cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Salman Al Faris
Contact Email
maqasid@um-surabaya.ac.id
Phone
+6289654453687
Journal Mail Official
maqasid@um-surabaya.ac.id
Editorial Address
http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/about/contact
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Published by Universitas Muhammadiyah Surabaya
ISSN : 2252 528     EISSN : 26155622     DOI : 10.30651
Core Subject : Religion, Humanities, Science, Social,
Religion Humanities Astronomy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, adalah jurnal yang mempublikasikan hasil-hasil kajian dan penelitian orisinal dengan edisi terbaru dalam Studi Hukum Islam. Ruang Lingkup Jurnal Maqasid adalah (1) Hukum Islam (Islamic Law), (2) Hukum Keluarga Islam (Islamic Family Law), (3) Hukum Perkawinan Islam (Munakahat), (4) Hukum Kewarisan Islam (Mawaris), (5) Hukum Ekonomi Islam (Muamalah), (6) Ilmu Astronomi Islam (Falak), (7) Kajian Studi Hukum Islam.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 405 Documents
 37   38   39   40   41 
Penerapan Syarat Syiqaq Dalam Perkara Perceraian: Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1517/Pdt.G/2025/PA.Btl Fardan Aditya
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 3 (2026): In Press
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v15i3.33536

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan syarat yuridis perceraian karena syiqāq dalam praktik peradilan agama melalui studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1517/Pdt.G/2025/PA.Btl. Permasalahan utama meliputi bagaimana majelis hakim menerapkan ketentuan hukum positif terkait perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, serta standar pembuktian yang digunakan dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta analisis kualitatif terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan perceraian ditolak karena tidak terpenuhinya syarat yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Majelis hakim menilai bahwa perselisihan tidak terbukti bersifat terus-menerus dan belum memenuhi syarat minimal pisah tempat tinggal selama enam bulan sebagaimana diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 dan diperkuat SEMA No. 3 Tahun 2023. Selain itu, pembuktian saksi dinilai lemah karena sebagian besar bersifat testimonium de auditu. Temuan ini menunjukkan kecenderungan pendekatan formil-prosedural dalam praktik peradilan agama, yang berpotensi mengabaikan keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih progresif dalam penilaian bukti guna mewujudkan kemaslahatan dalam hukum perkawinan.   Kata Kunci: Perceraian, Syiqaq, Pembuktian SEMA, Peradilan Agama, Keadilan Substantif.
Implementasi Pembinaan Kelembagaan Petani Berdasarkan Permen Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyyah : (Studi di Neglasari Lampung Selatan) Adam Faridwan; Frenki; Ikhwani Syamsuddin
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 3 (2026): In Press
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v15i3.33582

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pembinaan kelembagaan petani di Desa Neglasari, Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani serta mengkajinya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan Sekretaris Desa Neglasari, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Katibung, serta didukung studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan kelembagaan petani telah dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK), Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dan Sistem Kerja Latihan, Kunjungan, dan Supervisi (LAKU SUSI). Namun, implementasinya belum optimal karena masih terkendala koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya penyuluh, dan dukungan pendanaan. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah, pelaksanaan pembinaan telah mencerminkan fungsi pemerintah sebagai pelaksana amanah untuk mewujudkan kemaslahatan, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip amanah, koordinasi, dan pelayanan publik yang efektif. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi pembinaan kelembagaan petani sebagai pelaksanaan amanah pemerintahan yang mensyaratkan integrasi pembinaan, koordinasi, dan pemberdayaan untuk mencapai kemaslahatan petani. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan sinergi antarlembaga dalam penyelenggaraan pembinaan pertanian.   Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Kelembagaan Petani; Siyasah Tanfidziyyah.
Implementasi Pasal 24 Ayat (1) Huruf d UU ASN tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Perspektif Siyasah Tanfidziyah : (Studi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesawaran) Anjelina Prila Vizi; Agustina Nurhayati; Remeiliza Fitri
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 3 (2026): In Press
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v15i3.33644

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pesawaran yang menunjukkan bahwa implementasi Pasal 24 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kewajiban ASN dalam menjaga netralitas serta meninjaunya dalam perspektif siyāsah tanfīdziyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sosiologis (sociological approach). Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi terhadap tujuh informan yang dipilih secara purposive sampling, terdiri atas unsur BKPSDM, Bawaslu Kabupaten Pesawaran, dan ASN yang terindikasi melakukan pelanggaran. Data dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban netralitas telah diimplementasikan melalui sosialisasi, pembinaan, pengawasan, dan pemberian sanksi, tetapi efektivitasnya masih menghadapi hambatan berupa tekanan politik, kepentingan promosi jabatan, kepentingan pribadi, serta belum konsistennya pengawasan dan penegakan sanksi. Dalam perspektif siyāsah tanfīdziyah, implementasi netralitas ASN harus berlandaskan prinsip amanah, keadilan (al-'adl), tanggung jawab (mas'ūliyyah), dan pengawasan (al-raqābah) untuk menjaga profesionalitas birokrasi dan kemaslahatan publik.   Kata Kunci: Siyasah Tanfidziyah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai, Netralitas.
Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Dalam Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Di Kawasan Malioboro Yogyakarta Perspektif Siyasah Tanfidziyyah Sonia Dwi Maygista; Nurazli; Remeiliza Fitri
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 3 (2026): In Press
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v15i3.33917

