Garuda - Garba Rujukan Digital

ALAT BUKTI ZINA MENURUT QANUN JINAYAH NO. 6 TAHUN 2014 DAN FIKIH SYAFI‘IYAH Abdullah Abdullah
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.944 KB)

Abstrak: Artikel ini bertujuan bisa memberikan perbandingan tentang Qanun Jinayah Aceh dan fikih Jinayah Syafi‘iyah, yang diterapkan di Aceh. Bagaimana ketentuan alat bukti zina didalam Qanun No. 6 tahun 2014 dan fikih Syafi‘iyah serta apa perbedaan keduanya. Untuk memperoleh jawaban tersebut penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan teknik penelitian kepustakaan (library research). Seluruh sumber data diperoleh dari literatur yang tersedia di perpustakaan. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah deskriptif analisis dan metode interpretasi. Metode deskriptif analisis merupakan suatu metode yang digunakan dalam suatu penulisan dengan cara memaparkan data yang diperoleh dan masalah-masalah yang timbul untuk dianalisa sesuai dengan pembahasan. Sedangkan metode interpretasi adalah mengambil kesimpulan dari pemahaman penulis sendiri terhadap pendapat yang dikutip dari suatu rujukan. Hasil dari penelitian ini bahwa alat bukti zina yang terdapat dalam qanun jinayah no. 6 tahun 2014 merupakan hasil dari kombinasi dari mazhab fikih termasuk didalamnya fikih Syafi’i. Namun didalam qanun jinyah tidak termuat secara terperinci kriteria yang akan dijadikan alat bukti zina, berbeda dengan fikih syafi‘i yang menjelaskan secara rinci. Kemudian didalam qanun jinayah no. 6 tahun 2014 ditambahkan hasil tes DNA menjadi sebuah alat bukti zina bagi wanita hamil dan hasil itu tidak ditemukan di fikih Syafi’i. Kata Kunci: Aceh, fikih, qanun, jinayah, Syafi‘iyah

RESPONS PEREMPUAN AKTIVIS TERHADAP IMPLEMENTASI INTRUKSI WALIKOTA BANDA ACEH NO. 2 TAHUN 2015: Studi Kasus Tiga Pimpinan Organisasi di Banda Aceh Rafiqa Rafiqa
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.124 KB)

Abstract: Based the on theory of social construction,justice, Women In Development (WID) and Women And Development (WID). T his paper tends to responses of women aktivists againts the mayor of Banda Aceh Intructions no 2 yers 2015. sources of data obtained through legal research is empirical. Through data analysis and discussion, research shows that is (1) The results of responses of women activists in Banda Aceh contributed to broaden comprehension of the gender perspective of Islamic syariat in Aceh is KKTGA organization, disagree with the imposition of hours of night work for women, because it obstruct women’s profession, and the violence is not outside but at home. Aceh GeRAK organization disagree with the reasons that rule not need to applied because enough with existing tradition. Different from the organization LKBHuWK even agree with the premise of maintaining dignity of women. According KKTGA that Islamic syari’at is perspective gender rather difficult to implement in Aceh for Acehnese understand the law only written in the Qanun. (2) This case, these three organizations to criticize the wisdom not need to be restricted, the law sharply upwards and downwards blunt need evaluation, and must have their own consciousness. (3) Three of these organizations provide solutions including Islamic law should be firm, more attention to small community and active in socializing any regulations made.Keywords: women, activists, Aceh, organization

PERAN DAN DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI WARGA KELURAHAN SEI KERA HILIR II KOTA MEDAN Muhammad Anshar
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.833 KB)

Abstrak: penelitian ini bertujuan menganalisis program kesejahteraan keluarga. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sei kera Hilir II Kota Medan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan obyek penelitian kader PKK beserta warga kelurahan Sei Kera Hilir II Kota Medan. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PKK Kelurahan Sei Kera Hilir II dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat meskipun belum optimal. Diperlukan berbagai upaya lainnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga tercipta kesejahteraan yang optimal bagi warga di Kelurahan Sei Kera Hilir II Kota Medan.Kata Kunci: ekonomi, PKK, program pemberdayaan

IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN CABAI PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI: Studi Kasus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Asroful Anwar
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.509 KB)

Abstract: Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah perbedaan pemahaman tentang hukum zakat hasil pertanian cabai, penghitungan nisab, penentuan kadar yang harus dizakati, pengumpulan zakat serta pendistribusian zakat hasil pertanian cabai. Penelitian ini mengambil masalah pokok bagaimana pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai dalam perspektif Yusuf al Qardhawi di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.Kata Kunci: zakat, pertanian cabai, al-Qardhawi, Melayu

PERANAN LAZ SEBAGAI PENGELOLA ZAKAT DALAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF: Studi Kasus Rumah Zakat Medan Sri Wahyuni
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.397 KB)

Abstrak: Pendayagunaan zakat secara produktif oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) akan mendatangkan mashlahat bagi tegaknya sendi-sendi Islam dan meningkatnya sumber daya sosial ekonomi ummat Islam di Indonesia. Pendayagunaan ZIS secara produktif sejalan dengan tindakan syara’ yang ingin mewujudkan kemashlahatan bagi ummat. Terlebih hal itu telah diatur (diundangkan) oleh pemerintah. Rumah Zakat merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapatkan izin dan sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lembaga ini telah mencoba memberikan zakat tidak dengan cara konsumtif yaitu memberikannya secara langsung kepada delapan asnāf tanpa didayagunakan sehingga zakat itu habis tidak tersisa. Rumah zakat ini telah mencoba menyalurkan zakat dengan cara produktif, diantaranya dengan cara memberikan zakat dalam bentuk pinjaman modal berbentuk usaha mandiri masyarakat berupa pinjaman kebajikan. Pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh rumah zakat memotivasi penulis untuk melakukan penelitian yang lebih intens untuk melihat bagaimana hukum zakat produktif, apakah memberikan modal untuk usaha mandiri dari harta zakat kepada mustahik dibenarkan dalam syariat, apakah dalam pendayagunaan zakat produktif terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh rumah zakat.Kata Kunci: LAZ, Rumah Zakat, Zakat Produktif, Medan

EFEKTIFITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH BUSANA MUSLIM MUSLIMAH DALAM MENDORONG PELAKSANAAN AJARAN ISLAM: Studi Kasus di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 di Kota Padangsidimpuan Mhd. Nur Husein Daulay
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.036 KB)

Abstrak: Efektifitas penerapan peraturan daerah busana muslim & muslimah dalam mendorong pelaksanaan ajaran Islam (Study Kasus di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 di Kota Padangsidimpuan), merupakan penelitian otonomi daerah atau desentralisasi berangkat dari pembagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Peraturan daerah ini merupakan jawaban atas kondisi riil berkaitan dengan menurunnya moralitas dan akhlak siswa dan siswi khususnya sekolah menengah atas. Penelitian ini mendiskripssikan permasalahan secara konprehenship, holistic, integratif, sebagai ciri khas penelitian kualitatif. Penelitian difokuskan memahami efektifitas penerapan pemakaian busana muslim dan muslimah dengan menggunakan pendekatan kebijakan publik sebagai alat untuk menganalisis kebijakan. Titik fokus sasaran target kebijakan ini adalah: siswa sekolah dan satuan pendidikan sebagai pelaksana sekaligus pengawas kebijakan. (2) Garis besar rumusan kebijakan pemerintah kota Padangsidimpuan tentang pemakaian busana muslim dan muslimah tidak terlepas dari aktor kunci (key actors) keterlibatan stakehoder dan advokasi lintas pihak dalam proses penetapan kebijakan serta mekanisme pelaksanaannya. (3) Implementasi kebijakan berjalan dengan baik.Kata Kunci: efektifitas, Muslim-Muslimah, Mandailing

ISBAT NIKAH: Perkawinan Sirri dan Pembagian Harta Bersama Muhammad Adami
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.401 KB)

salah satu akibat perceraian dari pernikahan sirri atau nikah di bawah tangan adalah berkaitan dengan hak bagian istri terhadap harta bersama. Sebab dalam pernikahan sirri atau nikah di bawah tangan tidak ada ketentuan tentang pembagian harta bersama. Ketentuan tentang pembagian harta bersama hanya diatur pada perkawinan yang tercatat sebagaimana termaktub di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka 3 huruf (a) bahwa isbat nikah memberikan jalan bagi kepentingan suami istri yang pernah menikah secara sirri atau di bawah tangan untuk dicatatkan secara hukum negara. Secara yuridis empiris, 120 orang yang menjadi peserta sidang isbat nikah pada tanggal 21 April 2017 yang dilaksanakan pertama kali di kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, menjadi bukti bahwa isbat nikah diyakini masyarakat menjadi solusi terbaik.

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KANTOR URUSAN AGAMA SE-KECAMATAN KOTA BINJAI: Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam Dede Hafirman Said
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.164 KB)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur dipandang dari segi Hukum Islam dan Undang- Undang No. 1 tahun 1974, serta akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan teori Maqasid Al-Syariah yaitu tujuan- tujuan dan rahasia- rahasia yang diletakkan Allah dan terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan dan keperluan pemenuhan umat. Dari penelitian yang dilakukan ada dua hal terkait dalam penelitian ini. Pertama, deskripsi mengenai pernikahan di bawah umur di kota Binjai dan faktor- faktor penyebabnya. Hasilnya pernikahan dibawah umur atas izin orang tua di se- kecamatan Kota Binjai laki- laki berjumlah 33 orang, perempuan berjumlah 233 orang pada tahun 2016. Dan perkawinan atas izin pengadilan laki- laki 1 ( satu ) orang, perempuan 1 ( satu ) orang.Kedua, sejauhmana efektifitas peranan KUA terkait dengan usahanya menanggulangi dan melaksanakan pernikahan dibawah umur di Kota Binjai, mencegah adanya pernikahan di bawah umur dengan memalsukan administrasi dan juga pencatatan nikah. Hasilnya KUA se-kecamatan kota Binjai dalam hal ini penghulu telah mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan Undang- undang saat sebelum akad nikah (khutbah nikah) menikah dibawah umur di se-kecamatan Kota Binjai. Simpulannya adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam bahwa perkawinan dibawah umur bisa dilaksanakan asalkan sesuai dengan syarat dan prosedure yang telah berlaku.Kata Kunci: perkawinan, anak di bawah umur, hukum Islam, KUA

ABORSI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA: PERATURAN PEMERINTAH NO. 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI Mulkan Nasution
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (552.799 KB)

Pada pertengahan tahun 2014, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi sebagai aturan turunan/amanat dari Undang-Undang no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di dalam peraturan tersebut, terdapat sembilan pasal yang mengatur masalah aborsi, yang mana sebelumnya aborsi merupakan tindak pidana yang diatur di dalam KUHP dengan ancaman hukuman maksimal lima belas tahun. Dalam peraturan tersebut pemerintah memberikan pengecualian untuk melakukan aborsi berdasarkan dua hal; 1). Karena adanya indikasi kedaruratan medis, dan 2). Karena kehamilan akibat perkosaan, dan dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia empat puluh hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Dalam hukum Islam, menggugurkan kandungan tanpa adanya ‘u©ur merupakan perbuatan yang dilarang. Para ulama telah bersepakat melarang menggugurkan kandungan apabila janin sudah berusia seratus dua puluh hari dan telah ditiupkan padanya ruh. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukh±r³ dan Muslim yang mengatakan bahwa setelah fase mu«gah (120 hari), malaikat diutus kepadanya dan ditiupkan ruh padanya. Mengenai pembolehan aborsi sebelum usia kandungan seratus dua puluh hari, para ulama memiliki pendapat yang berbeda, imam al-Gaz±l³ dan imam al-Dusq³ melarang menggugurkan kandungan ketika sperma laki-laki dan ovum perempuan telah bercampur di dalam rahim, sedangkan Ibnu ‘²bid³n membolehkan aborsi sampai batas waktu usia janin seratus dua puluh hari dan telah ditiupkan padanya ruh. Pendapat yang pertengahan diantara dua kelompok tersebut ialah Ibnu Rajab yang membolehkan menggugurkan kandungan dengan batasan waktu sampai empat puluh hari usia janin. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian perbandingan hukum yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun Alat dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan yang sedang dihadapi

CORAK MAZHAB PADA FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (Analisis Tentang Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah) Ahmad Qorib , Ardiansyah, Acme Admira Arafah,
AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : UIN SU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

There are different types of mazhab adopted in the Fatwa of DSN-MUI related to musharaka, mudaraba and murabaha,. In the fatwa of the DSN-MUI on Musharaka, both in terms material content and applicative,Â if examined substantially, it tends more to Hanafiâs madhhab. However, DSN-MUI fatwas about Mudharabah were different, the DSN-MUI fatwa is mostly to take and agreed on legal basis Syafii as its fatwa. While the DSN-MUI fatwa on Murabaha, the legal basis and the determination substance of the fatwa material, more relies on the same proportion as the four madhhab known so far.Â Thus, in giving the DSN fatwa to be implemented in Indonesia, the Indonesian Council of Ulamaâs had to refer to the various madhhab. Although there are several provisions that are adapted to the conditions of the times, still fatwas do not violate the general rules that have been submitted by the first madhhab.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA