Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan

otoritas
Website

Published by Universitas Muhammadiyah Makassar

ISSN : 20883706 EISSN : 25029320 DOI : http://doi.org/10.26618/ojip

Core Subject : Social,

Social Sciences

Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, with registered number ISSN 2088-3706 (Print), ISSN 2502-9320 (Online) is a Peer-reviewed journal published twice a year in April and October by Department of Governmental Science, Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah University of Makassar in collaboration with Muhammadiyahâ€™s College Association of Governmental Science (AIPPTM) and Asia Pacific Society for Public Affairs. It aims to publish research articles in the field of Politics and Governmental Science and its related issues.

Arjuna Subject : -

Articles 360 Documents

5 6 7 8 9

Agenda Setting Pengelolaan Sampah Pasar di Kota Makassar Muhlis Madani
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2011): (April 2011)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Awal munculnya isu pengelolaan sampah pasar ini dimulai dari adanya problem kebersihan, keteraturan, kenyamanan, dan keamanan untuk berbelanja di pasar tradisional, yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Adapun problem isu di sini, masyarakat pengguna pasar tradisional mempunyai anggapan adanya kejenuhan terhadap kinerja pemerintah daerah, di samping itu masyarakat menginginkan adanya suatu perubahan yang dapat menyentuh aspek manajemen dan teknis pengelolaan sampah pasar. Pemerintah Kota Makassar mesti melakukan pembenahan serius terhadap fasilitas persampahan, terutama pada kondisi pasar pasca-revitalisasi. Sistem dan penyediaan fasilitas tersebut melibatkan partisipasi pedagang. Pendekatan secara partisipatif dalam perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas akan meningkatkan rasa memiliki di kalangan pedagang pasar. Untuk itulah penyusunan agenda kebijakan pengelolaan sampah pasar penting untuk dilakukan. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penataan Pasar Tradisional perlu dipercepat pembahasan dan atau pemberlakuannya, terutama hal yang berkaitan dengan sistem dan prosedur pengelolaan sampah pasar. Gagasan dan kebijakan revitalisasi pasar tradisional diharapkan tidak hanya terfokus pada aspek penataan spasial (keruangan), tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan pengelolaan lingkungan terutama aspek persampahan.

PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MATA ALLO KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA Muhammad Arifin; Alimuddin Said; Andi Nuraeni Aksa
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2013): (October 2013)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

The purpose of this study was to analyze the role of the government in Mataallo sub-district, Bajeng district, Gowa Regency, as well as the factors of social welfare improvement in Mataallo sub-district, Bajeng District, Gowa regency. Type of this research was survey study which was direct to the object of the research descriptively by the informants that had been determined in advance. The data collected primarily and secondarily by data collection techniques as follows: observation, and in-depth interviews to the informants and the last five years secondary data. The data were analyzed descriptive qualitatively. Based on the research results showed that the Government's role in improving public welfare in the Mataallo sub-district, Bajeng District, Gowa regency, from those, it can be concluded that the implementation of the government's role could be seen from the organizers of the event of sub-district government, community empowerment, community services, the implementation of public peace and order, and maintaining public service infrastructure and facilities were not maximum, it was proved by the activities and urban government programs did not run optimally, empowerment and improving the welfare of the people in the Mataallo sub-district, Bajeng district, Gowa regency. Factors affecting the public welfare in the Mataallo sub-district, Bajeng district, Gowa regency included internal factors and external factors. Internal factors were income, education, and employment, while external factor was the ease. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Pemerintah Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dan faktor-faktor dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Keurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. jenis penelitian adalah penelitian survey langsung ke objek penelitian dengan tipe deskriptif dengan informan yang telah di tentukan. Data dalam penelitian ini di kumpul dengan data prime dan sekunder yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa ; observasi, dan wawancara secara mendalam terhadap informan dan data sekunder lima tahun terakhir. Data tersebut di analisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian mnnjukan bahwa peran Pemerintah kelurahan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, ternyata dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan peran pemerintah kelurahan dilihat dari penyelenggara kegiatan pemerintah kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeilharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, belum maksimal, seperti kegiatan dan program pemerintah kelurahan tidak berjalan secara maksimal, belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Faktor yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ; pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan, sedangkan faktor eksternal seperti kemudahan.

Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Ambon Aty Uar
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2016): (April 2016)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

The purpose of this study to determine the effect of the implementation of the principles of good governance on the performance of public services at the National Land Agency (BPN) Ambon City. This research method is quantitative secera correlation with the intent to seek the influence of the independent variable (X) to the dependent variable (Y). The research instrument used consisted of questionnaires, observations, review of documents. Analysis showed that the implementation of the principles of good governance which has a high correlation of 0.77 and significant at the 95% confidence level (0.05) with the performance of public services at BPN Ambon City. This means that the hypothesis was formulated that there is a significant relationship between the implementation of the principles of good governance with the performance of public services in the city of Ambon BPN verified.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip good governance terhadap kinerja pelayanan publik pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon. Metode penelitian ini yaitu kuantitatif secera korelasional dengan maksud untuk mencari pengaruh antara variabel independent (X) dengan variabel dependent (Y). Instrumen penelitian yang digunakan terdiri dari quesioner, observasi, telaah dokumen. Analisa menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip good governance mempunyai hubungan yang tinggi yakni sebesar 0,77 dan signifikan pada taraf kepercayaan 95 % (0,05) dengan kinerja pelayanan publik pada BPN Kota Ambon. Ini berarti bahwa hipotesis yang dirumuskan yakni ada hubungan yang signifikan antara pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dengan kinerja pelayanan publik pada BPN Kota Ambon teruji kebenarannya.

Efektivitas E-Musrenbang di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat Novy Setia Yunas
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 1 (2017): (April 2017)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

The success of the development in a region will be greatly determined by the quality of development planning. As planning became the sign posts are clear about what the needs of the citizens with has clear and measurable targets. Development Planning System emphasizes a combination of approaches between top-down and bottom up, which emphasizes the ways aspirational and participatory, so it is realized through the process of development planning or deliberation Musrenbang neighborhood start at various levels up to nationwide. This paper is the result of research that are descriptive studies library which describes the process of implementing E-Musrenbang in Surabaya with a variety of problems. E-Musrenbang successfully applied in Surabaya at least be innovations in development planning system in which during this society wants a forum or social contacts among citizens with the Government in regional development planning. The application of the system of E-Musrenbang in Surabaya became an important lesson for the construction paradigm of society, where society is not only made of the objects but rather the subject of development. Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah ditentukan oleh kualitas perencanaan pembangunannya. Sebagaimana perencanaan menjadi penunjuk arah yang jelas tentang apa yang menjadi kebutuhan warga dengan target yang jelas dan terukur. Sistem perencanaan menekankan kombinasi pendekatan antara top-down dan bottom-up, yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif, sehingga hal tersebut diwujudkan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang di berbagai tingkatan mulai kelurahan hingga Nasional. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang bersifat deskriptif dengan studi kepustakaan yang menjelaskan proses pelaksanaan E- Musrenbang di Surabaya dengan berbagai permasalahannya. Sistem E- Musrenbang yang berhasil diterapkan di Kota Surabaya setidaknya menjadi inovasi dalam sistem perencanaan pembangunan dimana selama ini masyarakat menginginkan sebuah forum atau kontak sosial antara warga dengan pemerintah dalam perencanaan pembangunan daerah. Penerapan sistem E- Musrenbang di Kota Surabaya menjadi sebuah pelajaran penting bagi perencanaan pembangunan berparadigma masyarakat, dimana masyarakat tidak hanya dijadikan objek melainkan subjek pembangunan.

TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN MANGGALA KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR Irmayanti Irmayanti; Abdul Mahsyar
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2014): (October 2014)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

This study aims to determine the policy administration hopes the family program (PKH) in the Village Mangala Mangala District of the city of Makassar and explain about transparency in the hope family program (PKH) in the Village District of Mangala Mangala City Makassar.Jenis research used in this research is descriptive and analytical the data used are data reduction (Reduction Data), data display (Data Presentation), conclusion drawing / Verification (Conclusions and Verification). While data collection techniques used by researchers is the observation, interviews and dokumen.Sementara informants identified in this study is a sub-district government officials, village government officials, health workers, health workers, assistants and people in the village PKH Manggala. Result this study showed that administration of information on the implementation of the CCT program to the community in the village of Mangala less optimality is caused because there are many people who complain about information not previously socialized tend to be closed. the lack of provision of relevant information is made public PKH aid must independently looking for information on the requirements they must satisfy before getting help PKH. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan penyelenggaraan program keluarga harapan (PKH) di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar dan menjelaskan tentang transparansi penyelenggaraan program keluarga harapan (PKH) di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan analisa data yang digunakan adalah Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data), Conclusion Drawing/Verification (Kesimpulan dan Verifikasi). Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumen.Sementara informan yang ditentukan dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah kecamatan, aparat pemerintah kelurahan, petugas kesehatan, petugas kesehatan, pendamping PKH dan masyarakat di Kelurahan Manggala.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberian informasi tentang pelaksanaan program PKH kepada masyarakat di Kelurahan Manggala kurang optimal.Hal ini disebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang mengeluhkan tentang informasi yang tidak disosialisasikan sebelumnya atau cenderung ditutup-tutupi. Selain itu, kurangnya pemberian informasi terkait bantuan PKH ini membuat masyarakat harus berusaha sendiri dalam mencari informasi mengenai persyaratan-persyaratan yang harus mereka penuhi sebelum mendapatkan bantuan PKH.

PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM MENGELOLA CAGAR BUDAYA SITUS WADU PA’A DI KECAMATAN SOROMANDI KABUPATEN BIMA Jihatul Akbar; Handam Handam; Ahmad Harakan
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2012): (October 2012)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

This study aims to determine the role of culture and tourism agency in managing cultural heritage Wadu pa'a sites in Soromandi District, Bima Regency. The method used in this research is qualitative descriptive approach. Techniques using qualitative data that all materials, information, and facts that can not be measured and calculated systematically because his form is a description of verbal with this technique the researchers only collected data, information, facts. The data collected from agency of Culture and Tourism Bima. Qualitative research is descriptive research and tend to use analisys with inductive approach. Data collection techniques in this research is observation, interview, and documentation. These results indicate that the role of culture and tourism agency in managing the way Wadu Pa'a cultural sites on the protection form of making drainage b. Namely to increase the development of infrastructure facilities, the utilization of the opportunities open to give life to the community, still less than the maximum it can be seen from the inhibiting factors so that the management of cultural heritage sites Wadu Pa'a still not good. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dinas kebudayaandan pariwisata dalam mengelola cagar budaya situs wadu pa’a di Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik penelitian ini menggunakan data kualitatif yakni semua bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena wujudnya adalah keterangan verbal dengan teknik ini peneliti hanya mengumpulkan data-data, informasi-informasi, fakta-fakta dan data dari istansi yang terkait di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bima. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan anlisis dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengelola cara budaya situs wadu Pa’a terkait perlindungan berupa pembuatan drainase b. Pengembangan yaitu peningkatan fasilitas sarana dan prasarana, pemanfaatan adanya peluang terbuka yang di berikan ke masyarakat, masih kurang maksimal hal ini dapat di lihat dari faktor-faktor penghambat sehingga pengelolaan cagar budaya situs Wadu Pa’a masih kurang baik.

PARTISIPASI PUBLIK SEBAGAI STRATEGI MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE OTONOMI DAERAH muhammadiah muhammadiah
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2013): (April 2013)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Achieve good governance through public participation is a must. The big challenge in governance and development in the era of regional autonomy sourced from within the community. In society there is a potential and enormous resources, if utilized properly will contribute significantly to the progress of society and areas .. The experiences show that governance and development without involving the public's participation will face serious problems. Because it must be recognized by government actors that the public should be involved in every stage of the process of governance and development programs. Communities are stakeholders that should not be ignored, because they have a strategic role and the potential for continuity of government and regional development. Mewujudkan good governance melalui partispasi publik merupakan suatu keniscayaan. Tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di era otonomi daerah bersumber dari dalam masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat potensi dan sumber daya yang sangat besar, jika dimanfaatkan secara baik akan memberi kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat dan daerah.. Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tanpa melibatkan partsipasi public akan menghadapi persoalan serius. Karena itu harus disadari oleh aktor-aktor pemerintahan bahwa masyarakat seharusnya dilibatkan dalam setiap proses tahapan program pemerintahan dan pembangunan. Masyarakat merupakan stakeholders yang tidak boleh diabaikan, karena mereka memiliki peran dan potensi strategis bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Reformasi Pelayanan Publik Bidang Izin Mendirikan Bangunan di Daerah Muhammad Idris
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2011): (October 2011)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