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di kawasan Malioboro Kota Yogyakarta dari perspektif siyasah tanfidziyyah, yaitu teori kekuasaan eksekutif dalam fiqh siyasah. Meskipun ketentuan KTR telah diberlakukan selama beberapa tahun, pelanggaran masih kerap ditemukan di sepanjang pedestrian Malioboro yang sekaligus berfungsi sebagai destinasi wisata utama dan ruang ekonomi yang padat aktivitas. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok tersebut dilaksanakan di kawasan Malioboro serta sejauh mana implementasinya mencerminkan nilai amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan sebagai landasan kekuasaan eksekutif dalam Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat deskriptif analitis dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja, seorang pengemudi bajaj, dan seorang pengunjung Malioboro, dilengkapi dokumentasi dan literatur sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut dijalankan melalui pengawasan harian, sosialisasi lewat media massa dan radio komunitas, pemasangan papan larangan, serta mekanisme sanksi berjenjang yang mengutamakan edukasi dan teguran sebelum penindakan yustisial. Kepatuhan masyarakat cenderung tinggi setelah mendapat teguran langsung, namun kesenjangan masih ditemukan pada pengunjung yang belum mengetahui aturan serta sebagian kelompok pelaku ekonomi yang sesekali merokok di sela aktivitas. Keterbatasan pemasangan papan informasi, yang terikat status Malioboro sebagai kawasan warisan dunia UNESCO, menjadi kendala struktural. Ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyyah, implementasi tersebut masih menyisakan sejumlah kesenjangan, sehingga sosialisasi yang berkelanjutan dan tersasar masih diperlukan untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat. Kebaruan dan kontribusi penelitian ini terletak pada penggabungan analisis implementasi kebijakan publik dengan perspektif kekuasaan eksekutif dalam Islam pada kawasan cagar budaya dan wisata, sebuah kombinasi yang belum banyak dieksplorasi pada penelitian sebelumnya. Kata Kunci: Kawasan Tanpa Rokok; Penegakan Hukum; Kebijakan Eksekutif; Siyasah Tanfidziyyah; Kepatuhan Masyarakat.
Dinamika Sistem Pembagian Warisan Masyarakat Melayu Tuatunu Indah Bangka Belitung Perspektif Fungsionalisme Struktural Firmansyah; Zaenul Mahmudi; Ali Hamdan
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 2 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the dynamics of the inheritance distribution system in the Malay community of Tuatunu Indah, Bangka Belitung, through the perspective of Talcott Parsons’ structural functionalism. The research focuses on the shift from the customary inheritance system known as Bagi Rusa, which is based on family deliberation and social justice, toward the implementation of Islamic inheritance law (faraidh), which is more structured and provides legal certainty. The objectives of this study are to describe the inheritance distribution practices within the community and to analyze the dynamics of the inheritance system using the framework of structural functionalism. This research employs a qualitative (empirical) method with a sociological approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with customary leaders, religious leaders, and local community members, while secondary data were used as supporting sources. The novelty of this research lies in the use of a structural functionalism perspective to analyze the interaction between two different legal systems. The findings reveal that two inheritance distribution patterns coexist in the community: the Bagi Rusa customary system and the faraidh system, which interact within the practice of inheritance distribution. The analysis based on Talcott Parsons’ structural functionalism using the AGIL framework Adaptation, Goal Attainment, Integration, and Latency. shows that this transformation represents a social adaptation to religious and legal demands for clearer rules. Goal attainment is achieved through fair and sharia-compliant inheritance distribution, integration occurs through the accommodation of faraidh principles within local customary practices, and latency functions to maintain social stability and family harmony. This study contributes to a deeper understanding of how customary law and Islamic law operate simultaneously to maintain social balance in a continuously evolving society. Keywords: Dynamics; Inheritance Distribution System; Structural Functionalism.

Page 41 of 41 | Total Record : 405

 37   38   39   40   41 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 3 (2026): In Press Vol. 15 No. 2 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 1 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 3 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 2 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 1 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam Vol 13 No 2 (2024): Hukum Keluarga Islam Vol. 13 No. 2 (2024): Hukum Keluarga Islam Vol. 13 No. 1 (2024): Dinamika Hukum Keluarga Vol 13 No 1 (2024): Dinamika Hukum Keluarga Vol 12 No 2 (2023) Vol. 12 No. 2 (2023) Vol. 12 No. 1 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol. 11 No. 2 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol. 11 No. 1 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol. 10 No. 2 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol. 10 No. 1 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9, No 2 (2020) Vol. 9 No. 1 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8, No 2 (2019) Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2016) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 2 (2012) More Issue