cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Repertorium
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2018)" : 16 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DALAM HAL TERDAPAT PERBEDAAN LUAS TANAH SEBAGAI DATA YURIDIS DIBANDINGKAN KEADAAN FAKTUAL Rally Tria Rufaida; Isharyanto ,
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose of this article is to explain the factors that cause difference between juridical data and physical data/actual data in Land Title Certificate, and appropriate legal protection. This is empirical research and qualitative approach with descriptive explanatory technique. Research location at Pertanahan of Surakarta City`s office and Pertanahan of Karanganyar District`s office. Based on the research, Land Title Certificate difference between legal data and physical data/actual data is because physical data validity of Land Title Certificate publication affect in 4 factors, which are: status and legal base to know and ascertain on what base the Land acquired, The authority identity or known by subject assurance, Location and object volume of the land or object assurance that manifested in the form of measurement letter or situation/location drawing  to ascertain location of the land and its boundaries, and Publication procedure, which influenced by the performance of related human resources. The legal protection to Land Title Certificate owner that containing difference between legal data and physical data are: if it is assumed due to error or negligence of the land registration officer, then the authority may take legal liability, criminal law, and state adminictrative law, and if it is assumed due to administrative flaw, then certificate cancellation can be submitted. Keywords: Certificate; Legal Protection; Physical Data;Legal DataAbstrakArtikel ini bermaksud menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan kemunculan sertifikat hak atas tanah yang mengandung perbedaan antara data yuridis dengan data fisik serta konstruksi perlindungan hukum yang sesuai. Artikel ini merupakan artikel empiris dan pendekatan bersifat kualitatif dengan teknik pemaparan bersifat deskriptif. Lokasi artikel di Kantor Pertanahan Kota Surakarta dan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan artikel yang dilakukan, diketahui bahwa terjadinya sertifikat hak atas tanah yang berbeda antara data fisik dan data yuridis disebabkan karena faktor-faktor yang mempengaruhi validitas data fisik untuk penerbitan sertifikat tanah dan mempengaruhi 4 (empat) hal, yaitu: status dan dasar hukum untuk mengetahui dan memastikan dengan dasar apa tanah diperoleh, Identitas pemegang hak atau yang dikenal dengan kepastian subyek, Letak dan luas obyek tanah atau kepastian obyek yang diwujudkan dalam bentuk surat ukur atau gambar situasi guna memastikan dimana batas-batas atau letak tanah,dan Prosedur penerbitan, yang terutama dipengaruhi oleh kinerja aparatur sumber daya manusia terkait. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah yang mengandung perbedaan data fisik dan data yuridis, meliputi jika diasumsikan karena kesalahan maupun kelalaian petugas pendaftaran tanah, maka pemegang hak dapat melakukan tanggung gugat secara hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi negara, serta jika diasumsikan karena adanya cacat administratif, maka dapat diajukan pembatalan sertifikat.Kata Kunci: Sertifikat; Perlindungan Hukum; Data Fisik; Data Yuridis
PEMBERIAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH YANG AKAN DIBANGUN APARTEMEN Gemarani Harsari; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractHousing is one of the basic needs of every human being. With the rapid growth of the economy, especially in major cities of Indonesia, the increasing need for housing is not balanced with the availability of land that is fixed in character. Therefore, the construction of a vertical residence is the right answer in overcoming this problem. Construction of apartment building can be undertaken by private developers using the credit capital provided by the bank using the guarantee of the mortgages imposed on the land along with the building, the plants and all work results which will be available in the unity of the apartment complex. This research aims to examine and determine the policies that are in the imposition of mortgages to the object using contingency plan based on legislation. Using empirical juridice method, this study yields the conclusion that even though the mortgages have an indivisible character, this does not hinder any distribution of the mortgages guarantee object on the land of the apartment building location by using the roya partial system in issuance of credit. Passwords: Mortgage Guarantee, Object Sharing Guarantee, Apartment / Flats                    Construction Loan, Roya PartialAbstrakTempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar dari setiap manusia. Dengan pertumbuhan perekonomian yang berjalan pesat khususnya di kota – kota besar Indonesia maka meningkatnya pula kebutuhan tempat tinggal yang tidak seimbang dengan ketersediaan tanah yang bersifat tetap. Oleh karena itu pembangunan tempat tinggal secara vertikal merupakan jawaban yang tepat dalam mengatasi masalah ini. Pembangunan Rumah Apartemen dapat dijalankan oleh developer swasta menggunakan modal kredit yang diberikan oleh bank menggunakan jaminan Hak Tanggungan yang dibebankan atas tanah beserta bangunan, tanaman dan hasil karya yang aka nada yang merupakan kesatuan dari kompleks apartemen tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menentukan kebijakan yang dalam pembebanan hak tanggungan terhadap obyek yang menggunakan sistem pertelaan berdasarkan peraturan perundang – undangan. Menggunakan metode yuridif empiris, penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa Walaupun Hak Tanggungan memiliki sifat tidak dapat dibagi tetapi hal ini tidak menutup adanya pembagian obyek jaminan Hak Tanggungan atas tanah lokasi pembangunan apartemen dengan menggunakan sistem roya partial dalam pemberian kredit.  Kata Kunci: Jaminan Hak Tanggungan, Pembagian Obyek Tanggungan, Rumah          Susun/ Apartemen, Kredit, Roya Partial.
IMPLEMENTASI ASAS AKUNTABILITAS DALAM PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP Auliyaa Martati; Lego Karjoko
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to identify and analyze accountability principles in complete systematic land registration rules. The existence of a program from the government to hold a mass certification throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia against the object of land that has not been registered. The research method used is normative which is peskriptif with approach of Act (statue approach). To know the performance of the implementation of this land registration by using indicators of public service based on general principles of good governance, one of which is the principle of accountability. The result of this research is to know the implementation of accountability principle in land registration systematically based on Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial / Head of National Land Agency Number12 Year 2017 on Accelerated Complete Systematic Land Registration.Keywords: Mass Certification; Complete Systematic Land Registry; PTSL, Principles of Accountability AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis asas akuntabilitas dalam peraturan pendaftaran tanah sistematik lengkap. Adanya program dari pemerintah untuk mengadakan pensertifikatan massal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap objek tanah yang belum terdaftar. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang bersifat peskriptif dengan pendekatan Undang-Undang (statue approach). Untuk mengetahui kinerja dari pelaksanaan pendaftaran tanah ini dengan menggunakan indikator pelayanan publik berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang salah satunya adalah asas akuntabilitas. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi asas akuntabilitas dalam pendaftaran tanah secara sistematik berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.Kata kunci : Pensertifikatan Massal; Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap; PTSL; Asas Akuntabilitas
EFEKTIFITAS GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM PRAKTIK PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN DI SURAKARTA Riyo Wuryanto; Noor Saptanti; Soehartono ,
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The objectives of this article are to describe: (1) the models of debt acknowledgments in the practice of banking credit provision and (2) the effectiveness of gross deed of debt acknowledgment in the practice of banking credit provision for the settlement of credit problems when a debtor commits breach of contract.This research used the doctrinal descriptive research method. The sources of the data were primary law materials i.e. those related to laws, government regulations, Civil Law Code, and contract-related regulations; secondary law materials i.e. those which explain the primary law materials, namely: results of researches, articles, references, and other information media; and tertiary law materials i.e. supporting law materials which provide directions and explanations on the secondary law materials such as legal dictionary, general dictionary, legal magazines, and journals.   The result of the research shows that the debt acknowledgments drawn up by Banks in Surakarta are parts of loan agreements between banks and their customers. A letter of loan agreement is a consensual agreement materialized in the form of “Credit Approval Letter (SPPK)”, namely: an approval letter drawn up by a bank to provide credits with all requirements to prospective debtors. When a prospective debtor agrees to the agreement and its requirements, the loan agreement and its ancillary documents which include credit bonding, debt acknowledgment, and powers of attorney is then drawn. The form of debt acknowledgement in the credit agreement deed, which is made under the notarial deed and which includes its executorial power is an authentic deed which contains money debt acknowledgement but does not contain credit interest, credit promises, etc. contained by a credit agreement. In the banking practices in Surakarta, the execution of grosse deed of debt acknowledgment is rarely done because both debtors and creditors prefer to settle the difference amicably. In addition, most of the debt problems are settled through credit rescue strategies, namely: (1) credit rescheduling, (2) credit reconditioning, and (3) credit restructuring. The grosse deed of debt acknowledgment has until today, been viewed still effective for the loan problem settlement because the grosse deed of debt acknowledgment is an authentic deed which has the same executorial power as the judge’s permanent legal force verdict has.Keywords: grosse deed, banking credit, execution. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk 1) Mendeskripsikan model pengakuan hutang dalam praktik pemberian kredit perbankan. 2) Mendeskripsikan efektifitas grosse akta pengakuan hutang dalam praktik pemberian kredit perbankan dalam menyelesaikan permasalahan kredit apabila debitor cidera janji. Jenis penelitian hukum ini adalah doctrinal. Penelitian ini bersifat deskriptif.  Sumber data meliputi: bahan hukum primer, yaitu berhubungan dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perjanjian. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian, artikel, buku-buku referensi, media informasi lainnya. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, kamus umum, majalah hukum dan jurnal.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pengakuan hutang yang dibuat oleh bank di Surakarta merupakan bagian dari suatu kesepakatan perjanjian untuk hutang piutang antara bank dengan nasabah.  Surat perjanjian untuk hutang piutang merupakan suatu perjanjian konsensuil, yang diwujudkan dalam bentuk Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) yaitu surat persetujuan yang dibuat oleh bank untuk memberikan kredit pada calon debitor dengan segala persyaratannya. Apabila calon debitor setuju maka dibuatlah perjanjian kredit dan kelengkapannya yang meliputi pengikatan jaminan, pengakuan hutang, dan kuasa-kuasa. Bentuk pengakuan hutang dalam akta perjanjian kredit yang dibuat secara Notariil dan kekuatan eksekutorialnya merupakan akta murni berisi pengakuan hutang sejumlah uang dan tidak mengandung bunga, janji-janji, dan sebagainya seperti perjanjian kredit.  Dalam praktik perbankan di Surakarta, eksekusi grosse akta pengakuan hutang jarang dilakukan. Hal ini disebabkan karena baik debitor maupun kreditor lebih senang memilih jalur kekeluargaan. Selain itu, penyelesaian hutang sebagian besar telah dapat diatasi dengan strategi penyelamatan kredit dengan cara: (1) penjadwalan kembali (rescedualing)  (2) persyaratan kembali (reconditioning) dan (3) penataan kembali (restructuring). Grosse akta pengakuan hutang hingga saat ini dipandang masih efektif dalam menyelesaikan permasalahan hutang piutang. Hal ini dikarenakan grosse akta pengakuan hutang merupakan akta outentik yang mempunyai kekuatan eksetutorial yang sama dengan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.Kata kunci : grosse akta,  kredit perbankan, eksekusi.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR ATAS KREDITOR YANG LIKUIDASI DALAM PROSES PERUBAHAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK PADA TANAH PERUMAHAN Grahani Wahyu Widhyastuti; Adi Sulistiyono
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose of writing this article to determine the legal protection of debtors on liquidation creditors in the process of changing the status of Building Use Rights to Ownership on residential land. To solve this problem, normative law research methods used secondary data consisting of primary legal materials, secondary law materials and tertiary legal materials and data obtained by using the Act and concept approach and using content analysis. The research that has been done to obtain the result that according to Indonesian banking system, the protection of customers as creditor can be done through 2 (two) ways, that is implicit protection and protection explicitly, and can also be done through 2 (two) ways namely direct protection and protection indirect. Based on Article 22 paragraph (4) of the Mortgage Law which states that in the case of a Certificate of Mortgage right can not be notified by the creditor that the Deposit Rights has been abolished because the receivable guaranteed by the repayment has been paid off, may be replaced by a written statement from the creditor that the Deposit Rights have been abolished because the receivables guaranteed to be settled with the Deposit Rights have been settled. If the creditor is unable to provide the Lunas Financing Certificate, whereas in fact the debtor has paid its debts, the interested party (especially the debtor) submits a request for the deletion (Roya) of Deposit Rights to the Head of the Local District Court which includes the enlistment of the object of the Mortgage Right, based on the decision of the District Court, the Land Office of East Bekasi carry out the deletion (Roya) of the Mortgage Rights in question. Suggestions that the authors can provide should be in the Law on Banking the protection of the law against the customer is only done implicitly, but, for the sake of continuity of the bank as an institution in particular and sisitem banking in general, the protection must be a unified whole. Furthermore, in the Mortgage Law, a clear and detailed arrangement of creditors as holders of Mortgage Rights further enhances cooperation with the local Land Affairs Offices, to be more precise in the management of documents especially concerning liquidated bank assets.Keywords: Legal Status; Responsibility; Creditor; Liquidation.AbstrakTujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap debitor atas kreditor yang likuidasi dalam proses perubahan status Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik pada tanah perumahan. Untuk memecahkan masalah tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan konsep serta menggunakan analisis deduktif. Penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa menurut sistem perbankan Indonesia, perlindungan terhadap nasabah sebagai kreditor dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni perlindungan secara implisit dan perlindungan secara eksplisit, serta dapat juga dilakukan melalui 2 (dua) cara yakni perlindungan langsung dan perlindungan tidak langsung. Berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa dalam hal sertipikat Hak Tanggungan tidak dapat diberi catatan oleh kreditor bahwa Hak Tanggungan telah hapus karena piutang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan telah lunas, dapat diganti dengan suatu pernyataan tertulis dari kreditor bahwa Hak Tanggungan telah hapus karena piutang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan telah lunas. Apabila pihak kreditor tidak dapat memberikan Surat Keterangan Lunas Pembiayaan, padahal dalam kenyataannya debitor telah melunasi hutangnya, maka pihak yang berkepentingan (khususnya debitor) mengajukan permohonan pencoretan (Roya) Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat yang meliputi terdaftarnya objek Hak Tanggungan tersebut, untuk selanjutnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, pihak Kantor Pertanahan Bekasi Timur melaksanakan pencoretan (Roya) Hak Tanggungan yang dimaksud. Saran yang penulis dapat berikan adalah hendaknya dalam Undang-Undang Perbankan perlindungan hukum terhadap nasabah tidak hanya dilakukan secara implisit, tetapi  secara eksplisit juga. Kemudian, dalam Undang-Undang Hak Tanggungan hendaknya mengatur secara jelas dan terperinci mengenai kreditor selaku pemegang Hak Tanggungan lebih meningkatkan kerja sama dengan pihak Kantor Pertanahan setempat, agar lebih teliti dalam pengelolaan dokumen-dokumen khususnya yang menyangkut aset bank yang di likuidasi.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Perubahan Hak; Kreditor; Likuidasi.
DASAR-DASAR TANGGUNG JAWAB PRODUSEN DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Toto Tohir Suriaatmadja
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstracIn life,  every ones  is a consumer.  The early, relation consumer and producer as  private  relation without intervention of state. And then,  growth the law of consumer protection. The relation consumer and producer  often subject to contract, or really there is no relation  between them. But, consumer have a  legal protection right. So, without contract or strict connection, producer must be liability for consumer loss. That is must be analysis, base  of producer liability,  and reason of why producer must liability for consumer lossKey word : producer; consumer; liability AbstrakDalam keseharian manusia adalah konsumen. Hubungan konsumen dan produsen pada mulanya dibiarkan apa adanya sebagai hubungan privat,  tanpa ada turut campur penguasa. Kemudian  lahir hukum perlindungan konsumen. Hubungan konsumen produsen sering tidak dilandasi perjanjian  atau sama sekali tidak ada hubungan. Akan tetapi, konsumen tetap dilindungi secara hukum. Jadi tanpa ada dasar perjanjian atau hubungan langsung  produsen tetap bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Inilah yang ditelusuri dan dikaji dalam tulisan ini, dasar tanggung jawab produsen; dan, alasan produsen harus bertanggung jawab.Kata kunci :  produsen; konsumen; tanggung jawab.
PENGELOLAAN RUMAH SAKIT BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN TINJAUAN FILOSOFIS DAN YURIDIS Bagus Adi Nugroho; Albertus Sentot Sudarwanto
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research aims to determine and analyze the management of hospitals in the form of a limited liability company based on philosophical and juridical reviews. This research is a normative law reasearch sourced from primary law material and secondary law material through technique approach of legislation, and the data were analyzed through deductive reasoning techniques. The result of this research are based on philosophical review, the management of the hospitals in the form of limited liability company is not in accordance with the hospital based on Pancasila and the 1945 Constitution. Limited company is a legal entity that aims to profit, while the hospital has a social function in the form of responsibility inherent to the patient, so the hospital is a business entity that is ready not to enjoy profit or even if the hospital to bear the loss. Based on the juridical review, the Constitutional Court does not grant a juridicial review of Article 21 of the Hospital Act which contains the provision that the established private hospitals must be in the form of a limited liability company and only engaged in hospitals. However, it should be considered that all hospitals established by non-profit private legal entities, such as associations or foundations that have obtained government permission prior to the enactment of Hospital Act remain valid and must be renewed.Keywords : Management, Hospital, Limited Liability CompanyAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan rumah sakit berbentuk perseroan terbatas berdasarkan tinjauan filosofis dan yuridis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui teknik pendekatan perundang-undangan, dan data dianalisis melalui teknik penalaran deduksi. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan tinjauan filosofis, pengelolaan rumah sakit berbentuk Perseroan Terbatas tidak sesuai dengan rumah sakit berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang bertujuan profit, sedangkan rumah sakit memiliki fungsi sosial berupa tanggung jawab secara melekat terhadap pasien, sehingga rumah sakit adalah badan usaha yang siap tidak menikmati laba atau bahkan apabila rumah sakit sampai menanggung kerugian. Berdasarkan tinjauan yuridis, Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan uji materi terhadap Pasal 21 UURS yang memuat ketentuan rumah sakit swasta yang didirikan harus berbentuk Perseroan Terbatas dan hanya bergerak di bidang perumahsakitan. Namun, memberi pertimbangan bahwa seluruh rumah sakit yang telah didirikan oleh badan hukum swasta yang bersifat nirlaba, seperti perkumpulan atau yayasan yang telah mendapatkan izin dari pemerintah sebelum diberlakukannya UURS tetap sah dan harus diperpanjang izinnya.Kata Kunci : Pengelolaan, Rumah Sakit, Perseroan Terbatas
PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI LELANG TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG RISALAH LELANGNYA DINYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT OLEH PENGADILAN Yelina Rachma Pranamawati; Arief Suryono
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to determine the legal protection of buyers auction against the execution of mortgages whose minutes of auction are declared invalid and has no binding legal force by the courts. This research is a normative legal research that is prescriptive.The data used are secondary data. The approach method is Statute Approach. Data collection techniques through literature study. The method of data analysis is done by deductive reasoning. From the results of the research note that legal protection for auction buyers of mortgage execution whose minutes of auction are declared invalid and has no binding legal force is the buyer of the auction may request compensation in accordance with article 1365 Civil Code to the party issuing the loss.Keywords : Legal Protection; Auction buyers; Losses AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pembeli lelang terhadap pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yang risalah lelangnya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Data yang digunakan  yaitu data sekunder. Metode pendekatan berupa Statute Approach. Teknik pengumpulan data melalui penelitian studi pustaka Metode analisa data dilakukan secara penalaran deduksi.Dari hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum bagi pembeli lelang eksekusi hak tanggungan yang risalah lelangnya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah pembeli lelang dapat meminta ganti kerugian sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata kepada pihak yang menerbitkan kerugian.Kata kunci: Perlindungan Hukum; Pembeli lelang; Kerugian
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS DALAM JUAL BELI TANAH UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN SRAGEN Hermita Ambar Sari; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose of this thesis is to know and analyze the Agreement of Sale and Purchase of Land Sell in Sragen regency which has not run effectively in order to realize legal certainty. This research is empirical. Methods of data collection using observation, interview, literature study and field study. Methods of data analysis using several stages ranging from data collection, data analysis and final retrieval. Although the legal force of the deed of binding agreement of sale and purchase of land rights made by Notary in the execution of the Deed of Sale is strong (notary certificate is authentic deed), in practice there are still many people who do the activity of buying and selling rights to their land using customary law. The ideal bonding and sale agreement for land titles and protecting the parties depends on the strength of the contract of sale and purchase made and the clauses contained in the PPJB must also reflect preventive and repressive legal protections. Legal efforts made by the parties if there is a problem either party to default can be reached through two options namely non litigation and non litigation. The use of PPJB as a legal breakthrough in the implementation of land sale and purchase transactions has not been so well known by the people in Sragen Regency. The land purchase agreement shall serve as a proof if one of the parties is defaulted and to demand based on an agreed article. The parties in making the deed of buying and selling before the notary, really understand the promised clauses, so that all the contents of the deed of buying and selling is actually known and understood by both parties. Suggestion :1) The parties should make a deed of buying and selling before the notary, completely understand the promised clause. 2) For the Notary in the Deed of Sales of Bid Belt must be firmly in its articles about clause about wanprestasi so that party either seller or buyer get legal protection.Keywords: Sale and Purchase Agreement, Legal Protection, Legal CertaintyAbstrakTujuan ditulisnya tesis ini untuk mengetahui dan menganalisis Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah di Kabupaten Sragen yang belum berjalan secara efektif dalam rangka mewujudkan kepastian hukum. Penelitian ini bersifat empiris. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, studi pustaka dan studi lapangan. Metode analisis data menggunakan beberapa tahapan mulai dari pengumpulan data, analisis data dan terakhir pengambilan simpulan. Meskipun kekuatan hukum dari akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris dalam pelaksanaan pembuatan Akta Jual Belinya adalah kuat (akta notaril yang bersifat akta otentik), dalam prakteknya masih banyak masyarakat yang melakukan aktifitas jual beli hak atas tanahnya menggunakan hukum adat. Perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang ideal dan dapat melindungi para pihak, tergantung kepada kekuatan dari perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat serta klausul yang tercantum dalam PPJB harus pula mencerminkan perlindungan hukum yang preventif  dan represif.  Penggunaan PPJB sebagai upaya terobosan hukum dalam pelaksanaan transaksi jual beli tanah belum begitu diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Sragen. Perjanjian pengikatan jual beli tanah berfungsi sebagai alat pembuktian apabila salah satu pihak wanprestasi dan untuk menuntut berdasarkan pada pasal pasal yang telah disepakati. Saran yang diajukan oleh penulis adalah: 1) hendaknya para pihak benar-benar memahami klausul yang diperjanjikan, 2)  Bagi para Notaris dalam pembuatan Akta Pengikatan Jual Belinya harus secara tegas menuliskan dalam pasal-pasalnya tentang klausul mengenai wanprestasi. Upaya yang dilakukan dalam rangka penyelesaian apabila terjadi sengketa atau wanprestasi adalah menempuh jalur non litigasi dan litigasi.Kata Kunci : Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum
TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI YANG DIABAIKAN OLEH HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA Rochim, Bayu Nur; Sulistiyono, Adi
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose of this article is to know and explain the position of the peace deed made before the notary as evidence in the settlement of civil disputes, and to know and explain the basis of the judge's consideration of the peace deed made before a notary neglected by the judge as evidence in the decision of the Court Supreme Number 935 K/PDT/2010. This article is a doctrinal legal research or normative juridical method, which examines the research problem of existing law and its implementation related to the position of the peace deed made before the notary and the judges' consideration in deciding a case. Methods of data collection is done by library research. Current Article uses deductive reasoning methods that are used to draw conclusions from general terms into specific things that are then drawn into conclusions. The results of this study indicate that a peace deed made before a notary public as a form of a peace effort outside the court may be evidence of appropriate evidence that meets the formal and material requirements of the authentic deed made as set forth in the Civil Code and Act No. 2 Year 2014 joncto Law Number 30 Year 2004. In the case concerned, the peace deed is ignored as evidence because the peace deed does not meet the validity requirements of the agreement because one of the parties is unbalanced because it is in custody so that the deed does not meet one of the formal requirements . In this case, there is no rule that clearly stipulates that an agreement does not meet formal requirements because one of the parties is in custody.Keywords: Acta Van Dading; Agreement; Dispute resolutionAbstrakTujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa perdata, dan untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan hakim terhadap akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris yang diabaikan oleh hakim sebagai alat bukti dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/PDT/2010. Artikel ini merupakan penelitian hukum doktrinal (doctrinal legal research) atau metode yuridis normatif, yang meneliti masalah penelitian dari undang-undang yang ada dan implementasinya berkaitan dengan kedudukan akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris dan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Artikel saat ini menggunakan metode penalaran deduksi yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju ke dalam hal yang bersifat khusus yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa akta perdamaian dibuat di hadapan notaris sebagai bentuk upaya perdamaian di luar pengadilan dapat menjadi bukti bukti yang tepat yang memenuhi persyaratan formal dan material dari akta otentik yang dibuat sebagaimana diatur dalam Kitap Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 joncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Dalam kasus yang bersangkutan, akta perdamaian diabaikan sebagai alat bukti karena akta perdamaian tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian karena salah satu pihak kedudukannya tidak seimbang karena berada di tahanan sehingga akta tersebut tidak memenuhi salah satu persyaratan formal. Dalam hal ini, tidak ada peraturan yang secara jelas mengatur bahwa suatu perjanjian tidak memenuhi syarat formil karena salah satu pihak berada dalam tahanan.Kata Kunci : Akta Perdamaian; Perjanjian; Penyelesaian Sengketa

Page 1 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 2 (2017)