cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haqiqi Rafsanjani
Contact Email
rafsanjanihaqiqi@gmail.com
Phone
+6281250614657
Journal Mail Official
jurnalmasharifal-syariah@um-surabaya.ac.id
Editorial Address
Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya Jl. Sutorejo No. 59, Surabaya – Jawa Timur – Indonesia. Telp (031) 381-1966 Email: jurnalmasharifal-syariah@um-surabaya.ac.id, Website: www.um-surabaya.ac.id
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
Published by Universitas Muhammadiyah Surabaya
ISSN : 25276344     EISSN : 25805800     DOI : http://dx.doi.org/10.30651/jms.v6i3.7248
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah (e-ISSN: 2580-5800; p-ISSN: 2527-6344) is a journal that is managed by the Islamic Banking Study Program, Muhammadiyah University of Surabaya and in collaboration with professional organizations, namely Ikatan Ahli Ekonomi Islam. This journal is published three times a year (April, August and December). This journal focuses on the publication of research results and scientific articles on islamic banking, islamic finance, islamic microfinance institutions, non-bank financial institutions, islamic capital market, islamic economic and other themes related to Islamic finance.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 63 Documents
 3   4   5   6   7 
Search results for , issue "Vol 10 No 2 (2025)" : 63 Documents clear
Integrasi Konsep Takhalli, Tahalli dan Tajalli untuk Membangun Komitmen Ekonomi Transendental Mujib, Abdul; Amin, Rukhul
Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 10 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/jms.v10i2.26987

Abstract

Spiritualisasi dalam praktik ekonomi Islam semakin dibutuhkan di tengah maraknya praktik ekonomi yang legalistik namun kehilangan substansi etis dan spiritual. Munculnya model-model keuangan dan ekonomi syariah yang hanya menekankan kepatuhan formal terhadap akad-akad syariah tanpa membangun kesadaran spiritual pelaku ekonominya telah melahirkan fenomena paradoks: praktik ekonomi syariah yang tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Islam. Artikel ini menawarkan pengembangan Spiritual Love Commitment Model (SLCM) sebagai model komitmen ekonomi spiritual yang berbasis pada relasi transendental antara manusia dan Tuhan sebagaimana tergambar dalam QS. Al-Taubah ayat 111. Model ini dikembangkan melalui pendekatan transformasi spiritual dalam tasawuf klasik: takhalli (pengosongan dari sifat tercela), tahalli (penghiasan dengan sifat terpuji), dan tajalli (penyingkapan cahaya Ilahi). Dengan metode kualitatif-konseptual, artikel ini menyusun kerangka integratif antara tasawuf dan ekonomi Islam, untuk menawarkan paradigma baru dalam praksis ekonomi Islam yang tidak hanya syar’i secara formal, tetapi juga bermuatan spiritual dan transendental. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi SLCM dengan konsep takhalli-tahalli-tajalli dapat menjadi kerangka transformasi bagi pelaku ekonomi menuju maqam spiritual, di mana aktivitas ekonomi menjadi sarana penghambaan dan komitmen eksistensial kepada Allah
Tinjauan Hukum Islam terhadap Interseksi Hak Tanggungan Atas Tanah dan Hukum Perwakafan Warsidi; Suhartono; Isma Swadjaja
Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 10 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/jms.v10i2.27386

Abstract

Penelitian ini mengkaji konflik normatif antara hak tanggungan atas tanah dalam hukum agraria nasional dan hukum perwakafan dalam perspektif hukum Islam. Sistem hukum Indonesia mengakui hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang yang dapat dibebankan pada hak atas tanah, sementara hukum Islam menegaskan bahwa tanah wakaf adalah harta yang bersifat abadi, tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau dijadikan objek jaminan utang. Konflik muncul ketika tanah yang telah diwakafkan dijadikan objek hak tanggungan, baik disengaja maupun tidak, yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan yuridis, fikih, dan maqashid syariah untuk menganalisis status hukum tanah wakaf yang dijaminkan, interseksi antara hak tanggungan dan hukum wakaf, serta menawarkan solusi hukum Islam yang aplikatif. Hasil penelitian menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi dan penegakan hukum yang menghormati prinsip syariah serta kepastian hukum nasional agar tanah wakaf tidak disalahgunakan sebagai objek jaminan utang, sekaligus mengoptimalkan fungsi sosial dan spiritual wakaf dalam pembangunan umat.
Implementasi Akad Rahn di Lembaga Keuangan Syariah Mulyono
Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 10 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/jms.v10i2.28690

Abstract

Pegadaian Syariah utilizes rahn contracts as one of the products and contracts used by Islamic financial institutions in Indonesia in their operational activities. Nevertheless, fiqh analysis is carried out to avoid impermissible violations. This is because one of the basic principles of Usul Fiqh states that any transaction is permissible unless there is clear evidence that the transaction violates sharia law. In practical terms, the main aspects of the rahn contract, namely marhun, marhun bih, shighah, and "aqidaini", are in accordance with sharia theory. However, there are some things that need to be explained further to ensure correct implementation from a sharia point of view. The parties involved in the rahn contract, namely rahin and murtahin, use pawned goods, but it is not specified how the goods are used. There are various benefits of lien or ar-rahn regulation in transactions, one of which is to strengthen trust between.

Page 7 of 7 | Total Record : 63

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 1 (2026) Vol 10 No 5 (2025) Vol 10 No 4 (2025) Vol 10 No 3 (2025) Vol 10 No 2 (2025) Vol 10 No 1 (2025) Vol 9 No 5 (2024) Vol 9 No 4 (2024) Vol 9 No 3 (2024) Vol 9 No 2 (2024) Vol 9 No 1 (2024) Vol 8 No 4 (2023) Vol 8 No 3 (2023) Vol 8 No 2 (2023) Vol 8 No 1 (2023) Vol 7 No 4 (2022) Vol 7, No 4 (2022) Vol 7, No 3 (2022) Vol 7 No 3 (2022) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7 No 2 (2022) Vol 7 No 1 (2022) Vol 7, No 1 (2022): In Progress... Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 3 (2021) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6 No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 6 No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5 No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2016) More Issue