalah rekrutmen terbuka. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh DPC Partai Demokrat yaitu: Persiapan, pada tahap ini Partai Demokrat menyiapkan beberapa hal untuk melakukan rekrutmen calon anggota legislatif, seperti pembentukan tim dan tugas-tugas tim itu sendiri. Pengumuman, dalam Partai Demokrat mengeluarkan Pengumuman mengenai pendaftaran calon anggota legislatif. Pendaftaran, pada tahap ini pendaftar dibagikan formulir untuk diisi dan diserahkan kembali beserta berkas-berkas yang harus dilengkapi. Verifikasi, pada tahap ini semua berkas pendaftar diseleksi kembali sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Partai Demokrat. Seleksi khusus, pada tahap ini Partai melakukan penyeleksian melalui uji kepatutan dan kelayakan. Penugasan, pada tahap ini semua bakal calon diberikan tugas dilapangan untuk terjun langsung ke masyarakat. Evaluasi dan penilaian akhir, pada tahap ini diberikan penilain akhir untuk menetapkan calon anggota legislatif. Penetapan calon anggota legislatif, pada tahap ini dilakukan rapat kerja partai untuk menetapkan calon anggota legislatif yang akan diserahkan ke KPU.

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT DI DESA BORISALLO KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA Abdul Rahim; Jaelan Usman; Handam Handam
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2012): (April 2012)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

The purpose of this study is to determine the government's role in recommending permit for people based mining in the Borisallo village, Parangloe District of Gowa Regency and to know how the village government in providing guidance to the people in the village Borisallo mining Parangloe District of Gowa. The method used is qualitative. Data were collected using instruments such as: observation, documentation and developed with interviews with informants. Technical analysis of the data used in this study is a model of interactive analysis, namely : data collection, data reduction, data serving and withdrawal conclusions. The validity of the data in this study examined using triangulation techniques. These results indicate that the role of the village government is quite good in the management of people through the mechanism of recommendation and coaching. This method is an attempt to reduce illegal mining in the village Borisallo the daily increasing because of the lack of new jobs. Another policy that has been applied by the village government Borisallo in reducing adverse environmental impacts caused by the people themselves, by imposing a levy policy for improvement of the road maintenance. Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui peran pemerintah Desa dalam merekomendasikan perizinan pertambangan rakyat di Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa dan Untuk mengetahui cara pemerintah desa dalam memberikan pembinaan terhadap pertambangan rakyat di Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa : observasi, dokumentasi dan dikembangkan dengan wawancara terhadap informan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran pemerintah desa cukup baik dalam pengelolaan pertambangan rakyat melalui mekanisme rekomendasi dan pembinaan. Cara ini merupakan suatu upaya untuk mengurangi penambangan ilegal di Desa Borisallo yang semakin hari semakin banyak karena kurangnya lapangan kerja baru. Kebijakan lain yang telah diterapkan oleh pemerintah desa Borisallo dalam mengurangi dampak buruk bagi lingkungan yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri yaitu dengan memberlakukan kebijakan retribusi untuk pemeliharaan jalan.

Patologi Birokrasi Yang Dimanifestasikan Dalam Perilaku Birokrat Yang Bersifat Disfungsional Hamirul Hamirul
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 1 (2017): (April 2017)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

The main problem of this article is to identify the type of pathology experienced by the Cimahi city land office, as well as what strategies can be applied in order to minimize the pathology manifested in dysfunctional or negative behaviors. The results of research at Cimahi urban land office in serving the public still suffer from the type of bureaucratic pathology manifested in bureaucratic behavior that is dysfunctional or negative, such as: no discipline, pretending to be busy, abetting and cooperating with brokers, arrogance. Some strategies that can be done in minimizing this type of pathology is the transparency of time and costs in administering the certificate by strengthening the administration, strengthening the bureaucracy itself both individually by improving the quality of human resources and organizational with a structural approach, technological approach, approach that focuses on Performance and approach of people religiously, psychologically and kesisteman by using one-stop service system or one stop service. Permasalahan pokok dalam artikel ini adalah untuk mengidentifikasi jenis patologi yang dialami kantor pertanahan kota Cimahi, serta strategi apa yang dapat diterapkan dalam rangka meminimalisir patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku yang bersifat disfungsional atau negatif. Hasil penelitian dikantor pertanahan kota Cimahi dalam melayani publik masih menderita jenis patologi birokrasi yang dimanifestasikan dalam perilaku birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif, diantaranya:tidak disiplin, berpura-pura sibuk, bersekongkol dan bekerjasama dengan calo, arogansi. Beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam meminimalisir patologi jenis ini yakni dengan transparansi waktu serta biaya dalam mengurus sertifikat dengan penguatan administrasi, penguatan birokrasi itu sendiri baik individu dengan cara meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya dan secara organisasi dengan pendekatan secara struktural, pendekatan teknologi, pendekatan yang berfokus pada kinerja serta pendekatan orang secara kagamaan, secara psikologis dan secara kesisteman dengan menggunakan sistem pelayanan satu atap atau one stop service.

TRANSPARANSI PELAYANAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (JSN) KETENEGAKERJAAN DI KABUPATEN GOWA Hidayatullah Hidayatullah; Andi Nuraeni Aksa; Ihyani Malik
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2014): (October 2014)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

This study aims to determine the transparency of the Social Security services Employment in Gowa. Penelitiian type used in this approach with a qualitative description by conducting interviews. Data collection techniques in this research is observation, interview, and documentation. The results showed that: the provision of information with clarity indicator procedures, clarity of costs already quite transparent; easy access to information with indicators of the ease of getting information directly or indirectly, is also quite easy to obtain; Develop a complaints mechanism if there are rules that have been violated or request to pay a bribe to the service indicator complaints have been made; Improving the flow of information through cooperation with mass media and non-governmental institutions have been established. Efforts are being made to bring transparency BPJS Employment services Employment WSN WSN is to provide information regarding employment through labor website, then one-stop services, namely services performed in one room and provide one-day service care provision. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pelayanan JSN Ketenagakerjaan di Kabupaten Gowa. Jenis yang digunakan dalam penelitiian ini adalah pendekatan deskripsi kualitatif dengan dengan melakukan wawancara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: penyediaan informasi dengan indikator kejelasan prosedur-prosedur, kejelasan biaya-biaya sudah cukup transparan; kemudahan akses informasi dengan indikator kemudahan mendapatkan informasi langsung maupun tidak langsung juga cukup mudah didapatkan; Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap dengan indikator layanan pengaduan telah dilakukan; Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah telah terjalin. Upaya yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dalam mewujudkan transparansi pelayanan JSN Ketenagakerjaan adalah memberikan informasi terkait JSN Ketenagakerjaan melalui website tenagakerja, kemudian pelayanan satu atap yaitu pelayanan yang dilakukan dalam satu ruangan dan menyediakan penyediaan pelayanan one day service.

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN OBYEK WISATA HUTAN BATU RAMMANG – RAMMANG DI KABUPATEN MAROS Harnida Harnida; Muhammad Tahir
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2012): (October 2012)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

This study aims to determine the role of local governments in the development of forest tourism rammang rammang stone- Maros and determine the government's efforts in the development of tourism rammang-rammang stone forests Maros, using role government indicator as a facilitator, regulator and mediator. This research is qualitative research type phenomenology. Data were collected using such instruments; Observation, interviews and document searches. The results of this study indicate that in general the role of government in the development of tourism rammang rammang- stone forest in Maros is not maximized. As a facilitator, the government has not been much to facilitate the activities of local communities. As a mediator, local governments lack the desire and complaints from people in the area related to the improvement of facilities and infrastructure. As a regulator, the local government has not communicating about the rules of preservation of these attractions. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pengembangan obyek wisata Hutan Batu Rammang-rammang Kabupaten Maros dan mengetahui upaya pemerintah dalam pengembangan obyek wisata hutan batu rammang- rammang Kabupaten Maros dengan menggunakan indicator pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan mediator. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa; Observasi, wawancara dan penelusuran dokumen. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum peran pemerintah dalam pengembangan obyek wisata hutan batu rammang- rammang di Kabupaten Maros belum maksimal. Sebagai fasilitator, pemerintah belum banyak memfasilitasi aktifitas masyarakat setempat. Sebagai mediator, pemerintah daerah kurang keinginan dan keluhan dari masyarakat di daerah tersebut terkait peningkatan sarana dan prasarana. Sebagai regulator, pemerintah daerah juga kurang berkomunikasi mengenai aturan pelestarian obyek wisata tersebut.

KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN TAMBANG DI KABUPATEN GOWA Herman K; Muhlis Madani; Muchlas M Tahir
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2015): (October 2015)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

This study aims to determine the communication of government in managing quarry class C in District Pallangga. The method used in this study is a qualitative description of the approach. Data collection techniques in this research is observation, interview and documentation. The results showed that: the communication of government in the management of quarry class C deemed to be lacking, it is reflected: informative communication or communication that aims to provide information to others about the management of quarry class C is still lacking; Persuasive communication or communication that aims to change attitudes, opinions, or other people's behavior regarding the management of quarry class C is still lacking. Factors that inhibit the communication of government in the management of quarry class C consists of; coordination, government assertiveness, control, public attitudes and awareness of the mine owners. While supporting factor is the government communications and public disclosure. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi pemerintah dalam mengelola tambang galian golongan C di Kecamatan Pallangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskripsi kualitatif.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa:komunikasi pemerintah dalam pengelolaan tambang galian golongan C dianggap masih kurang, hal ini tercermin dari: komunikasi informatif atau komunikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain tentang pengelolaan tambang galian golongan C masih kurang; Komunikasi persuasif atau komunikasi yang bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku orang lain tentang pengelolaan tambang galian golongan C masih kurang. Faktor-faktor yang menghambat komunikasi pemerintahan dalam pengelolaan tambang galian golongan C terdiri dari; koordinasi, ketegasan pemerintah, pengawasan, sikap masyarakat dan kesadaran pemilik tambang.Sedangkan faktor pendukungadalah komunikasi pemerintahan dan keterbukaan masyarakat.

FORMALISASI SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM (STUDI TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERDA BACA TULIS AL-QURAN DI KOTA MAKASSAR) M Anwar Basir; Jaelan Usman; Abdul Rahman
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2013): (April 2013)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Perda Literacy Al-Quran (BCTA) which passed in 27 April 2012, but actually this regulation has long proclaimed the new year, but this can be realized and in Perda. Researchers are encouraged to try to describe and explain the Islamic Government Study On Implementation Of Government Policy Regulation Literacy Al-Quran In Makassar. Type of study is a survey approach, using interviews and questionnaires as material to reveal the facts and data necessary research to support the discussion of research. Survey and interview approach is an approach in making the news and the fact that these events are found relative, the distribution for further research. Surveys and interviews are also used to investigate the implementation of government policies in achieving the objectives for the implementation of Regulation Literacy Al-Quran, study uses informants. This study uses data analysis techniques derived from the results of this study will be analyzed descriptively the result of an interview with the informants and respondents will also be supported with quantitative data in the form frekuensi.Hasil tabulation showed that people have taken enthusiastically to the government’s policy the enforcement of laws Literacy Quran could bring a lot more people know the Koran and fluent in reading the Al-Quran for the betterment of life towards a better society, Till hopes ideals of the nation can be achieved as stated in the introduction of legislation (nation intellectual life and participate in the establishment of world order bedasarkan lasting peace and social justice for all Indonesian people), the next generation will be a major Insan literacy understand the Quran for the continued life of the nation and the state can be achieved. PERDA Baca Tulis Al-Quran (BCTA) yang disahkan pada bulan 27 April 2012, tetapi sebenarnuya perda ini sudah lama dicanangkan namun baru tahun ini dapat terealisasikan dan di perda. Peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan Pemerintahan Islam Study Tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Perda Baca Tulis Al-Quran Di Kota Makassar. Jenis Penelitian ini merupakan pendekatan survey, wawancara dan menggunakan kuesioner sebagai bahan untuk mengungkap data dan fakta penelitian yang diperlukan untuk mendukung pembahasan penelitian. Pendekatan survey dan wawancara merupakan suatu pendekatan dalam pengambilan berita dan fakta sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi untuk penelitian lebih lanjut. survey dan wawancara juga digunakan untuk menyelidiki tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam mencapai tujuan demi terlaksananya Perda Baca Tulis Al-Quran, Penelitian ini menggunakan informan. Penelitian ini menggunakan teknik analisa Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisa secara deskriptif yakni hasil dari wawacara dengan informan dan responden yang juga akan didukung dengan data-data kuantitatif dalam bentuk tabulasi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki antusias terhadap kebijakan yang diambil pemerintah dalam pemberlakuan Perda Baca Tulis Al-Quran yang bisa membawa masyarakat jauh lebih mengenal Al-Quran dan fasih dalam membaca Al-Quran demi perbaikan hidup masyarakat kearah yang lebih baik, Hingga harapan cita-cita bangsa dapat tercapai sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan perundang-undangan (mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang bedasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia), generasi penerus akan menjadi Insan yang utama yang paham baca tulis Al-Quran demi kelangsungan kehidupan bangsa dan negara dapat tercapai.

Budaya Mutu Dalam Pelayanan Pendidikan Muhammad Basri
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2011): (October 2011)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Educational services in schools is part of the community and the public school. Service quality is a product and or services in accordance with established quality standards and customer satisfaction. Quality in education include the quality of input, process, output, and outcome. Input-grade education when it is ready to proceed otherwise. The process of quality education to create an atmosphere where learning is active, innovative, creative, effective, dan fun. Output otherwise qualified if the learning outcomes of academic and non academic students achieving at least equal to the minimum completeness criteria specified. Outcome graduates expressed significantly faster when absorbed in the world of work, fair wages, all parties acknowledge and satisfied with the intelligence, skill, personality. Government's efforts to service and quality of education is the use of School-Based Management (SBM) is accompanied by the determination of output criteria, processes, and educational input at school. Expected Output school student achievement / school both academic and non academic generated meets the specified criteria. (2) process, ie, among others: the effectiveness of teaching and learning process, schools have the teamwork of a compact, intelligent and dynamic, the school has the authority (autonomy), school evaluation and continuous improvement, (3) input, ie, among other : the school has: policies, goals, and quality objectives are clear, available resources, feasible, and highly dedicated.Pelayanan pendidikan di sekolah adalah bagian dari masyarakat dan sekolah umum. Kualitas layanan adalah produk dan atau jasa sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan dan kepuasan pelanggan. Kualitas dalam pendidikan termasuk kualitas input, proses, output, dan hasil. Input-kelas pendidikan bila sudah siap untuk melanjutkan sebaliknya. Proses pendidikan yang berkualitas untuk menciptakan suasana di mana pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan Dan. Keluaran dinyatakan memenuhi syarat jika hasil belajar siswa akademik dan non akademik mencapai paling tidak sama dengan kriteria kelengkapan minimal yang ditetapkan. Lulusan Hasil mengungkapkan secara signifikan lebih cepat ketika diserap di dunia kerja, upah yang adil, semua pihak mengakui dan puas dengan, keterampilan kepribadian kecerdasan,. Upaya Pemerintah untuk pelayanan dan kualitas pendidikan adalah penggunaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) disertai dengan penentuan kriteria output, proses, dan input pendidikan di sekolah. Keluaran sekolah diharapkan prestasi siswa / sekolah dihasilkan akademik baik akademis dan non memenuhi kriteria yang ditentukan. (2) proses, yaitu, antara lain: efektivitas proses belajar mengajar, sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas dan dinamis, sekolah memiliki kewenangan (otonomi), evaluasi sekolah dan perbaikan terus-menerus, (3) input, yaitu, antara lain: sekolah memiliki: kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas, sumber daya yang tersedia, layak, dan berdedikasi tinggi.

Analisis Faktor Media Massa Terhadap Keberhasilan Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Surakarta Fajar Pramono
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2016): (October 2016)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Talking about the street vendors (PKL) and control the level of implementation like tangled yarn pointless and there is alwaysin in resistance Such an event is happening in almost all regions in Indonesia. Another case the arrangement of street vendors in Surakarta, they volunteered to move trade to a location that has been prepared by the Government carried out peacefully and not through violence, with up shuttles that have prepared the City Government with a procession of long and rousing. They joyfully to the new location. It is natural for this phenomenon by some parties understood as a successful development communication Surakarta City Government. The purpose of this study to determine the extent of the role and contribution of the mass media on the success. This study uses a mix-method approaches with sequential exploratory strategy. The results showed that the role and contribution to the effectiveness of mass media communication Surakarta City Government (2005-2012), is not so dominant, but more related to the solutions offered by the City Government of Surakarta.Berbicara soal pedagang kaki lima (PKL) dan penertiban dalam tataran implementasinya bagaikan benang kusut yang tak ada ujungnya dan selalu saja ada perlawanan Peristiwa semacam ini terjadi dihampir seluruh daerah di Indonesia. Lain halnya penataan PKL di Surakarta, mereka dengan su-karela berpindah tempat berdagang ke lokasi yang telah disiapkan oleh Pemerintah dilakukan secara damai dan tidak dengan cara kekerasan, dengan menaiki angkutan yang telah disiapkan Pemerintah Kota dengan arak-arakan yang panjang dan meriah. Mereka dengan sukacita menuju lokasi yang baru. Maka wajar jika fenomena tersebut oleh sementara pihak dipahami sebagai suatu keberhasilan komunikasi pembangunan Pemkot Surakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana peranan dan kontribusi media-massa atas keberhasilan komunikasi pem-bangunan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan mix-method dengan strategi eksploratoris sekuensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan dan kontribusi media massa terhadap efektivitas komunikasi Pemkot Surakarta (2005-2012) tidak begitu dominan, tetapi lebih terkait dengan solusi yang ditawarkan Pemkot Surakarta.

Page 5 of 36 | Total Record : 360

3 4 5 6 7

Filter by Year

2011 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025 Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025) Vol 15, No 1 (2025): (April 2025) Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025) Vol 14, No 3 (2024): (December 2024) Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024) Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024 Vol 14, No 2 (2024): August 2024 Vol 14, No 1 (2024): (April 2024) Vol. 14 No. 1 (2024): (April 2024) Vol 13, No 3 (2023): (December 2023) Vol. 13 No. 3 (2023): (December 2023) Vol 13, No 2 (2023): (August 2023) Vol 13, No 1 (2023): (April 2023) Vol 12, No 2 (2022): (October 2022) Vol 12, No 1 (2022): (April 2022) Vol 11, No 2 (2021): (October 2021) Vol 11, No 1 (2021): (April 2021) Vol 10, No 2 (2020): (October 2020) Vol 10, No 1 (2020): (April 2020) Vol 9, No 2 (2019): (October 2019) Vol 9, No 1 (2019): (April 2019) Vol 8, No 2 (2018): (October 2018) Vol 8, No 1 (2018): (April 2018) Vol 7, No 2 (2017): (October 2017) Vol 7, No 1 (2017): (April 2017) Vol 6, No 2 (2016): (October 2016) Vol 6, No 1 (2016): (April 2016) Vol 5, No 2 (2015): (October 2015) Vol 5, No 1 (2015): (April 2015) Vol 4, No 2 (2014): (October 2014) Vol 4, No 1 (2014): (April 2014) Vol 3, No 2 (2013): (October 2013) Vol 3, No 1 (2013): (April 2013) Vol 2, No 2 (2012): (October 2012) Vol 2, No 1 (2012): (April 2012) Vol 1, No 2 (2011): (October 2011) Vol 1, No 1 (2011): (April 2011) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ahmad Harakan

Contact Email
ahmad.harakan@unismuh.ac.id

Phone
+6285656010878

Journal Mail Official
otoritas@unismuh.ac.id

Editorial Address
Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ahmad Harakan

Contact Email ahmad.harakan@unismuh.ac.id

Phone +6285656010878

Journal Mail Official otoritas@unismuh.ac.id

Editorial Address Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ahmad Harakan

Contact Email
ahmad.harakan@unismuh.ac.id

Phone
+6285656010878

Journal Mail Official
otoritas@unismuh.ac.id

Editorial Address
Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA