cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Repertorium
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2018)" : 16 Documents clear
ANALISIS KEDUDUKAN PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DAN TENAGA KERJA APABILA DEBITOR PAILIT Yatmi Nengsih; Arief Suryono
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This article aims to determine the certainty of legal protection against the fulfillment of labor if the debtor is bankrupt. This article is a form of normative law research article. It is said that because this research is done by focusing on reading, understanding, studying primary and secondary legal materials based on Law No. 13/2003 on Manpower. The approach taken to analyze or align the statute approach. The technique of analysis of legal materials used in this article of this research will be done in deductive reasoningthat is from the data obtained then arranged systematically then analyzed qualitatively to achieve clarity of the issues discussed. After the data analysis is completed, it will be presented in the form of research report is by normative law method.The results of this article indicate that the position of the creditor of the mortgage holder if the debtor is declared bankrupt, the holder of the mortgage holder has the precedence and privilege of another creditor. The position of the creditor holder of this mortgage guarantee may be justified, because the holder of the guarantee of mortgage is not found by two creditors of this mortgage object is actually the creditor of the object owner with this mortgage is actually the creditor of the object owner thus excluding the debtor's assets declared bankrupt. Based on the position of this guarantee the creditor holder of the guarantee of the right has a strong legal force and protected its rights.Keywords: Position; Legal Protectio; Bankrupt DebtorAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan perlindungan hukum  kreditor pemegang Hak Tanggungan dan tenaga kerja apabila debitor pailit. Artikel ini merupakan bentuk artikel hukum normatif. Dikatakan demikian karena penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan diri membaca, memahami, mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder dengan berdasarkan UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis atau menyelaraskan pendekatan perundang-undangangan (statute approach). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini akan dilakukan secara penalaran deduksi yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Setelah analisis data selesai, maka akan disajikan dalam bentuk laporan dengan metode hukum normatif. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa kedudukan kreditor pemegang Hak Tanggungan apabila debitor dinyatakan pailit maka kreditor pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak yang didahulukan dan di istimewakan dari kreditor lain. Kedudukan kreditor pemegang jaminan Hak Tanggungan ini dapat dibenarkan, karena pemegang jaminan Hak Tanggungan tidak ditemukan dua kreditor terhadap objek Hak Tanggungan ini sesungguhnya kreditor pemilik benda dengan Hak Tanggungan ini sesungguhnya kreditor pemilik benda dengan demikian tidak termasuk harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit. Berdasarkan kedudukan jaminan ini kreditor pemegang jaminan Hak Tanggungan mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan dilindungi haknya. Kata kunci : Kedudukan; Perlindungan Hukum; Debitor Pailit
MODEL PENGATURAN HAK MASYARAKAT ADAT PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012 (Studi Hutan Adat Tembawang, Kabupaten Melawi Kalimantan Barat) Reanda Nelis; Lego Karjoko
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to find out and analyze the existence of indigenous peoples' rights over Tembawang Adat Forest, Melawi Regency West Kalimantan Province after the enactment of Constitutional Court Decision No 35 / PUU-X / 2012. This article is an approach of the law. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of legal material analysis uses deduction with syllogistic method. The results of this article shows that the Melawi District has not given recognition to the existence of indigenous and tribal peoples. This is indicated by the absence of legal products that regulate the existence of customary law community in general or specific. Due to the absence of legal product regulating, Melawi Regency is prone to agrarian conflict with indigenous and tribal peoples.Keywords: Existence of Rights of Indigenous Peoples; Decision of the Constitutional Court Number 35 / PUU-X / 2012; Indigenous; Indigenous Forest AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi hak masyarakat adat atas Hutan Adat Tembawang, Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012. Pendekatan artikel ini adalah pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisa bahan hukum menggunakan deduksi dengan metode silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Melawi belum memberikan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum adanya produk hukum yang mengatur keberadaan masyarakat hukum adat baik secara umum maupun spesifik. Dikarenakan belum ada produk hukum yang mengatur maka di Kabupaten Melawi rawan terjadinya konflik agrarian dengan masyarakat hukum adat.Kata Kunci:   Eksistensi Hak Masyarakat Adat; Putusan Mahkamah  Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012; Masyarakat Adat, Hutan Adat
ANALISIS KEBERADAAN LETTER C SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG DIGUNAKAN SEBAGAI PENJAMINAN KREDIT BANK DENGAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 K/TUN/2013) Diyas Mareti Riswindani; Isharyanto ,
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This article aims to identify and analyze the existence of letter c as proof of ownership of land rights used as bank credit guarantee with the imposition of mortgage rights. This research is normative. The data source comes from secondary data. Methods of data collection using literature study. Methods of data analysis using several stages ranging from grouping, selecting data obtained from case studies, then associated with the theories, principles, and rules of law derived from literature studies. The results of this study include 1) Legal consequences for landowners who still have letter C if the land will be guaranteed credit of mortgages that is granted credit with land guarantee has not been certified binding of Letter of Credit Recognition as a credit agreement and then made Power of Attorney Charging Rights Dependency in front of notary / PPAT. The document is used by the creditor as the basis for the binding of guarantee in the form of Deed of Burden of Mortgage which will be registered to obtain the Certificate of Mortgage Right. Land that has not been certified can be used as collateral by borrowers who want to borrow some money. In the event of default, what can be done to resolve it is by non litigation road. In the case of credit guarantees in the form of immovable property such as land, it is preferable that the guaranteed land is certified soil, it is very important to avoid losses and in the process of binding of guarantee 2) Legal protection of the creditor holders of title to the land with the status of letter C based on the policy of the government to the bank as the creditor to provide opportunity to the debtor in the case of the provision of guarantee while still accepting the guarantee of property rights has not been certified is indeed a joyous thing for the community, but on the other hand the guarantee of uncertified property rights that are not burdened the mortgage the actions of banks as creditor who pay less attention to prudential principal banking. Bank as a creditor lacks legal protection and loses his preferential right to the guarantee of unsecured property rights submitted by the debitor to the bank if it turns out in the future the debitor defaults.Keywords : letter c; credit guarantee; mortgage rights; creditor; debitor.     Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keberadaan letter c sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang digunakan sebagai penjaminan kredit bank dengan pembebanan hak tanggungan. Penelitian ini bersifat normatif. Sumber data berasal dari data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Metode analisis data menggunakan beberapa tahapan mulai dari mengelompokkan, menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian kasus, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini antara lain 1) Akibat hukum yang ditimbulkan bagi pemilik tanah yang masih memiliki letter C apabila tanahnya akan dilakukan jaminan kredit hak tanggungan yaitu pemberian kredit dengan jaminan tanah belum bersertifikat dilakukan pengikatan Surat Pengakuan Hutang sebagai perjanjian kredit kemudian dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan di hadapan notaris/PPAT. Dokumen tersebut dipergunakan kreditur sebagai dasar dibuatnya pengikatan jaminan dalam bentuk Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang kemudian akan didaftarkan untuk memperoleh Sertifikat Hak Tanggungan. Tanah yang belum bersertifikat dapat dijadikan jaminan oleh debitur yang ingin meminjam sejumlah uang. Bila terjadi wanprestasi, yang dapat dilakukan untuk menyelesaikannya adalah dengan jalan non litigasi. Dalam hal jaminan kredit berupa benda tak bergerak seperti halnya tanah, sebaiknya tanah yang dijaminkan adalah tanah yang sudah bersertifikat, hal ini sangatlah penting untuk menghindari dari kerugian dan dalam proses pengikatan jaminan 2) Perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang hak tanggungan terhadap tanah berstatus letter C berdasarkan kebijakan dari pemerintah pada bank selaku kreditur untuk memberi kesempatan pada debitur dalam hal penyediaan jaminan dengan tetap menerima jaminan hak milik belum bersertipikat ini memang merupakan hal yang menggembirakan bagi masyarakat, tetapi disisi lain jaminan hak milik yang belum bersertifikat yang tidak dibebani hak tanggungan tersebut ternyata merupakan tindakan bank selaku kreditur yang kurang memperhatikan prudential principal banking. Bank selaku kreditur kurang mendapatkan perlindungan hukum serta kehilangan hak preferencenya terhadap jaminan yang hak milik yang belum bersertipikat yang diserahkan oleh debitur pada bank apabila ternyata dikemudian hari debitur wanprestasi.Kata Kunci : letter c; jaminan kredit; hak tanggungan; kreditur; debitur.
THE CANCELLATION OF GRANT DEED BY THE SIBLING OF GRANT RECIPIENT THROUGH THE COURT’S STIPULATION (A study on Stipulation Number: 581/Pdt.P/2015/PN.SBY) Deny Muria Hindrato; Hari Purwadi
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article was written to analyze the judge’s rationale in stipulating the grant deed cancellation by sibling through the Court’s Stipulation Number: 581/Pdt.P/2015/PN.SBY and the legal consequence of grant deed cancellation by the sibling for the beneficiaries of died grant recipient. This law research employed a normative research method with statute and conceptual approaches. The result showed that there are some things inconsistent with the legal provision, including the legal position of sibling as the applicant for deed cancelation was weak, viewed from article 1666 of KUH Perdata (Civil Code), the witness was inconsistent with the provision of Article 145 HIR as he had blood kinship and others’ interest likely harmed in this case, former wife of grant recipient regarding mutual property obtained during marriage. The legal consequence of grant deed against the grant property object for the beneficiaries when the grant recipients had passed away was that the property object was returned to the grant giver. The beneficiaries of grant recipient would have a part of the object as long as the right had not been transferred and when the grant giver passed away.Keywords: Deed Cancellation, grant, court’s stipulation AbstrakArtikel ini disusun untuk menganalisis Tentang Tinjauan Yuridis Pembatalan Akta Hibah oleh saudara kandung penerima hibah melalui Penetapan Pengadilan(Studi  Penetapan Nomor : 581/Pdt.P/2015/Pn.Sby).Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini untuk menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pembatalan akta hibah oleh saudara kandung dan akibat hukum pembatalan akta hibah bagi ahli waris penerima hibah yang meninggal dunia.Hasil penelitianmenunjukkan ada hal-hal yang tidak sesuai ketentuan hukum, antara lain kedudukan hukum saudara kandung sebagai pemohon pembatalan akta adalah lemah  ditinjau dari pasal 1666 KUH Perdata,  saksi yang tidak sesuai  ketentuan pasal 145 HIR karena memiliki hubungan keluarga sedarah dankepentingan pihak lain yang dapat dirugikan dalam hal ini adalah mantan isteri penerima hibah, Akibat hukum pembatalan akta hibah terhadap obyek harta hibah bagi ahli waris ketika penerima hibah meninggal dunia maka  obyek harta tersebut kembali menjadi milik pemberihibah. Ahli waris penerima hibah baru dapat memiliki hak bagian atas obyek tersebut selama obyek  hibah belum beralih haknya dan pemberi hibah  meninggal dunia.Kata kunci: Pembatalan Akta; hibah;penetapan pengadilan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERBANKAN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA JAMINAN STOK BARANG DAGANGAN (INVENTORY) Stevie Putra Samudra; Moch. Najib Imanullah
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractImplementation granting credit by bank using fiduciary as insurance agency credit to businesspeople to develop their business, so possibility will appear problems law because the object fidusianya remain in the hand of debitor.Supplies inventory  constantly changing and or not fixed, as the current supplies of, inventory and goods so, so in the deed fiduciary security included the discussion on the type, brand, and the quality of of the package.Towards an object fiduciary security a creditor it will be difficult to know objects supplies is because will always shrinking due to the occurrence of economic gyrations in traded.Security interest, especially once in order to ensure the debt was needed security tools for creditors. Objective of knowing and analyze how the protection of the law in banking in implementation credit agreement with the fiduciary security on bail  inventory  .The writer  of this law uses the method of juridical empirical research namely field research .The research results show that the protection of the law on recipients fiduciary on the fiduciary security on bail inventory who got debitor were wiped out and has not replace goods to which it is equivalent . Banks made approach to debitor to other calls for the guarantee .The decision-making process so that debitor considered wanprestasi very avoided , hence bank taking steps early observation for how to carry out payment obligation, either through reschedule and restructure for example by the provision of lightening the installment or installment and a decrease in rate of bank interest rates. This is to maintain credibility from the debitor and creditors . Domestic banks were expected to make efforts law through the courts .Such a problem can be done because have a certificate fiduciary security shall have power eksekutorial equal to judicial decisions that had a permanent legal entity.Key Words : Legal Protection,  Insurance  fiduciary, Inventory AbstrakPelaksanaan pemberian kredit oleh bank dengan mempergunakan fidusia sebagai lembaga jaminan kredit kepada pengusaha guna mengembangkan usahanya, maka tidak tertutup kemungkinan akan muncul permasalahan-permasalahan hukum karena objek fidusianya tetap berada dalam tangan debitor. Persediaan stok barang (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan,stok barang dagangan dan  barang jadi, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, serta kualitas dari benda tersebut. Terhadap objek jaminan fidusia kreditur akan sulit mengetahui benda persediaan tersebut karena akan selalu menyusut karena terjadinya perputaran ekonomi secara diperjualbelikan. Kepentingan keamanan, terutama sekali guna menjamin pelunasan utang tersebut diperlukan alat pengamanan bagi kreditor. Tujuan mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap perbankan dalam pelaksanaan pelaksanaan perjanjian kredit dengan  jaminan fidusia pada jaminan stok barang dagangan (inventory). Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yakni penelitian lapangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penerima fidusia pada jaminan fidusia dengan jaminan stok barang dagangan (inventory) yang mengalami musnah serta debitor belum mengganti barang yang setara. Perbankan melakukan pendekatan kepada debitor untuk meminta jaminan lainnya. Pengambilan keputusan sehingga debitor dianggap wanprestasi sangat dihindari, oleh karena itu bank melakukan langkah-langkah pengamatan dini atas kemampuan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran, baik melalui reschedule maupun restructure misalnya dengan pemberian keringanan cicilan atau angsuran maupun penurunan tingkat suku bunga bank. Hal ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas dari pihak debitor maupun kreditor. Perbankan akan melakukan upaya hukum melalui pengadilan. Hal tersebut dapat dilakukan karena memiliki sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.Kata Kunci :Perlindungan Hukum,  Jaminan Fidusia,  Stok Barang Dagangan (Inventory)
PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH BEKAS HAK ULAYAT OLEH HAKIM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA Epifanius Ivan; Mohammad Jamin
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractLand ownership of former certified communal rights in the Province of Papua often lead to dispute, one of which is the conversion of communal land on coutified land. Dispute over foumerly coutified communal land rights are resolved through state administrative courts. The settlement of land disputes over certified communal rights in the state administrative court may end with a verdict of cancellation of a coutifi cate that has been more than 5 years by the judge. Based on the above problem this writing is aimed to find out the status of land certificate of property rights of foumer customary rights the registration of traditional land rights transfer into individual rights, and the reason for the judge to cancel the courtificate. The research method used in this research is empirial juridical method. Technical analysis of data used in this research is a doctrinal approach that is empirial with descriptive analysis method. Based on the results of the research and discussion it can be concluded that the registration of land transitional rights of customary land must be accompanied by customary release, with the transfer of ownership of communal land into private property rights accompanied by the release of customary law community no longer have authority over the former land of coutified. The occurrence of cancellation of the certificate of land over the rights of customary by the judge is due to legal defect in the inssuarance.Keyword: customary land; cancellation; land rights AbstrakKepemilikan tanah bekas hak ulayat bersertifikat di Provinsi Papua seringkali menimbulkan sengketa, salah satunya peralihan tanah ulayat di atas tanah bersertifikat.Sengketa terhadap tanah bekas hak ulayat bersertifikat diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Penyelesaian sengketa tanah bekas hak ulayat bersertifikat di  Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berakhir dengan putusan pembatalan sertifikat yang telah lebih dari 5 tahun oleh hakim. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentangstatus tanah sertifikat hak milik bekas hak ulayat, pengaturan pendaftaran peralihan hak atas tanah ulayat menjadi hak perorangan, serta alasan hakim membatalkan sertifikat.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal yang bersifat empiris dengan metode analisis deskriptif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pendaftaran peralihan tanah hak ulayat harus disertai pelepasan adat, dengan beralihnya hak milik tanah ulayat menjadi tanah hak milik perorangan yang disertai pelepasan adat masyarakat hukum adat tidak lagi mempunyai kewenangan terhadap tanah bekas hak ulayat bersertifikat.Terjadinya pembatalan sertifikat atas tanah bekas hak ulayat oleh hakim dikarenakan terdapat cacat hukum di dalam penerbitannya.Kata kunci:Tanah Adat; Pembatalan; Sertifikat Hak Atas Tanah
PROBLEMATIKA COVERNOTE NOTARIS SEBAGAI PEGANGAN BANK UNTUK MEDIA REALISASI PEMBIAYAAN / KREDIT DALAM DUNIA PERBANKAN Dwi Wahyu Juliyanto; Moch Najib Imanullah
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis study aims to find out the problems of Notary Public’s Covernote as the medium of realizing financing / loan in banking realm. This study was a doctrinal research using 2 (two) approaches relevant to the problem studied: statute and Conceptual Approaches. Considering the result of study, it could be found that no article in Law Number 2 of 2014 about Notary Public Position can be interpreted as the notary public’s authority of releasing recommendation called covernote. Therefore, viewed from its binding power, considering the covernote usually used the guideline by the bank, Covernote is not an authentic deed, because the law does not mention firmly the notary public’s authority of releasing authentic deed, so that viewed legally, in fact, covernote does not have a binding and perfect power of law.Keywords: covernote; binding power; ethical codeAbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui problematika Covernote Notaris sebagai media realisasi pembiayaan / kredit dalam dunia perbankan. Jenis penelitian ini adalah doktrinal, menggunakan 2 (dua) pendekatan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu pendekatan perundang-undangan (Statue approach) dan pendekatan Konseptual (Konseptual approach). Berdasarkan hasil kajian bahwa tidak ada satu pasalpun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang dapat ditafsirkan sebagai kewenangan notaris untuk mengeluarkan surat keterangan yang disebut sebagai covernote. Oleh karena itu, jika dilihat kekuatan mengikatnya, dengan hanya melihat covernote yang biasa dijadikan pegangan oleh bank. Covernote bukan akta otentik, oleh karena tidak ditegaskan dalam undang-undang perihal kewenangan notaris untuk mengeluarkan akta otentik, sehingga jika dipandang secara hukum memang pada kenyataannya covernote tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sempurna.Kata Kunci : covernote; kekuatan mengikat; kode etik.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM HAL PERSAMAAN NOMOR HAK SERTIPIKAT PADA OBYEK TANAH YANG BERBEDA (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo) Supriyadi ,; Isharyanto ,
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe study aims to analyze the causes of the emergence of the equation of certificate numbers on different soil objects and to know the legal protection efforts against the certificate holder with the same number on different land objects at the National Land Office of Sukoharjo Regency.Research method with empirical juridical approach. Data collection techniques with interviews and literature studies are books or documents related to the problem under study.The results of the issuance of land title rights certificate due to the writing of the same certificate number in the Land Office of Sukoharjo Regency has been in accordance with the prevailing laws and regulations, namely Government Regulation No. 24/1997 on Land Registration and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs / Head of National Land Agency Number 3 of 1997 concerning Provisions on Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. Issuance of land certificate by the Land Office (BPN) is a legal act in the field of state administration. Legal protection of the substitute certificate holder due to the writing of the same certificate number in the Land Office of Sukoharjo Regency which has been issued is the same as the legal protection against the holder of the land title certificate in general. Basically a land certificate is a powerful evidence, which provides legal certainty and protection for its owner. Because after the issuance of the certificate of replacement because of writing the same certificate rights number, then the cancellation of the certificate that is due to write the same certificate rights number with one of them crossed out and replace it with a new number.Keywords: Legal Protection, Equal Rights NumberAbstrak Penelitian bertujuan menganalisa penyebab munculnya persamaan nomor sertipikat pada obyek tanah yang berbeda  dan mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat dengan nomor yang sama pada obyek tanah yang berbeda pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo.Metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan yaitu buku atau dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti.Hasil penelitianpenerbitan sertifikat pengganti hak atas tanah karena penulisan nomor hak sertifikat yang sama di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafataran Tanah. Penerbitan sertipikat tanah oleh Kantor Pertanahan (BPN) adalah perbuatan hukum di bidang tata usaha negara. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat pengganti karena karena penulisan nomor hak sertifikat yang sama di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo yang telah diterbitkan sama dengan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah pada umumnya. Pada dasarnya sertifikat tanah merupakan alat bukti yang kuat, yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemiliknya. Karena setelah terbitnya sertifikat pengganti karena karena penulisan nomor hak sertifikat yang sama, maka dilakukan pembatalan terhadap sertifikat yang karena penulisan nomor hak sertifikat yang sama dengan salah satunya mencoret dan menggantinya dengan nomor yang baru.Kata Kunci    :   Perlindungan Hukum, Persamaan Nomor Hak Sertifikat 
PEMBERIAN GANTI KERUGIAN YANG IDEAL DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Semarang-Solo Di Kabupaten Boyolali, Desa Kiringan) Isnaningtyas, Fauzia; ,, Isharyanto
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to analyze and examine the ideal procedure of compensation in the procurement of land for public purposes. This research is empirical law research with descriptive research characteristic. Sources of data derived from secondary data and primary data through literature research and field research. Methods of data collection with bibliography, observation and interviews with some residents affected by toll road projects, Village Devices, Boyolali District, Boyolali National Land Agency. Data were analyzed qualitatively. The results showed that the results of the study showed that the compensation was in accordance with the law number 2 of 2012 and the implementing regulations, with the executor of land procurement to make compensation based on the estimated haga of the aprasial team. but it is detrimental to the people affected by the land procurement project, the deliberation is only done unilaterally by directly giving estimation of the amount of compensation. Deliberation as a condition of land acquisition for public interest and determination of form and amount of compensation should unite opinionto reach consensus among government through executing land acquisition with land acquired society.Keywords: Land Procurement;Compensation; Public Interest.  AbstrakArtikel ini bertujuan menganalisis dan mengkaji pelaksanaan tata cara yang ideal pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data berasal dari data sekunder dan data primer melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Metode pengumpulan data dengan kepustakaan, observasi dan wawancara dengan beberapa warga yang terkena proyek jalan tol, Perangkat Desa, Kecamatan Boyolali, Pengadilan Negeri, Badan Pertanahan Nasional Boyolali. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan, hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian ganti kerugian sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksananya, dengan cara pelaksanaan pengadaan tanah menetapkan ganti kerugian berdasarkan taksiran haga dari tim aprasial. Namun hal tersebut merugikan masyarakat yang terkena proyek pengadaan tanah, musyawarah hanya dilakukan secara sepihak dengan langsung memberikan taksiran besarnya ganti kerugian. Musyawarah sebagai syarat pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan penentuan bentuk dan besarnya ganti kerugian seharusnya menyatukan pendapat untuk mencapai mufakat diantara pemerintah melalui pelaksana pengadaan tanah dengan masyarakat yang terkena pengadaan tanah.Kata Kunci: Pengadaan tanah; Ganti Kerugian; Kepentingan Umum.
PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS NOTARIS DAN MPD TERHADAP PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA Agus Purwanto; Mulyoto ,
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to identify and analyze the responsibilities of the Notary's heirs and the accountability of the Notary's Regional Supervisory Board to the Notary's protocol which has not been submitted to the Notary holder of the protocol and to know and analyze the provisions of the law concerning the procedure and procedure of the delivery of the Notary protocol to the Notary of the protocol holder. The research method used to achieve the objectives of this legal research using normative juridical approach method and the source data derived from secondary data. Data analysis techniques used in this study is to study the literature by reading, studying and taking note of the books and regulations relevant laws and related to the subject matter studied in the writing of this article. Research results state that in practice there are still many Notary protocols abandoned, unresolved and not yet Notary protocol holders of Notary who has died. This is due to the lack of socialization of the MPD and the notary organization of INI to the Notaries and to the public at large. Moreover, the lack of legal education concerning the duties, obligations and authorities and protocol Notary from Notary itself to his family. Such matters lead to a lack of knowledge and understanding of the heirs regarding the importance of the Notary protocol. MPDs that have the authority to take notary protocol abandoned still ignore it and do not exercise the authority maximally. The Organization of Indonesian Notaries Association (INI) located in the local area also does not pay attention to the issues concerning Notary protocol. These things cause many Notary protocols to remain abandoned and unresolved so that client rights associated with the evidence will be difficult or even unfulfilled.Keywords : notary protocol, the responsibilities of notary heirs, MPD responsibilities, neglect of Notary protocol, authority of MPD Abstrak  Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab ahli waris Notaris dan pertanggungjawaban Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap protokol Notaris yang belum diserahkan kepada Notaris pemegang protokol serta untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan undang-undang mengenai prosedur dan tata cara penyerahan protokol Notaris kepada Notaris pemegang protokol. Metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif  dan sumber data berasal dari data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dengan cara membaca, mempelajari dan mencatat dari buku–buku serta peraturan undang–undang yang relevan dan berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti dalam penulisan artikel ini. Hasil Penelitian menyatakan bahwa dalam prakteknya masih banyak protokol Notaris yang terlantar, belum terselesaikan dan belum ada Notaris pemegang protokol dari Notaris yang telah meninggal dunia. Hal ini disebabkan karena minimnya sosialisasi dari MPD dan organisasi Notaris INI kepada para Notaris dan kepada masyarakat secara luas. Terlebih lagi minimnya edukasi hukum mengenai tugas, kewajiban dan kewenangan serta protokol Notaris dari Notaris itu sendiri kepada keluarganya. Hal-hal tersebut menyebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman ahli waris mengenai arti pentingnya protokol Notaris. MPD yang mempunyai kewenangan untuk mengambil protokol Notaris yang terlantar pun masih mengabaikannya dan tidak melaksanakan kewenangan tersebut secara maksimal. Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berada di daerah setempat juga tidak memperhatikan permasalahan mengenai protokol Notaris. Hal-hal ini menyebabkan protokol Notaris banyak yang masih terlantar dan belum terselesaikan sehingga hak-hak klien terkait dengan alat bukti akan sulit atau bahkan tidak bisa terpenuhi.Kata kunci :  protokol notaris, tanggung jawab ahli waris notaris, tanggung jawab MPD, penelantaran protokol Notaris, kewenangan MPD

Page 1 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 2 (2017)