cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Herie Saksono
Contact Email
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Phone
+628118899965
Journal Mail Official
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Editorial Address
Jalan Kramat Raya Nomor 132 Jakarta Pusat DKI Jakarta - 10430
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Bina Praja
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
ISSN : 20854323     EISSN : 25033360     DOI : https://doi.org/10.21787/jbp.16(3).2024
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences
Jurnal Bina Praja (JBP) is an open access journal which publishes significant, cutting-edge, and multidisciplinary research drawn from all areas of Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 589 Documents
 17   18   19   20   21 
Bayang-bayang World Trade Organization (WTO) dalam Kebijakan Desentralisasi Indonesia M. Nur Alamsyah
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 1 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.11-20

Abstract

AbstrakMekanisme sistem dunia seperti yang diperkenalkan oleh Wallerstein, meletakkan harapan akan adanya kemakmuran dan kesejahteraan serta upaya survive dalam perkembangan dan kemajuan dunia adalah dengan mengikuti sistem dunia yang hadir melalui sistem pasar yang merupakan mekanisme terjadinya globalisasi di dunia. Desentralisasi dengan peletakkan kebijakan pada hak asasi dan partisipasi, akan memudahkan agen negara maju untuk melakukan hegemoni dan penetrasi ke wilayah pertahan terakhir negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, dikarenakan lemahnya posisi bargaining pada mekanisme tukar yang dalam konteks ekonomi berdiri pada modal dan investasi atas nama pembangunan. Upaya setiap daerah untuk mengejar pundi-pundi kesejahteraan dengan masuk dalam mekanisme global adalah sesuatu yang terlalu terburu-buru disebabkan kondisi ketidaksimbangan yang dialami daerah dalam mekanisme tersebut. Berbagai aturan, yang dalam konteks politik pemerintahan negara pasti akan menempatkan dirinya sebagai bagian yang diuntungkan menyebabkan negara-negara terkebelakang selalu tidak memiliki kemampuan untuk membargaining hasil produksinya melalui diplomasi yang ulet. Organisasi dunia merupakan alat bagi langgeng dan dominanya sebuah kekuatan terlepas bahwa ada sebagian kecil negara yang dapat menikmati hal tersebutmeskipun dalam waktu yang sementara. AbstractMechanism of the world system as introduced by Wallerstein, lay the hope of prosperity and welfare as well as efforts to survive and progress in the development of the world is to follow the present world system through the market system is the mechanism of the onset of globalization in the world. Decentralization by laying down the policy on human rights and participation, will allow agents to perform the hegemony of developed countries and penetration into the last defense that countries such as Indonesia is growing, due to a weak bargaining position in the exchange rate mechanism in the context of the economy and capital investment stood at over name of development. Any effort to pursue the welfare coffers to enter the global mechanism is something that too in a hurry due ketidaksimbangan conditions experienced in the area of such a mechanism.Various rules, which in the context of the political government of the country would have established itself as the beneficiary causes backward countries always lack the ability to membargaining its products through a tenacious diplomacy. World organization is a tool for lasting and dominanya a force notwithstanding that there is a small country that can benefit all the time while though.
Rasionalitas Kebijakan Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandar Lampung Novita Tresiana
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 2 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.161-171

Abstract

AbstrakPenelitian ini didasari pemikiran bahwa pemekaran wilayah merupakan sebuah produk kebijakan publik, sebagai upaya pemerintah untuk memecahkan masalah publik. Dalam kerangka rasionalitas, maka  kebijakan pemekaran seharusnya adalah  hasil  pilihan yang rasional, mencakup pemilihan alternative  bagi tercapainya tujuan, mengandung  nilai yang fundamental dan tepat guna untuk mencapai  hasil akhir (outcome) yang diinginkan. Tujuan dari penulisan ini adalah : mendeskripsikan proses pembuatan kebijakan pemekaran dan  mendeskripsikan rasionalitas yang digunakan aktor dalam kebijakan pemekaran. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Tulisan ini mengangkat temuan hasil penelitian bahwasanya proses penetapan  kebijakan pemekaran, bukanlah upaya solutif bagi persoalaan substantive masyarakat dan rasionalitas yang digunakan dalam penetapan kebijakan,  didominasi model rasionalitas tong sampah, sebagai respon struktur terhadap kepentingannya elit (politik),  bersifat transaksional, bukanlah respon sistem (legislatif dan eksekutif) untuk mengatasi masalah faktual yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. AbstractThis study is based on the premise that regional growth is a product of public policy, as the government attempts to solve public problems. Within the framework of rationality, then the expansion policy should be the result of rational choice, including the selection of alternatives for the achievement of objectives, contain a fundamental value and appropriate to achieve the end result (outcome) is desired. The purpose of this paper is: to describe the process of policy-making division and rationality that are used to describe the actors in the division policy. The method used is qualitative. This paper raised the research findings that the process of defining the division policy, not the effort solutif the problem for substantive society and rationality that are used in the determination of policy, dominated model of rationality dustbin, as a structural response to the interests of elite (political), transactional, not a system response (legislative and executive) to address the factual issues relating to the welfare of society.
Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Imam Radianto Anwar Setia Putra
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 2 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.173-184

Abstract

AbstrakStudi ini bertujuan menjelaskan pembangunan manusia yang dilihat dari capaian nilai indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Anambas. Sejak awal pembentukannya selalu menempati posisi rengking akhir IPM tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang didapat melalui wawancara dan focus group discussion. Prioritas program/kegiatan pembangunan manusia dengan menyasar capaian target IPM ditingkat nasional memerlukan singkronisasi dan partisipasi dari seluruh pemangku kepetingan pada perencanaan pembanguanan daerah. AbstractThis study aims to explain human development as seen from the achievements of the human development index (HDI) Anambas Island region. Since the beginning of its formation always end position ranking HDI level Riau Islands Province. This study used a qualitative approach to the data obtained through interviews and focus group discussion. Priority programs/activities targeting the achievement of human development with HDI targets at the national level requires synchronization, and the participation of all stakeholders in the planning area for Development.
Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagai Exit Strategy Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Teguh Narutomo
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 6 No. 2 (2014)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.143-156

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan melakukan evaluasi terhadap program PNPM dan menentukan exit strategy program dengan pengembangannya yaitu melalui Program Penguatan SIDa. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif  dengan pendekatan penelitian ini melalui sebagai desain riset evaluasi yang dibangun berdasarkan model evaluasi CIPP (Context-Input-Process-Product). Kegagalan teori dan model  pembangunan yang terlalu mengagungkan pertumbuhan, membuat banyak kalangan beralih kepada pembangunan yang memusatkan kepada rakyat, yang didalamnya mensyaratkan optimasi sumberdaya lokal, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat. Sejak   saat itulah,“pemberdayaan” yang dikenalkan di Indonesia telah membius banyak kalangan dan dijadikan tumpuan harapan banyak pihak. Pada tahun 2007  dimulai Program  Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang melanjutkan Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Tahun 2014 PNPM yang merupakan bagian dari program Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 sudah akan berakhir.  Untuk itu perlu dicarikan  exit strategy program  yang dapat  menjaga keberlanjutan dan kesinambungan PNPM. Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan program dari keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah,  lembaga  kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat  di daerah yang telah dicanangkan sejak tahun 2012. Program SIDa merupakan program pemberdayaan juga, baik kepada masyarakat  dan bahkan pemberdayaan  kepada seluruh elemen seperti akademisi, swasta, pemerintah dan masyarakat. AbstractThe aim of this study was to evaluate the PNPM program and follow the program with SIDA Strengthening Program. The research method used is a qualitative method approach of this research through the evaluation research design that builds on the CIPP evaluation model (Context-Input-Process-Product). Since the failure of theories and models of development are too glorifies growth,  makes many people turn to focus on people development, which includes requiring optimization of local resources, participation, and empowerment. Since then, "empowerment" which was introduced in Indonesia has been anesthetized and made many hopes among many parties. In 2007 started the National Program for Community Empowerment (PNPM) which continue Kecamatan Development Program (KDP). PNPM 2014 which is part of the United Indonesia Cabinet Volume 2 is going to end. For that we need to look for an exit strategy program that can maintain sustainability of PNPM. Regional Innovation Systems Strengthening Program (SIDA) is a program of the whole process in one system to foster innovation made between government institutions, local governments, kelitbangan institutions, educational institutions, innovation support institutions, businesses, and communities in areas that have been implemented since the 2012 SIDA program is an empowerment program as well, both to the public and even empowering to all elements such as academia, private industry, government and society.
Peran Pemerintah Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Beragama di Provinsi Kepulauan Riau Akmal Salim Ruhana
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 7 No. 2 (2015)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.185-193

Abstract

AbstrakBerdasar pada Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006, pemerintah daerah memiliki tugas khusus untuk memelihara kerukunan umat beragama di wilayahnya. Faktanya, beberapa pemerintah daerah belum cukup peduli atas tugasnya tersebut, misalnya dalam fasilitasi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Penelitian ini mendalami peran Pemerintah Daerah Kepulauan Riau (termasuk kantor Kementerian Agama wilayah) dalam memelihara kerukunan. Penelitian dengan metode kuasi kualitatif yang mengumpulkan data dengan kajian pustaka, observasi, dan wawancara ini ditulis secara deskriptif-analitis. Penelitian menemukan: Pemerintah Daerah Kepri dan Kanwil Kementerian Agama setempat telah menunjukkan peran yang cukup. Meski terdapat tantangan geografis dan keterbatasan anggaran, namun kerukunan beragama tetap nyata dalam masyarakatnya. AbstractBased on the Join Decree No. 9 and 8 of 2006, local governments have a special duty to maintain religious harmony in their spans of authorities. Factually, some of them have not been care enough on the duty, such as on facilitating FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)—the special body to maintain religious harmony. This research elaborated the roles of Local Government of Kepulauan Riau (include its local MoRA, Ministry of Religious Affairs) on preserving harmony. The quasi-qualitative which was found data through literature study, observation, and interview, was written by descriptive-analytic method, found some results: The Kepri Local Government and its local MoRA have shown some positive roles. Though  geographical difficulties and limited budget have drawbacks, but religious harmony were a reality in its society.
Eksistensi Lembaga Swadaya Masyarakat di Kalimantan Barat Sorni Paskah Daeli
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 1 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.57-66

Abstract

AbstrakPenelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab penyimpangan peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kalimantan Barat. Metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan meliputi aparat Pemerintah Daerah dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor menyebabkan penyimpangan peran LSM, antara lain: mencari motif keuntungan; ketiadaan sumber dana dan rendahnya profesionalisme; ideologi yang tidak jelas; regulasi yang terlalu longgar. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengembalikan peran LSM, antara lain LSM harus melakukan perubahan mendasar demi meningkatkan kapasitasnya dan LSM harus membangun kredibilitas dan identitasnya di mata masyarakat dan pemerintah AbstractThis study was conducted to identify the cause factors on the role deviation of Non Governmental Organization (NGO) in West Kalimantan. The method of approach used is descriptive qualitative method. Informants that included are local government officials and public source. The results showed that some of the factors that cause deviations role of NGOs, are: profiteering motives; lack of funds and lack of professionalism, the ideology is unclear; loose regulations. Efforts that should be made to restore the role of NGOs, includes fundamental changes that NGOs must make in order to enhance its capacity and establish NGOs credibility and credentials in the society and government view.
Identifikasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Imam Radianto Anwar Setia Putra
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 6 No. 2 (2014)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.157-166

Abstract

AbstrakKajian tentang identifikasi kerja sama daerah ini bertujuan melihat kemampuan kelembagaan pemerintah daerah yang meliputi pemahaman, kelembagaan dan tatalaksana dalam pelaksanaan kerja sama daerah. kerja sama daerah merupakan upaya untuk pengelolaan potensi daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat, selama ini daerah dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki belum dapat terkelola secara maksimal jika dilakukan secara sendiri oleh pemerintah daerah,kapasitas pemerintah daerah,  bentukan  organisasi  yang ada,  kemampuan  manajemen dan kebijakan menjadi dimensi yang sangat penting guna penciptaan kerja sama daerah. Penguatan peran perangkat daerah yang mengelolan kerja sama daerah menjadi upaya memecahkan permasalahan. AbstractStudies on the identification of cooperation is aimed at looking at the ability of local government institutions which include the understanding, institutional and management of the implementation of the regional cooperation. regional cooperation is an attempt to manage the potential to achieve the welfare of the community, this time in the area and the potential of utilizing the existing resources can not be managed to maximum effect if it is done by the local government, local government capacity, notching existing organizations, and policy management capabilities become a very important dimension to the creation of regional cooperation. Strengthening the role of regional cooperation mengelolan be an attempt to solve the problem.
Penyelesaian Sengketa Batas Laut Antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Kepulauan Riau Djoko Sulistyono
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 6 No. 2 (2014)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.167-181

Abstract

AbstrakPenelitian ini dilakukan dan didasari atas adanya “kengototan” klaim dari provinsi Bangka Belitung dan provinsi Kepulauan Riau bahwa Gugus Pulau Tujuh, yaitu wilayah yang disengketakan tersebut merupakan wilayahnya. Oleh karena itu, penelitian ini kiranya dapat memberikan suatu solusi dalam penyelesaian sengketa batas laut di antara ke dua provinsi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode ini digunakan, karena fenomena konstelasi sengketa batas antar daerah(termasuk batas laut)  dipandang bersifat multidimensional. Data-data yang diambil dari penelitian lapangan baik itu data primer maupun sekunder,  dilakukan melalui wawancara mendalamdengan informan kunci terpilih dan observasi  lapangan  serta dikombinasikan dengan studi kepustakaan,melalui penelusuran bukti- bukti otentik  sengketa pada masa lalu yang relevan. Pemerintah  (pihak  Kementerian  Dalam Negeri) harus segera menyelesaikan  masalah  sengketa  segmen batas  laut  di  gugusan  Pulau Tujuh yang melibatkan pihak Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan mengacu  pada  empat pendekatan,  yaitu a) Sisi Historis; b) Yuridis; c) Pemerintahan; dan d) Sisi Sosial Budaya.  Dan ditambah dengan tidak menafikan keinginan masyarakat yang tinggal  di pulau  tersebut,diharapkan dapat diapresiasi oleh Pemerintah dengan baik.AbstractThis research was conducted and based on the existence of “persistence” claims of the province of Bangka Belitung islands and Riau islands province that seven islands groups, which is disputes region territory. Therefore, this study would be likely to provide a solution in resolving the dispute between the two provinces. This study uses qualitative methods with descriptive analytical approach. This method is used, because the phenomenon of inter-regional constellation boundary disputes (including sea boundary) is considered to be multidimensional. The data were taken from both the research field of primary data and secondary data, conducted through in-depth interviews with selected key informants and field observations, and combined with the study of literature through a search of the authentic evidence disputes the relevant past. Government (the Ministry of Home Affairs) should immediately resolves disputes in the sea boundary segment cluster seven islands involving the provincial government Bangka Belitung islands and Riau islands provincial government with reference to the four approaches, namely: a) the historical side; b) juridical side; c) side of the rule; d) the social side of the culture. And coupled with the desire not to deny the people who live on the islands so expect to be appreciated by the government well.
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Unit Pelayanan Kesehatan di Kota Pariaman Imam Radianto Anwar Setia Putra
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 1 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.67-72

Abstract

AbstrakPelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan desentralisasi. Aparatur yang acuh tak acuh dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan waktu pelayanan yang tidak jelas menjadi bagian dari permasalahan pemberian pelayanan. Studi ini melihat kinerja aparatur pemerintah daerah pada unit pelayanan kesehatan di Kota Pariaman. Penelitian ini mengunakan metode deskripif dengan pengukuran kinerja berdasarkan hasil akhir dan perilaku. Tuntutan debirokrasi danpeningkatan keahlian aparatur dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi akan mempercepat perubahan penyelenggaraan pelayanan menjadi lebih baik.AbstractPublic services is one of the goal of decentralization. Apparatus which is indifferent in providingservices to the community and the service time that is not obviously a part of the problem of servicedelivery. The study looked at the performance of local government officials in health care units in thePariaman city. This study uses a method description with performance measurement based on outcomes and behavior. de bureaucracy demands and increasing expertise in the provision of personnel services to the community through the use of technology will accelerate the implementation of service changes for the better.
Kontribusi Kesatuan Perlindungan Masyarakat dalam Memberikan Rasa Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Lingkungan: Studi Identifikasi Profil Satuan Polisi Pamong Praja Gunawan, Gunawan
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 1 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.35-44

Abstract

AbstrakUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja merupakan landasan yang kuat bagi keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya penegakan perda,ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat mengalami kendala dan hambatan. Mencermati permasalahan yang muncul terkait dengan eksistensi Satpol PP dalam mengemban tugas-tugas pemerintahan umum dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia, diperlukan profil yang mampu menggambarkan komposisi personal, kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya sesuai dengan kondisi realistik di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyusun profil Satpol PP dalam menunaikan tugas-tugas pemerintahan umum terutama di bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Metode penelitian deskriptif statistik kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan kelembagaan belum seluruhnya mengacu kepada PP 6 Tahun 2010, ketatalaksanaan belum semua membuat Standard Operating Procedure, sumber daya aparatur belum sesuai, sumber daya lainnya anggaran masih minim. AbstractLaw Number 32 Year 2004 on Regional Government And Government Regulation Number 6 Year 2010 Concerning Civil Service Police Unit is a strong foundation for the existence of Civil Service Police Unit, the duties and carry out functions to law enforcement, public order and public peace and protection of the public have obstacles and barriers. Observing the problems that arise related to the existence of Civil Service Police Unit in carrying out the duties of public administration and local governance in Indonesia, needed profile that can describe the composition of personal, institutional, management, human resources and other resources in accordance with the conditions realistic in the field. This study aims to identify and develop profiles Civil Service Police Unit in fulfilling the tasks of public administration, especially in the field of public order, peace and protection of the public. Statistical descriptive qualitative research methods. This study concluded institutions are not entirely refer to Regulation Number 6 Year 2010, management has not all make the Standard Operating Procedures, resources apparatus not appropriate, other resources budget is still minimal.

Page 19 of 59 | Total Record : 589

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2009 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 2 (2025): [Sedang Berjalan] Vol 17 No 1 (2025) Vol 16 No 3 (2024) Vol 16 No 2 (2024) Vol 16 No 1 (2024) Vol 15 No 3 (2023) Vol 15 No 2 (2023) Vol 15 No 1 (2023): City Branding Vol 14 No 3 (2022) Vol 14 No 2 (2022) Vol 14 No 1 (2022) Vol 13 No 3 (2021) Vol 13 No 2 (2021) Vol 13 No 1 (2021) Vol 12 No 2 (2020): Pemilihan Kepala Daerah Vol 12 No 1 (2020) Vol 11 No 2 (2019) Vol 11 No 1 (2019) Vol 10 No 2 (2018) Vol 10 No 1 (2018) Vol 9 No 1 (2017): Vol. 9 Iss. 1 May 2017 Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 1 (2017) Vol 8 No 2 (2016) Vol 8 No 2 (2016): November Vol 8 No 1 (2016) Vol 8 No 1 (2016): May Vol 7 No 4 (2015): Desember Vol. 7 No. 4 (2015) Vol 7 No 3 (2015): September Vol. 7 No. 3 (2015) Vol. 7 No. 2 (2015) Vol 7 No 2 (2015): Juni Vol. 7 No. 1 (2015) Vol 7 No 1 (2015): Maret Vol. 6 No. 4 (2014) Vol 6 No 4 (2014): Desember Vol. 6 No. 3 (2014) Vol 6 No 3 (2014): September Vol 6 No 2 (2014): Juni Vol. 6 No. 2 (2014) Vol 6 No 1 (2014): Maret Vol. 6 No. 1 (2014) Vol 5 No 4 (2013): Desember Vol. 5 No. 4 (2013) Vol 5 No 3 (2013): September Vol. 5 No. 3 (2013) Vol 5 No 2 (2013): Juni Vol. 5 No. 2 (2013) Vol 5 No 1 (2013): Maret Vol. 5 No. 1 (2013) Vol. 4 No. 4 (2012) Vol 4 No 4 (2012): Desember Vol 4 No 3 (2012): September Vol. 4 No. 3 (2012) Vol. 4 No. 2 (2012) Vol 4 No 2 (2012): Juni Vol. 4 No. 1 (2012) Vol 4 No 1 (2012): Maret Vol 1 No 3 (2009) More Issue