In reformation era, as now, the implementation of the development of specific public services in the service of Building Permit (IMB), it is time to use the principles of quality management-oriented activities to improve and enhance public service delivery is increasingly competitive, and in anticipation of increased globalization and the need received international recognition for quality and process of public service. Public service management system is required with respect to the development of globalization so that the demand for minimum service standards can be actualized in order to improve public services. Thus, the behavior of the bureaucracy in the service delivery of licensing services, local authorities have time to do a public service reformminimum quality standards in public service. Reforms intended primarily; institutional model to a one-stop service, publish a minimum service standards, increase surveillance, patterns of human resource development personnel, and public participation.Di era reformasi seperti sekarang ini, pelaksanaan pengembangan layanan publik tertentu dalam pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), sekarang saatnya untuk menggunakan prinsip-prinsip manajemen mutu yang berorientasi kegiatan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik yang semakin kompetitif, dan untuk mengantisipasi perkembangan globalisasi dan kebutuhan mendapatkan pengakuan internasional untuk kualitas dan proses pelayanan publik. Layanan sistem manajemen publik diperlukan sehubungan dengan perkembangan globalisasi sehingga permintaan untuk standar pelayanan minimum dapat diaktualisasikan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Dengan demikian, perilaku birokrasi dalam pelayanan jasa perizinan, pemerintah daerah memiliki waktu untuk melakukan standar pelayanan publik minimal reformasi kualitas dalam pelayanan publik. Reformasi dimaksudkan terutama; model kelembagaan ke layanan satu atap, menerbitkan standar pelayanan minimum, peningkatan pengawasan, pola personil pengembangan sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat.

Islam, Media, dan Politik : Sebuah Perdebatan dan Kontempelasi Nilai Berdemokrasi Idil Akbar
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2016): (October 2016)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Infact, press or media is one of pilar democracy. Media in democracy is a public sphere to communi-cation and makes relation, and a same time as public arena to gain information. But, media also could not release from streotypes and tendency that usually bring of interest, either the owner or ideology. It is meaning media can not released from perspective distorsion, values bias and take a side. Media also effective to become propaganda instrument for a political interest and an ideology. It is seen like how media in US, for example, stereotype of Islam in discourses contradiction and glob-al interest opposition. Then, Islam dominantly identified as doctrine teaches radicalism, fundamen-talism and terorism. Thus, it is often be justification for US to operate the military mission in the name of democracy.Tak dipungkiri pers atau media menjadi salah satu pilar bagi demokrasi. Media dalam demokrasi adalah sebagai ruang bagi publik berkomunikasi dan berinteraksi, sekaligus sarana publik mem-peroleh informasi tentang banyak hal. Namun, media juga tak bisa dilepaskan dari stereotip dan kecenderungan-kecenderungan, yang biasanya membawa kepentingan, baik pemilik maupun ide-ologi. Media karenanya tak lepas dari distorsi perspektif, bias nilai dan berpihak. Media juga efektif menjadi alat propaganda bagi sebuah kepentingan politik dan ideologi, seperti bagaimana media di negara Amerika, misalnya, menstereotipkan Islam dalam analisis pertentangan wacana dan kepent-ingan global. Sehingga, dominan Islam diidentikkan dengan sematan sebagai ajaran yang mengajarkan radikalisme, fundamentalisme dan terorisme. Karenanya pula seringkali menjadi alasan pembenar bagi Amerika untuk menjalankan misi militer atas nama demokrasi.

PERANAN DINAS PERTANIAN DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI KECAMATAN MANUJU KABUPATEN GOWA Sholihin Ali; Muhammad Idris; Anwar Parawangi
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2014): (April 2014)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

The purpose of this study is to determine the role of the Department of Agriculture in the empowerment of farmers' groups in the District Manuju Gowa and identify the factors supporting and inhibiting factors in the empowerment of farmer groups. This type of research used was descriptive research and data analysis is the analysis of qualitative data. While data collection techniques used by researchers is the observation, interview and documentation. The results of this study indicate that the role of the Department of Agriculture in the empowerment of farmers' groups in the District Manuju Gowa which include the delivery of training and counseling, help seed and fertilizer, and assistance agricultural technologies. The factors supporting in the empowerment of farmer groups in the District Manuju namely the support of the Central Government in the form of budget allocations in the state budget, help the Provincial Government, District Government. Then factor inhibiting in the empowerment of farmers' groups in the District Manuju is the application of what is obtained by the groups of training and counseling is still lacking because most still use traditional patterns of farming. Besides the lack of seed stock and fertilizer from the manufacturer is still less. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan Dinas Pertanian dalam pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan faktor faktor penghambat dalam pemberdayaan kelompok tani. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif dan analisis data yaitu analisis data kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang di gunakan peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Dinas Pertanian dalam pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa yang meliputi pemberian pelatihan dan penyuluhan, Bantuan bibit dan pupuk, dan bantuan teknologi pertanian. Adapun faktor pendukung dalam pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Manuju yaitu adanya bantuan dari Pemerintah Pusat berupa alokasi anggaran dalam APBN, bantuan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten. Kemudian faktor yang menghambat dalam pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Manuju adalah pengaplikasian dari apa yang didapatkan oleh kelompok tani dari pelatihan dan penyuluhan itu masih kurang karena kebanyakan masih menggunakan pola-pola tradisional dalam bertani. Selain itu kurangnya stok bibit maupun pupuk dari produsen.

Page 7 of 36 | Total Record : 360

5 6 7 8 9

Filter by Year

2011 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 15 No. 3 (2025): December 2025 Vol. 15 No. 2 (2025): (August 2025) Vol 15, No 1 (2025): (April 2025) Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025) Vol. 14 No. 3 (2024): (December 2024) Vol 14, No 3 (2024): (December 2024) Vol 14, No 2 (2024): August 2024 Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024 Vol 14, No 1 (2024): (April 2024) Vol. 14 No. 1 (2024): (April 2024) Vol. 13 No. 3 (2023): (December 2023) Vol 13, No 3 (2023): (December 2023) Vol 13, No 2 (2023): (August 2023) Vol 13, No 1 (2023): (April 2023) Vol 12, No 2 (2022): (October 2022) Vol 12, No 1 (2022): (April 2022) Vol 11, No 2 (2021): (October 2021) Vol 11, No 1 (2021): (April 2021) Vol 10, No 2 (2020): (October 2020) Vol 10, No 1 (2020): (April 2020) Vol 9, No 2 (2019): (October 2019) Vol 9, No 1 (2019): (April 2019) Vol 8, No 2 (2018): (October 2018) Vol 8, No 1 (2018): (April 2018) Vol 7, No 2 (2017): (October 2017) Vol 7, No 1 (2017): (April 2017) Vol 6, No 2 (2016): (October 2016) Vol 6, No 1 (2016): (April 2016) Vol 5, No 2 (2015): (October 2015) Vol 5, No 1 (2015): (April 2015) Vol 4, No 2 (2014): (October 2014) Vol 4, No 1 (2014): (April 2014) Vol 3, No 2 (2013): (October 2013) Vol 3, No 1 (2013): (April 2013) Vol 2, No 2 (2012): (October 2012) Vol 2, No 1 (2012): (April 2012) Vol 1, No 2 (2011): (October 2011) Vol 1, No 1 (2011): (April 2011) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ahmad Harakan

Contact Email
ahmad.harakan@unismuh.ac.id

Phone
+6285656010878

Journal Mail Official
otoritas@unismuh.ac.id

Editorial Address
Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ahmad Harakan

Contact Email ahmad.harakan@unismuh.ac.id

Phone +6285656010878

Journal Mail Official otoritas@unismuh.ac.id

Editorial Address Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ahmad Harakan

Contact Email
ahmad.harakan@unismuh.ac.id

Phone
+6285656010878

Journal Mail Official
otoritas@unismuh.ac.id

Editorial Address
Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA